Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat peran penyebarluasan informasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan seiring penguatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel, menghadapi karhutla di sejumlah wilayah.

Koordinasi kembali dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (17/9).

Rapat melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, ASN, serta perangkat daerah terkait

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, rapat tersebut membahas penguatan penanganan karhutla secara terpadu, termasuk pengerahan seluruh unsur untuk mendukung upaya di lapangan.

“Rapat secara langsung dipimpin Pak Gubernur secara teknis dan beliau mengarahkan sampai ke TNI. Jadi mulai dari TNI, kepolisian sampai ASN dikerahkan,” ujar Muslim.

Menurutnya, penanganan difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi prioritas. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan di wilayah lainnya untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

“Fokus-fokus titik yang prioritas itu diharap menjadi fokus, tetapi tetap di wilayah – wilayah yang lain tetap menjaga,” katanya.

Muslim menjelaskan, Diskominfo Kalsel turut berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai langkah pemerintah dalam menangani karhutla.

Informasi yang disampaikan kepada publik, menurutnya, harus berdasarkan fakta dan kondisi penanganan di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi karhutla.

“Kita mendukung dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana upaya – upaya yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah fakta yang memang sebagai informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan hingga situasi dapat dikendalikan.

“Jadi fakta-fakta itu yang kita sampaikan, bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Informasi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa penanganan terus dilakukan dan semua unsur bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – DPRD Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027, di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Rabu (16/9).

Paripurna juga dirangkai dengan penyampaian jawaban Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, jajaran pemerintah kota, serta anggota DPRD Banjarbaru.

Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan pembahasan Raperda APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda APBD 2027 oleh Wali Kota Banjarbaru dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (10/9).

“Pandangan umum fraksi pada rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Wali Kota Banjarbaru pada rapat paripurna tanggal 10 September 2026,” ujar Syahrial.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan, berbagai pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi – fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2027.

Ia menegaskan, penyusunan APBD harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap menyesuaikannya terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Pandangan umum, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. Seluruh masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Erna Lisa.

Erna Lisa menambahkan, penyusunan anggaran daerah juga harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Ia berharap seluruh fraksi DPRD dapat memiliki perhatian yang sama terhadap upaya efisiensi belanja, khususnya belanja operasi, serta mendorong pengalokasian anggaran pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, belanja operasi yang menjadi salah satu bagian terbesar dalam struktur APBD perlu dikelola secara cermat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang jelas. Karena itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan tetap memastikan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Selatan dihentikan sementara sejak 13 September 2026. Penghentian dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan, tidak lagi ditemukan awan potensial untuk pelaksanaan penyemaian.

Meski OMC dihentikan sementara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjaga kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila kondisi cuaca kembali memungkinkan dilaksanakannya modifikasi cuaca.

Kasubbid Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel, Ariansyah, baru baru ini mengatakan, penghentian OMC dilakukan setelah tidak ditemukan lagi awan – awan potensial yang dapat digunakan pada proses penyemaian.

“Untuk sementara OMC kita hentikan karena sudah tidak ditemukan awan-awan potensial untuk dilakukan penyemaian,” ujar Ariansyah.

Menurutnya, penghentian tersebut bukan berarti kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dihentikan.

“Pemerintah daerah tetap menyiapkan dukungan dan peralatan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca,” lanjutnya.

Ariansyah menyebutkan, satu pesawat Caravan tetap disiagakan di Bandara Syamsudin Noor.

Selain pesawat, bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC juga tetap tersedia dan disiagakan.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan agar ketika kembali ditemukan awan yang memenuhi potensi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca, operasi dapat segera dilakukan.

“Dengan tetap menyiagakan pesawat dan bahan OMC, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons apabila kondisi atmosfer kembali memungkinkan dilakukannya penyemaian awan untuk mendukung penanganan karhutla,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan, pelayanan cepat hingga keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kalsel.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Kalimantan, dengan potensi yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan.

“Kami menjamin proses perizinan yang mudah, layanan cepat, dan keamanan investasi di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.

Menurutnya, Kalsel memiliki posisi strategis mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan.

“Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai poros maritim yang dilintasi jalur pelayaran internasional,” katanya.

Selain kekayaan sumber daya alam, peluang investasi juga terus dikembangkan melalui diversifikasi ekonomi.

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga logistik menjadi bagian dari potensi yang ditawarkan kepada investor.

Di sektor pertanian, misalnya, terdapat pengembangan Cabai Hiyung di Kabupaten Tapin serta kawasan produksi pangan di Kabupaten Banjar.

Potensi perikanan diperkuat komoditas Ikan Gabus, sementara sektor peternakan juga terus dikembangkan berbasis potensi daerah.

Kalsel turut memiliki kekuatan sektor pariwisata melalui Pegunungan Meratus, bamboo rafting Loksado hingga Pasar Terapung Lok Baintan.

Dari sisi konektivitas, Pelabuhan Trisakti menjadi salah satu simpul penting distribusi barang di Kalimantan.

Untuk mendukung masuknya investasi, DPMPTSP Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengatakan, pelayanan investasi diarahkan agar semakin profesional, cepat dan terintegrasi.

“Melalui platform digital seperti OSS dan SIMAPAN, kami mempermudah proses perizinan, pelaporan, hingga pemantauan kegiatan investasi secara real-time,” ujarnya.

Kemudahan tersebut juga didukung Bekantan (Berinvestasi di Kalimantan Selatan). Platform resmi DPMPTSP Kalsel itu menyediakan peta peluang investasi, lokasi proyek unggulan, potensi per sektor, informasi perizinan, statistik ekonomi hingga layanan konsultasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri merasa aman, nyaman, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi,” kata Endri.

Muhidin pun mengajak investor mengambil bagian pengembangan berbagai potensi tersebut sehingga investasi yang masuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari berinvestasi di Kalimantan Selatan dan bersama-sama kita bangun masa depan Indonesia Emas. Bekerja bersama, merangkul semua,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Digitalisasi layanan kepegawaian terus dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui penerapan platform Silaju-KK.

Platform ini dirancang mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian antara Provinsi dengan badan kepegawaian kabupaten/kota.

Silaju-KK digunakan untuk mendukung berbagai proses administrasi terkait jabatan, mulai dari pengusulan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga penyampaian hasil seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda).

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengatakan, sebelum penerapan Silaju-KK, proses pengajuan masih dilakukan secara konvensional, baik melalui penyampaian dokumen secara langsung maupun menggunakan aplikasi pesan WhatsApp.

Menurut Ardi, mekanisme manual tersebut memiliki sejumlah kendala. Selain berpotensi menyebabkan dokumen terselip, khususnya ketika pengajuan dilakukan pada hari libur, proses tersebut juga belum memiliki fitur pelacakan dokumen.

Waktu penyelesaian setiap usulan pun tidak seragam dan dapat berlangsung hingga satu hingga dua minggu atau lebih.

“Cara manual memiliki banyak kelemahan, mulai dari potensi usulan yang terselip saat hari libur, tidak adanya fitur tracking (pelacakan) dokumen, hingga ketidakseragaman waktu pemrosesan yang bisa memakan waktu satu hingga dua minggu lebih,” ujar Ardi, Selasa (15/9).

Melalui Silaju-KK, proses pengusulan kini dapat dilakukan secara daring kapan saja dan dari mana saja.

Platform berbasis situs web tersebut dapat diakses menggunakan gawai maupun komputer.

Tidak hanya memudahkan pengajuan, Silaju-KK juga dilengkapi fitur tracking yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan dokumen.

Platform tersebut juga menyediakan kolom deskripsi singkat untuk mendukung komunikasi antara admin atau ajudan dengan pimpinan, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalsel.

“Silaju-KK ini merupakan sebuah platform digital untuk memudahkan, terutama administrasi terkait jabatan yang biasanya diusulkan badan kepegawaian kabupaten/kota. Selama ini kita menggunakan cara manual, artinya badan kepegawaian kabupaten/kota pada saat pengusulan itu hadir secara langsung maupun mengirimkannya lewat WhatsApp,” jelasnya.

Ardi menilai, penerapan mekanisme digital membuat pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih tertata dan profesional.

Digitalisasi juga membantu mengurangi beban pekerjaan administratif di lingkungan BKD, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama.

Dari sisi waktu, penerapan Silaju-KK turut memberikan efisiensi dalam proses pengusulan hingga penerbitan surat Gubernur.

Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu, kini penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hitungan hari.

“Sejauh ini kita lihat tidak ada yang lebih dari tiga hari prosesnya. Bahkan, kemarin ada yang satu hari saja sudah selesai. Dengan cara manual, kita di BKD juga terbebani, sedangkan pekerjaan inti kita banyak,” tegas Ardi.

Dengan adanya Silaju-KK, BKD Kalsel berharap proses administrasi kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan jabatan, dapat berlangsung lebih cepat, tertata, mudah dipantau, serta mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin efektif. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, kini diperluas menyusul munculnya titik api baru di luar area utama yang selama ini ditangani. Tim gabungan memperkuat pemadaman sekaligus membuat blok pembasahan untuk menahan api agar tidak merambat ke lahan yang masih hijau.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Endarto mengatakan, area sekitar 121,6 hektare yang menjadi fokus penanganan Guntung Damar relatif telah terkendali. Kebakaran besar tidak lagi ditemukan, meski masih terdapat sedikit asap.

“Wilayah 121 hektare ini relatif sudah bisa kita amankan. Walaupun masih ada sedikit asap, tapi untuk kebakaran hebatnya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Namun, titik api baru muncul di luar area tersebut dan meluas hingga mendekati jalan aspal serta kawasan sekitar SPBU. Kondisi itu membuat personel harus kembali dibagi untuk mengejar kebakaran yang berkembang.

“Karena titik api baru semakin meluas, tentu kita membagi personel. Dibantu dengan helikopter water bombing, pasukan darat dan pasukan udara,” katanya.

Endarto mengatakan strategi saat ini tidak hanya memadamkan lahan yang sudah terbakar. Tim juga memprioritaskan perlindungan terhadap area yang masih hijau melalui pembasahan dan perendaman.

Salah satu kawasan yang dijaga ketat berada di sekitar perumahan. Titik api sempat muncul di sana, tetapi langsung ditangani petugas.

“Jangan sampai ada titik api baru. Karena kalau yang masih hijau itu terbakar, luas sekali,” tegasnya.

Sementara pada area kebakaran baru, pembasahan dilakukan dengan sistem blok. Air diarahkan untuk membasahi dan merendam lahan di sekitar titik api sehingga penjalarannya dapat ditekan.

Operasi tersebut telah berjalan lebih dari 15 hari dengan melibatkan ESDM, Satpol PP dan Damkar, PUPR, DLH, perusahaan pertambangan, BPBD, Lanud Syamsudin Noor serta unsur TNI-Polri.

Ketersediaan dan distribusi air menjadi tantangan utama. Air bersumber dari embung yang juga digunakan untuk memasok pembasahan ke wilayah lain serta menjadi titik pengambilan helikopter water bombing.

Perbedaan elevasi lahan membuat aliran harus diatur agar air tidak seluruhnya kembali menuju embung yang berada pada posisi lebih rendah.

“Kalau posisinya menurun, muka air yang di sana akan ke sini semua secara cepat. Sehingga kita dibantu dengan pemompaan,” jelas Endarto.

Dinas PUPR turut melakukan penyekatan pada aliran tertentu agar air dapat diarahkan menuju lokasi yang membutuhkan pembasahan. Sejumlah ekskavator juga dikerahkan untuk membersihkan dan menormalisasi kanal.

“Normalisasi terus kita lakukan untuk memperlancar aliran air di kanal-kanal yang kita perlukan airnya,” katanya.

Selain persoalan air, petugas menghadapi titik api yang berada jauh di tengah lahan sehingga sulit dijangkau selang pemadam. Angin kencang juga memperbesar risiko penjalaran api.

Karena itu, ketika titik api belum dapat dijangkau langsung, tim lebih dahulu membasahi kawasan sekelilingnya untuk menahan penyebaran sembari melanjutkan pemadaman.

“Angin yang cukup kencang menambah pemicu pergerakan api, sehingga potensi meluasnya titik api semakin besar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang operasional dapur umum untuk mendukung kebutuhan permakanan para relawan dan petugas yang masih terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Perpanjangan dukungan tersebut dilakukan karena aktivitas penanganan karhutla di lapangan masih berlangsung, sehingga kebutuhan konsumsi bagi petugas dan relawan di posko juga masih diperlukan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie mengatakan, keputusan memperpanjang operasional dapur umum merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama pimpinan terkait perkembangan kondisi karhutla di Kalsel.

Sebelumnya, Dinsos Kalsel telah mengoperasikan dapur umum pada 26 Agustus hingga 8 September 2026. Namun, karena posko penanganan karhutla masih terus beraktivitas, dukungan permakanan kembali dilanjutkan.

“Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan tugas pada periode 26 Agustus sampai dengan 8 September. Kemarin kami rapat dua kali secara maraton atas arahan pimpinan, dengan kondisi karhutla seperti ini berarti masih diperpanjang,” ujar Farhanie.

Menurut Farhanie, dapur umum Dinsos Kalsel difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi relawan dan petugas di sejumlah posko penanganan karhutla, termasuk kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung.

Jumlah makanan yang disiapkan juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 400 bungkus disiapkan untuk setiap kali makan, pada periode lanjutan jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 500 porsi setiap kali makan.

“Ini sekitar 500 porsi per hari, per makan. Jadi karena tiga kali makan, pagi, siang dan malam, sekali makan itu 500 porsi,” jelasnya.

Farhanie menyebutkan, untuk tahap awal, perpanjangan operasional dapur umum direncanakan berlangsung hingga 18 September 2026. Selanjutnya, pelaksanaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan karhutla di lapangan.

Selain kondisi karhutla, masa siaga darurat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan dukungan.

Berdasarkan arahan dalam rapat, penugasan akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalsel mengenai status siaga darurat karhutla yang berpotensi berlangsung hingga 31 Oktober 2026.

“Untuk dapur permakanan kami diminta siaga untuk support sampai 18 September. Nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi cuaca,” katanya.

Lebih lanjut, Farhanie menjelaskan, dapur umum Dinsos Kalsel untuk sementara masih terpusat di satu titik. Sementara pemenuhan kebutuhan permakanan di lokasi lainnya dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antarposko.

Pada periode sebelumnya, Dinsos Kalsel memberikan dukungan permakanan untuk posko Hutan Lindung. Sementara kebutuhan di kawasan Guntung Damar dan Pengayuan didukung melalui dapur umum Polda Kalsel.

Untuk periode lanjutan, berdasarkan arahan pimpinan, dukungan Dinsos Kalsel diperluas dengan turut membantu kebutuhan permakanan bagi petugas dan relawan di kawasan Guntung Damar.

“Kalau periode pertama kami hanya diminta support di posko Hutan Lindung. Kemarin dapur umum Polda support untuk Guntung Damar dan Pengayuan. Sekarang arahan pimpinan kami ditambah untuk support Guntung Damar,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja koordinasi mitra strategis sekaligus pendalaman informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Haji Maksid Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (14/9).

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komite II DPD RI, memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, Pemprov Kalsel menyambut baik kunjungan Komite II DPD RI tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi serta berbagai masukan dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan kehutanan.

“Koordinasi seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar Ariadi.

Ia menilai pengelolaan kawasan hutan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kehutanan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Henock Puraro mengatakan, kunjungan kerja dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai implementasi Undang – Undang Kehutanan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, DPD RI memiliki kepentingan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di daerah.

“Masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diperlukan sebagai bahan dalam melihat sejauh mana regulasi kehutanan telah berjalan serta berbagai kendala yang masih dihadapi,” ucapnya.

Henock mengatakan, pengelolaan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta pembangunan daerah.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan kehutanan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin mendapatkan informasi yang utuh dari daerah, sehingga berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat,” tutup Henock. (MRF/RIW/APR)