Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina di Lapangan Dr. Murdjani, Rabu (8/7) dini hari.
Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku UMKM, menghidupkan aktivitas di ruang publik, serta memperkuat kebersamaan dan interaksi sosial antarwarga.
Selain menyaksikan pertandingan bersama, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli makanan dan minuman yang dijajakan para pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Bagi para pelaku UMKM, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap penjualan. Ramainya pengunjung membuat omzet pedagang meningkat dibandingkan hari biasa.
Keberkahan ini diakui Rosi, pedagang pentol di kawasan Lapangan Murdjani. Menurutnya, kegiatan nobar seperti ini sangat membantu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.
“Kami berharap kegiatan nobar seperti ini bisa terus diadakan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, penjualan kami juga meningkat sehingga sangat membantu para pedagang,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan sektor kuliner.
Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi upaya menghidupkan ruang publik sebagai tempat masyarakat berkumpul, sekaligus menjaga suasana yang aman, nyaman, dan tertib selama acara berlangsung. (MedCenBJB-RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (8/7).
Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.
Penilaian internal ini menjadi tahapan penting sebelum proses evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Pelaksanaan penilaian internal sekaligus dirangkaikan dengan rapat pembahasan rekomendasi kegiatan statistik sektoral daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim (kanan) didampingi Kasi Pengelolaan Data Statistik, M. Hidayatullah (kiri)
Melalui proses tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari predikat “cukup” menjadi “baik” pada evaluasi tahun 2026.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, EPSS bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh nilai indeks, tetapi menjadi sarana mengevaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Melalui EPSS ini, yang ingin kita capai bukan hanya peningkatan nilai indeks, tetapi bagaimana seluruh proses penyelenggaraan statistik sektoral semakin matang. Dengan tata kelola yang baik, data yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mampu menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” ujar Muslim.
Pada penilaian tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai perangkat daerah sampel dalam proses penilaian.
Muslim menjelaskan, kedua perangkat daerah tersebut dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain memiliki tingkat kematangan yang baik, data yang dihasilkan juga berperan strategis mendukung pelayanan publik maupun penyusunan kebijakan daerah.
Menurutnya, data sektor kesehatan menjadi dasar dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, sedangkan data sektor perdagangan berperan penting dalam pengendalian inflasi serta penyusunan berbagai kebijakan ekonomi daerah.
“Semakin matang penyelenggaraan statistik sektoral, maka data yang dihasilkan akan semakin valid, reliabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi fondasi utama bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan informasi secara optimal kepada tim penilai serta menyiapkan seluruh bukti dukung yang diperlukan agar kondisi penyelenggaraan statistik sektoral di Kalimantan Selatan dapat tergambar secara komprehensif.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa EPSS merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, setelah tahapan penilaian internal selesai, proses selanjutnya akan dilaksanakan Tim Penilai dari BPS.
Karena itu, tahapan ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim internal untuk memastikan seluruh dokumen dan bukti dukung telah dipenuhi secara maksimal.
“Penilaian internal ini menjadi tahapan yang sangat penting sebelum dilakukan evaluasi oleh BPS. Kami memastikan seluruh indikator beserta bukti dukung telah dipenuhi secara optimal sehingga target peningkatan nilai EPSS dapat tercapai,” jelas Hidayatullah.
Ia menambahkan, pada EPSS tahun 2024 Kalimantan Selatan masih memperoleh predikat “cukup”.
Namun, pada evaluasi tahun 2026 pihaknya optimis mampu meraih predikat “baik”, mengingat sekitar 90 persen bukti dukung telah berhasil dipenuhi.
“Dalam proses evaluasi, tim penilai akan melakukan penilaian berdasarkan 38 indikator yang terbagi ke dalam 5 domain penilaian untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – DPRD Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta pengumuman perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (7/7).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, beserta jajaran pemerintah kota dan anggota DPRD Banjarbaru.
Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga harus dilakukan secara cermat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“DPRD akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru,” ujarnya
Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru
Syahrial mengatakan DPRD akan mengawal proses pembahasan bersama pemerintah daerah agar setiap program dan alokasi anggaran yang disusun selaras dengan kebutuhan pembangunan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami juga akan mengoptimalkan pembahasan bersama pemerintah kota agar seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan tepat waktu, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas,” katanya.
Ia juga berharap seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS berjalan lancar melalui sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif sehingga penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.
“Sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru atas dukungan serta kerja sama yang selama ini terjalin dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus mengacu pada kebijakan perencanaan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dokumen tersebut juga disusun dengan memerhatikan belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program prioritas kepala daerah.
“KUA dan PPAS menjadi pedoman penting dalam penyusunan APBD, sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Erna Lisa.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2027 difokuskan pada pelaksanaan prioritas pembangunan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029.
Sejumlah indikator makro pembangunan juga ditargetkan mengalami peningkatan pada 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,24 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,73 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,71, serta Gini Rasio sebesar 0,25.
“Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Banjarbaru,” tambahnya.
Melalui sinergi yang terus terjalin antara pemerintah kota dan DPRD Kota Banjarbaru, arah kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan yang terukur, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 melalui berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain mulai memetakan kondisi lahan gambut sebagai dasar pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pemerintah juga mempercepat pembersihan saluran air untuk menjaga ketersediaan air di kawasan prioritas, khususnya Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, pemetaan lahan gambut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
“Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar menentukan waktu maupun lokasi pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca agar upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ucap Muhidin, usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait untuk menyiapkan langkah – langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
“Melalui pemetaan lahan gambut dan dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas ekonomi dapat diminimalkan,” lanjutnya.
Selain mempersiapkan TMC, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan sumber air, terutama untuk mendukung pengamanan kawasan prioritas atau Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru yang menjadi salah satu wilayah strategis saat menghadapi ancaman karhutla.
Muhidin menjelaskan, pembersihan saluran air menuju kawasan tersebut harus segera dilakukan sebelum debit air terus menurun akibat musim kemarau.
Menurutnya, apabila normalisasi saluran ditunda hingga Agustus saat kondisi sudah semakin kering, volume air akan semakin berkurang sehingga menyulitkan upaya pembasahan lahan di kawasan rawan kebakaran.
“Karena itu, pemprov akan mempercepat normalisasi saluran air agar pasokan air tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan lahan di sekitar Ring 1 Banjarbaru dan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkapnya.
Muhidin menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diprioritaskan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan, pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca, serta optimalisasi sumber daya air, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Rangkaian kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026 yang digelar Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan resmi berakhir, Sabtu (4/7). Selama sepekan pelaksanaan, berbagai kegiatan edukasi, seni, dan budaya berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang belajar dan pelestarian budaya Banua.
Penutupan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Abdul Rahim menyampaikan apresiasi kepada Museum Lambung Mangkurat, panitia pelaksana, mitra kerja, dewan juri, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan yang berlangsung sejak akhir Juni tersebut.
Menurutnya, Sepekan Cinta Museum merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan fungsi museum sebagai lembaga pelestarian cagar budaya, pusat informasi, pusat edukasi, serta sarana pembentukan karakter melalui pembelajaran sejarah dan kebudayaan.
“Museum memiliki kedudukan strategis dalam membangun kesadaran sejarah dan memperkuat identitas daerah. Di tengah pesatnya arus globalisasi, museum harus bertransformasi menjadi ruang belajar yang inovatif, inklusif, dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Ia menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri Banua.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, secara resmi menutup kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026
Selama pelaksanaan, Museum Lambung Mangkurat menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan unsur edukasi dan pelestarian budaya, mulai dari kegiatan Belajar Bersama, lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba bagasing (adu pukul), lomba menyanyi lagu Banjar, hingga lomba tari kreasi tradisional yang menjadi puncak rangkaian acara.
Abdul Rahim menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa museum tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang interaksi budaya yang menarik dan relevan bagi berbagai generasi.
“Dengan dinyatakannya Sepekan Cinta Museum tahun 2026 ini, terlihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Bukan hanya untuk melihat koleksi museum dan sejarah yang ada di dalamnya, tetapi juga mengikuti berbagai lomba tradisional seperti bagasing, tari tradisional, hingga kegiatan untuk anak-anak usia dini,” katanya.
Ia berharap antusiasme tersebut menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dalam program kebudayaan ke depan, baik di Museum Lambung Mangkurat maupun di berbagai ruang budaya lainnya di Kalimantan Selatan.
“Ke depan kita harus lebih berinovasi lagi. Bukan hanya melalui Sepekan Cinta Museum, tetapi juga kegiatan – kegiatan budaya lainnya yang sesuai dengan kekayaan budaya Kalimantan Selatan. Harapannya semakin banyak ruang kreatif yang bisa diikuti anak-anak, generasi muda, maupun masyarakat umum,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung menjadi dorongan bagi pihak museum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat akan memperluas cakupan peserta dengan membagi kategori kegiatan berdasarkan kelompok usia agar semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat.
“Ke depan, sesuai arahan Kepala Dinas, Sepekan Cinta Museum akan terus ditingkatkan. Pesertanya kemungkinan akan dibagi berdasarkan kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga masyarakat umum,” ujarnya.
Ia menambahkan, museum juga berencana memperbanyak kegiatan dan perlombaan yang mengangkat permainan serta budaya tradisional sebagai upaya mengenalkan kembali warisan budaya daerah kepada generasi muda.
“Terutama lomba-lomba yang bersifat tradisional akan terus kita tingkatkan. Anak-anak usia dini juga akan menjadi perhatian, sehingga mereka dapat mengenal dan mencintai budaya daerah sejak dini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski kondisi daerah tidak lagi masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalimantan Selatan, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat, Senin (6/7).
Idris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan berada di luar 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.
Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Kalsel, Idris (kiri) saat menyampaikan hasil rakor inflasi
“Alhamdulillah Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, tingkat inflasi kita masih sekitar 4,47 persen, sementara nasional berada di kisaran 3,34 persen. Ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Idris, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun instansi terkait.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.
“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi ini dapat terus ditekan,” katanya.
Pemprov Kalsel menargetkan laju inflasi dapat bergerak mendekati kisaran yang diharapkan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat menghadiri Apel dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Senin (6/7).
Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel dipimpin langsung Gubernur, Muhidin selaku Inspektur Apel, didampingi Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau tahun 2026.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam rapat tersebut dibahas kondisi terkini wilayah rawan Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga rekomendasi penetapan status waspada bencana Karhutla di Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasi, atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Atas nama DPRD Kalimantan Selatan, kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan Satgas Karhutla. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla,” katanya.
Tak hanya itu, Supian HK juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
Menurutnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari bersama – sama dengan pemerintah mencegah Karhutla. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan anak-anak,” tegasnya.
Supian HK menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla, baik melalui fungsi penganggaran, pengawasan, maupun legislasi.
Dengan kesiapsiagaan yang telah dibangun sejak dini, Supian HK berharap Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau tahun 2026 tanpa kejadian Karhutla yang berdampak besar.
“Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan hari ini mampu menjaga Banua tetap aman, nyaman, bebas dari kabut asap, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan sehat dan produktif,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk asli daerah sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya Banua.
Plt. Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Sundusiah mengatakan, bahwa kecintaan terhadap produk lokal memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan terhadap produk-produk hasil karya sendiri.
“Jangan sampai kita lebih mengenal dan bangga menggunakan produk dari luar daerah dibandingkan produk yang dihasilkan masyarakat Banua. Padahal, di Kalimantan Selatan banyak produk unggulan seperti kain sasirangan, kerajinan purun, hingga aneka kuliner lokal yang memiliki kualitas dan daya saing,” ujarnya, Senin (6/7).
Kegiatan Bakesbangpol Kalsel dalam mendorong produk lokal
Ia menjelaskan, menggunakan produk lokal merupakan bentuk nyata bela negara di era modern. Semakin banyak masyarakat memilih produk asli daerah, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Selatan.
Selain memberikan manfaat ekonomi, penggunaan produk lokal juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi.
Sundusiah menilai, generasi muda perlu lebih dekat dengan produk-produk khas Banua agar identitas budaya tetap terpelihara dan tidak tergerus perkembangan zaman.
“Karena itu, masyarakat diharapkan menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari sekaligus ikut mempromosikannya kepada masyarakat yang lebih luas,” ucapnya.
Langkah tersebut diyakini akan memperkuat daya saing produk Banua sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Sundusiah berharap semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap produk asli daerah dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
“Melalui dukungan seluruh masyarakat, kami optimis produk – produk Banua akan semakin berkembang, memiliki daya saing yang tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026.
Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7) ini, dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai unsur terkait yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel, Muhidin
Usai apel, Gubernur Muhidin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, sinergi, serta kesiapan seluruh pihak menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Menurutnya, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah – langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar potensi kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ucap Muhidin.
Karena itu, Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran.
Selain memperkuat kesiapsiagaan aparat, Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin cukup kencang.
“Pencegahan, merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi,” lanjutnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Melalui kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kejadian kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan, sehingga keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menerima langsung kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya, Kamis (2/7).
Dengan mengikuti seluruh tahapan pendataan, Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama, menyukseskan sensus yang menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.
Petugas BPS melakukan pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden.
Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi Sensus Ekonomi 2026 di rumah Wali Kota Lisa
Bagi Wali Kota Lisa, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pembangunan di masa mendatang.
Karena itu, Ia mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk berpartisipasi aktif, menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Alhamdulillah, hari ini ulun telah menerima pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS Kota Banjarbaru. Ulun mengajak seluruh warga Banjarbaru untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur,” ujarnya.
Menurut Wali Kota Lisa, setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari potret nyata kondisi perekonomian Banjarbaru.
Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi referensi penting merancang strategi pengembangan dunia usaha, memperkuat sektor UMKM, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Momentum pelaksanaan SE2026 dinilai semakin penting mengingat kinerja ekonomi Banjarbaru terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi 6,88 persen pada Triwulan I Tahun 2026, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk terus mempercepat pembangunan melalui kebijakan yang didukung data yang valid dan mutakhir.
Wali Kota Lisa berharap hasil sensus mampu memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah sehingga pemerintah dapat menyusun program yang lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap data hasil sensus menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ungkapnya.
Tak lupa, Wali Kota Lisa memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan BPS yang menjadi ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Ia berpesan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, integritas, serta mengedepankan sikap santun dalam melayani masyarakat.
“Jadilah pejuang data yang mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga data yang berhasil dihimpun benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan Kota Banjarbaru,” pesannya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian.
Di Kota Banjarbaru, sebanyak 240 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas yang membawa identitas resmi BPS serta memberikan data secara jujur, lengkap, dan akurat.
Sebab dari setiap data yang dihimpun hari ini, akan lahir kebijakan pembangunan yang lebih presisi demi Banjarbaru yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (MedCenBJB-RIW/APR)
