Banjarbaru – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BRIDA Kalsel dan Kementerian Hukum Bahas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi pembahasan perjanjian kerja sama tentang Sentra Kekayaan Intelektual sebagai langkah strategis pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7), dan dihadiri perwakilan BRIDA serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual merupakan upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Menurutnya, berbagai hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kerja sama dengan Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat layanan pendampingan dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, mulai dari identifikasi potensi kekayaan intelektual hingga proses pengajuan perlindungan hukum,” ungkap Thaufik.

*Rapat koordinasi pembentukan sentra kekayaan intelektual*

Selain memberikan kepastian hukum terhadap hasil inovasi, Sentra Kekayaan Intelektual juga diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil riset agar dapat dikembangkan menjadi produk maupun layanan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung daya saing daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem menyampaikan, bahwa pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual menjadi langkah penting memperluas perlindungan hukum terhadap berbagai hasil riset dan inovasi yang lahir di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, inovasi yang telah memiliki perlindungan kekayaan intelektual akan memiliki kepastian hukum, meningkatkan nilai ekonomi, serta membuka peluang untuk dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing.

“Kementerian Hukum siap memberikan pendampingan kepada BRIDA maupun BAPPERIDA kabupaten/kota dalam proses pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual,” ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kesadaran para peneliti, inovator, akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah mengenai pentingnya melindungi setiap hasil karya dan inovasi sebagai aset daerah yang bernilai strategis.

“Melalui rapat koordinasi ini, akan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang terintegrasi,” sahutnya.

Dengan demikian, inovasi-inovasi yang lahir di Kalimantan Selatan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. (MRF/RIW/APR)

Sekda Banjarbaru Tekankan MPLS Aman, Humanis, dan Berkarakter bagi Siswa Sekolah Rakyat

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, membuka Rapat Koordinasi Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 bagi Siswa Sekolah Rakyat Permanen Kota Banjarbaru di Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Rabu (15/7).

Kegiatan ini menjadi langkah awal mematangkan persiapan pelaksanaan MPLS agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama memasuki sekolah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat Permanen di Kota Banjarbaru, merupakan wujud komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama membangun sumber daya manusia yang unggul dan masa depan daerah.

Sirajoni menekankan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerbang awal bagi peserta didik mengenal budaya sekolah, metode pembelajaran, serta nilai-nilai karakter yang akan membentuk kepribadian mereka.

Oleh karena itu, seluruh rangkaian MPLS harus dilaksanakan secara edukatif, aman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, tenaga pendidik, dan pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi menyusun instrumen, jadwal, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan MPLS sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman positif bagi para siswa baru.

“Mari kita tunjukkan bahwa Sekolah Rakyat Permanen mampu mencetak sumber daya manusia Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berdaya saing,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan tahun ajaran baru. (MedCenBJB-RIW/APR)

DPRD Banjarbaru Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, serta dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, beserta jajaran pemerintah kota dan anggota DPRD.

Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Raperda.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda ini. Kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Sirajoni.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat sejumlah capaian positif.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp490,95 miliar, sementara realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,813 triliun dan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,722 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp91,80 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat efisiensi belanja sebesar Rp157,48 miliar dibandingkan anggaran setelah perubahan, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Sirajoni menegaskan, persetujuan bersama terhadap Raperda merupakan hasil pembahasan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD.

Berbagai masukan, saran, serta pendapat dari anggota dewan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda.

“Masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, menegaskan bahwa persetujuan terhadap Raperda bukan hanya menjadi tahapan formal dalam proses legislasi, tetapi juga merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.

“Persetujuan terhadap Raperda ini bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Neni.

Menurutnya, persetujuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Berbagai catatan dan rekomendasi DPRD diharapkan menjadi perhatian pemerintah kota meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Perkuat Peran Ayah, Wali Kota Lisa Instruksikan Seluruh SKPD Dukung GAMAS dan GEMAR

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi mencetak generasi unggul. Melalui Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor: 000/2/VI/BIDKKK/2026, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara resmi mengimbau para ayah untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR).

Gerakan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Banjarbaru, mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus menjawab tantangan fenomena fatherless, yakni minimnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak.

Melalui GAMAS dan GEMAR, para ayah diharapkan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, serta memberikan dukungan nyata terhadap proses pendidikan sejak hari pertama sekolah hingga penerimaan hasil belajar.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mendukung penuh pelaksanaan gerakan tersebut.

“Saya mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD, camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru agar memberikan dukungan kebijakan maupun imbauan kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS,” ujarnya.

Begitu pula seluruh satuan pendidikan agar menginformasikan kepada ayah atau wali ayah peserta didik sehingga gerakan ini dapat terlaksana secara maksimal.

Lisa juga mengajak seluruh ayah maupun wali murid yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah untuk turut ambil bagian dalam gerakan tersebut.

Menurutnya, kehadiran seorang ayah pada momen-momen penting pendidikan anak akan menjadi pengalaman berharga yang mampu membangun kedekatan keluarga sekaligus meningkatkan motivasi belajar anak.

Program ini menjadi bagian dari implementasi strategi nasional dalam penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah mewujudkan Banjarbaru Emas sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan GEMAR telah dimulai sejak Juni 2026, sementara GAMAS mulai dilaksanakan pada Juli 2026, dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan masing – masing satuan pendidikan di Kota Banjarbaru.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru ingin menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan ibu, tetapi juga membutuhkan kehadiran, perhatian, dan peran aktif seorang ayah sebagai pilar utama membangun keluarga yang kuat dan generasi masa depan yang berkualitas. (MedCenBJB-RIW/EYN)

Angkasa Pura Salurkan TJSL 320 Juta di Banjarbaru

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor kembali menunjukkan komitmennya, memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bertempat di Puskesmas Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (14/7), perusahaan menyerahkan bantuan dengan total nilai Rp 319.625.000,00 yang difokuskan pada empat sektor prioritas. Yaitu kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor kepada Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, sebagai bentuk sinergi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) dengan pemerintah daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor mengatakan, bahwa program TJSL merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program yang memberikan dampak nyata.

Bandara bukan hanya menjadi pusat konektivitas transportasi udara, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

“Melalui program TJSL ini, kami ingin berkontribusi menciptakan generasi sehat, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung kepedulian terhadap lingkungan, serta membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana.

Pada kesempatan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia menyalurkan bantuan melalui empat program TJSL InJourney.

Melalui Program InJourney Lawan Stunting, perusahaan menyerahkan bantuan senilai Rp 164.625.000,00 kepada 127 anak di Kota Banjarbaru. Bantuan berupa paket pemenuhan gizi, terdiri dari susu, sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Di bidang pendidikan, melalui Program InJourney Cerdaskan Bangsa, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) memberikan bantuan perbaikan halaman sekolah kepada SDN 3 Landasan Ulin Utara senilai Rp 30.000.000,00 untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pembangunan panggung sekolah kepada SMP Negeri 15 Banjarbaru senilai Rp 50.000.000,00. Panggung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan seni, budaya, pembelajaran, serta pengembangan kreativitas siswa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, melalui Program InJourney Airports Peduli Lingkungan, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menyerahkan bantuan mesin pencacah sampah kepada LPM Guntung Payung, Desa Guntung Damar, senilai Rp 25.000.000,00.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui pengolahan sampah organik.

Sementara itu, melalui Program InJourney Airports Rumah Layak Huni, perusahaan menyalurkan bantuan renovasi rumah senilai Rp 50.000.000,00 kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sehingga lebih sehat, aman, dan layak huni.

General Manager menambahkan, bahwa keberhasilan program TJSL tidak terlepas dari kolaborasi yang baik antara PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), Pemerintah Kota Banjarbaru, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi yang telah terjalin dengan baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting menghadirkan program – program sosial yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.

Ke depan, Angkasa Pura akan terus memperkuat program TJSL agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Program TJSL PT Angkasa Pura Indonesia merupakan implementasi komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) berkomitmen terus menghadirkan program TJSL yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang mampu menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. (AngkasaPura-RIW/EYN)

Perkuat Layanan Kesehatan untuk Masyarakat, Polda Kalsel Resmikan Gedung Baru RS Bhayangkara dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan melalui peresmian Gedung Rumah Sakit Bhayangkara dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru, yang berlokasi di Jalan A. Yani Km 35, Banjarbaru, Jumat (10/7).

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Irjen Pol Asep Hendradiyana, didampingi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rusyanto Yudha Hermawan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Adi Santoso, serta jajaran Forkopimda Kalsel.

*Pemotongan pita peresmian RS Bhayangkara dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru*

Kapusdokkes Polri, Irjen Pol Asep Hendradiyana mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarbaru merupakan wujud nyata komitmen Polri, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik bagi anggota Polri maupun masyarakat.

“Rumkit Bhayangkara Banjarbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pusdokkes Polri yang mengemban fungsi kedokteran dan kesehatan kepolisian. Karena itu, rumah sakit ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Rumah Sakit Bhayangkara Banjarbaru akan terintegrasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah pada hari ini kita telah meresmikan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV dr. Yusuf Wibandoko di Banjarbaru. Rumah sakit ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat,” katanya.

Menurut Asep, meski telah memiliki gedung yang representatif, pengembangan rumah sakit akan terus dilakukan secara bertahap, terutama melalui penambahan peralatan medis dan fasilitas penunjang.

“Insyaallah dengan bangunan yang cukup baik, megah, dan representatif ini, secara bertahap akan terus dilengkapi dengan berbagai alat pendukung sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, hingga layanan spesialis, rumah sakit tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung tugas kepolisian melalui pelayanan visum et repertum, visum hidup, visum jenazah, scientific crime investigation (SCI), hingga dukungan medis dalam berbagai operasi kepolisian.

Gedung rumah sakit yang terdiri dari lima lantai itu ditargetkan mampu menampung sekitar 100 tempat tidur dan akan melayani peserta BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit ini diperuntukkan bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum. Nantinya pelayanan BPJS juga dapat dilaksanakan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat dilayani dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rusyanto Yudha Hermawan mengatakan, keberadaan RS Bhayangkara Banjarbaru diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.

Ia menambahkan, rumah sakit tersebut juga diusulkan menjadi satuan kerja (satker) tersendiri di lingkungan Polri dan saat ini masih dalam proses di Mabes Polri.

“Rumah Sakit Bhayangkara di Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa, sementara rumah sakit di Banjarbaru juga akan beroperasi untuk memperluas pelayanan. Saat ini kami mengusulkan agar rumah sakit ini menjadi satuan kerja tersendiri dan prosesnya sedang berjalan di Mabes Polri,” katanya.

Kapolda menegaskan, peresmian gedung baru tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sektor kesehatan.

“Kehadiran gedung baru Rumah Sakit Bhayangkara ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan bermanfaat bagi anggota Polri, keluarga, maupun seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Kapolda. (BDR/RIW/APR)

Rakor Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kalsel Dorong Kolaborasi Antar Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi desa.

Komitmen yang ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar, Kamis (9/7/) ini, dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, diwakili Sekretaris Dinas PMD Raden Mas Ernato Surya Jaya, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, Masrai Zulzai Subkhi.

Surya Jaya mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

*Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya*

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.

“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PMD terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari fasilitasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan program di daerah.

Ia juga mengungkapkan, pada periode 2025 – 2029 terdapat tiga kawasan perdesaan prioritas nasional di Kalimantan Selatan, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, serta Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Apalagi saat ini sejumlah kabupaten lainnya juga telah mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi unggulan masing-masing,” ungkapnya.

Meski demikian, Surya mengakui pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengelolaan, kapasitas kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi daerah.

Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan di Banua.

“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, model pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi sesuai komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yaitu bekerja bersama, merangkul semua, sehingga pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/APR)

Tinjau Pusat Latihan NPC Kalsel, Sekdaprov Apresiasi Prestasi Atlet Disabilitas Kalsel

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Pebriadin Hapiz beserta jajarannya, mengunjungi National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (10/7) sore.

Kedatangan rombongan Sekdaprov Kalsel ini disambut Ketua NPC Kalsel Sumansyah beserta jajarannya, dan langsung melihat sarana dan prasarana yang dimiliki NPC Kalsel. Rombongan juga menyaksikan langsung latihan para atlet penyandang disabilitas, dan melakukan dialog bersama.

“Pemprov Kalsel mengapresiasi NPC Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menorehkan prestasi membanggakan,” ungkap Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, fasilitas yang dimiliki NPC Kalsel perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa.

“Kami juga mengapresiasi fasilitas yang telah dimiliki NPC Kalsel,” ucap Syarifuddin.

Dimana, NPC ini secara mandiri mendirikan komplek NPC tersebut dengan segala fasilitasnya. Seperti, mess atlet, serta sarana latihan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersyukur atas kemandirian NPC Kalsel, turut membangun peningkatan olahraga untuk atlet disabilitas di Banua,” tutur Sekda lebih lanjut.

*Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin saat melihat latihan atlet NPC Kalsel*

Dikatakan Syarifuddin, NPC telah membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan, dengan prestasi yang membanggakan, baik di tingkat nasional serta internasional.

“Bahkan yang membanggakan beberapa atlet NPC Kalsel akan mewakili Indonesia untuk berlaga di ASEAN ParaGames di Jepang mendatang,” ucapnya.

Sehingga, para atlet NPC Kalsel yang membawa nama Indonesia tersebut, dapat membanggakan dan mengharumkan Indonesia dikancah internasional.

“Jika atlet NPC tersebut juara maka nama Provinsi Kalimantan Selatan semakin di kenal,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Syarifuddin, mengenai permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel, pihaknya telah berdiskusi bersama Kadispora untuk menindaklanjuti.

“Kami telah mendengarkan permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel dari ketua, dan InsyaAllah akan ditindaklanjuti,” ucap Syarifuddin.

Sementara itu Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan Dispora Kalsel, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan tinggal diam, dengan melihat perkembangan, semangat para atlet NPC berlatih.

“Bahkan Sekdaprov Kalsel telah memberikan motivasinya kepada para atlet NPC Kalsel, untuk terus mempersiapkan diri untuk kegiatan kegiatan lainnya,” ucap Pebriadin.

Sedangkan, Ketua NPC Kalsel Sumansyah menyampaikan, pihaknya merasa terhormat dengan kunjungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan ke kantor NPC.

“Kami merasa terhormat dengan adanya kunjungan Sekdaprov Kalsel,” ungkap Sumansyah.

Kunjungan ini, lanjutnya, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap atlet NPC atau disabilitas.

“Kami berharap dengan kunjungan ini, perhatian pemerintah provinsi terhadap atlet disabilitas semakin meningkat lagi kedepannya,” ucap Sumansyah.

Pada kesempatan tersebut, Sumansyah menjelaskan, keberhasilan NPC Kalsel dalam pengelolaan fasilitas yang mereka miliki.

“Keberhasilan NPC Kalsel mengelola sarana dan prasarana olahraga, sekretariat dan wisma atlet, merupakan hasil iuran dari anggota NPC Kalsel, yang telah berhasil menorehkan prestasi baik ditingkat daerah, nasional, bahkan internasional,” ujarnya.

Pengelolaan yang tidak tercover dana hibah dari Pemprov Kalsel, maka dana iuran tersebut yang digunakan.

“Kami berterimakasih dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana hibah, yang kami kelola dengan benar, sehingga hasilnya dapat dilihat langsung,” ucap Sumansyah. (SRI/RIW/APR)

Belum Tetapkan Status Siaga, BPBD Banjarbaru Perketat Pengawasan Wilayah Rawan Karhutla

Banjarbaru – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru terus meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga awal Juli 2026, tercatat 19 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 29,2 hektare.

Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Plt. Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, penetapan status siaga darurat akan dilakukan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan dan rekomendasi BMKG.

“Status siaga darurat karhutla di Kota Banjarbaru saat ini memang belum ditetapkan. Keputusan itu akan diambil setelah dilakukan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan serta mempertimbangkan informasi dan prakiraan cuaca dari BMKG,” kata Zaini.

*Plt. Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie*

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Banjarbaru, hingga saat ini terdeteksi tiga titik panas (hotspot).

Sementara itu, jumlah kejadian karhutla mencapai 19 kasus dengan luas lahan terdampak sekitar 29,2 hektare.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Banjarbaru memprioritaskan pemantauan di sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti kawasan hutan di sekitar Bandara Syamsudin Noor, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang yang didominasi lahan gambut.

Zaini menjelaskan, kondisi lahan gambut yang mulai mengering menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu kebakaran lebih cepat.

“Kami memfokuskan pengawasan di kawasan sekitar bandara, Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang karena wilayah tersebut didominasi lahan gambut. Petugas di lapangan juga melakukan pemantauan setiap hari, termasuk memonitor kondisi muka air yang mulai mengalami penurunan,” ujarnya.

Terkait penyebab kebakaran, Zaini mengungkapkan sebagian besar kasus masih belum dapat dipastikan karena petugas tidak menemukan pelaku saat kejadian berlangsung.

Namun, BPBD mencatat sedikitnya dua kejadian kebakaran di kawasan sekitar bandara dipastikan dipicu oleh aktivitas manusia.

Karena itu, BPBD Kota Banjarbaru terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain sosialisasi, pemantauan di wilayah rawan juga terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak meluas,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Fokus Perawatan Koleksi, Museum Lambung Mangkurat Tutup Setiap Senin

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan akan memberlakukan penutupan layanan kunjungan bagi masyarakat setiap hari Senin, mulai 20 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan waktu khusus bagi perawatan dan pembersihan koleksi museum agar tetap terjaga dengan baik.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, sebelumnya museum melayani kunjungan setiap hari, mulai Senin hingga Minggu. Namun, tingginya intensitas kunjungan membuat proses pemeliharaan koleksi, khususnya pembersihan vitrin atau etalase pameran, sulit dilakukan secara maksimal.

“Melalui komunikasi dengan Bidang Kebudayaan, diputuskan bahwa setiap hari Senin museum tidak menerima kunjungan. Hari tersebut akan dimanfaatkan untuk membersihkan vitrin dan melakukan perawatan koleksi,” ujarnya, belum lama tadi.

*Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Ady Surya (hitam) saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Menurut Ady, jika museum tetap dibuka setiap hari, proses pemeliharaan akan terganggu karena aktivitas pengunjung. Oleh sebab itu, penutupan layanan setiap Senin dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kualitas koleksi, sekaligus kenyamanan pengunjung pada hari operasional.

Informasi mengenai perubahan jadwal tersebut akan mulai disosialisasikan kepada masyarakat menjelang penerapannya pada 20 Juli mendatang, sehingga pengunjung maupun rombongan sekolah dapat menyesuaikan jadwal kunjungan.

Meski ada pengurangan satu hari operasional dalam sepekan, Ady optimis target pendapatan retribusi museum tetap dapat tercapai.

Menurutnya, penutupan pada hari Senin tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kunjungan.

“Insyaallah tidak terlalu berpengaruh. Kalau sudah diumumkan, masyarakat maupun sekolah bisa mengatur ulang jadwal kunjungannya,” katanya.

Ia menjelaskan, target retribusi Museum Lambung Mangkurat pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp140 juta. Hingga memasuki semester kedua, realisasi pendapatan telah melampaui Rp60 juta atau sekitar 60 persen dari target yang ditetapkan.

Ady menambahkan, potensi kunjungan terbesar selama ini memang terjadi pada akhir pekan. Karena itu, museum tetap optimis target pendapatan dapat dipenuhi meski layanan ditutup setiap hari Senin.

“Kami tetap optimis target tercapai karena kunjungan paling banyak memang pada hari Sabtu dan Minggu,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)