Kategori: Banjarbaru

Kunjungi SRT 9 Banjarbaru, Wapres Gibran Tekankan Kesehatan Siswa di Tengah Kabut Asap

Banjarbaru – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Perhatian tersebut disampaikan saat Wapres Gibran mengunjungi SRT 9 Banjarbaru, Kamis (10/9). Dalam kunjungan itu, pihak sekolah melaporkan empat siswa mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kondisi kesehatan siswa menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Wapres dalam kunjungannya.

“Memang ada beberapa siswa kami yang terdampak. Ada empat anak yang memang kena ISPA, tapi dalam perawatannya hanya rawat jalan. Jadi tadi itu menjadi konsen beliau,” ujar Rifki.

Dari empat siswa tersebut, satu merupakan siswa SMP dan tiga lainnya siswa SMA. Salah seorang siswa juga memiliki riwayat asma sehingga lebih sensitif terhadap paparan asap karhutla.

“Kalau memang yang empat orang, satu orang itu memang sudah punya riwayat asma. Jadi dengan pemicu sedikit saja akan langsung efeknya terasa. Kami bersama tim memang memberikan perhatian yang lebih terhadap yang bersangkutan,” jelasnya.

Meski kondisi kabut asap masih terjadi, proses pembelajaran di SRT 9 Banjarbaru tetap berjalan. Pihak sekolah melakukan sejumlah upaya dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wapres Gibran. Rifki mengatakan, Wapres meminta sekolah mempertahankan keberlangsungan pembelajaran dan terus meningkatkan kegiatan positif bagi siswa.

“Beliau sangat mengapresiasi dan memang harus ditingkatkan. Yang seperti ini harapan beliau untuk dipertahankan,” katanya.

Selain kesehatan dan pembelajaran, Wapres Gibran juga menaruh perhatian terhadap kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan prestasi siswa.

Rifki menuturkan, pesan Wapres kepada pihak sekolah adalah menjaga kesehatan siswa sekaligus terus mengarahkan mereka mengembangkan prestasi yang telah dimiliki.

“Beliau hanya menitipkan anak-anak, tolong dijaga kesehatannya, terus diarahkan untuk prestasi-prestasi yang memang sudah ada untuk diteruskan,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga mengetahui adanya seorang siswa yang rumahnya terdampak kebakaran. Wapres meminta pihak sekolah menyiapkan data siswa tersebut agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti timnya.

“Beliau tadi minta data untuk segera ditelusuri. Kemudian sarana prasarana di sini juga mendapatkan perhatian dari beliau untuk nanti Insyaallah akan diberikan,” tutur Rifki.

Pihak sekolah selanjutnya akan menyampaikan data tersebut kepada tim Wapres untuk ditindaklanjuti. Rifki berharap perhatian tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang terdampak bencana.

Kunjungan Wapres Gibran menjadi dorongan bagi SRT 9 Banjarbaru untuk terus menjaga kualitas pendidikan di tengah kondisi karhutla. Sekolah berkomitmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, sekaligus mendorong pengembangan potensi serta prestasi mereka. (BDR/RIW/EPS)

Pasukan Darat Dimaksimalkan Tangani Karhutla di Kalsel

Banjarbaru — Pemerintah terus memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dengan memperkuat pengerahan pasukan darat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla, sembari menunggu kondisi cuaca yang mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, kebijakan untuk memaksimalkan pasukan darat telah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI dan disepakati sebagai salah satu strategi penanganan karhutla di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Banjarbaru, Kamis (10/9).

Menurut Suharyanto, pengerahan pasukan darat menjadi langkah penting, karena penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut, tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.

“Selain pasukan darat, BNPB juga menyiagakan empat helikopter water bombing untuk membantu melakukan pemadaman dari udara. Setelah api di permukaan berhasil ditekan, pasukan darat kemudian melakukan penanganan lanjutan terhadap bara yang masih berada di dalam tanah,” ungkapnya.

Pasukan darat melakukan penyuntikan cairan khusus ke dalam tanah gambut untuk membantu memadamkan bara yang sulit terlihat dari permukaan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas.

Sementara itu, pelaksanaan OMC akan dilakukan apabila kondisi atmosfer dan keberadaan awan hujan mendukung.

“Penyemaian awan membutuhkan keberadaan awan potensial yang cukup sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan,” lanjutnya.

Suharyanto juga menyebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan karhutla.

Meski masuk dalam wilayah prioritas, kondisi pengendalian karhutla di Kalsel dinilai relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

“Kndisi ini terlihat dari luasan titik api maupun lokasi kebakaran yang terjadi di Kalsel. Luasan kebakaran di provinsi ini tidak sebesar yang terjadi di dua provinsi tetangga tersebut,” ungkapnya.

Bahkan, kondisi karhutla di Kalsel saat ini disebut tidak sebesar kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng dan Kalbar, pengendalian karhutla di wilayah Kalsel lebih baik,” ujar Suharyanto.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan.

“Penanganan tetap dilakukan secara maksimal karena perkembangan titik api dapat berubah seiring kondisi cuaca dan tingkat kekeringan lahan,” tutup Suharyanto. (MRF/RIW/EPSS)

Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan Hadapi Dampak Karhutla, Wapres Tekankan Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan

Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau kesiapan layanan kesehatan menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (10/9).

Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespons kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan warga.

Kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian, seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak.

Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare.

Banjarbaru termasuk dalam tiga kabupaten/kota dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 588 kali, dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektare.

Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutla secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan.

“Dalam penanganan karhutla, menjaga keselamatan dan kesehatan warga, terutama kelompok rentan, seperti anak – anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas adalah penting,” tegasnya.

Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Rumah sakit harus siap, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus dipastikan tersedia ketika dibutuhkan,” paparnya.

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Edukasi, khususnya mengenai penggunaan masker, perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan selama kualitas udara memburuk akibat asap.

“Tolong tingkatkan edukasi masyarakat, utamanya dalam menggunakan masker,” pintanya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla.

Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat.

“Terima kasih untuk Bapak-Ibu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang terus melayani masyarakat selama kondisi karhutla,” ucap Wapres.

Pada kesempatan tersebut Wapres pun berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Siti Fatimah, seorang Ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap, menyampaikan kepada Wapres bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSD Idaman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan ini.

“Di sini bagus penanganan pasiennya], karena saya juga lahirnya disini, kan. Jadi anak – anak disini juga kalau sakit,” papar Siti.

Sementara Puji Lestari, seorang Ibu hamil yang berbincang dengan Wapres, menyampaikan bahwa dalam keadaan asap tebal ini, sebagai tindakan preventif agar tidak terkena infeksi pernapasan, Ia membatasi kegiatan di luar rumah dan meminum vitamin secara rutin.

“Jadi saya tidak kemana-mana, minum vitamin saja dari puskesmas. Sudah periksa hamil rutin. Minum kalsium juga dari puskesmas,” imbuh Puji.

Puji pun mengungkapkan rasa harunya dapat berbincang langsung dengan Wapres.

“Tadi ditanya-tanya sama Pak Wakil Presiden Gibran, Pak Gibran. Tidak nyangka, di depan mata,” ungkapnya haru.

Dampak paparan asap karhutla turut dirasakan pasien anak yang menjalani perawatan di RSDI. Salah satunya Aira, pelajar asal Martapura, yang telah dua hari menjalani perawatan setelah mengalami batuk, pilek, dan demam.

Ia menuturkan keluhan tersebut muncul setelah terpapar asap yang cukup tebal saat hendak berangkat sekolah.

Kepala Staf Medis Fungsional Anak RSDI, Dr. dr. Harapan Parlindungan Ringoringo berharap, penanganan karhutla dapat segera mengatasi sumber kebakaran serta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah dampak asap yang lebih luas.

“Bagaimana caranya ini asap segera berhenti, entah pakai hujan buatan, entah pakai apa, karena sumber utamanya kan kebakarannya. berikutnya, harapannya ya mitigasi. Kalau saya pribadi, di sini sudah 30 tahun. Sekitar 3-4 tahun sekali kayak begini. Tidak setiap tahun, tapi yang saat ini memang luar biasa dibandingkan tahun lalu,” harapnya. (BiroPersWapres-RIW/EPS)

Kunjungi 3 Provinsi Kalimantan, Wapres Kawal Optimalisasi Penanganan Karhutla

Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.

Wapres menegaskan, karhutla harus ditangani menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya.

Kehadiran Wapres di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam penanganan karhutla, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Kebutuhan warga terdampak, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan logistik, juga perlu dipastikan tetap terpenuhi selama kondisi karhutla berlangsung.

“Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan bahwa penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan.

Namun menurut Wapres, setiap inovasi yang diterapkan harus dapat memberikan manfaat nyata, terukur, dan tetap mengutamakan keselamatan petugas.

“Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur,” imbuh Wapres.

Adapun salah satu pemanfaatan inovasi yang langsung ditinjau Wapres dan diterapkan khususnya di Kalimantan Selatan, adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman kebakaran pada lahan gambut.

Inovasi ini dikembangkan melalui kajian dan analisis laboratorium terhadap cairan pembentuk busa, yang kemudian direformulasi agar sesuai untuk pemadaman lahan gambut.

Formulasi tersebut membantu air menembus lapisan gambut sekaligus membentuk busa di permukaan, sehingga pendinginan dan pemadaman bara di bawah permukaan lebih efektif serta penggunaan air lebih efisien.

Dalam pengujian menggunakan drone thermal, suhu area gambut yang semula mencapai sekitar 130°C turun hingga sekitar 30°C dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi.

Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan, karena kondisi udara yang belum pulih.

Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden.

“Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar – besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden,” ungkap Wapres.

Menutup arahannya, Wapres kembali mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Kewaspadaan jangka panjang juga perlu dijaga, mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga langkah pencegahan dan kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.

“Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik,” pungkas Wapres. (BiroPersWapres-RIW/EPS)

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Kalsel Gelar Asistensi PPID

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang digelar di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (10/9).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, diwakili Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi.

Mashudi mengatakan, asistensi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana terkait tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di masing – masing perangkat daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan pemahaman PPID Pelaksana mengenai pengelolaan informasi publik, mulai dari penyediaan, pendokumentasian, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dikelola dan disampaikan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Ia berharap, seluruh PPID Pelaksana dapat meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama Diskominfo Kalsel, sehingga pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel semakin tertib dan optimal.

“Kami berharap setelah asistensi ini, masing – masing PPID Pelaksana dapat lebih aktif dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga keterbukaan informasi publik di Kalsel semakin berkualitas,” harap Mashudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kalsel, Efrin Riyadi menjelaskan, asistensi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih teknis kepada PPID Pelaksana, khususnya mengidentifikasi, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik.

“Yang kami tekankan adalah bagaimana PPID Pelaksana memahami informasi apa saja yang wajib disediakan, informasi yang dapat diberikan secara berkala, serta informasi yang perlu dikecualikan sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Efrin menambahkan, pengelolaan informasi yang baik membutuhkan dukungan dari setiap perangkat daerah, terutama dalam memastikan data dan dokumen yang menjadi kewenangan masing – masing dapat tersedia secara tepat dan akurat.

“PPID tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dari seluruh bidang dan perangkat daerah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia berharap asistensi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

“Harapannya, PPID Pelaksana semakin memahami perannya dan mampu memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Kemarau Panjang, Stok Benih BBTPH Kalsel Tetap Aman

Banjarbaru – Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Selatan turut memengaruhi aktivitas pertanian, terutama penanaman komoditas tanaman pangan.

Namun, kondisi tersebut tidak mengganggu ketersediaan stok benih di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala BBTPH Provinsi Kalsel, Sigid Sarsanto mengatakan, produksi benih di lingkungan balai relatif aman karena siklus musim tanam sebelumnya telah selesai, termasuk proses panen.

“Untuk produksi secara umum mungkin terganggu karena pengaruh kemarau panjang. Tetapi untuk produksi benih di balai, alhamdulillah tidak ada masalah karena musim tanam yang lalu sudah selesai dan sudah panen,” ujar Sigid baru baru ini.

Menurutnya, BBTPH saat ini lebih banyak mengutamakan produksi benih untuk memenuhi kebutuhan lingkup perbenihan sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketersediaan benih di Kalsel.

Sigid menyebutkan, sebagian benih sumber yang telah diproduksi juga sudah disalurkan kepada petani maupun melalui kegiatan pemerintah.

Salah satunya benih padi sumber dari Unit Produksi Benih (UPB) Pabahanan yang mencapai sekitar 9 ton dan telah diambil untuk kebutuhan kegiatan pemerintah.

“Yang di Pabahanan sekitar 9 ton benih sumber sudah diambil. Semuanya sudah berlabel, sehingga benar-benar tersalurkan untuk kebutuhan petani,” jelasnya.

Berdasarkan data BBTPH Kalsel, sepanjang 2026 produksi benih padi mencapai 24.030 kilogram, sedangkan produksi benih kedelai sebanyak 2.060 kilogram.

Dari jumlah tersebut, benih padi yang telah tersalurkan mencapai 9.680 kilogram, sementara benih kedelai sebanyak 1.975 kilogram.

Dengan demikian, saat ini masih tersedia stok benih padi sekitar 14.350 kilogram dan benih kedelai sebanyak 83 kilogram.

Meski stok masih tersedia, kegiatan penanaman berikutnya tetap menunggu kondisi cuaca. Sigid mengatakan, penanaman benih sumber padi diproyeksikan kembali dilakukan pada periode Oktober hingga Desember, bergantung pada datangnya hujan dan ketersediaan sumber air.

“Kemungkinan kita tanam lagi bulan Oktober sampai Desember, menunggu hujan. Sekarang masih kering dan sumber air sangat terbatas,” katanya.

Untuk varietas yang akan diproduksi, BBTPH akan menyesuaikan dengan program dan kebutuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, termasuk varietas padi unggul maupun unggul lokal.

Sigid juga berharap hujan segera turun sehingga petani dapat kembali melakukan penanaman dan para penangkar benih mampu melanjutkan produksi.

“Harapan kami, mudah – mudahan segera turun hujan sehingga petani bisa bertanam lagi dan penangkar bisa kembali memproduksi benih. Kemarau kali ini luar biasa panjang dan banyak yang tidak bisa tanam,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Dorong ASN Profesional dan Kompeten, BKD Kalsel Bentuk UPTD Penilaian Kompetensi

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyiapkan penguatan sistem penilaian kompetensi aparatur sebagai bagian dari upaya membangun manajemen talenta ASN yang lebih terukur.

Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

Ket : Kepala BKD Kalsel, Noryadi saat di wawancara

UPTD ini menjadi unit yang menangani kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pengembangan karier aparatur berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki.

Kepala BKD Kalsel, Noryadi mengatakan, pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalsel membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“UPTD Penilaian Kompetensi ASN adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN,” ujar Noryadi, Senin (7/9).

Menurutnya, pembentukan UPTD juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung penerapan manajemen talenta serta meningkatkan kualitas layanan pengembangan dan penjenjangan karier ASN.

“Tentu kita ingin mendukung ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten dengan meningkatkan kualitas pelayanan penilaian kompetensi ASN, serta mendukung pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kalsel sesuai dengan apa yang diinstruksikan Bapak Gubernur,” katanya.

Noryadi menjelaskan, UPTD tersebut telah terbentuk dan saat ini masih dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional.

Sejumlah layanan yang disiapkan meliputi penilaian kompetensi dan potensi ASN, fasilitasi asesmen, pengembangan instrumen penilaian, penilaian kompetensi untuk kebutuhan mutasi masuk, hingga pemberian umpan balik atas hasil penilaian.

UPTD juga akan memberikan fasilitasi bagi asesor, dukungan teknis penyelenggaraan penilaian, serta mengembangkan layanan penilaian berbasis teknologi.

Layanan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, instansi daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Saat ini, UPTD Penilaian Kompetensi ASN memiliki tiga orang asesor dan mempersiapkan dua calon asesor tambahan. BKD Kalsel juga telah melakukan simulasi asesmen mandiri bagi staf pelaksana sebagai bagian dari persiapan penguatan layanan.

Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan UPTD Penilaian Kompetensi ASN dapat memperoleh akreditasi A. Dengan akreditasi tersebut, UPTD diharapkan mampu melaksanakan penilaian kompetensi secara mandiri hingga jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

“Targetnya ke depan, kami akan menjadikan UPTD ini terakreditasi A. Kalau sudah terakreditasi A, nantinya kami juga dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai ke JPT Pratama secara mandiri,” jelas Noryadi.

Sementara itu, Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN, Yasinta Ayu Sabrina Putri mengatakan, simulasi asesmen mandiri menjadi salah satu tahapan yang dilakukan BKD Kalsel dalam mempersiapkan UPTD menuju proses akreditasi.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya simulasi asesmen mandiri telah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan melibatkan 40 pegawai. Tahun ini, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar dengan sasaran 50 ASN.

“Pada tahun sebelumnya kami telah sukses melaksanakan simulasi asesmen mandiri sebanyak empat kegiatan dengan total 40 pegawai yang terlibat. Pada tahun ini, program tersebut rencananya akan kembali dilaksanakan dengan menyasar jumlah peserta sebanyak 50 orang,” ujarnya.

Yasinta menjelaskan, peserta simulasi tidak ditentukan melalui pendaftaran terbuka. ASN yang mengikuti kegiatan tersebut dipilih berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan Bidang Pengembangan Aparatur BKD Kalsel.

“Mereka nanti akan kita panggil. Datanya berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Aparatur, yang sebelumnya telah mendata kompetensi dari masing-masing ASN,” jelasnya.

Melalui penguatan UPTD dan pelaksanaan asesmen mandiri secara bertahap, Pemprov Kalsel berharap memiliki basis data kompetensi ASN yang lebih akurat.

Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan karier dan penempatan aparatur sesuai kompetensi, potensi, serta kebutuhan organisasi. (BDR/RIW/EPS)

Maknai 2 Tahun Bertumbuh, Bandara Internasional Syamsudin Noor Lakukan Service Recovery Action

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) lakukan act of service untuk para pengguna jasa di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Memasuki tahun kedua perjalanan transformasi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Manajemen memaknai dengan kegiatan reflektif dengan melakukan doa bersama sebelum memulai pekerjaan dan operasional bandara, Rabu (9/9).

Selepas itu, seluruh pegawai diajak untuk menanam Pohon Kayu Ulin yang memiliki makna mendalam untuk Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Pohon Kayu Ulin memiliki bagian dari sejarah terdahulu Bandara Internasional Syamsudin Noor, yaitu Lapangan Terbang Ulin dengan landasan yang terbuat dari kayu ulin.

Selain itu, aksi ini merupakan suatu upaya untuk melakukan tindakan nyata berkelanjutan untuk menjaga alam tetap lestari.

“Hari ini merupakan hari yang spesial untuk kami melakukan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui selama dua tahun ke belakang. Pada momentum ini kami bersama-sama berdoa untuk kebaikan perusahaan, Kalimantan Selatan, dan Indonesia agar segera pulih dari kondisi alam yang tengah terjadi. Selain itu, kami juga melakukan penanaman Pohon Kayu Ulin sebagai pengingat untuk stay grounded, berupaya untuk terus bertumbuh, dan menjadi manfaat”, ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Tidak hanya berhenti di sana, Manajemen InJourney Airports selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor juga melakukan service recovery action sebagai perwujudan empati atas terdampaknya penerbangan akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan.

Service recovery action diberikan kepada para pengguna jasa dan Posko Satgas Karhutla yang berlokasi di dekat area bandar udara. Untuk Posko Satgas Karhutla, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) telah memberikan bantuan berupa logistik, masker, dan suplai air.

”Empati kami atas kondisi penerbangan yang terdampak kepada para pengguna jasa kami wujudkan dengan melakukan act of service melalui pemberian kudapan dan masker demi keamanan dan kesehatan. Kami berharap melalui hal tersebut upaya pelayanan sepenuh hati dapat dirasakan oleh pengguna jasa dan menciptakan pengalaman berkesan untuk konsumen (customer experience). Selamat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, kami siap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Kalsel Perkuat Pemasaran Produk UMKM Pangan Lokal

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembinaan dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan lokal agar mampu tumbuh, berkembang, sekaligus memperluas pasar.

Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan UMKM Pangan Lokal Tahun 2026 yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (8/9).

Kegiatan ini diikuti pelaku UMKM kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan dibuka Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti.

Syamsir mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM pangan lokal agar tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan para UMKM yang selama ini telah mendapatkan pembinaan dan dukungan. Salah satunya bagaimana membantu mereka agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga hasil usahanya bisa laku,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah akses terhadap pembiayaan.

Karena itu, DPKP menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pemahaman terkait akses perbankan, termasuk pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

“Dalam pertemuan ini dilakukan pembinaan. Kita mengundang narasumber dari OJK terkait perbankan, bagaimana mereka memperoleh pembiayaan yang murah, bunganya tidak besar dan bisa diakses dengan jangka waktu yang sesuai,” jelasnya.

Selain akses permodalan, pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Pelaku UMKM mendapatkan materi mengenai teknis penjualan serta pengolahan dan penyajian makanan yang higienis.

Syamsir menilai penguatan UMKM pangan lokal memiliki arti penting karena sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Para pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat yang menjadikan UMKM sebagai sumber utama pendapatan keluarga.

“UMKM kita sangat banyak sekali. Ada yang membantu suaminya, ada juga yang tidak mempunyai suami atau janda. Mereka menjalankan UMKM dalam bentuk makanan ringan maupun makanan yang dikemas untuk menunjang kebutuhan pangan pokok,” katanya.

Karena itu, Syamsir mendorong keterlibatan lebih luas berbagai pihak, khususnya perbankan, untuk menjadi mitra atau “orang tua asuh” bagi UMKM pangan lokal.

Ia menyebut perbankan memiliki peran penting membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pendampingan agar pelaku UMKM tidak berhenti di tengah jalan karena keterbatasan modal.

“Mari para perbankan, baik Bank Kalsel, BRI, BNI, dan lainnya, memberikan kemudahan kepada mereka. Mereka adalah saudara kita yang sedang berusaha mencari kehidupan untuk memberi makan anak dan istrinya dalam keadaan yang sangat sulit ini,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, berkomitmen memastikan pelaku UMKM pangan lokal tetap mendapatkan ruang berkembang. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pembinaan, tetapi juga membuka akses promosi dan pemasaran.

Syamsir mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan UMKM lokal dengan membeli produk mereka.

“Jangan sampai mereka lenyap dan hilang begitu saja tanpa ada uluran tangan dari kita semua. Setiap ada kegiatan, promosi ataupun pameran, belilah produk UMKM kita,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Potensi Awan Hujan Muncul, BNPB Kembali Laksanakan OMC

Banjarbaru – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dilakukan di langit Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan karhutla dan kekeringan.

Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB, berangkat dari Lanud Sjamsuddin Noor, Sabtu (5/9) sore, untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi BMKG.

OMC Kembali Dilaksanakan Untuk Tekan Ancaman Karhutla Di Kalsel

Komandan Lanud Syamsudin Noor, Kolonel Penerbang Hilman L.P. Ambarita mengatakan, pemantauan satelit masih menunjukkan sekitar 600 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan OMC kembali dilakukan untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan.

“Sebanyak satu ton garam telah disemai menggunakan pesawat BNPB yang berangkat dari Lanud Syamsudin Noor, Sabtu sore, 5 September 2026,” ungkapnya.

Bahan tersebut ditaburkan pada kawasan yang memiliki potensi awan hujan dan telah diidentifikasi berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga 9 September 2026.

“Alhamdulillah, setelah satu bulan lebih tidak bisa dilaksanakan karena terkendala tidak adanya awan hujan. Kita bisa laksanakan lagi OMC berkordinasi dengan BMKG dan juga evaluasi tim,” katanya.

Sementara itu, Kasubbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, Kalsel saat ini masih berada dipuncak musim kemarau. Sehingga bantuan OMC untuk menurunkan hujan sangat dibutuhkan dalam penanganan karhutla dan juga kekeringan.

“Kami sangat terimakasih kepada BNPB, hari ini kembali bisa dilaksanakan OMC. Ini ikhtiar kita bersama. Karen hujan sangat dibutuhkan untuk ketersediaan air selain penanganan karhutla dan juga kekeringan,” ujarnya.

Untuk diketahui operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalsel. Setelah sekitar satu bulan tak ada potensi awan hujan hingga kembali dilakukan. (MRF/RIW/EPS)

Exit mobile version