Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar ceramah agama dalam rangka pembinaan mental spiritual Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (5/3).

Kegiatan kali ini mengangkat tema Fiqih Puasa Ramadan, dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muslimin, sebagai penceramah.

Acara dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, serta seluruh ASN dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalimantan Selatan.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, ceramah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai klasifikasi puasa, mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan tertinggi yang berorientasi pada perolehan pahala dan keridaan Allah SWT.

“Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik ASN maupun non ASN di Diskominfo Kalsel mendapatkan wawasan baru tentang tingkatan – tingkatan puasa, sehingga ibadah yang kita jalankan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar bernilai di sisi Allah SWT,” ujar Mashudi.

Menurutnya, pembinaan kerohanian tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.

Program ini bertujuan memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

“Ini merupakan program Bapak Gubernur melalui Tim Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, bahkan lebih intens, agar menjadi fondasi moral dan spiritual dalam bekerja,” tambahnya.

Mashudi juga menekankan, bahwa pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ASN. Dengan pemahaman agama yang baik, diharapkan para pegawai mampu bekerja secara profesional, berintegritas, serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai keimanan.

“Melalui kegiatan ini, kita diajak untuk refleksi dan koreksi diri. Spiritualitas yang kuat akan berdampak pada etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.

Sementara itu, TAG Bidang Keagamaan, Muslimin, dalam ceramahnya menegaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, melainkan ibadah yang memiliki aturan dan tuntunan jelas sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.

“Puasa bukan hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala. Jangan sampai kita berpuasa, tetapi ibadah itu menjadi sia-sia karena tidak dijaga dengan baik,” tuturnya.

Mengutip klasifikasi dari Al-Ghazali, Ia menjelaskan bahwa puasa terbagi menjadi tiga tingkatan.

Pertama, Puasa Awam, yakni puasa kebanyakan orang yang hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah.

Kedua, Puasa Khawas, yaitu puasa orang-orang saleh yang tidak hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan penyakit hati.

Ketiga, Puasa Khawasul Khawas, yakni tingkatan tertinggi di mana hati sepenuhnya terfokus kepada Allah SWT, serta menjauh dari segala hal yang dapat melalaikan dari-Nya.

“Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu, seorang mukmin akan meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat,” jelas Muslimin.

Ia pun mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi pegawai.

“Ini langkah yang sangat baik. Pembinaan seperti ini penting agar ASN tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat di lingkungan dinas dan UPTD, di halaman Kantor Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/3).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie.

Dalam arahannya, Farhanie menyampaikan sejumlah pesan penting, kepada pejabat yang baru dilantik, maupun yang mengalami pergeseran tugas.

Farhanie menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, khususnya bagi pejabat dan pegawai yang ditempatkan di unit pelayanan sosial dan panti. Menurutnya, lingkungan panti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan perangkat daerah lainnya.

“Panti ini sifatnya unik dan eksklusif. Kita tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengelola manusia yang membutuhkan perlakuan khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para penghuni panti terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, hingga lanjut usia (lansia).

Karena itu, selain kompetensi administratif, pegawai juga dituntut memiliki kesabaran, empati, serta jiwa sosial yang tinggi dalam memberikan pelayanan.

Lebih lanjut, Farhanie mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terlebih praktik korupsi di lingkungan panti sosial.

“Jangan sampai kita hidup di panti justru untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus berjiwa sosial dan benar-benar mengabdikan diri untuk pelayanan,” tegasnya.

Selain aspek integritas, Farhanie juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Ia menyebut, perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk Permensos, Permendagri, hingga ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 2025, harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

“Kalau kita tidak update aturan, bisa terjadi kesalahan administrasi yang berujung temuan. Maka harus terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi,” katanya.

Di akhir arahannya, Farhanie menyampaikan doa dan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi agar senantiasa amanah dan mampu meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru.

“Diharapkan melalui penyegaran organisasi ini, kinerja kita dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 2.700 unit rumah, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa program perumahan melalui Kementerian PKP ini telah memasuki tahap pengusulan. Aplikasi resmi pengajuan program tersebut sudah dibuka sejak Februari 2026.

Menurut Miftahul, usulan 2.700 unit rumah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujar Miftahul, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, program BSPS bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan bantuan dana yang digunakan masyarakat, untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.

Pelaksanaan program ini tetap mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Dengan pola tersebut, diharapkan tidak hanya kualitas fisik rumah yang meningkat, tetapi juga tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat.

Program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material di sekitar lokasi pembangunan.

Di sisi lain, capaian sektor perumahan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 besar nasional capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Isma Agrianti mengatakan, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.

“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau. Tingginya realisasi di Kalimantan Selatan juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma.

FLPP sendiri, merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan bunga tetap dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Isma menambahkan, capaian 10 besar nasional ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pembangunan perumahan yang sesuai standar kelayakan.

“Sinergi antara program BSPS dan FLPP menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jika BSPS menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pola swadaya, maka FLPP membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah baru bersubsidi,” lanjut Isma.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalsel optimis, sektor perumahan akan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), memastikan kesiapan operasional masjid milik pemerintah provinsi, yakni Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru.

Kepala Biro Kesra Setda Kalsel, Fahrurazi mengatakan, secara prinsip seluruh kebutuhan dasar untuk operasional takmir sudah dipersiapkan, termasuk penunjukan imam dan muazin.

“Untuk persiapan operasional kegiatan takmir di masjid milik Pemprov Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Insya Allah pada prinsipnya kami siapkan. Imam sudah kita seleksi, kami peroleh dua orang yang basic-nya adalah qori, dan sekaligus ada satu orang itu dia hafidz, hafidz Al-Qur’an dan sudah berprestasi sampai ke tingkat nasional,” ujarnya, Kamis (26/2).

Selain imam, dua muazin juga telah dipilih melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kualitas bacaan dan pengalaman lomba.

“Kemudian muazin juga kami dapatkan dua orang, juga qori salah satunya. Pernah juara festival anak saleh di Jakarta, kemudian dia juga pernah meraih juara MTQ golongan remaja di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Untuk mendukung kenyamanan jemaah, Pemprov Kalsel menyiapkan tiga petugas kebersihan yang akan menjaga kebersihan dan kerapian area masjid.

“Sementara ini dengan tiga orang itu akan kita maksimalkan untuk nantinya menjaga dan membersihkan masjid supaya jemaah yang hadir ke Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari ini senang, karena kebersihan itu utama di dalam rumah ibadah,” katanya.

Pelaksanaan salat berjemaah secara aktif ditargetkan mulai paling lambat April 2026, setelah seluruh sarana prasarana penunjang tersedia.

“Kalau untuk pelaksanaan salat akan kita aktifkan paling lambat di bulan April, setelah nanti sarana prasarana penunjangnya seperti karpet untuk salat atau sajadah dan mimbar untuk khatib sudah ready di Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” ungkapnya.

Ia berharap masjid ini dapat dimakmurkan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel maupun masyarakat sekitar kawasan perkantoran.

“Mudah-mudahan bisa dimakmurkan para ASN terutama lingkungan perkantoran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat sekitar di komplek perkantoran bisa sama-sama memakmurkan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” tuturnya.

Pemprov Kalsel juga berkomitmen menghadirkan khatib – khatib berkualitas dengan materi ceramah yang menyejukkan dan memberikan pencerahan bagi jemaah.

“Dengan tentunya kita hadirkan para khatib barangkali yang punya kualitas ya, yang sifatnya menyejukkan dan memberikan pencerahan kepada ASN dan masyarakat di sana,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Memasuki pekan pertama Ramadan, aktivitas di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan tetap berjalan normal. Sejumlah penyesuaian dilakukan dengan menambah kegiatan bernuansa religius tanpa mengurangi rutinitas harian para lansia.

Kepala PPRSLU Budi Sejahtera, Hairun Nisa menjelaskan, bahwa secara umum jadwal kegiatan tidak mengalami perubahan dan tetap dilaksanakan dari Senin hingga Sabtu.

“Untuk hari Senin biasanya ada terapi atau pemeriksaan kesehatan. Selasa dan Kamis diisi dengan ceramah agama. Rabu kegiatan rutin harian, Jumat senam lansia atau diganti dengan keterampilan, dan Sabtu ada Sabtu Ceria berupa penyaluran hobi seperti berkebun, beternak kecil, atau kegiatan psikososial,” ujarnya, Kamis (26/2).

Khusus selama Ramadan, panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini, menambahkan sejumlah kegiatan keagamaan, seperti buka puasa bersama, salat tarawih berjamaah, serta belajar mengaji bagi lansia yang secara kondisi fisik memungkinkan untuk mengikuti.

“Karena ini bulan Ramadan, kami tambahkan buka puasa bersama, tarawih bersama, dan belajar mengaji. Nanti juga akan dilaksanakan salat Idulfitri di panti,” jelasnya.

Dari sisi konsumsi, pihak panti tetap menyediakan makan tiga kali sehari. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi kesehatan para penghuni, yang sebagian besar sudah lanjut usia dan tidak seluruhnya menjalankan ibadah puasa.

“Jumlah yang tidak berpuasa memang lebih banyak karena faktor usia dan kesehatan. Jadi makan tetap kami sediakan tiga kali sehari. Sementara bagi yang berpuasa, makanan diberikan saat sahur dan berbuka,” terangnya.

Sejak awal Ramadan, suasana kebersamaan juga semakin terasa dengan adanya kunjungan dari pihak swasta dan pengusaha, yang berbagi kebahagiaan dengan para lansia.

“Alhamdulillah, sejak hari pertama Ramadan sudah ada kunjungan dari pihak swasta. Para klien lansia menerima souvenir seperti sarung, jilbab, serta uang jajan atau uang lebaran,” tambah Hairun Nisa.

Dalam hal pendampingan, para pengasuh tetap menjalankan tugas seperti biasa. Setiap pagi mereka memastikan kebersihan lingkungan panti, membantu merawat dan memandikan lansia, serta mendampingi berbagai aktivitas harian.

“Dengan berbagai kegiatan tersebut, kami berkomitmen menghadirkan suasana Ramadan yang hangat, penuh kebersamaan, serta tetap memerhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan para lansia,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis, untuk menyelaraskan program pembangunan desa dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto menegaskan, bahwa penyusunan renja harus selaras dengan visi besar Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita, khususnya pada aspek pembangunan dari desa dan dari bawah.

“Pembangunan desa menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menerjemahkan visi tersebut melalui penguatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” ungkap Iwan, usai pelaksanaan forum perangkat daerah.

Ia menjelaskan, penguatan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat desa yang sehat, cerdas, dan unggul.

Tema besar pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, diarahkan pada penguatan modal manusia dan peningkatan investasi di sektor penggerak ekonomi dengan dukungan struktur yang kuat dan berkualitas.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan terus menunjukkan capaian positif dalam berbagai indikator pembangunan. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Evaluasi tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Iwan.

Dalam forum tersebut, Ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, sinkronisasi dan presisi perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Program yang disusun harus saling terintegrasi dan memiliki indikator kinerja yang selaras agar pelaporan di akhir tahun benar-benar mencerminkan dampak nyata.

Kedua, fokus pada transformasi ekonomi dan penguatan pembangunan desa. Strategi dukungan terhadap desa harus dirancang secara komprehensif, termasuk mendorong tumbuhnya ekonomi desa yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi desa dan penguatan tata kelola harus berjalan beriringan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Iwan.

Dirinya juga mengajak seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi, serta meningkatkan kapasitas sosial dalam menjalankan program – program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan pelibatan seluruh elemen masyarakat, kita mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa secara berkelanjutan,” tutup Iwan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Inspektorat Daerah, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintahan di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (23/2) siang.

Kegiatan secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, serta Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti

Pada rakor ini, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2005, terdapat total 451 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Hingga saat ini, capaian tindak lanjut telah mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen lainnya masih perlu diselesaikan.

“Capaian ini perlu terus kita tingkatkan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tertib dan tuntas,” ucap Syarifuddin.

Ia juga mengungkapkan, pada Semester II Tahun 2025, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur, serta pemeriksaan tematik terkait kinerja dan lingkungan. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara serius dan terukur.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, yang telah dituntaskan 100 persen.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” lanjut Syarifuddin.

Untuk hasil pemeriksaan tahun 2025, Sekda meminta seluruh perangkat daerah agar segera menyelesaikan proses tindak lanjut, termasuk melengkapi data dukung dan melakukan input pada aplikasi SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal), sehingga proses penyelesaian dapat berjalan secara tertib, terukur, dan tepat waktu.

Ia menegaskan, rapat koordinasi ini sangat penting untuk melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dan kinerja, serta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tutup Syarifuddin. (InspektoratKalsel-MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, bertempat di Lobi Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (24/2). Konferensi pers, dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan.

Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan pada bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah ini, Polda Kalsel berhasil mengamankan barang bukti seberat 29.944,33 gram sabu dan 15.056 butir ekstasi.

Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan narkotika internasional yang dikendalikan Fredy Pratama, yang hingga kini masih berstatus buron.

Kapolda Kalsel menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya telah mengamankan satu orang tersangka laki-laki berinisial (IB). Tersangka ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, setelah diketahui membawa narkotika tersebut dari Kalimantan Barat melalui jalur darat, untuk diedarkan di Banjarmasin dan sejumlah wilayah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Pelaku membawa barang haram ini dari Kalimantan Barat melalui jalur darat dan rencananya akan disebarluaskan ke wilayah Banjarmasin dan daerah lain di Kalimantan Selatan,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah, total barang bukti yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp69 miliar.

“Apabila kita konversikan, nilai ekonomis barang bukti ini kurang lebih mencapai Rp69 miliar. Ini jumlah yang sangat besar dan berpotensi merusak ribuan generasi muda di Banua,” tegasnya.

Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha juga menegaskan komitmen Polda Kalsel, untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama di momentum bulan Ramadan.

“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah Kalimantan Selatan. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat Kalimantan Selatan, untuk bersama – sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar tetap kondusif selama bulan suci Ramadan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, menjauhi perbuatan terlarang khususnya narkotika, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam memerangi peredaran narkoba,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)