Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia).

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Di tengah kualitas udara yang terdampak asap, pihak panti memperkuat langkah perlindungan dan kesiapsiagaan kesehatan bagi para klien lansia.

Salah satunya dengan menerima bantuan 2 unit oksigen konsentrator dan masker dari UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (26/8).

Kepala PPRSLU Budi Sejahtera, Hairun Nisa mengatakan, bantuan oksigen konsentrator sangat membantu meningkatkan kesiapan panti dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para lansia. Terlebih, sebelumnya pihak panti hanya memiliki tabung oksigen konvensional.

“Selama ini kami hanya memiliki tabung oksigen biasa. Sekarang kami mendapat dua unit oksigen konsentrator. Satu unit akan ditempatkan di panti lansia Martapura dan satu unit lainnya di Landasan Ulin,” ujarnya

Menurutnya, keberadaan oksigen konsentrator menjadi bagian dari langkah antisipasi apabila terdapat klien yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.

Meski hingga kini belum ditemukan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat, Hairun Nisa menyebut beberapa klien memiliki riwayat gangguan saluran pernapasan. Karena itu, pencegahan dilakukan untuk seluruh penghuni panti.

“ISPA berat sejauh ini belum ada. Namun, ada beberapa klien yang memang memiliki riwayat gangguan saluran pernapasan. Karena itu, kami mengantisipasi kondisi seluruh klien dengan membagikan masker, terutama saat mereka harus beraktivitas di luar ruangan,” jelasnya.

Selain penggunaan masker, pihak panti juga membatasi aktivitas lansia di luar wisma. Kegiatan yang tidak mendesak dan harus dilakukan di luar ruangan sementara ditiadakan, terutama ketika kabut asap semakin tebal.

“Kalau asapnya tebal, aktivitas di luar ruangan kami batasi. Untuk kegiatan yang tidak mendesak, sementara kami tiadakan dan para klien diarahkan tetap berada di dalam wisma,” katanya.

Hairun Nisa menegaskan, upaya perlindungan dilakukan dengan mengutamakan pencegahan sekaligus menyiapkan penanganan apabila kondisi kesehatan klien mengalami penurunan.

“Pencegahan tetap kami lakukan, tetapi kami juga menyiapkan penanganan apabila ada kondisi yang memburuk. Selain itu, para klien hari ini juga mendapatkan edukasi dari UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh lembaga penyiaran di Kalsel untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan mengatakan, kondisi kemarau berkepanjangan membuat sejumlah kawasan menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi tersebut turut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

“Kami dari KPID Kalimantan Selatan menyampaikan empati yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak karhutla, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Leoni, Rabu (26/8).

Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, menyejukkan, dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat.

Karena itu, KPID Kalsel mengimbau lembaga penyiaran untuk memperbanyak informasi mengenai pencegahan karhutla.

Leoni meminta lembaga penyiaran menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM), baik melalui radio maupun televisi, yang berisi edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengajak lembaga penyiaran untuk menayangkan iklan layanan masyarakat tentang pencegahan karhutla dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah yang berpotensi memicu dan memperluas kebakaran.

“Jangan membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan yang rawan terbakar. Masyarakat juga kami ingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan, termasuk pembakaran sampah maupun aktivitas lainnya yang dapat memicu kebakaran,” tegas Leoni.

KPID Kalsel juga meminta lembaga penyiaran menyampaikan informasi mengenai bahaya kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan karhutla dan kondisi kualitas udara.

Di sisi lain, Leoni mengingatkan pentingnya literasi informasi di tengah situasi karhutla. Lembaga penyiaran diminta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan.

“Kita harus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terlebih informasi yang cenderung provokatif atau belum tentu benar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KPID Kalsel juga mendorong lembaga penyiaran memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Leoni, sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ruang siaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi praktis, mulai dari pencegahan kebakaran, menghadapi kabut asap, hingga langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan titik api.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran dapat mengambil bagian dalam memberikan edukasi, informasi yang menyejukkan, serta membantu masyarakat menghadapi kondisi karhutla ini,” katanya.

Leoni turut mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk bersama – sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

“Kita terus berdoa agar seluruh warga Kalimantan Selatan diberikan keselamatan dan kesehatan dalam menghadapi musibah yang kita alami bersama,” pungkasnya. (BDR/RIWEPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas, melalui penyiapan calon penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan bertema “Bersinergi Membangun Zona Integritas Mewujudkan Kalsel Bebas dari Korupsi” yang dilaksanakan di Banjarbaru, Selasa (25/8) sore.

Bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan diikuti 152 peserta yang berasal dari Inspektorat 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai upaya mempersiapkan calon penyuluh antikorupsi.

Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, pelaksanaan Bimtek menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam rangka pemenuhan penyuluh – penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka kegiatan ini kita laksanakan. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” ujarnya.

Fydayeen berharap, 152 peserta yang mengikuti Bimtek, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan selanjutnya mampu menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi.

Pemprov Kalsel juga menargetkan jumlah penyuluh antikorupsi terus meningkat hingga mencapai sekitar 500 orang. Target tersebut dinilai penting untuk memperluas edukasi serta upaya pencegahan korupsi, baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

“Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK ada 500. Kalau ini berhasil, jumlah penyuluh antikorupsi akan terus bertambah. Ke depan akan kita tambah lagi,” jelas Fydayeen.

Fydayeen menegaskan, penyuluh antikorupsi memiliki posisi penting sebagai agen perubahan.

“Mereka tidak hanya dituntut memahami persoalan korupsi, tetapi juga mampu memberikan pemahaman, membangun kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku antikorupsi di lingkungan masing – masing,” lanjutnya.

Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan. Pencegahan juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

“Yang sama pentingnya adalah bagaimana kita membangun budaya integritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Para peserta Bimtek mendapatkan berbagai materi, di antaranya penguatan dasar antikorupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik penyuluhan antikorupsi.

Melalui materi tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif kepada lingkungan kerja dan masyarakat.

“Seorang penyuluh antikorupsi tidak cukup hanya memahami apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, seorang penyuluh harus mampu menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang baik, menarik, mudah dipahami dan mampu memberikan dampak yang nyata,” tutup Fydayeen.

Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman mengapresiasi Pemprov Kalsel yang memfasilitasi pelaksanaan Bimtek tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan 152 peserta dalam kegiatan tersebut menjadi kekuatan baru dalam memperkuat gerakan antikorupsi di Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” ungkapnya.

Mujiburrakhman berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh antikorupsi dan bersama-sama memperkuat komitmen pencegahan praktik korupsi di Kalimantan Selatan.

“Dari jumlah yang banyak ini, Insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

Dengan penambahan jumlah penyuluh antikorupsi, Pemprov Kalsel optimis, upaya membangun zona integritas dapat semakin diperkuat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berintegritas di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalsel, Muhidin, memastikan pasokan air untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Guntung Damar, Landasan Ulin, Banjarbaru, yang menjadi perhatian karena berada di wilayah ring satu dan berdekatan dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Setelah lebih dari sepekan tim gabungan berjibaku memadamkan titik api, Gubernur, Muhidin turun langsung meninjau kondisi saluran air di kawasan Irigasi Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Senin (24/8) petang.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan aliran air dari saluran tersebut berjalan lancar hingga ke lokasi kebakaran.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas mulai berkurangnya pasokan air di lapangan, sehingga proses pemadaman di Guntung Damar dapat terus dilakukan secara optimal.

“Kita memastikan airnya tersedia dan bisa mengalir ke lokasi kebakaran,” ujar Gubernur Muhidin.

Menurut Gubernur, pasokan air mulai menjadi kendala setelah penanganan berlangsung lebih dari sepekan. Karena itu, kondisi saluran harus segera diperiksa dan dibenahi agar distribusi air tetap berjalan.

“Sekarang air mulai berkurang, jadi salurannya harus kita cek,” katanya.

Untuk memastikan ketersediaan air, Gubernur bersama tim melakukan pengecekan di kawasan Irigasi Cindai Alus, sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau debit air di kawasan Riam Kanan.

“Pak Hanif mengecek debit di Riam Kanan, kami mengecek saluran di sini,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan dari hasil pantauan menunjukkan saluran yang masih baik baru sekitar 150 meter. Sementara lebih dari satu kilometer saluran lainnya perlu dibersihkan.

“Besok kita bersihkan bersama-sama, targetnya selesai satu hari,” ungkap Muhidin.

Air dari saluran tersebut nantinya akan dialirkan menuju embung di bagian tengah kawasan. Dari embung, air akan dipompa menuju lokasi kebakaran di Guntung Damar.

“Air kita alirkan ke embung, kemudian dipompa ke titik api,” terangnya.

Gubernur menilai, pola tersebut lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan mobil tangki karena kapasitas air terbatas dan membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian serta pengangkutan.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, untuk mendukung distribusi air, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan mesin pompa. Dari total 300 pompa yang dibagikan, sebanyak 200 pompa tambahan telah diterima sehari sebelumnya.

“Kita sudah mendapat tambahan 200 pompa,” kata Muhidin.

Dengan pembenahan saluran dan dukungan mesin pompa, Gubernur memastikan upaya pemadaman terus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air di lokasi. Evaluasi hasil pekerjaan juga akan dilakukan setelah pembersihan saluran selesai.

“Fokus kita sekarang memastikan air sampai ke Guntung Damar,” pungkasnya.

Selama pengecekan, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Kapolda Kalsel, Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banjarmasin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Syamsuddin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra beserta jajaran Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta pihak terkait lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, meninjau lokasi karhutla di Jalan Kurnia Ujung, RT 06/RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8).

Didampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Jumhur melihat langsung proses pemadaman karhutla yang membakar lahan pertanian milik warga.

Dalam peninjauan tersebut, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan.

Menurut Jumhur, pemadaman tidak cukup hanya dengan menghentikan api. Kondisi lahan juga harus dipastikan tetap basah untuk mencegah api kembali muncul.

“Kita memastikan pemadaman secara masif. Gotong royong masyarakat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri semua harus bergotong royong memastikan supaya api ini mati dan setelah mati dipastikan harus tetap basah,” tegas Jumhur.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman hingga 40 meter di kawasan yang membutuhkan dukungan sumber air.

“Supaya ke depannya ketika terjadi karhutla, ketersediaan air sangat mencukupi untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.

Selain penanganan api, Jumhur menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak asap karhutla. Dinas Kesehatan, puskesmas dan unsur terkait diminta memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Selain itu juga kita memastikan masyarakat tidak terdampak penyakit ISPA. Dinas Kesehatan, puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong memastikan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla, khususnya untuk memastikan ketersediaan air bagi petugas pemadam.

Lisa menyebut langkah tersebut semakin penting karena berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September mendatang.

“Untuk mengatasi kendala tersebut, kami berupaya keras untuk kembali memperkuat koordinasi dan memastikan pasokan air tersedia. Sehingga petugas di lapangan dapat bekerja dengan optimal,” ungkap Lisa.

Pemko Banjarbaru akan mengoptimalkan fasilitas sumur bor di wilayah Syamsudin Noor serta seluruh hidran air yang tersedia di Kota Banjarbaru sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.

Penguatan sumber air tersebut diharapkan tidak hanya mendukung proses pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kemarau.

Usai meninjau lokasi kebakaran, Menteri LH bersama Wali Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak karhutla di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Timur.

Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Selain memastikan api padam, pemerintah juga perlu menjaga lahan tetap basah, memperkuat ketersediaan sumber air, serta memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 07.30 Wita menjadi pukul 09.00 Wita.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kamis (20/8). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, atas arahan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Perubahan jam pembelajaran berlaku bagi satuan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, serta pendidikan kesetaraan. Waktu pulang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Selama kondisi kabut asap masih terjadi, sekolah juga diminta meniadakan kegiatan di luar ruangan. Para siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, penanganan dampak karhutla tidak dapat hanya berfokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.

“Karhutla ini dampaknya bukan hanya terhadap kegiatan sekolah. Kita juga perlu mengantisipasi pengaruhnya terhadap transportasi, aktivitas ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara umum,” ujar Sirajoni.

Untuk mendukung keamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menyiagakan petugas di sejumlah jalur menuju sekolah yang terdampak kabut asap.

Penempatan petugas terutama dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan jarak pandang.

Selain kabut asap, Pemkot Banjarbaru turut mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui unsur pemadam kebakaran, disiapkan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Dari sektor kesehatan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi perhatian pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, tercatat 21.323 kasus ISPA secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026.

Pada minggu sebelumnya, Epidemiologi ke-29, tercatat 879 kasus ISPA. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1.099 kasus pada minggu berikutnya.

Sirajoni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

“Kita perlu bersiap menghadapi kondisi ini dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, baik terhadap kabut asap, kekeringan maupun potensi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Ancaman gangguan pernapasan akibat kabut asap menjadi perhatian UPTD Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Kalimantan Selatan.

Pengelola meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi anak dan remaja binaan dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Panti tersebut berada tepat di seberang kawasan landasan pacu Bandara Internasional Syamsudin Noor, salah satu wilayah yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala UPTD PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati mengatakan, masker telah dibagikan kepada seluruh klien sebagai langkah awal mengurangi paparan asap.

“Untuk mitigasi, kami membagikan masker dan terus mengingatkan klien agar konsisten menggunakannya,” ujar Sacik, Jumat (21/8).

Pengawasan terutama dilakukan ketika penghuni harus keluar ruangan. Pagi hari menjadi salah satu waktu yang mendapat perhatian karena anak – anak juga harus berangkat sekolah.

“Terutama pada pagi hari saat berangkat sekolah maupun beraktivitas di panti,” lanjutnya.

Masker juga digunakan ketika klien mengikuti apel maupun kegiatan rutin lainnya di area terbuka.

Langkah tersebut diambil untuk menekan paparan langsung terhadap asap yang berpotensi memicu batuk, sesak, iritasi saluran pernapasan hingga ISPA.

Sacik mengatakan pelayanan dan pembinaan di dalam panti tetap berjalan. Namun, kesehatan anak dan remaja kini menjadi perhatian utama selama kualitas udara masih terdampak kabut asap.

Pihak panti juga memperkuat koordinasi dengan layanan kesehatan klinik dan UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sebagai antisipasi apabila muncul keluhan pernapasan pada para penghuni.

Koordinasi itu penting karena kawasan PPRSAR Mulia Satria termasuk wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi karhutla berdasarkan pemetaan risiko InaRISK.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan melalui Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan turut menyiapkan dukungan berupa edukasi kesehatan, pembagian masker, hingga oksigen konsentrat apabila diperlukan.

“Selama kondisi udara belum membaik, penghuni panti diminta tetap disiplin menggunakan masker dan mengurangi paparan langsung saat berada di luar ruangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru — Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 dengan tema “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan”, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna SRT 2 Banjarbaru, bertempat di Jalan Guntung Harapan Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah.

Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman.

Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening Simpanan Pelajar (SimPel).

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari siswa/i dari jenjang SD, SMP dan SMA serta guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru.

Turut hadir Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki.

Kegiatan juga dihadiri unsur Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Banjarbaru, Deddy Haryadi dari Bagian Perekonomian Kota Banjarbaru beserta jajaran, Sekretaris Dinas Perdagangan, BPPRD Kota Banjarbaru, Sekretaris BPKAD Kota Banjarbaru, serta jajaran Bank Kalsel dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Banjarbaru.

Dalam Sambutannya, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah menyampaikan, bahwa pengenalan terhadap pengelolaan keuangan sejak usia sekolah merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk generasi yang semakin cakap secara finansial.

Menurutnya, menabung bukan persoalan besar atau kecilnya nominal yang disisihkan, tetapi bagaimana kebiasaan itu mulai dibangun sejak dini. Ketika anak-anak sudah terbiasa mengatur dan menyisihkan uang, mereka sedang belajar untuk merencanakan masa depannya.

“Diharapkan bersama Bank Kalsel hari ini, pelajar tidak hanya perlu dikenalkan dengan cara menabung, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan secara bijak, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan berbagai aktivitas keuangan illegal,” ungkap Armansjah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan yang mengenai disiplin keuangan, dan merencanakan sejak dini.

“Anak-anak tidak hanya perlu dibekali pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri. Salah satunya adalah kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah,” ucap Alfi.

Selanjutnya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki, menyambut baik dipilihnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bersama OJK Kalsel dan Bank Kalsel, dalam memberikan pemahaman kepada para siswa untuk mengelola keuangan dalam membangun kebiasaan finansial yang bijak di masa depan.

“Bagi kami, pengalaman belajar seperti ini sangat berarti karena anak-anak tidak hanya mendengar tentang pentingnya menabung, tetapi langsung diperkenalkan dengan bagaimana mereka bisa memulainya,” ujar Sri.

Pada kesempatan lainnya, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel mendorong agar literasi dan inklusi keuangan yang nyata.

Melalui kegiatan ini, Bank Kalsel ingin menghadirkan pengalaman awal yang positif bagi generasi muda dalam mengenal dan berinteraksi dengan layanan keuangan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.

“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, Bank Kalsel menghadirkan langkah nyata melalui pembukaan 230 rekening SimPel agar para pelajar dapat langsung memulai kebiasaan menabung dan mengenal layanan perbankan sejak dini,” pungkas Firmansyah.

Sehingga, menurut Firman, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki sarana untuk mulai mempraktikkannya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta menumbuhkan generasi Banua yang semakin cerdas, mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan.

Sebagai Informasi, literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari upaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kedepan Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta terus mengembangkan layanan keuangan di Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah. (ADV-RIW/EPS)