Banjarbaru – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Rotasi Sejumlah Jabatan, Diskominfo Kalsel Laksanakan Serah Terima Jabatan

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat struktural, yang berlangsung di Aula Kantor Diskominfo , Banjarbaru, pada Jumat (9/2)

Kegiatan Sertijab ini disaksikan langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, Sekretaris Diskominfo, Mashudi, serta sejumlah pejabat yang resmi menduduki posisi baru, sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Muslim, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memperkuat kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang optimal.

“Hari ini kita melaksanakan serah terima jabatan, baik bagi pejabat yang berasal dari luar maupun hasil rotasi internal. Proses ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan dinamika organisasi agar kinerja semakin baik,” ujar Muslim.

Ia menegaskan, bahwa rotasi dan pergantian jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru. Dengan suasana serta tantangan yang berbeda, setiap pejabat diharapkan mampu menyusun strategi yang lebih efektif guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Kita berharap melalui rotasi ini terjadi peningkatan kinerja, semangat, inisiatif, hingga munculnya inovasi-inovasi baru. Di tempat tugas yang baru dengan semangat yang baru pula, seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dapat dijalankan dengan strategi yang lebih segar demi pencapaian kinerja yang optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, jabatan Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik diserahterimakan dari Tarwin Patik Mustafa kepada Efrin Riyadi. Selanjutnya, jabatan Kepala Seksi Infrastruktur E-Government diserahterimakan dari Maisarah Syarqawie kepada Abdul Gafur.

Sertijab juga dilakukan pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government, yang sebelumnya diemban Hendro Prasetyo dan kini dijabat Adhi Saputra. Selain itu, jabatan Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi diserahterimakan dari Abdul Gafur kepada Muhammad Tri Atmaja.

Sementara itu, jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan diserahterimakan dari Muhammad Tri Atmaja kepada Maisarah Syarqawie. (BDR/RIW/APR)

2026, Kalsel Tuntaskan Batas Desa di 13 Kabupaten/Kota

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk melengkapi dan menuntaskan penetapan batas desa di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto menjelaskan, bahwa kejelasan batas desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, batas wilayah yang jelas juga berpengaruh terhadap pengelolaan aset desa, pendataan wilayah, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan batas desa yang jelas dan definitif, potensi sengketa antar desa dapat diminimalisir. Ini juga memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat,” ujar Iwan, Senin (9/2).

*Salah satu Desa di Pegunungan Meratus yang berbatasan antara Kabupaten HST dan Kabupaten Kotabaru*

Ia menambahkan, proses pelengkapan dan penetapan batas desa dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Pemerintah provinsi akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta instansi teknis terkait agar proses penetapan batas desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Iwan, kelengkapan batas desa juga berdampak langsung terhadap efektivitas penyaluran berbagai program pembangunan dari pemerintah, termasuk Dana Desa dan program pemberdayaan masyarakat.

“Penetapan batas desa sangat berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kami mendorong percepatan proses ini agar pelayanan publik di desa semakin optimal dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, untuk terus mendorong percepatan penetapan batas desa di seluruh Banua. Dengan batas wilayah yang jelas dan tertib administrasi yang baik, diharapkan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan semakin kuat, mandiri, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Selain itu, data wilayah desa yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” tutup Iwan. (MRF/RIW/APR)

Visi Misi Gubernur, Prioritas Utama Program BRIDA Kalsel Tahun 2026

Banjarbaru – Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, menjadi fokus utama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2026.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, bahwa seluruh kegiatan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan BRIDA pada tahun 2026, diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pemaparan Program Prioritas BRIDA Kalsel, di Aula Bappeda Provinsi Kalsel

“Pada tahun 2026 ini, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program BRIDA. Seluruh kegiatan riset dan inovasi kami arahkan untuk mendukung target pembangunan daerah,” ujar Thaufik Hidayat, baru-baru ini.

Thaufik menjelaskan, BRIDA memiliki peran strategis dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis data, riset, dan inovasi yang aplikatif. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat kajian akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.

“Riset dan inovasi harus mampu menjawab kebutuhan daerah. Mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 BRIDA Kalsel akan memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, serta dunia usaha.

Kolaborasi ini bertujuan agar hasil riset dan inovasi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Kami ingin hasil riset tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tambah Thaufik.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga mendorong lahirnya inovasi-inovasi daerah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dengan menjadikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai prioritas, Thaufik berharap peran BRIDA semakin strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kalimantan Selatan yang maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, BRIDA dapat menjadi motor penggerak riset dan inovasi daerah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Ditopang Sektor Akomodasi dan PMTB, Perekonomian Kalsel 2025 Tumbuh 5,22 Persen

Banjarbaru – Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025, menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp305,13 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp164,96 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif mengatakan, bahwa secara tahunan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen dibanding tahun 2024.

Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhammad Mukhanif

“Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh stabil di tengah berbagai dinamika ekonomi. Pertumbuhan ini ditopang kinerja sejumlah lapangan usaha dan komponen pengeluaran,” ujar Mukhanif, saat menggelar press release, Kamis (5/2).

Dari sisi produksi, Mukhanif menjelaskan, bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2025, yakni sebesar 9,88 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, jasa, serta konsumsi masyarakat.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi dan pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Pertumbuhan PMTB mengindikasikan masih kuatnya minat investasi serta berjalannya berbagai proyek pembangunan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” jelasnya.

Selain kinerja tahunan, BPS Provinsi Kalimantan Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV tahun 2025. Dibanding Triwulan IV tahun 2024, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,46 persen.

Pada periode ini, dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum kembali mencatatkan pertumbuhan tertinggi, bahkan mencapai 13,83 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen PMTB kembali menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan capaian sebesar 7,95 persen.

Mukhamad Mukhanif menambahkan, capaian pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan serta peran penting sektor jasa dan investasi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

“Ke depan, kami berharap tren positif ini dapat terus terjaga melalui penguatan sektor-sektor produktif dan peningkatan kualitas pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” tutup Mukhanif. (MRF/RIW/EPS)

Jelang Ramadan, Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan Harga

Banjarbaru – Sejumlah komoditas pangan di Kalimantan Selatan terpantau mengalami kenaikan harga, pada awal Februari 2026. Kondisi ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono mengatakan, bahwa kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas pangan strategis yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Kabid Ketahanan Pangan, DPKP Kalsel, Saptono

“Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, serta sejumlah komoditas pangan lainnya. Peningkatan permintaan menjelang Ramadan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga di pasaran,” ujar Saptono, baru-baru ini.

Saptono menjelaskan, secara umum ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, dinamika distribusi serta tingginya konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan menyebabkan adanya penyesuaian harga di tingkat pedagang.

“Stok pangan kita sebenarnya masih aman. Akan tetapi, meningkatnya kebutuhan masyarakat dan distribusi yang menyesuaikan permintaan membuat harga beberapa komoditas bergerak naik,” jelas Saptono.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan secara berkala di seluruh wilayah.

Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus diperkuat.

Saptono menambahkan, pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah intervensi guna menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar menjelang Ramadan.

“Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya kami untuk menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” tambah Saptono.

Ia juga mengimbau masyarakat, agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan menjelang Ramadan. Menurutnya, pola belanja yang wajar akan membantu menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan.

“Dengan peran bersama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, kami berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat selama Ramadan tetap terpenuhi,” tutup Saptono. (MRF/RIW/EPS)

Targetkan Tiga Pilot Project Setiap Kabupaten/Kota, Kalsel Perkuat Posyandu 6 SPM di 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.

Pada tahun 2026, fokus pembinaan diarahkan pada pengembangan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas PMD Kalsel, Renny Anggraeni

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Renny Anggraeni menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya, dengan penajaman sasaran, pasca prestasi nasional yang diraih Tim Pembina Posyandu Kalsel.

“Secara garis besar kegiatannya masih berkelanjutan dengan tahun 2025. Namun di tahun 2026 ini, arahan pimpinan lebih menekankan pada pembinaan posyandu 6 bidang SPM,” ujar Renny, Senin (2/2) siang.

Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan setiap kabupaten/kota dapat membentuk minimal tiga proyek percontohan (growth project) Posyandu 6 Bidang SPM. Target tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan pelayanan dasar yang lebih terpadu dan merata.

“Kami ingin di setiap kabupaten itu paling tidak ada tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM. Jadi arah kami lebih kepada pembinaan dan penguatan,” lanjut Renny.

Selain pembinaan, pihaknya juga akan menggelar Lomba Posyandu 6 Bidang SPM untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Lomba ini menjadi pembeda dari tahun sebelumnya, yang masih menilai posyandu dari satu bidang, yakni kesehatan, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

“Kalau tahun 2025 lombanya masih satu bidang, tahun 2026 ini kita melaksanakan lomba posyandu 6 bidang SPM di Dinas PMD,” ungkap Renny.

Dinas PMD Kalsel juga tetap melaksanakan kegiatan rutin, seperti pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, sinkronisasi data, serta penguatan kelembagaan LKD yang meliputi posyandu, PKK, RT/RW, dan LPM. Selain itu, terdapat agenda baru berupa Jambore Kader Posyandu dan Jambore Kader PKK.

Untuk pembinaan langsung ke daerah, PMD Kalsel akan menyasar kabupaten/kota yang belum mendapatkan pendampingan Posyandu 6 Bidang SPM pada tahun 2025. Beberapa daerah yang menjadi fokus pembinaan tahun ini antara lain Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah.

“Kami berharap kabupaten yang kami bina ini nantinya juga mampu menghadirkan minimal tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM,” tutup Renny. (MRF/RIW/EPS)

Sambut Ramadan, DPKP Kalsel Aktifkan Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah, menekan laju inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Saptono mengatakan, bahwa menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap memicu kenaikan harga dan berpotensi mendorong inflasi daerah apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus untuk membantu menurunkan dan mengendalikan angka inflasi di Kalimantan Selatan, terutama menjelang Ramadan,” ujar Saptono, Senin (2/2).

Saptono menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.

Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan berbagai komoditas pangan strategis dalam satu kegiatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Komoditas yang disediakan meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, hasil perikanan, hingga produk pangan lainnya. Dengan pasokan yang cukup dan harga terjangkau, kami berharap tekanan harga di pasar bisa ditekan,” jelas Saptono.

Lebih lanjut, Saptono menuturkan, bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Melalui intervensi langsung di tingkat konsumen, pemerintah berharap dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan menekan lonjakan harga pangan.

“Selain membantu masyarakat, GPM juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli. Jika harga pangan stabil, maka inflasi bisa lebih terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga,” lanjut Saptono.

Saptono juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya pada momentum-momentum strategis seperti Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.

Rencananya, Gerakan Pangan Murah akan digelar di sejumlah lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga, inflasi dapat ditekan, serta masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman. (MRF/RIW/EPS)

Maksimalkan Videotron, BPBD Sebarkan Informasi Cuaca dan Mitigasi Bencana

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memanfaatkan videotron sebagai media penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini bencana kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai efektif, meningkatkan kewaspadaan publik, khususnya terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pemanfaatan videotron merupakan bagian dari strategi komunikasi kebencanaan yang adaptif dan mudah diakses masyarakat.

Videotron memiliki keunggulan karena bersifat visual, mudah dibaca, dan menjangkau masyarakat luas, terutama di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti pusat kota, perkantoran, dan ruang publik.

“Informasi yang kami tampilkan meliputi prakiraan cuaca, peringatan dini potensi banjir, angin kencang, hingga imbauan kesiapsiagaan bencana,” ujar Bambang, baru-baru ini.

Menurutnya, penyampaian informasi secara cepat dan berulang sangat penting, agar masyarakat tidak lengah dan dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.

videotron milik Pemerintah Provinsi kalsel

Dengan tampilan yang sederhana namun informatif, masyarakat diharapkan lebih mudah memahami kondisi cuaca terkini dan risiko bencana yang mungkin terjadi.

Bambang menambahkan, pemanfaatan videotron ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem peringatan dini bencana di Kalimantan Selatan. BPBD Kalsel tidak hanya mengandalkan satu kanal informasi, tetapi memaksimalkan berbagai media agar pesan kebencanaan dapat diterima secara merata.

Semakin banyak kanal informasi yang digunakan, semakin besar peluang masyarakat mendapatkan peringatan lebih awal.

“Ini penting untuk menekan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan masyarakat,” jelas Bambang.

Selain memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah, BPBD Kalsel juga mengusulkan agar seluruh videotron, baik milik instansi vertikal, perkantoran, hingga pihak swasta dan perhotelan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mitigasi bencana.

“Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Jika videotron-videotron yang ada bisa dimanfaatkan secara serentak untuk menayangkan informasi kebencanaan, maka penyampaian peringatan dini akan jauh lebih masif dan cepat,” ungkap Bambang.

Ia berharap dukungan dari seluruh pemilik dan pengelola videotron agar turut berperan aktif dalam upaya penyelamatan masyarakat.

Menurutnya, keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kepedulian semua pihak.

“Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat. Informasi yang cepat dan tepat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/EPS)

Perluas Akses Keadilan Hingga Pelosok Kalsel, Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

Banjarbaru – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus melakukan kick off Pelatihan Legal Desa, Jumat (30/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Peresmian tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan.

Penandatanganan nota kesepahaman dalam peresmian Posbankum Desa/Kelurahan Kalsel.(foto : Kemenkum)

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 82.029 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, yang dalam waktu dekat akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberadaan Posbankum memiliki peran strategis, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menekan biaya negara dalam penanganan perkara hukum.

“Posbankum ini mampu menghemat biaya negara yang biasanya harus disiapkan sejak tahap pelaporan, penuntutan, hingga proses persidangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, untuk turut mendukung keberlangsungan Posbankum, khususnya dalam membantu operasional paralegal desa sesuai dengan kemampuan daerah.

“Tolong bantu operasional paralegal desa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, Posbankum yang dibentuk Kementerian Hukum diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi hukum sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Posbankum dan legal desa diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal, sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Hasnuryadi menambahkan, Pemprov Kalsel mendukung penguatan Posbankum dan paralegal desa melalui kolaborasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota.

“Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum harus terus diperkuat agar keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan 2.015 Posbankum Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan, yang telah rampung sepenuhnya pada 31 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Posbankum berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

TMMD 2026, 13 Kabupaten/Kota Kalsel Dipastikan Jadi Lokasi Pembangunan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus memperkuat pembangunan desa berbasis kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dipastikan menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel, dengan total 11 lokasi pelaksanaan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa TMMD menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan perdesaan tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan antar desa.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama

“Pada tahun 2026, fokus kami di bidang pengembangan kawasan perdesaan tetap pada tugas pokok fungsi, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa maupun antar desa. Salah satunya melalui pola TMMD yang melibatkan TNI sebagai wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI,” ujar Andie di Banjarbaru, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa melalui TMMD diarahkan pada wilayah – wilayah yang masih terisolasi agar dapat membuka akses, memperlancar konektivitas, serta mendukung peningkatan Indeks Desa, khususnya pada subdimensi sarana dan prasarana.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai Indeks Desa, sehingga desa – desa di Kalimantan Selatan dapat semakin berkembang dan mandiri,” lanjut Andie.

Selain TMMD, DPMD Kalsel juga terus berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

Andie mengungkapkan, pada tahun 2026 jumlah lokasi TMMD di Kalsel mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya terdapat tujuh lokasi TMMD reguler, maka tahun ini meningkat menjadi sebelas lokasi, terdiri dari tujuh TMMD reguler dan empat TMMD imbangan.

“Dengan 11 lokasi TMMD, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melaksanakan TMMD secara simultan dan serentak. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana masih ada daerah yang belum mendapatkan giliran,” jelas Andie.

Pelaksanaan TMMD tahun 2026 dibagi dalam beberapa angkatan, yakni TMMD ke-127, 128, 129, dan 130, yang dilaksanakan serentak secara nasional di 38 provinsi. Untuk TMMD ke-127, pelaksanaan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tabalong.

Sementara TMMD ke-128 dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin. TMMD ke-129 digelar di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), serta Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan TMMD ke-130 dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ini menjadi capaian yang cukup istimewa, karena Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pihak TNI sebagai provinsi yang mampu melaksanakan seluruh rangkaian TMMD di seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas Andie.

Melalui TMMD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dapat terwujud secara merata, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. (MRF/RIW/EPS)