Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Bakti sosial ini dilepas di Lapangan Gedung SDC Ditlantas Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6), bersama jajaran Forkopimda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, total sebanyak 2.244 paket sembako didistribusikan ke sejumlah wilayah, meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Penyaluran juga dilakukan serentak polres jajaran di seluruh Kalimantan Selatan.

“Bantuan sembako ini kita distribusikan ke masyarakat di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Selain itu, polres jajaran juga bergerak serentak membagikan bantuan ke masyarakat,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, sasaran penerima bantuan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga kurang mampu, mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

Ia juga menyebut distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil dan pedalaman.

Sejumlah personel bahkan dikerahkan menggunakan kendaraan roda dua jenis trail untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit diakses.

“Ini menjangkau sampai pelosok dan pedalaman, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga bisa merasakan manfaatnya,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Kapolda menegaskan bahwa bakti sosial ini juga menjadi sarana bagi personel Polri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui dialog di lapangan, anggota diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Nanti anggota juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan untuk mengetahui kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, kemudian dilaporkan dan dibahas bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, yang mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif Polda Kalsel yang dinilai turut membantu meringankan beban masyarakat melalui aksi sosial tersebut.

Adi juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Kalsel dan jajaran yang telah peduli terhadap kesulitan masyarakat melalui bantuan sembako ini,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar sarasehan bersama awak media dan organisasi pers, di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6). Kegiatan bertema “Bersama Mewujudkan Kamtibmas di Kalimantan Selatan Melalui Pemberitaan yang Menyejukkan” ini, menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Banua.

Sarasehan dihadiri langsung Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, para pejabat utama Polda Kalsel, serta perwakilan media massa dan organisasi pers di Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi atas peran media, yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hubungan antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers selama ini terjalin dengan sangat baik. Kami mengapresiasi peran media yang senantiasa menyajikan informasi secara berimbang, edukatif, dan menyejukkan bagi masyarakat,” ujar Kapolda.

Menurutnya, kontribusi media sangat terlihat saat menghadapi berbagai dinamika sosial yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk saat berlangsungnya sejumlah aksi unjuk rasa pada tahun lalu. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar sehingga situasi keamanan tetap terjaga.

“Ketika terjadi berbagai dinamika di masyarakat, media hadir memberikan informasi yang objektif dan tidak memperkeruh keadaan. Hal itu sangat membantu kami menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” katanya.

Kapolda menjelaskan, pada masa tersebut Polda Kalsel bersama media juga memaksimalkan penyebaran informasi yang berisi ajakan dan imbauan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat, untuk menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan.

“Peran media sangat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat. Berkat kolaborasi yang baik, situasi tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Selain awak media, kegiatan ini juga dihadiri para pegiat media sosial dan kreator konten. Kehadiran mereka dinilai penting sebagai bagian dari ekosistem penyebaran informasi yang kini berkembang pesat di tengah masyarakat.

Kapolda berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi dapat terus mengedepankan prinsip akurasi, edukasi, dan tanggung jawab dalam setiap konten yang dipublikasikan.

“Kami berharap media, pegiat media sosial, dan kreator konten dapat terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang menenangkan, mencerdaskan, dan memperkuat persatuan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Melalui sarasehan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara aparat kepolisian, media massa, pegiat media sosial, dan kreator konten dalam menyajikan informasi yang edukatif serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola organisasi sekaligus pengembangan unit-unit usaha yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, tata kelola organisasi yang baik menjadi faktor penting menentukan keberhasilan BUMDesa.

Menurutnya, pengelolaan kelembagaan yang tertib, transparan, dan profesional akan mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan BUMDesa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa tersebut.

“BUMDesa tidak hanya dituntut mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memiliki tata kelola organisasi yang baik agar seluruh kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan tata kelola organisasi perlu dilakukan mulai dari aspek administrasi, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga pembinaan terhadap unit-unit usaha yang berada di bawah naungan BUMDesa.

“Dengan sistem kelembagaan yang kuat, BUMDesa lebih siap menghadapi tantangan usaha sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan desa,” lanjutnya.

Selain memperkuat tata kelola, Dinas PMD Kalsel juga mendorong BUMDesa mengembangkan usaha yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMDesa tidak hanya menjadi lembaga bisnis desa, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga.

“Pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan BUMDesa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga secara lebih mudah dan terjangkau,” sahutnya.

Salah satu contoh usaha yang dinilai memiliki prospek baik adalah penyaluran atau penyediaan gas elpiji tiga kilogram. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang digunakan masyarakat setiap hari sehingga memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi BUMDesa.

“Usaha yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dirasakan manfaatnya. Salah satunya penyediaan gas elpiji tiga kilogram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari,” katanya.

Menurut Indah, keterlibatan BUMDesa dalam penyaluran gas elpiji tiga kilogram dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan energi rumah tangga.

Selain itu, keberadaan BUMDesa sebagai penyuplai juga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan di tingkat desa.

Di sisi lain, pengembangan usaha tersebut berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi BUMDesa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia berharap seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Dengan didukung tata kelola organisasi yang baik, BUMDesa diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa mandiri, profesional, dan berdaya saing.

“BUMDesa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Karena itu, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui penguatan tata kelola dan pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis BUMDesa semakin berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan tingkat kota tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru, pada Selasa (23/6).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Ani Rusmila, dalam sambutannya menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pembina posyandu mengenai kebijakan regulasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang berkualitas, terutama dalam mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) bagi seluruh siklus hidup,” ujar dr. Ani.

Ia menambahkan, transformasi Posyandu ke arah integrasi layanan primer menjadi fokus utama pemerintah agar jangkauan pelayanan kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan usia, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia dewasa, hingga lansia.

Untuk membekali para peserta dengan wawasan komprehensif, panitia menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu:

Prof. Dr. Husaini, M.Kes (TAP2D Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan).
Indah Trisnaniyanti, SKM.MPH (Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru).
Hendra Fitriadi, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Melalui bimtek ini, diharapkan Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk melakukan pendampingan yang lebih efektif di wilayah kerja masing-masing.

Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses seluruh warga Kota Banjarbaru.

Bimtek diikuti 125 peserta yang merupakan perwakilan dari Tim Pembina Posyandu tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelaksanaan In House Training Kualifikasi Petugas Penyuluh Lapangan dan Pemadam Satu Angkatan VII, bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (23/6) tersebut, diikuti personel pemadam kebakaran dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelatihan ini menjadi upaya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan efektif kepada masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Maulana Fatahillah mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi aparatur pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas di lapangan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi petugas pemadam kebakaran saat ini semakin kompleks, tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan serta upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan aparatur memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Maulana menjelaskan, selain mendapatkan materi terkait teknik pemadaman dan penyelamatan, para peserta juga dibekali kompetensi sebagai petugas penyuluh lapangan.

“Peran tersebut dinilai sangat penting karena petugas pemadam kebakaran tidak hanya bertugas ketika bencana atau kebakaran terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, keberhasilan pengurangan risiko kebakaran sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, kehadiran petugas penyuluh lapangan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi dan membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

“Petugas penyuluh lapangan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, cara pencegahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan ini menjadi semakin relevan mengingat Kalimantan Selatan mulai memasuki periode musim kemarau yang identik dengan meningkatnya potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan pertanian, maupun lahan kosong.

Pada periode tersebut, kondisi cuaca yang lebih kering meningkatkan risiko munculnya titik – titik kebakaran akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan lainnya.

Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Menjelang musim kemarau, risiko kebakaran biasanya meningkat. Karena itu, kami berharap para peserta pelatihan dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir aparatur pemadam kebakaran yang tidak hanya terampil dalam penanganan insiden kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kegiatan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pemerintah optimis pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kalimantan Selatan semakin profesional, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penyelamatan pangan, sebagai langkah menekan pemborosan makanan sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelamatan Pangan Tahun 2026 yang diikuti para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Senin (22/6) tersebut, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, mengelola pangan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti mengatakan, penyelamatan pangan menjadi salah satu aspek penting mendukung pelaksanaan program MBG, yang saat ini terus diperkuat pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan pangan berlebih yang masih layak konsumsi harus dilakukan dengan tepat, agar tidak berakhir menjadi sampah makanan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Pangan dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi.

“Pangan yang masih layak konsumsi perlu dikelola dengan baik, didata, dan dilaporkan secara benar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, makanan yang telah disiapkan tidak terbuang sia-sia dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui bimtek tersebut para peserta mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pendataan, pelaporan, serta mekanisme pemanfaatan pangan berlebih sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, peserta juga diberikan materi terkait strategi pengelolaan pangan yang aman dan berkualitas agar tetap memenuhi standar gizi bagi penerima manfaat,” lanjutnya.

Menurut Maulidinsyah, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga bagaimana makanan tersebut dapat didistribusikan dan dimanfaatkan optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, para pengelola SPPG didorong meningkatkan kemampuan mengelola stok pangan, memerkirakan kebutuhan secara tepat, serta meminimalkan potensi terjadinya pemborosan makanan selama proses penyelenggaraan program.

“Penyelamatan pangan merupakan bagian penting dari keberhasilan program. Harapannya, seluruh makanan yang telah disiapkan dapat tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat dan tidak ada pangan yang terbuang percuma,” katanya.

Bimtek Penyelamatan Pangan Tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka dan daring, sehingga dapat menjangkau peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Peserta yang hadir terdiri dari kepala dan pengelola SPPG, baik yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun secara virtual dari daerah masing – masing.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga memperoleh materi dari sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pangan dan gizi, termasuk perwakilan Badan Pangan Nasional, akademisi, serta tenaga kesehatan.

Materi yang disampaikan mencakup tata kelola penyelamatan pangan, keamanan pangan, pengelolaan gizi, hingga strategi pemanfaatan pangan berlebih yang masih layak konsumsi.

Dinas PKP Kalsel berharap seluruh peserta, meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada pengelola SPPG lainnya di daerah masing – masing.

“Dengan demikian, penerapan penyelamatan pangan dapat berjalan lebih optimal dan menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Senin (22/6), dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian laporan kinerja Wali Kota Banjarbaru selama satu tahun masa kepemimpinan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, serta anggota DPRD.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

“Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada masyarakat melalui DPRD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap laporan yang disampaikan pemerintah kota melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang ada sebelum memberikan rekomendasi pada rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni mendatang.

Menurut Gusti Rizky, pembahasan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.

“Evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun program pembangunan pada tahun berikutnya agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, DPRD juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota, Erna Lisa Halaby yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.

Gusti Rizky menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah kota menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.

“Selama satu tahun kepemimpinan Ibu Wali Kota, kami melihat banyak program yang telah direalisasikan dan mampu menjawab berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat, baik kepada pemerintah maupun kepada DPRD,” ungkapnya.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program – program prioritas yang masih menjadi harapan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota terus terjaga sehingga program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banjarbaru,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menyampaikan, bahwa berbagai capaian yang telah diraih selama satu tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru.

“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Banjarbaru visi dan misi Banjarbaru Emas” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Satu tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan.

Beragam capaian ini, menjadi salah satu indikator, keberhasilan Erna Lisa Halaby – Wartono, memimpin ibu kota Provinsi Kalsel ini, selama satu tahun terakhir.

Prestasi ini juga menjadi bukti, bahwa program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarbaru, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada sektor pendidikan,
Kota Banjarbaru menerima Piagam Apresiasi Terbaik I atas Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga angka lama sekolah penduduk mengalami peningkatan.

Kota Banjarbaru juga berhasil meraih Piagam Apresiasi Terbaik atas Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan se-Kalimantan Selatan Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bukti, pelayanan dasar bidang pendidikan di Banjarbaru telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Pada sektor kesehatan dan perlindungan anak, diwakili Puskesmas Rawat Inap Cempaka l, Banjarbaru berhasil meraih Terbaik I Penilaian Pelayanan Ramah Anak (PRA). Pelayanan kesehatan di puskesmas ini dinilai mampu memberikan kenyamanan, keamanan, serta perlindungan maksimal bagi anak – anak yang mendapatkan layanan kesehatan.

Banjarbaru juga meraih Predikat Madya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, menyusul keseriusan kepada daerah membangun sistem pembangunan berbasis hak anak. Mulai dari pemenuhan hak sipil, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus anak.

Secara nasional, Kota Banjarbaru juga diakui sebagai Predikat Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah mewujudkan lingkungan sehat, aman, nyaman, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya, juga berhasil diraih Kota Banjarbaru, setelah berhasil memastikan sebagian besar masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Penghargaan bergengsi bidang infrastruktur, Sutami Award 2025, juga berhasil diraih Kota Banjarbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah membangun dan mengelola infrastruktur berkelanjutan, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berhasil membuktikan kemampuannya mengelola dan memanfaatkan anggaran transfer pemerintah pusat secara optimal, dengan diraihnya Penghargaan Terbaik II Kinerja Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, juga mendapat Antasari Award 2026 kategori “Wali Kota Perempuan Inspiratif”. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, inovasi, serta kepemimpinan perempuan yang dinilai mampu mendorong pembangunan daerah dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru berharap, prestasi yang sudah diraih selama satu tahun terakhir ini, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas demi mewujudkan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi yang maju, inklusif, dan berdaya saing. (RIW/EPS)