Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Pembelian terhadap kendaraan baru mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik. Terbukti, hal ini mampu terlihat melalui tren penerimaan di triwulan I pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin, mengakui, kenaikan penerimaan ini memang dipicu adanya tren mobilitas masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru mulai mengalami peningkatan.

“Kita lihat dari penerimaan hingga Maret 2022 kemarin total keseluruhan mencapai Rp153 miliar lebih atau sudah tercapai 28,32 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Senin (11/4).

Meski sebelumnya cukup terpukul akibat COVID-19 selama dua tahun terakhir. Namun, dia mengungkapkan, hasil ini telah menunjukkan perkembangan ke arah positif.

“Berharap semoga penerimaan ke bulan berikutnya terus meningkat seiring perekonomian masyarakat berangsur-angsur mulai tumbuh,” ungkapnya.

Disamping itu, dirinya mengungkapkan, Pendapatan BBN-KB pada Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp55,2 miliar lebih.

“Berbeda dengan Februari 2022 dengan realisasi sekitar Rp43 miliar lebih, hal ini karena rentang waktu bulannya cukup singkat,” bebernya.

Sedangkan, Rusma menyebutkan, penerimaan pada Maret 2022 kemarin kembali melonjak seiring digencarkannya program vaksinasi dan menurunnya angka kasus COVID-19 di Kalsel.

“Yakni sekitar Rp55 miliar lebih yang tentu menutup penerimaan di triwulan I tahun 2022,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, merespon keluhan para sopir yang mengaku sulit untuk mendapatkan BBM subsidi terutama solar.

Diakuinya, beberapa waktu lalu Pertamina sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi suplai BBM subsidi ini akibat adanya permintaan yang mendadak meningkat dikarenakan kegiatan ekonomi yang juga mengalami peningkatan.

“Sekarang ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan sehingga suplai untuk kendaraan yang memang berhak mendapatkan solar subsidi, itu bisa dipenuhi,” ucapnya saat meninjau salah satu SPBU di Kabupaten Banjar, Kalsel, pada Kamis (7/4) siang.

Setiap tahun, lanjutnya, pemerintah telah memberikan jatah solar subsidi ke setiap daerah sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Namun karena disparitas harga yang mencapai Rp8.000 dengan solar non subsidi, banyak oknum yang seharusnya tidak berhak mendapatkan solar subsidi, tetapi malah ikut menikmatinya.

“Akibatnya masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan subsidi ini malah jadi tidak kebagian,” terangnya.

Karena itu, Arifin menghimbau kepada masyarakat yang memang seharusnya sudah mampu agar segera menggunakan BBM non subsidi. Sehingga penyaluran subsidi BBM benar-benar tepat sasaran.

“Apalagi akibat konflik Rusia dan Ukraina, harga minyak dunia jadi meningkat dan susah didapat,” terangnya lagi.

Disamping itu, Arifin memastikan kuota BBM tercukupi hingga lewat Idul Fitri. Dirinya bahkan siap menambah kuota BBM hingga lebih dari 10 persen, jika memang diperlukan.

“Yang penting masyarakat harus menjaga jangan sampai BBM subsidi ini bocor, bisa jebol anggaran, karena subsidinya bisa sampai Rp 300 triliun, bahkan kita juga telah over kuota hingga 10 persen,” ungkapnya.

Airifn menambahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi penyaluran di SPBU. Terutama perbaikan pompa pengisian BBM, mulai dari tata letak hingga perhitungan waktu pengisian.

“Supaya mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean panjang,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU –  Selain untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah, videotron milik Pemprov Kalsel akan disewakan kepada pihak swasta.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengungkapkan, kucuran dana dari pusat dari tahun ke tahun semakin berkurang. Dan untuk memaksimalkan pembangunan, menurutnya Pemprov Kalsel perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Salah satunya melalui pemanfataan videotron ini,” ungkapnya.

Roy menilai, videotron milik Pemprov ini juga berada pada lokasi strategis, yaitu di tengah kota, halaman kantor SKPD, hingga perempatan jalan.

“Mungkin saja lokasi ini akan sangat berarti bagi pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya agar bisa jadi perhatian masyarakat,” terangnya.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Roy bahkan meminta instansi terkait untuk segera membuat regulasi atau Perda terkait penyewaan videotron ini.

“Kita perlu Perda tentang pajak dan tarif sewa, agar kedepannya tidak terjadi masalah,” jelasnya.

Tak hanya videotron yang ada, Roy membeberkan, Pemprov Kalsel juga akan menambah jumlah videotron ini, agar PAD Kalsel semakin meningkat.

“Kita sudah minta Diskominfo Kalsel untuk mengkaji titik-titik strategis yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan swasta. Dan kita juga minta pemilihan waktu strategis untuk menampilkan informasi strategis atau pengiklanan,” bebernya.

Untun diketahui, SKPD yang sudah memiliki videotron diantaranya Diskominfo, Dispersip, Dinas Pariwisata, Disdikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas PPPA, BKD, Badan Penghubung, BPSDMD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan RSJD Sambang Lihum.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diajak untuk mengembangkan usaha kerajinan lokal dalam rangka mengembangkan dan menggerakkan sektor ekonomi mereka.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Isra Ismail ketika melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038 di hadapan warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (5/4).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan Perda tersebut sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri serta pedoman bagi perangkat daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan industri dan pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun Industri daerah.

“Tujuannya mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesimbangunan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah secara merata dan berkeadilan,” jelas Isra.

Sementara itu, lanjut Isra, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Hal tersebut tentunya dengan mengembangkan industri unggulan atau kearifan lokal yang ada di Kalsel yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan produktif sehingga mempunyai nilai tambah bagi masyarakat.

“Dengan mengolah bahan baku lokal seperti tanaman purun yang tumbuh di air alam bebas yg dapat dimanfaatkan untuk dianyam membuat tas, bakul, tudung sehingga dapat mengembangkan usaha pengrajin Industri dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi masyarakat,” terangnya.

Isra menambahkan bentuk lain pengembangan industri lokal misalnya kain sasirangan dan banyak lagi kearifan lokal yang dapat dikembangkan seperti enceng gondok (ilung) dan sebagainya.

Dalam kegiatan sosper kali ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Hasan Talaohu sebagai narasumber dan turut hadir tokoh masyarakat Sungai Sipai, Fadiyah. (NRH/RDM/APR)

Banjarbaru – Menjelang berbuka puasa, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyapa warga Cempaka, Selasa (5/4) sore.

Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor yang kebetulan melintas kawasan Cempaka, secara spontan berhenti tepat di warung-warung warga yang menjajakan jajanan maupun lauk pauk untuk berbuka puasa.

Begitu keluar dari mobil, Paman Birin langsung menuju warung dan membeli aneka makanan. Semua aneka jajanan atau kue dan makanan pun dibeli semua serta langsung diberikan kepada warga sekitar.

Melihat kedatangan Paman Birin, warga pun mendekat dan dilayani oleh pedagang untuk membungkus kue maupun lauk pauk persiapan berbuka puasa.

Paman Birin pun tak segan-segan turut melayani warga dan juga ikut membakarkan ikan hingga masak.

“Alhamdulilah, sore ini bisa menyapa warga Cempaka. Semoga Ramadhan ini, membawa berkah bagi warga yang sedang berjualan dan laris hingga akhir puasa,” kata Paman Birin.

Mendapat kedatangan Paman Birin, Acil Atul salah satu pedagang jajanan/kue berbuka mengaku senang.

“Terimakasih Paman Birin yang memborong semua kue ini dan diberikan kepada warga. Sekali lagi terimakasih,” kata Atul.

Senada dengan Atul, pedagang di warung makan Abwa pun menyampaikan hal serupa. Selain mendapatkan pembeli langsung Paman Birin, mereka juga senang aneka lauk pauknya habis dan dibagikan kepada warga.

“Senang semua diborong Paman Birin. Kami senang, warga yang dapat gratis juga senang,” ujar Ninik, pedagang warung Abwa. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kalsel tahun 2021 mencapai 78,91. Meningkat sebesar 0,42 persen dibanding tahun 2020, yaitu sebesar 78,49.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan, usai menghadiri penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementrian PAN-RB secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, pada Selasa (5/4).

Meski dapat dikatakan hasil tersebut belum meningkat secara signifikan, namun SAKIP Kalsel masih berada pada kategori BB (Sangat Baik).

“Pada dasarnya akuntabilitas kinerja kita semuanya meningkat, tidak ada yang turun dibanding tahun 2020, namun peningkatannya masih sedikit. Nah kita mau tahun 2022 ini terjadi lompatan yang signifikan. Sehingga berubah dari BB menjadi A,” ucapnya.

Sulkan membeberkan, ada 5 indikator yang menentukan hasil evaluasi SAKIP ini. Diantaranya akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pengukuran, akuntabilitas pelaporan, dan akuntabilitas evaluasi internal, serta akuntabilitas capaian kinerja.

“75 persen SKPD kita harus mendapat nilai A agar hasil evaluasi SAKIP Kalsel juga berubah jadi A,” terangnya.

Sehingga dilanjutkannya, perlu komitmen seluruh pimpinan SKPD untuk memperbaiki semua kriteria yang direkomendasikan oleh Kementrian PAN-RB dalam laporan hasil evaluasi ini.

“Untuk itu, segera nanti mungkin dirapatkan dibawah pimpinan pak Sekda untuk lebih fokus lagi untuk memperbaiki target kinerja kedepan,” ungkapnya.

Dalam penyerahan tersebut juga diketahui, atas pembinaan Pemprov Kalsel, Kabupaten HSS berhasil meraih predikat A pada SAKIP tahun 2021.

“Ini merupakan cambuk bagi kita semua, utamanya para SKPD untuk lebih fokus lagi meningkatkan akuntabilitas ini dalam segala aspek,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melantik 74 Pejabat Administrator dan 221 Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (1/4) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik dapat menunaikan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam masing-masing jabatan.

Menurut Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Nagara berdasarkan sistem merit. Proses mutasi dan promosi akan tetap didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja seluruh aparatur yang dimiliki.

“Kinerja dan performa saudara-saudara di jabatan yang saat ini dipegang, akan terus dievaluasi berdasarkan target kinerja yang diperjanjikan, serta aspek-aspek penilaian prestasi kerja lainnya,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, proses mutasi dan promosi ini diselenggarakan setelah dilakukan pertimbangan yang didasarkan pada objektivitas, kompetensi dan kualifikasi, syarat jabatan dan penilaian prestasi kinerja, serta kreativitas dan kualitas kepemimpinan masing-masing aparatur, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kata Paman Birin, pelaksanaan mutasi dan promosi yang diselenggarakan adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merespon cepat suatu isu yang berkembang, sehingga dapat menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini diutarakan Sekda Provinsi Kalsel saat membuka Monitoring Isu Publik yang diinisiasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Jum’at (1/4) pagi.

“Saya minta SKPD merespon cepat suatu isu yang berkembang, kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik,” ucapnya.

Disampaikan Sekdaprov, kegiatan manajemen isu publik ini, selain bertujuan untuk menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga dapat melatih selaku penyelenggara negara, untuk lebih sensitif dan responsif terhadap kondisi dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kita lebih sensitif untuk mengenali sejak dini, suatu informasi yang berkembang, apakah berpotensi negatif atau tidak, sekaligus mencegah sejak awal potensi kabar-kabar bohong atau hoax yang meresahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, keberadaan isu tersebut, dapat menjadi bahan untuk membuat agenda setting, sebagai rujukan bagi media atau jurnalis untuk memuat pemberitaan yang dapat membentuk citra pemerintah yang positif, serta seluruh Goverment Public Relations (GPR) dan SKPD yang bertugas mengelola media.

“Oleh sebab itu, melalui kegiatan Monitoring Isu, Persamaan Persepsi dan Tindaklanjut ini, diharapkan agar seluruh SKPD memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan isu publik, sehingga memunculkan keselarasan dalam menindaklanjuti issue publik dimana upaya tersebut dapat menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-58 Tahun 2022, sebanyak 1750 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Banjarbaru mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis booster yang dilaksanakan di Lapangan Lapas Banjarbaru, Kamis (31/3)

Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas Lapas Banjarbaru dengan Tim Vaksinator Pemerintah Daerah melalui Dinkes Kota Banjarbaru (Puskesmas Cempaka), Polda Kalsel melalui Biddokes dan Poliklinik Brimob, Polres Banjarbaru, serta Kodim 1006 Martapura.

Sebelumnya pada bulan Oktober hingga Desember 2021, Lapas Banjarbaru telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua bagi 1750 orang WBP dan seluruh petugas yang berjumlah 114 orang.

Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, M. Susanni.

Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan. Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Dirtahti, AKBP Eka Surahman, dan Danrem 101 Antasari Wilayah Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Pasi Ops, Mayor Inf. Syamsul.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi menyampaikan pihaknya mengucapkan terimakasih atas sinergitas yang terjalin.

“Saya selaku Kepala Kantor Wilayah, tentu mengucapkan terimakasih kepada Kalapas Banjarbaru atas Inisiasi kegiatan, dan sinergitas dari rekan TNI, Polri, dan Dinkes setempat yang hari ini akan melaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster yang memang diperlukan dalam rangka meningkatkan imunitas kekebalan tubuh bagi Warga Binaan,” ucapnya

Menurut Lilik, memang untuk keperluan perjalanan tidak terlalu diperlukan karena WBP ini setiap harinya ada ditempat ini.

“Tetapi, tentu keberadaan dalam komunitas banyak, tentu mesti kita pikirakan sistem imunnya, karena resikonya pasti ada juga, walaupun dilaporan terakhir untuk seluruh WBP dan seluruh insan pengayoman sudah turun dan sekarang sudah zero,” ujarnya.

Dijelaskan Lilik pula, perubahan situasi pandemi ke endemi, tentunya sepakat untuk menjaga diri.

“Salah satu menjaga diri adalah dengan vaksinasi. Saya ucapkan terimakasih kepada rekan WBP atas kesediannya untuk divaksin, semakin banyak yang mendapatkan vaksin maka kekebalan imun secara kelompok akan tinggi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Lilik menyampaikan vaksinasi ini adalah cara untuk menyampaikan pesan bahwa warga binaan sebagai masyarakat indonesia, yang kebetulan berada ditempat ini untuk menjalankan kewajiban hukum dalam bentuk pidana, juga tetap harus mendapatkan hak yang sama didalam kesehatan, sehingga hak hak dasar untuk bisa sehat, untuk bisa bergerak, untuk bisa berfikir, dan melaksanakan aktifitas pembinaan itu menjadi hal ikhwal yang utama.

“Sekali lagi kita bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang bersedia sebagai vaksinator atau penyedia vaksin, yang akan kita lanjutkan dengan kegiatan vaksin di lapas dan rutan yang lainnya. terimakasih atas kehadirannya, sampaikan salam kami kepada warga binaan lainnya, kepada beliau dan kita semua semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat,” tutupnya

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengucapkan terimakasih kepada Vaksinator, Jajaran Lapas Banjarbaru, seluruh tahanan dan wbp atas terlaksananya vaksinasi booster.

“Vaksinasi ini merupakan ikhtiar kita dalam melawan pandemi. Insyallah, dengan vaksin booster ini, daya tahan tubuh dan peningkatan imunitas akan bertambah kuat, dan sekaligus membuat kita optimis untuk menuju kehidupan yang normal,” ucap Sulkan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik membacakan sambutan gubernur.

Dijelaskannya, percepatan vaksinasi diseluruh lapisan masyarakat, menjadi cara yang paling ampuh untuk menghilangkan pandemi dari kehidupan.

“Saat ini, pemerintah daerah terus berupya menjaga pasokan vaksi agar tetap mencukupi dan sesuai kebutuhan. Kita akan terus Bergerak mengejar capaian vaksinasi yang ideal,” jelasnya

Gubernur juga berharap semua pihak dapat menumbuhkan kesadaran kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat bahwa vaksin itu baik, halal, dan aman.

“Mari kita lakukan percepatan pencapaian seluruh vaksin dan dengan bervaksin, sebenarnya kita menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan kita dari penularan virus corona,” harapnya

Gubernur juga mengajak untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak sosial, serta menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan.

“Insya Allah, dengan sinergi serta kolaborasi yang kuat oleh seluruh stakeholder didaerah, percepatn program vaksinasi di kalsel dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah corona dari kehidupan kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gelaran vaksinasi ini juga turut dihadiri Wakapolres Banjarbaru, Kompol Boma W. Purnomo, Danramil 1006-07/Banjarbaru, Kapten Inf. Syafril Anwar, Serta Kapolsek Cempaka, Ipda Subroto Rindang R.A Setyawan. (RILIS-RDM/APR)

BANJARBARU – Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas melakukan silaturahmi kepada ratusan unsur tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, serta aktor intelektual kerukunan umat beragama Kalsel.

Berpusat di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, pada Kamis (31/3), silaturahmi dilaksanakan dalam rangka penguatan moderasi beragama untuk memantapkan keberagamaan dan merawat keberagaman dalam bingkai NKRI.

Didampingi Gubernur Kalsel yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta Kakanwil Kemenag Kalsel, M Tambrin, Menteri yang akrab disapa Gus Yaqut ini menyayangkan, masih banyak orang yang salah beranggapan tentang arti dari moderasi beragama.

“Saya tegaskan, moderasi beragama itu yang dimoderatkan bukan agama sendiri, tetapi cara pandangnya, cara pandang praktek dan sikap dalam beragama,” tegasnya.

Artinya, lanjut Gus Yaqut, semua pemeluk agama berhak memeluk agama yang dianutnya dan berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik. Namun, disisi lain setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama lain yang juga berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik.

“Tidak boleh beranggapan bahwa orang yang berbeda keyakinan dengan kita adalah musuh. Cara pandang seperti ini, yang kaku, yang ekstrem ini yang harus kita moderasikan,” terangnya.

Dengan terciptanya toleransi dan kerukunan, menurut Gus Yaqut, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai.

“Sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita,” tutur Yaqut

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar menilai, pertemuan ini merupakan langkah nyata dalam menjawab problematika kehidupan yang selalu muncul dan mengusik keberagamaan di negara ini.

“Kita harus melakukan berbagai macam upaya dan cara agar kualitas kehidupan umat beragama kita terus meningkat,” ucapnya.

Pertemuan ini diharapkannya, dapat memperkuat sinergi pemerintah dan tokoh agama dalam menjawab tantangan kedepan.

“Dengan bersinergi, baik itu pemerintah, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat, akan tercipta lingkungan yang aman, tentram dan bahagia,” terangnya.

Kakanwil Kemanag Kalsel, M Tambrin menyebut, sebagai salah satu provinsi dengan berbagai keragaman baik dari suku, budaya, bahasa maupun agama, namun sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain sangat terasa di banua ini.

“Hal ini sangat luar biasa, hidup berdampingan, saling bantu membantu, dengan mengedepankan sikap toleransi,” ungkapnya.

Diketahui, mayoritas penduduk Kalsel beragama Islam dengan jumlah 3.996.965 jiwa, Agama Kristen, 55.005 jiwa, Agama Katolik 22.523 jiwa, Agama Hindu, 23.823 jiwa, Agama Buddha 12.185 jiwa, Agama Konghucu, 202 jiwa, Aliran Kepercayaan 9.121 jiwa.

Sedangkan jumlah tempat ibadah masjid sebanyak 2.768 , Gereja Kristen 100, Gereja Katolik 14, Pura 268, Vihara 24  dan 3 Kelenteng.(SYA/RDM/APR)