Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, pelayanan informasi kepada masyarakat tetap berjalan selama masa libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, usai memimpin apel sekaligus kegiatan silaturahmi dan bermaafan antar seluruh pegawai Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (17/3).

Muslim mengatakan, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat, termasuk selama masa libur.

“Walaupun nanti dalam suasana liburan, tim kita tetap berada di lapangan, baik dalam konteks meliput berbagai informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai informasi mengenai program pemerintah akan terus disampaikan kepada masyarakat, mulai dari kegiatan pencegahan dan pengendalian inflasi hingga berbagai program layanan publik yang disediakan pemerintah.

Selain itu, Diskominfo juga akan terus mensosialisasikan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah.

“Semua itu kita informasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam suasana libur, sebagian besar kawan-kawan yang menangani informasi maupun keamanan informasi tetap bekerja dalam konteks pemantauan, pengawasan, dan turun ke lapangan,” jelasnya.

Terkait masa libur yang berlangsung mulai 18 hingga 24 Maret dan kembali masuk kerja pada 25 Maret mendatang, Muslim juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga keamanan dan kesiapsiagaan selama libur.

Ia mengingatkan agar seluruh pegawai tetap memerhatikan keamanan lingkungan serta selalu siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang bersifat mendesak.

“Kita minta kepada semua pegawai agar tetap memperhatikan keamanan, baik keamanan lingkungan maupun hal lainnya saat libur. Kemudian juga tetap siap siaga apabila ada penugasan yang sifatnya urgen dan mendadak,” tegasnya.

Menurutnya, komunikasi antarpegawai juga harus tetap terjaga melalui sistem komunikasi yang telah dibangun di lingkungan Diskominfo.

Khususnya bagi para pejabat, Muslim menambahkan, bahwa pada dasarnya tidak ada libur yang sepenuhnya terlepas dari pekerjaan, mengingat tugas Diskominfo berkaitan dengan urusan wajib pemerintah dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Karena pekerjaan kita termasuk urusan wajib pemerintah, tentu kita minta tetap memerhatikan apabila ada informasi yang perlu diteruskan sebagai bagian dari pelaksanaan pekerjaan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memanfaatkan masa libur dan cuti bersama Idulfitri dengan sebaik-baiknya, terutama untuk berkumpul bersama keluarga.

Hal tersebut disampaikan Syarifuddin saat diwawancarai di Banjarbaru, Senin (16/3). Ia menyebutkan bahwa masa libur Lebaran tahun ini cukup panjang, dimulai pada 18 Maret hingga 24 Maret 2026.

Menurutnya, momentum libur ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pegawai untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga, termasuk bagi yang berencana melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

“Libur Lebaran kali ini cukup lumayan panjang, mulai tanggal 18 sampai 24 Maret. Gunakan waktu ini untuk berkumpul dengan keluarga. Jika mudik, ikuti rambu-rambu lalu lintas dan jangan terlalu tergesa-gesa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik dengan mengikuti imbauan dari pihak kepolisian, yakni tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia.

“Harapan kita mudiknya aman, keluarga bahagia. Sehingga bisa berkumpul dan merayakan Lebaran bersama-sama dengan keluarga,” tambahnya.

Terkait kedisiplinan pegawai setelah masa libur, Syarifuddin menegaskan, bahwa seluruh ASN Pemprov Kalsel diharapkan sudah kembali bekerja seperti biasa pada 25 Maret 2026.

Bahkan, pada hari pertama masuk kerja tersebut direncanakan akan dilaksanakan apel gabungan sekaligus kegiatan halal bihalal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Yang jelas tanggal 25 semuanya sudah kembali. Karena Pak Gubernur juga mengharapkan nantinya ada apel gabungan sekaligus halal bihalal,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan para pegawai untuk menggunakan kendaraan dinas secara bijak selama masa libur Lebaran. Menurutnya, kendaraan dinas harus dijaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas.

“Kita harapkan jangan disalahgunakan. Yang penting dijaga, jangan sampai dengan mobil dinas ini nantinya ada hal-hal yang kurang baik,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai melakukan langkah percepatan, mempersiapkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026. Persiapan dilakukan lebih awal sebagai upaya mitigasi risiko sekaligus untuk meningkatkan capaian nilai dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, proses persiapan telah dimulai sejak Februari 2026. Hingga pertengahan Maret, sejumlah agenda penting telah dilaksanakan, untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan tim.

“Proses persiapan sudah kami mulai sejak Februari 2026. Hingga pertengahan Maret, kami telah melaksanakan koordinasi internal bersama Tim Penilai Internal pada 12 Maret, serta pertemuan dengan lokus evaluasi yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan pada 13 Maret 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi EPSS mencakup lima domain utama yang menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

Lima domain tersebut meliputi penerapan prinsip Satu Data Indonesia, proses bisnis statistik, kualitas data, dukungan terhadap statistik nasional, serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.

Menurutnya, prinsip Satu Data Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan data secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Sementara itu, proses bisnis statistik menitikberatkan pada standardisasi kebutuhan data hingga tahap analisis agar data yang dihasilkan memiliki kualitas dan akurasi yang baik.

“Kelima domain ini menjadi fondasi utama dalam penilaian EPSS. Mulai dari penerapan Satu Data Indonesia, proses bisnis statistik, kualitas data, hingga dukungan terhadap statistik nasional dan penguatan kelembagaan pengelolaan data di daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Diskominfo Kalsel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan capaian nilai dari predikat “Cukup” menjadi “Baik”.

Kendala yang dihadapi di antaranya berkaitan dengan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan serta sistem perekaman dan dokumentasi hasil kegiatan sebagai bukti pendukung.

“Jika kedisiplinan pelaksanaan kegiatan dapat dijaga dan setiap aktivitas terdokumentasi dengan baik sebagai bukti pendukung, kami optimistis seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi dengan maksimal,” tambahnya.

Pelaksanaan EPSS juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga proses penyelenggaraannya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Untuk memperkuat sinergi antarinstansi, Diskominfo Kalsel menerapkan pola koordinasi yang fleksibel namun tetap intensif.

Selain memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp Group dan Google Drive untuk pemantauan data secara real time, tim juga menggelar pertemuan rutin dua mingguan yang dikenal dengan istilah “Kopdar” atau Kopi Darat.

Pertemuan tersebut dinilai efektif untuk membahas berbagai kendala teknis secara lebih mendalam sebelum nantinya dibahas dalam rapat koordinasi resmi yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah libur Idulfitri, tepatnya pada akhir Maret 2026, Diskominfo Kalsel juga berencana kembali berkoordinasi dengan sejumlah SKPD terkait, untuk memantapkan dokumen perencanaan serta melakukan validasi data.

“Harapan kami pada tahun 2026 nilai EPSS Kalimantan Selatan dapat meningkat signifikan. Target minimal kami berada di atas 2,6 dan kami optimistis bisa mencapai 2,85 agar posisi daerah berada di atas rata-rata nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pengurus Provinsi (Pengprov) Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi bertajuk Semua Orang Main Domino (SOMD) di Gedung Batas Kota, Banjarmasin, baru baru tadi.

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan mini turnamen domino yang mengacu pada aturan resmi ORADO, sebagai persiapan jelang kejuaraan berjenjang yang akan segera bergulir.

Sekretaris Pengprov ORADO Kalsel, Arif Rahman Hakim menjelaskan, bahwa kegiatan ini digagas bersama Yayasan Amnesia dari Banua Indonesia, sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan peraturan resmi olahraga domino kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga sekaligus mempersiapkan para pegiat domino, jelang kejuaraan kabupaten/kota (Kejurcab), kejuaraan provinsi (Kejurprov) pada April, hingga kejuaraan nasional (Kejurnas) yang juga dijadwalkan pada bulan yang sama.

“Ini bagian dari sosialisasi bagaimana peraturan-peraturan domino, yang mana ini juga menjadi persiapan teman-teman menjelang Kejurcab di tingkat kabupaten kota, menuju Kejurprov bulan April dan Kejurnas bulan April,” ujar Arif.

Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai komunitas dan organisasi olahraga di Kalimantan Selatan. Antara lain dari Perbasi, Porgasi, komunitas Airsoft, e sports, serta komunitas anak muda yang ada di Kalsel.

Arif mengungkapkan, bahwa ORADO Kalsel saat ini telah berhasil membentuk kepengurusan di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sementara dua kabupaten lainnya masih dalam proses pembentukan dan penyusunan struktur.

Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai tokoh olahraga di tingkat kabupaten hingga provinsi juga telah berjalan aktif.

Salah satu misi besar yang diemban ORADO Kalsel, adalah mengubah citra olahraga domino yang selama ini masih kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

“Semoga olahraga domino ini bukan lagi sekadar image-nya olahraga kampungan, olahraga yang ada di pinggiran. Tetapi ini sudah menjadi olahraga yang naik kelas, yang mana ada aturan secara umum dan terbuka yang bisa dijalankan pegiat maupun pecinta olahraga domino di Kalimantan Selatan,” tegas Arif.

Soal potensi, Arif mengaku sangat bersyukur dengan antusiasme masyarakat Kalsel terhadap olahraga ini. Domino sudah menjadi aktivitas yang lekat dengan keseharian warga, dari kampung, desa, posko, hingga kafe-kafe di Banjarmasin yang kini ramai dengan permainan domino.

“Hampir di setiap kampung, di setiap desa, di setiap posko, bahkan sekarang di kafe-kafe yang ada di Banjarmasin itu ramai bermain domino. Jadi sebuah potensi yang luar biasa,” katanya.

Namun Arif menekankan, bahwa ORADO hadir untuk mengarahkan potensi besar tersebut ke jalur yang lebih terstruktur dan berorientasi prestasi, bukan sekadar hobi semata.

“Mereka yang bermain domino bukan sekadar rame-rame kemudian hobi, tetapi ini bisa lebih terarah ke arah prestasi,” pungkas Arif. (ORADO.KALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut meramaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bazar Murah Tahun 2026, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (16/3).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan, GPM Bazar Murah tahun ini, dikoordinatori Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel.

“Kami bersyukur Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dapat berpartisipasi pada GPM Bazar Murah, dengan SKPD lainnya,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Ditambahkan Rusdi, pada GPN Bazar Murah kali ini, stand Dislutkan Kalsel menjual ikan patin dengan harga hanya 10 ribu per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai 40 sampai 50 ribu.

“Harga ikan yang kami jual ini lebih murah dari harga di pasaran,” ungkap Rusdi lagi.

Pada GPM Bazar Murah ini, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga menjual produk olahan ikan dari pelaku UKM, dari Kota Banjarmasin serta Banjarbaru.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersyukur masyarakat antusias membeli ikan serta produk olahan yang dijual dengan harga murah ini,” ucapnya.

Rusdi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat jelang perayaan Idulfitri.

Pada kesempatan tersebut, Rusdi juga mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, mendorong pemenuhan gizi protein selama Ramadan.

“Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalsel Mudihin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel turut bekerja bersama merangkul semua. Salah satunya dengan mendorong pemenuhan gizi seimbang dari protein ikan,” tutur Rusdi.

Karena, lanjut Rusdi, ikan merupakan sumber protein yang murah serta mudah di dapat masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selama Ramadan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel telah berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Kalsel,” ucap Rusdi. (SRI/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.

Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.

Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.

Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.

“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.

Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.

Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.

“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)