Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Pembangunan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diwacanakan Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, saat ini tengah memasuki proses penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED).

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, mengatakan FS dan DED yang sedang digarap oleh pihak ketiga itu diperkirakan bisa selesai pada anggaran perubahan tahun ini.

“Diperubahan sudah kita anggarkan, saat ini sedang proses tinggal menunggu pelaksanaannya. Kemungkinan akhir November mungkin sudah selesai,” ujar Berty, Rabu (11/10).

Jika FS dan DED sudah diselesaikan, Berty menjelaskan, pihaknya akan mulai mengangarkan pembangunan gedung beserta sarana prasarana penunjang dan peralatan instalasi AMDK.

“(bangunannya) di areal sini (kawasan BPAM Banjarbakula). Brandnya juga masih belum kita cantumkan, saat ini masih rancangan dulu,” bebernya.

Terkait berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan kapan perkiraan bangunan bisa diselesaikan, Berty mengaku, sampai saat ini belum ada kejelasan. Lantaran masih dalam tahap penelitian.

“Langkahnya masih kami teliti. Apakah melalui lelang atau penunjukan langsung (kontraktor). Kalau lelang jelas akan lambat, karena banyak proses yang harus dilakukan. Kalau penunjukkan langsung bisa lebih cepat, mungkin pertengahan tahun kita sudah bisa menyiapkan fasilitas dan mungkin saja bangunannya bisa sudah jadi,” terang Berty.

Berty menegaskan pembuatan AMDK tidak akan mengganggu suplai air curah ke perusahaan air minum yang telah bekerjasama dengan mereka.

Pasalnya, dua buah IPA di BPAM Banjarbakula bisa menghasilkan 750 liter perdetik air curah. Sedangkan distribusinya hanya berkisar 450-470 liter perdetik ke PTAM Intan Banjar dan PDAM Tanah Laut.

“Jadi kita membuat AMDK ini juga agar air curah yang berlebihan itu tidak mubazir,” ungkap Berty.

Berty menerangkan, AMDK yang mereka bangun nantinya akan membuat berbagai jenis kemasan, mulai kemasan gelas, botol kecil dan besar, hingga galon.

“Tergantung perencanaan anggaran nanti, kalau memang anggarannya cukup bakal kita buat semua. Tapi kalau tidak kita akan lakukan bertahap dari yang paling dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu,” pungkas Berty.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berupaya mendorong nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten/Kota tahun 2023, meningkat secara merata.

Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota, usai mendapat predikat A (memuaskan) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2022 silam.

“Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemprov Kalsel bagaimana meningkatkan nilai RB Kalsel. Apalagi tahun 2023 ini ada beberapa instrumen penilaian,” ujar Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, usai menggelar atensi dan koordinasi pelaksanaan RB, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (10/10).

Selain atensi dan koordinasi, Tantri mengaku, sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemprov Kalsel. Bahkan dengan mendatangkan berbagai narasumber, termasuk dari Kemenpan RB.

“Harapannya bukan hanya Pemprov Kalsel yang SAKIP-nya A dan RB-nya baik. Tetapi seluruh kabupaten kota kita dorong untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Paling tidak (lebih baik) dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tantri menyebut, sejauh ini nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Kalsel masih tergolong baik dengan nilai paling rendah yakni predikat B. Hanya saja, ada beberapa wilayah yang masih mendapat nilai CC (cukup).

“Nah ini harus ada perbaikan dan langkah konkret, karena bagaimanapun tata pemerintahan terkelola dengan baik, tidak lain dan tidak bukan indeksnya itu diukur melalui penilaian SAKIP dan Indeks RB. Tidak ada alat ukur yang lain. Kalau dia dinyatakan bagus dalam mengelola pemerintahan, lihat dulu nilai SAKIP dan RB nya,” tutup Tantri.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 yang semula ditutup pada senin (9/10) pukul 00.00 WIB, resmi diperpanjang hingga 11 Oktober 2023 pukul 00.00.

Hal ini disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah, Selasa (10/10).

Dinansyah menyampaikan, alasan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 diperpanjang, yakni karena tingginya pelamar yang mengakses laman SSCASN di hari terakhir penutupan. Sehingga membuat website tidak dapat dibuka oleh sebgaian pelamar dan membuat banyak pelamar yang mengeluh belum mengakhiri pendaftaran di kolom Resume.

“Dengan adanya penambahan waktu pendaftaran hingga 11 Oktober, pelamar diharapkan untuk memanfaatkan perpanjangan waktu dengan maksimal,” ungkap Dinansyah.

Perpanjangan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 ini diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui surat edaran nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.

” Dengan adanya surat ini, maka surat Kepala BKN Nomor: 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 dinyatakan dilakukan penyesuaian,” lanjut Dinansyah.

Data statistik pelamar hingga Selasa (10/10), terhitung untuk formasi PPPK lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, sebanyak 3688 pelamar. Dengan rincian formasi tenaga kesehatan (Nakes) sebanyak 1079 orang, formasi teknis sebanyak 1208 orang, dan formasi PPPK Guru terdaftar sebanyak 1113 orang.

“Dari total sebanyak 3688 pelamar yang mendaftar PPPK Lingkup Pemprov Kalsel, hanya sebanyak 1568 orang yang akan diterima menjadi tenaga PPPK,” tutup Dinansyah. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Bisnis coffe shop di Kalsel mulai bertumbuh baik. Tak hanya ditujukan bagi pecinta kopi, melainkan juga berdampak positif terhadap luasnya lapangan pekerjaan hingga membaiknya ekonomi di banua.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, menyebut, dengan keberadaan ini tentu dapat menunjang efektivitas dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat.

“Tentu ini mampu menunjungan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mendongkrak ekonomi kita di banua,” dalam isi sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakannya pada gelaran acara syukuran dan sekaligus opening Coffe Uncle B, di area Food Court Hotel Batung Batulis, Banjarbaru, Selasa (10/10).

Ditambah lagi, kata dia, kontribusi dari bisnis ini mampu menunjang pendapatan daerah. Terlebih, menurutnya, mampu membuka lapangan kerja secara luas.

“Juga dapat membantu program pembangunan dan layanan publik di daerah. Termasuk dapat mendorong pengusaha atau pun pelaku usaha untuk terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Bangun Banua, Bayu Budjang, mengungkapkan, keberadaan adanya kafe yang bediri di lokasi bisnis perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu tentu bisa mendorong pertumbuhan angka pengunjung untuk dapat tertarik menginap di Hotel Batung Batulis Banjarbaru.

“Tentu kita sangat mendukung adanya potensi ini. Justru, UMKM yang seperti ini turut mendorong untuk orang datang dan mengetahui lebih jauh terkait Hotel Batung Batulis,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Owner Uncle B Coffe, Henny, menyampaikan, dipilihnya Hotel Batung Batulis sebagai lokasi bisnis kafe yang identik lebih mengenalkan kopi lokal ini tujuannya juga untuk membantu mendongkrak angka pengunjung agar bisa menginap.

“Yang jelas membantu. Serta lokasinya juga strategis di pusat kota dan akses jalan raya ini bisa lebih mengenalkan kopi lokal agar tak kalah bersaing dengan kopi lainnya,” ucapnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Status Kota Banjarbaru yang sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan semakin menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang perhotelan hingga apartemen maupun sektor lainnya.

Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, di sela perubahan nama Hotel Grand Dafam menjadi Hotel Grand Qin di pusat perbelanjaan Q Mal Banjarbaru, Kamis (5/10) mengatakan, pihaknya sudah menerima beberapa investor yang berminat membangun perhotelan dan apartemen di Kota berjuluk Idaman ini.

“Ada beberapa investor yang siap membangun hotel dan apartemen,” ujarnya

Menurut Aditya, pihaknya membuka pintu kepada semua investor untuk menanamkan modalnya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga operasional ke depan tidak muncul masalah.

Aditya juga menekankan, langkah yang dilakukan untuk menyambut investor adalah dengan memberikan kemudahan perizinan yang diberikan, sehingga bisa cepat dan tidak dibebani persyaratan yang susah dilengkapi.

“Kami siap memberikan kemudahan perizinan, sepanjang memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan maka perizinan diberikan, termasuk keringanan biaya jika memang ada aturan dan ketentuannya,” ucap wali kota.

Dikatakannya, status Ibu Kota Provinsi membuat Banjarbaru makin dilirik investor, terbukti dari investasi tahun lalu yang ditargetkan sebesar Rp150 miliar dan terealisasi hingga Rp750 miliar atau 500 persen.

“Artinya, investor sudah mulai menjadikan Banjarbaru sebagai wilayah yang tepat berinvestasi dan harus disikapi dengan pelayanan terbaik sehingga diharapkan makin banyak yang berinvestasi,” harapnya.

Sementara itu, pemilik Grand Qin Hotel Banjarbaru Norhin mengatakan, pihaknya memutuskan memiliki brand sendiri setelah 11 tahun menggunakan brand Dafam, sehingga bisa lebih mengembangkan bisnis hotelnya.

“Kami mengambil keputusan untuk memiliki brand sendiri dibawah manajemen PT Q Grup sehingga bisa lebih mengembangkan bisnis,” ujarnya.

Dikatakannya, nama baru ini melambangkan keyakinan, dan diharapkan semakin berkembang pesat sehingga bisa ikut ambil bagian membangun Kota Banjarbaru dan Kalsel umumnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Napsiani Samandi meninjau pengerjaan box culvert yang menjadi penghubung antar kawasan di Jalan Budi Waluyo Kelurahan Sungai Ulin.

Menurutnya, pengerjaan sudah rampung dan dapat segera dilintasi.

“Kami sudah meninjau langsung ke lokasi. Alhamdulillah, pengerjaan box culvert sudah selesai dan mulai besok sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar Napsiani, Senin (2/10) disela peninjauan.

Disampaikan Napsiani, informasi terkait kerusakan gorong-gorong di jalan penghubung antar kawasan ini, diterimanya dari masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi Kadis PUPR Banjarbaru yang merespon cepat.

“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR yang telah memperbaiki kerusakan fasilitas jalan sehingga bisa dilintasi dan memperlancar akses masyarakat menuju suatu kawasan,” ungkapnya.

Ditekankan, pengerjaan box culvert yang rusak sudah semestinya cepat dikerjakan sebelum musim hujan, sehingga tidak terhambat air yang memenuhi gorong-gorong dan akses lalu lintas dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Sungai Ulin Rahmat mengatakan, pihaknya senang atas kunjungan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru yang meninjau langsung pengerjaan box culvert sehingga memperlancar akses jalan antar kawasan tersebut.

“Kami berterima kasih bapak Napsiani selaku wakil rakyat di DPRD Banjarbaru meninjau langsung pengerjaan box culvert yang sudah selesai dan tentu memperlancar akses antar kawasan,” ujar Rahmat didampingi sejumlah warga.

Disampaikan Rahmat, gorong-gorong selebar 4 meter itu menjadi penghubung jalan antar kawasan menuju Batas Kota, Jalan Sungai Ulin dan akses menuju Kota Martapura yang dilintasi baik roda dua maupun roda empat.

“Pengerjaannya sudah selesai dan jika cor semen mengeras maksimal, maka mulai besok box culvert sudah bisa dilintasi dan akses penghubung antar kawasan di Jalan Budi Waluyo I ini bisa dilewati,” ucapnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Banyak kondisi yang menyebabkan anak terlahir stunting. Sebabnya, kerjasama stakeholder dan SKPD terkait sangat diperlukan dalam mencegah anak terlahir stunting.

Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin, saat membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS), di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Kamis (14/9).

Menurut Aditya, sebelum memulai aksi pencegahan, semua permasalahan mengenai stunting harus sudah terpetakan, baik terkait lokus, subjek maupun objek. Termasuk penyebab anak terlahir stunting.

Disitulah, lanjut Aditya, perlunya kerjasama seluruh stakeholder didukung SKPD terkait untuk mengobati sumber permasalahannya.

“Misal masalahnya di sanitasi, maka tindaklanjut akan dilakukan oleh Dinas PUPR. Di lokasi lain misal karena kurang gizi, maka yang bertanggung jawab bisa dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, nanti terlibat pula Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Peternakan. Tergantung permasalahannya,” tutur Aditya.

Melalui AKS, Aditya berharap, seluruh permasalahan termasuk program-program penurunan stunting bisa dipetakan dengan baik. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran mereka masing-masing.

“Supaya angka stunting ini dapat ditekan bersama-sama. Jadi target nasional prevelensi stunting 14 persen tahun 2024 bisa terwujud di Banjarbaru,” imbuhnya.

Plh Kepala DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru Rina Khairina menjelaskan, sejak dibentuk pada Juni lalu, tim AKS Kota Banjarbaru mulai menjalankan identifikasi risiko dan penyebab risiko kepada kelompok berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Hasil identifikasi, lanjut Rina, akan dikoordinasikan langsung kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota, guna mewujudkan sinergitas dari setiap kegiatan.

“Termasuk identifikasi dalam mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” pungkasnya.(ADV/SYA/RDM/RH)