Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Fenomena El Nino diperkirakan akan memperpanjang musim kemarau di Kalimantan Selatan, dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ancaman bencana tidak hanya terbatas pada karhutla, tetapi juga banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, baru-baru ini menjelaskan, bahwa perubahan pola cuaca yang tidak menentu menuntut adanya kesiapsiagaan berkelanjutan dari seluruh pihak.

Menurut Ronny, dua potensi bencana utama yang harus diantisipasi bersama adalah banjir dan kebakaran hutan serta lahan.

Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana sewaktu-waktu.

“Risiko bencana di daerah kita merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampaknya,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif,” sahut Ronny.

Di sisi lain, BPBD Kalsel juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penanggulangan bencana.

Selama ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masih sering dianggap sebagai beban biaya. Padahal, menurut Ronny, mitigasi justru merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar.

Ia menjelaskan, secara global setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam mitigasi bencana dapat menghemat hingga empat sampai tujuh rupiah dalam biaya penanganan darurat dan pemulihan.

“Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPBD Kalsel terus mendorong penguatan kapasitas relawan serta pengembangan sistem peringatan dini sebagai bagian dari strategi mitigasi.

Selain itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Ronny menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Selatan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin dinamis,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan keterlibatan pemerintah kabupaten kota, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai langkah strategis menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, pada Selasa (28/4) siang menjelaskan, peran aktif pemerintah kabupaten kota sangat penting, sebagai upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.

Menurutnya, masing – masing daerah memiliki kewenangan serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi wilayahnya, sehingga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika terjadi potensi kebakaran.

Ia menyebutkan, keterlibatan pemerintah daerah tidak hanya sebatas penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan sejak dini.

Diantaranya melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di wilayah rawan, serta kesiapan tim untuk melakukan penanganan awal apabila muncul titik api.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal sebelum meluas,” ujar Ronny.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan di seluruh wilayah, terutama pada daerah yang memiliki lahan gambut dan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.

Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

“Koordinasi lintas daerah terus diperkuat, termasuk dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, serta relawan kebencanaan. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan karhutla dapat berjalan secara efektif, cepat, dan terintegrasi,” lanjut Ronny.

Di samping itu, pemantauan di titik-titik rawan kebakaran juga terus ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai metode, baik melalui patroli darat maupun pemantauan berbasis teknologi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan pemadam dan sumber air, agar dapat digunakan secara optimal saat dibutuhkan

“Peningkatan kesiapsiagaan ini menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Kami ingin memastikan seluruh daerah siap menghadapi potensi karhutla,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dampaknya dapat diminimalisir.

Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat, diharapkan mampu menciptakan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.

“Melalui upaya terpadu ini, diharapkan wilayah Kalimantan Selatan dapat lebih siap dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Ronny. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penguatan kapasitas aparatur.

Salah satunya melalui kegiatan monitoring Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif dan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta Ahli Pembangun Integritas (API), yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (29/4).

Kegiatan ini dihadiri jajaran KPK RI, para peserta PAKSI dan API di Kalimantan Selatan, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta Inspektorat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa penguatan integritas aparatur menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks.

“Skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2025 berada di angka 3,4. Ini menjadi alarm keras bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibangun dari dalam melalui SDM yang berintegritas,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan PAKSI dan API memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana.

“Penguatan integritas aparatur telah menjadi agenda penting Pemprov Kalsel, sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan rencana aksi KPK,” jelasnya.

Ia juga mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini secara optimal, tidak hanya sebagai ajang evaluasi, tetapi juga untuk merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

“Kompetensi yang diperoleh harus segera diimplementasikan di satuan kerja masing – masing. Perangkat daerah juga harus memberikan ruang dan dukungan bagi PAKSI dan API dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarifuddin menekankan pentingnya sinergi antara aparat pengawas internal pemerintah, pimpinan SKPD, serta para agen integritas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemprov Kalsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempercepat penyusunan revisi Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sekaligus memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan lebih terarah dan berdampak nyata.

Pembahasan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, digelar di Ruang Halid Maksum, kantor Bappeda Kalsel, Senin (27/4).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan, pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi kuat dengan dunia usaha dan masyarakat.

“Program TJSLP harus kita dorong menjadi instrumen strategis, bukan sekadar kewajiban administratif. Ini penting untuk mendukung pencapaian RPJMD dan juga target pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di Kalimantan Selatan harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah, yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti menjelaskan, bahwa revisi regulasi difokuskan pada penguatan integrasi program TJSLP dengan perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui revisi ini, kami ingin memastikan program TJSLP benar – benar selaras dengan RKPD dan mampu mendukung pencapaian SDGs, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini proses revisi telah memasuki tahap harmonisasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, guna menghasilkan regulasi yang implementatif dan akuntabel.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel juga mengembangkan sistem digital melalui aplikasi E-Optima TJSLP. Platform ini dilengkapi fitur katalog kebutuhan berbasis spasial, yang memungkinkan perusahaan menyalurkan program CSR secara lebih tepat sasaran dan merata.

“Dengan sistem ini, perusahaan dapat melihat langsung kebutuhan di lapangan, sehingga intervensi yang dilakukan lebih terukur dan berdampak,” tambah Astuti. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus memberikan kemudahan layanan administrasi bagi masyarakat, salah satunya pada proses balik nama kepemilikan kendaraan bermotor.

Kini, proses balik nama tidak lagi mewajibkan penggunaan KTP pemilik lama, selama seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, baru-baru ini menjelaskan, bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang memberikan kemudahan dalam proses administrasi kendaraan.

Menurut Subhan, sejumlah dokumen yang harus disiapkan dalam proses balik nama antara lain KTP pemilik baru, STNK dan BPKB asli, bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor, serta kuitansi pembelian.

Dengan kelengkapan tersebut, masyarakat tidak lagi harus menghadirkan KTP pemilik lama dalam proses pengurusan.

“Ini tentu memudahkan masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli kendaraan yang sering kali terkendala karena tidak adanya KTP pemilik sebelumnya,” ujar Subhan.

Namun demikian, Ia menegaskan, bahwa KTP pemilik lama tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, seperti pada proses balik nama kendaraan yang berasal dari hibah atau warisan. Dalam kasus tersebut, dokumen tambahan seperti surat keterangan waris juga harus disertakan.

“Selain memberikan kemudahan, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum melakukan balik nama kendaraan, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan status kendaraan atau cek blokir,” lanjut Subhan.

Subhan menjelaskan, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan tidak dalam kondisi bermasalah, seperti terlibat kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, atau dalam status pemblokiran.

Dengan memastikan status kendaraan sejak awal, proses administrasi dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan di kemudian hari.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa proses balik nama kendaraan harus dilakukan di Samsat induk, karena memerlukan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan.

Sementara itu, layanan Samsat keliling atau mobile belum dapat melayani penerbitan BPKB.

“Dengan memastikan seluruh persyaratan lengkap dan status kendaraan jelas, proses balik nama akan lebih cepat dan tidak menemui kendala,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kunjungan tim peneliti gemologi internasional asal Prancis ke Kalimantan Selatan, tidak hanya berfokus pada aktivitas lapangan di kawasan pertambangan dan perdagangan intan, tetapi juga menyentuh aspek sejarah dan edukasi. Salah satu agendanya adalah kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Tim dari Laboratoire de Gemmologie yang dipimpin Agatha Cristol, didampingi Badan Pengelola Geopark Meratus, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, serta Bappeda Kalsel, memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah geologi, budaya, dan perkembangan industri intan di daerah ini.

Di museum, rombongan meninjau berbagai koleksi artefak yang menggambarkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kekayaan alam, khususnya intan yang menjadi salah satu identitas Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat, Raudati Hildayati, menyambut positif kunjungan tersebut dan menilai kehadiran peneliti internasional menjadi momentum penting, memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi dan referensi ilmiah.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Museum tidak hanya menjadi ruang penyimpanan sejarah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang mampu menjembatani pengetahuan lokal dengan kajian ilmiah internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, interaksi langsung antara peneliti dan pengelola museum turut membuka ruang pertukaran pengetahuan, terutama terkait karakteristik geologis intan Kalimantan yang memiliki keunikan tersendiri.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, potensi dan kekayaan sejarah intan Kalimantan Selatan semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset ke depan,” tambahnya.

Kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat menjadi pelengkap dari rangkaian kegiatan penelitian yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026.

Sebelumnya, tim juga telah mengunjungi lokasi penambangan tradisional intan di Cempaka, tempat pengolahan, serta pasar intan. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, meresmikan Rumah Produksi UMKM Bigfast di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Senin (27/4).

Peresmian tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Banjarbaru, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan pemberdayaan produk lokal.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Camat Liang Anggang, serta Lurah Landasan Ulin Barat.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama, mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Banjarbaru.

Rumah produksi Bigfast sendiri merupakan unit usaha milik Ani, yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih lantai.

Produk ini diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terus ditingkatkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan konsistensi pemilik usaha. Ia menilai, keberadaan rumah produksi ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebangkitan ekonomi masyarakat.

“Rumah produksi Bigfast ini walaupun sederhana, diharapkan ke depan mampu menyuplai hingga ke seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Banjarbaru juga akan terus mendorong penggunaan produk lokal, termasuk di lingkungan perkantoran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa produk Bigfast telah mulai digunakan di sejumlah tempat usaha, seperti pusat perbelanjaan dan restoran, yang menjadi indikasi positif terhadap kualitas dan kepercayaan pasar.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri yang semakin dinamis, terutama di era digital saat ini.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama UMKM terletak pada standarisasi produk dan efisiensi produksi, sehingga kehadiran rumah produksi ini diharapkan dapat menjadi solusi.

“Usaha kecil dan menengah adalah tulang punggung ekonomi kota. Karena itu, saya berpesan agar pengelola rumah produksi ini terus berinovasi dan menciptakan terobosan agar produk lokal memiliki daya saing,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Produksi Bigfast, serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan fasilitas tersebut.

Peresmian ini diharapkan menjadi momentum bagi UMKM di Banjarbaru untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional. (MedCenBjb-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, perkuat pembangunan kawasan perdesaan melalui berbagai program strategis.

Hingga tahun 2026, pemerintah daerah telah memfasilitasi sebanyak 15 kawasan perdesaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, baru-baru ini menjelaskan, dari total kawasan yang difasilitasi tersebut, sebanyak tiga kawasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP).

Ketiga kawasan tersebut yakni Kabupaten Banjar dengan konsep kawasan perdesaan agro minapolitan, Kabupaten Tabalong dengan kawasan perdesaan agrowisata hortikultura, serta Kabupaten Tanah Bumbu dengan kawasan perdesaan agropolitan.

“Penetapan kawasan prioritas ini dilakukan berdasarkan potensi unggulan masing – masing wilayah yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa,” ungkap Frendy.

Menurut Frendy, pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan potensi lokal yang dimiliki desa.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan perdesaan diharapkan mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong pengembangan kawasan perdesaan berbasis pariwisata sebagai salah satu strategi diversifikasi ekonomi desa.

Potensi wisata yang dimiliki desa dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Pengembangan kawasan perdesaan pariwisata tidak hanya berfokus pada daya tarik wisata, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi yang berkelanjutan,” sahut Frendy.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat desa, agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara profesional.

Hal ini penting agar pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui berbagai program ini, kami berharap kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pariwisata,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor kembali layani angkutan haji periode 1447 H/2026.

Penerbangan kloter pertama jemaah haji area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tahun ini, diberangkatkan pada Jumat (24/4) pukul 00.40 WITA.

Rombongan terbang dari Bandara Internasional Syamsudin Noor menggunakan pesawat jenis A330-300 Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan GA8101. Total sebanyak 359 jamaah haji diberangkatkan pada penerbangan ini.

“Kami bersyukur dan bangga kembali dipercaya sebagai bandara embarkasi sehingga dapat mengantarkan para jamaah haji tahun ini”, tutur General Manager Bandara Syamsudin Noor, Stephanus Milyas Wardana.

Milyas menambahkan, pada periode haji 2026, rencananya akan diberangkatkan total 6.834 jemaah haji pada rentang waktu 24 April – 21 Mei 2026, sementara untuk jadwal debarkasi dilaksanakan pada 4 Juni – 1 Juli 2026.

Manajemen Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kesiapan fasilitas kebandarudaraan maupun para personel dalam kondisi prima, selama periode angkutan udara haji.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi aktif dengan para pihak terkait juga senantiasa dijalin, seperti Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Selatan, Imigrasi, maskapai, dan instansi lainnya demi menjamin kelancaran proses embarkasi hingga debarkasi nantinya.

Sebagai upaya memberikan pelayanan khusus periode haji, Manajemen InJourney Airports menyediakan pelayanan screening pemeriksaan keamanan di Asrama Haji Banjarmasin. Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan proses boarding para jamaah haji.

Nantinya setelah proses tersebut dilakukan, rombongan diantarkan menggunakan 10 unit bus secara beriringan dari Asrama Haji Banjarmasin menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor. Melalui prosedur tersebut, jemaah haji dapat langsung memasuki pesawat melalui garbarata.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam embarkasi haji atas sinergi yang terjalin. Tentunya kami berharap agar proses angkutan udara haji kali ini berjalan dengan aman dan lancar, serta para jemaah haji menjadi haji yang mabrur”, tutup Millyas. (AP-RIW/EPS)