Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama jelang musim hujan. Upaya tersebut dilakukan melalui dua langkah utama, yakni pembaruan rutin peta risiko bencana dan pengaktifan pos-pos siaga di wilayah rawan banjir serta angin kencang.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya secara rutin memperbarui peta risiko bencana hidrometeorologi setiap pekan. Langkah ini dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Menurut Bambang, pembaruan ini penting untuk memastikan sistem peringatan dini (early warning system) dapat direspon cepat dan tepat oleh petugas di lapangan.
Melalui data yang diperbarui secara berkala, BPBD dapat memantau potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang dengan lebih akurat, sehingga tindakan mitigasi bisa segera dilakukan sebelum bencana terjadi.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi, terutama menjelang musim hujan yang diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun ini,” ungkap Bambang, baru – baru ini.
Selain memperbarui peta risiko, BPBD Kalsel juga telah mengaktifkan sejumlah pos siaga bencana di wilayah yang tergolong rawan banjir dan angin kencang, khususnya di daerah dataran rendah serta sekitar bantaran sungai.
Pos-pos siaga ini berfungsi untuk mempercepat respon tanggap darurat, memastikan jalur komunikasi dan koordinasi antarpetugas tetap berjalan lancar, serta menjadi pusat informasi bagi masyarakat terdampak.
“Pengaktifan pos siaga dilakukan secara bertahap bersama BPBD kabupaten dan kota, dengan melibatkan relawan serta aparat desa setempat,” lanjut Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan kesiapsiagaan ini diiringi dengan peningkatan ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi, agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi saat kondisi darurat terjadi.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap potensi risiko akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (MRF/RIW/APR)

