Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.

Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.

Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.

“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.

“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.

Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.

Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.

“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.

Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Provinsi ini memperoleh skor 3,65 dan menjadi daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di regional Kalimantan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Thaufik, peningkatan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, hingga dukungan infrastruktur yang semakin membaik.

“Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaufik, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang terus berupaya mendorong inovasi serta penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Thaufik menilai, keberhasilan Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

“Selain mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan indikator yang terukur. Salah satunya, dengan mengintegrasikan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” lanjut Thaufik.

Menurut Thaufik, langkah tersebut penting, agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan target pembangunan nasional.

“Dengan memasukkan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, hingga kualitas infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa integrasi indikator daya saing juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam berbagai indikator pembangunan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan perencanaan yang berbasis data dan hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus mendorong penguatan berbagai pilar daya saing daerah, termasuk peningkatan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebanyak 116 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menerima Surat Keputusan (SK), serta diambil sumpah jabatannya oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (9/3).

Para ASN tersebut terdiri dari CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) tahun 2025, PNS, serta pejabat fungsional dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang menerima amanah baru.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah negara. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas, serta terus tingkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Syarifuddin juga menekankan bahwa pengembangan karier ASN di Kalimantan Selatan saat ini diarahkan pada penerapan sistem merit, yakni sistem pengelolaan aparatur yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.

Menurutnya, keberadaan jabatan fungsional memiliki peran strategis karena menempatkan keahlian dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan karier ASN.

“ASN mengemban tugas negara dan hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, teruslah meningkatkan kompetensi dan kinerja agar pelayanan publik semakin prima,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 116 peserta dari 30 SKPD yang dilantik, atau menerima pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Ia merinci, jumlah tersebut terdiri dari 100 orang melalui pengangkatan pertama, 4 orang melalui perpindahan jabatan, serta 12 orang melalui alih kategori jabatan.

“Berdasarkan jenjang jabatan, terdiri dari 88 orang pada jenjang Ahli Pertama, 23 orang jabatan Terampil, 4 orang Ahli Muda, dan 1 orang Ahli Madya,” jelasnya.

Noryadi menambahkan, untuk pengangkatan pertama terdapat 100 ASN dari 25 SKPD dengan delapan jenis jabatan fungsional, yakni Arsiparis Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, serta Polisi Pamong Praja Terampil.

Sementara itu, perpindahan jabatan diikuti 4 ASN dari 3 SKPD dengan tiga jenis jabatan fungsional, yaitu Perencana, Administrator Kesehatan, dan Dokter Pendidik Klinis.

Adapun alih kategori jabatan melibatkan 12 ASN dari 2 SKPD dengan empat jenis jabatan fungsional, yakni Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Perawat, serta Teknisi Elektromedis.

“Melalui pelantikan ini, para ASN yang menerima amanah baru dapat terus meningkatkan profesionalitas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menggali berbagai potensi yang dimiliki desa, untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi berbeda-beda yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Iwan, potensi desa tersebut dapat berasal dari berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, hingga usaha ekonomi kreatif.

Potensi tersebut perlu digali dan dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa.

“Setiap desa memiliki keunggulan masing – masing. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka tidak hanya akan meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga mampu membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” ujar Iwan, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang terus didorong pemerintah daerah adalah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui BUMDes, potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih terstruktur dan profesional sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Iwan.

Selain itu, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pendampingan serta pembinaan kepada pemerintah desa agar pengembangan potensi desa dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut meliputi penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perencanaan usaha berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Iwan berharap melalui upaya tersebut, desa – desa di Kalimantan Selatan dapat tumbuh lebih mandiri, memiliki daya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Harapannya desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing,” tutup Iwan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan, kembali melaksanakan Program Mudik Gratis untuk masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, di kampung halaman.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi mengatakan, program Mudik Gratis tahun ini memberikan 300 sampai 400 kursi bagi masyarakat.

“Tahun ini kami kembali melaksanakan mudik gratis,” ungkap Fitri, Senin (9/3).

Dengan tujuan, lanjutnya, ke sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Yakni Banua Anam serta Kotabaru.

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sedang melakukan pendataan serta pengecekan kesiapan kendaraan yang akan digunakan, untuk memastikan armada layak jalan dan aman, bagi para pemudik.

“Untuk kendaraan yang akan digunakan masih dalam pendataan serta pengecekan kesiapan armada, serta sopir,” ucapnya.

Sama seperti tahun lalu, Dishub Kalsel juga menggandeng BNN dan Dinkes, untuk pemeriksaan kesehatan sopir dan bebas narkoba atau napza.

Sedangkan untuk pendaftaran, tambahnya, mulai dibuka pada 9 sampai 10 Maret 2026 secara daring.

“Peserta yang telah mendaftar diwajibkan melakukan registrasi ulang pada 11 Maret 2026 di lokasi yang telah ditentukan dengan membawa kartu Identitas,” ungkapnya lagi.

Keberangkatan dijadwalkan dari dua titik, yaitu dari Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, serta kantor Dinas Koperasi dan UKM Kalsel atau kawasan Lapangan Murjani Banjarbaru, pada 14 Maret 2026 pukul 08.00 WITA.

“Kami berharap para pemudik dapat datang lebih awal, dan pelaksanaan mudik gratis Pemprov Kalsel, dapat berjalan lancar dan aman,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)

Banjarbaru – Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Iskaya Banaran Kalsel, menyesuaikan sejumlah kegiatan pembinaan bagi klien selama bulan Ramadan. Penyesuaian dilakukan agar para klien dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman tanpa mengurangi aktivitas pembinaan di panti.

Kepala PRSPD Iskaya Banaran, Gusti Muhammad Reza Pahlevi mengatakan, salah satu perubahan kegiatan dilakukan pada jadwal pagi hari.

Kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilaksanakan setelah apel pagi diganti dengan kegiatan ibadah.

“Pada bulan Ramadan ini ada sedikit perubahan. Biasanya setelah apel pagi kami melaksanakan bimbingan belajar, namun sekarang diganti dengan salat dhuha bersama yang diikuti seluruh klien dan juga karyawan di PRSPD Iskaya Banaran,” ujarnya, belum lama tadi.

Selain itu, pihak panti juga mengadakan tausiah rutin setiap hari Jumat yang diikuti para klien serta pegawai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan spiritual selama Ramadan.

Meski ada penyesuaian jadwal, kegiatan pembinaan keterampilan tetap berjalan seperti biasa, hanya saja dengan porsi yang sedikit dikurangi agar tidak terlalu membebani para klien selama berpuasa.

“Untuk kegiatan keterampilan tetap berjalan, tetapi porsinya agak sedikit dikurangi supaya tidak mengganggu teman – teman klien selama menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.

Selama Ramadan, PRSPD Iskaya Banaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak, untuk menggelar kegiatan sosial bagi para klien.

“Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan hotel untuk melaksanakan buka puasa bersama, sekaligus berbagi dan memberikan bingkisan kepada klien,” katanya.

Pada tahun 2026, PRSPD Iskaya Banaran tengah membina angkatan ke 8 dengan jumlah 20 klien, yang seluruhnya merupakan perempuan.

Dalam satu tahun, panti ini menerima total 45 klien yang dibagi dalam dua angkatan.

“Nanti angkatan ke 9 akan berjumlah 25 orang. Semuanya laki-laki yang dimulai dari Juli sampai Desember,” jelasnya.

Selama masa pembinaan, para klien mendapatkan pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian setelah menyelesaikan program di panti.

Untuk angkatan ke 8, terdapat empat jenis pelatihan keterampilan, yaitu Tata boga, Tata rias, Menjahit dan Komputer.

“Sementara untuk klien laki-laki, program keterampilan sedikit berbeda. Pelatihan tata rias diganti dengan barbershop serta ditambah keterampilan perbengkelan,” paparnya.

Selain pelatihan di dalam panti, PRSPD Iskaya Banaran juga memiliki program magang bagi para klien. Program dilaksanakan menjelang akhir masa pembinaan yang berlangsung selama enam bulan.

“Satu bulan sebelum masa pembinaan berakhir, kami melaksanakan magang bekerja sama dengan beberapa UMKM, perhotelan, dan perusahaan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan UPTD Kebun Raya Banua, untuk menghadirkan kawasan wisata edukasi yang lebih nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Sejumlah pembangunan infrastruktur pun ditargetkan selesai pada tahun 2026, untuk mendukung konektivitas antar area di dalam kawasan kebun raya.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, bahwa peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan, agar pengunjung dapat menikmati seluruh area kebun raya dengan lebih mudah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan Kebun Raya Banua.

Sebelumnya, sebagian akses jalan masih berupa batu kerikil sehingga kurang nyaman dilalui.

“Alhamdulillah pada tahun 2025 kita sudah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan. Yang sebelumnya masih berupa jalan kerikil, sekarang sudah beraspal sehingga akses bagi pengunjung jauh lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Melanjutkan pembangunan tersebut, pada tahun 2026 UPTD Kebun Raya Banua memprogramkan penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan area parkir dengan kawasan utama kebun raya.

Menurut Rahmat, selama ini pengunjung yang memarkir kendaraan di bagian belakang kawasan harus keluar terlebih dahulu dari area kebun raya, untuk kemudian masuk kembali melalui gerbang utama.

“Insya Allah tahun ini kita menargetkan pembangunan jembatan bisa rampung. Nantinya pengunjung dari area parkir bisa langsung menuju area utama tanpa harus keluar lagi melalui gerbang satu, karena sudah terhubung secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan berbagai spot baru yang sebelumnya belum banyak dijangkau.

Rahmat menuturkan, sebenarnya beberapa area kebun sudah dapat diakses dengan berjalan kaki melalui jalur di sekitar embung.

Namun akses tersebut masih terbatas dan belum optimal untuk menjangkau seluruh kawasan.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, pihaknya optimis, Kebun Raya Banua dapat memperkenalkan lebih banyak koleksi tanaman serta zona kawasan kepada masyarakat.

Pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Kebun Raya Banua sebagai ruang terbuka hijau, yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi juga sebagai pusat konservasi tanaman khas Kalimantan Selatan.

“Kami terus berupaya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun sumber pendanaan lainnya agar pembangunan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan,” katanya.

Rahmat pun berharap, pembangunan jembatan yang direncanakan tahun ini dapat selesai sesuai target sehingga fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum akhir tahun.

“Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, target pembangunan tahun ini bisa selesai dan fasilitasnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, Kebun Raya Banua diharapkan semakin representatif sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan sekaligus menjadi ruang edukasi dan konservasi yang membanggakan bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merealisasikan sejumlah program yang masuk dalam 10 janji Gubernur Kalsel, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan penguatan kawasan ekonomi.

Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengatakan, beberapa program strategis tersebut sudah mulai berjalan dengan dukungan anggaran dari APBD, maupun pemerintah pusat.

“Sepuluh janji Pak Gubernur itu sebenarnya sudah mulai banyak berjalan. Dari 10 janji itu, Pak Gubernur sudah menggelontorkan anggaran APBD untuk mendukung berbagai program prioritas,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kalsel dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta Bupati Kotabaru dan Bupati Tanah Bumbu.

Kerja sama tersebut mencakup beberapa proyek strategis, diantaranya peningkatan jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu, pembangunan jembatan penghubung Kotabaru (Pulau Laut) dengan Tanah Bumbu, serta pengembangan jalan lintas tengah yang nantinya terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Menurut Tuti, sapaan akrab Suprapti Tri Astuti, sejumlah pekerjaan fisik bahkan sudah mulai berproses.

“Beberapa perbaikan alinyemen jalan yang menghubungkan Banjarbaru ke Tanah Bumbu sudah mulai berjalan. Kita berharap saat Lebaran nanti aksesnya sudah jauh lebih baik,” katanya.

Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan Tanah Bumbu juga kembali dilanjutkan.

Untuk mendukung proyek-proyek tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBD, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan sekitar Rp3 triliun, untuk tiga paket kegiatan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga terus mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Suprapti menjelaskan, proses pengajuan KEK tersebut saat ini masih dalam tahap pemenuhan administrasi sesuai ketentuan Dewan KEK nasional.

“Berbicara terkait KEK Mekar Putih sebenarnya sudah berproses lama. Persyaratan yang diminta sudah kita lengkapi, termasuk soal lahan yang kini sudah terpenuhi,” jelasnya.

Pemprov Kalsel juga telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan terkait status Pelabuhan Mekar Putih Baru, yang akan menjadi infrastruktur utama penunjang kawasan industri tersebut.

“Hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pelabuhan itu nantinya akan dimasukkan dalam status pelabuhan nasional di Indonesia,” ujarnya.

Setelah status tersebut ditetapkan, Pemprov Kalsel akan mengusulkan KEK Mekar Putih menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Bappenas.

Usulan tersebut direncanakan disampaikan pada Musrenbang Nasional 2026, dengan harapan kawasan tersebut dapat memperoleh dukungan anggaran dari kementerian terkait mulai tahun 2027.

Sementara itu, pembangunan pelabuhan nantinya akan menjadi tanggung jawab operator atau perusahaan yang mengelola kawasan ekonomi khusus tersebut.

“Pemerintah nanti akan fokus membangun infrastruktur di luar pelabuhan, seperti jalan penghubung dan kawasan penunjang lainnya,” katanya.

Ia berharap pengembangan KEK Mekar Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di Kalimantan Selatan, terutama bagi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Kalau KEK ini terwujud, bersama KEK Stagen dan rencana KEK Setui, tiga kawasan ini diharapkan bisa sama – sama mendorong peningkatan perekonomian di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat capaian registrasi ulang kendaraan dinas, terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan hingga awal tahun 2026, angka registrasi menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, bahwa komitmen kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menjadi faktor penting dalam mendorong ketertiban administrasi kendaraan dinas.

Menurutnya, sejak tahun 2025 para kepala daerah telah berkomitmen agar kendaraan dinas serta aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakannya, dapat menjadi contoh bagi masyarakat, dalam hal kepatuhan administrasi kendaraan dan pembayaran kewajiban pajak.

“Komitmen pimpinan daerah sangat penting agar kendaraan dinas bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ketertiban administrasi dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan,” ungkap Indra, baru-baru ini.

Berdasarkan data Bapenda Kalsel, total kendaraan dinas di Kalimantan Selatan, baik milik instansi vertikal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 11.728 unit. Dari jumlah tersebut, 9.024 unit telah melakukan registrasi ulang.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.000 unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang. Namun sebagian di antaranya telah terverifikasi dengan berbagai kondisi.

Rinciannya, 235 unit telah dibayarkan tetapi dalam kondisi rusak berat, 350 unit dalam proses atau telah dilelang, 15 unit dilaporkan hilang, serta 78 unit telah dihibahkan.

Indra menambahkan, pihaknya menargetkan seluruh tunggakan registrasi kendaraan dinas tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir tahun 2027 atau awal 2028.

Untuk mencapai target tersebut, Bapenda terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan agar setiap kendaraan dinas dapat segera menyelesaikan proses registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami terus mendorong agar seluruh instansi pemerintah dapat menyelesaikan kewajiban registrasi kendaraan dinasnya. Dengan demikian, tertib administrasi dapat terwujud sekaligus memberikan teladan kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pajak kendaraan,” jelas Indra.

Ia berharap, meningkatnya registrasi ulang kendaraan dinas tidak hanya berdampak pada tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. (MRF/RIW/EPS)