Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis, untuk menyelaraskan program pembangunan desa dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto menegaskan, bahwa penyusunan renja harus selaras dengan visi besar Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita, khususnya pada aspek pembangunan dari desa dan dari bawah.

“Pembangunan desa menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menerjemahkan visi tersebut melalui penguatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” ungkap Iwan, usai pelaksanaan forum perangkat daerah.

Ia menjelaskan, penguatan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat desa yang sehat, cerdas, dan unggul.

Tema besar pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, diarahkan pada penguatan modal manusia dan peningkatan investasi di sektor penggerak ekonomi dengan dukungan struktur yang kuat dan berkualitas.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan terus menunjukkan capaian positif dalam berbagai indikator pembangunan. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Evaluasi tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Iwan.

Dalam forum tersebut, Ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, sinkronisasi dan presisi perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Program yang disusun harus saling terintegrasi dan memiliki indikator kinerja yang selaras agar pelaporan di akhir tahun benar-benar mencerminkan dampak nyata.

Kedua, fokus pada transformasi ekonomi dan penguatan pembangunan desa. Strategi dukungan terhadap desa harus dirancang secara komprehensif, termasuk mendorong tumbuhnya ekonomi desa yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi desa dan penguatan tata kelola harus berjalan beriringan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Iwan.

Dirinya juga mengajak seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi, serta meningkatkan kapasitas sosial dalam menjalankan program – program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan pelibatan seluruh elemen masyarakat, kita mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa secara berkelanjutan,” tutup Iwan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Inspektorat Daerah, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintahan di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (23/2) siang.

Kegiatan secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, serta Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti

Pada rakor ini, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2005, terdapat total 451 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Hingga saat ini, capaian tindak lanjut telah mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen lainnya masih perlu diselesaikan.

“Capaian ini perlu terus kita tingkatkan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tertib dan tuntas,” ucap Syarifuddin.

Ia juga mengungkapkan, pada Semester II Tahun 2025, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur, serta pemeriksaan tematik terkait kinerja dan lingkungan. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara serius dan terukur.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, yang telah dituntaskan 100 persen.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” lanjut Syarifuddin.

Untuk hasil pemeriksaan tahun 2025, Sekda meminta seluruh perangkat daerah agar segera menyelesaikan proses tindak lanjut, termasuk melengkapi data dukung dan melakukan input pada aplikasi SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal), sehingga proses penyelesaian dapat berjalan secara tertib, terukur, dan tepat waktu.

Ia menegaskan, rapat koordinasi ini sangat penting untuk melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dan kinerja, serta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tutup Syarifuddin. (InspektoratKalsel-MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, bertempat di Lobi Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (24/2). Konferensi pers, dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan.

Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan pada bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah ini, Polda Kalsel berhasil mengamankan barang bukti seberat 29.944,33 gram sabu dan 15.056 butir ekstasi.

Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan narkotika internasional yang dikendalikan Fredy Pratama, yang hingga kini masih berstatus buron.

Kapolda Kalsel menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya telah mengamankan satu orang tersangka laki-laki berinisial (IB). Tersangka ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, setelah diketahui membawa narkotika tersebut dari Kalimantan Barat melalui jalur darat, untuk diedarkan di Banjarmasin dan sejumlah wilayah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Pelaku membawa barang haram ini dari Kalimantan Barat melalui jalur darat dan rencananya akan disebarluaskan ke wilayah Banjarmasin dan daerah lain di Kalimantan Selatan,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah, total barang bukti yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp69 miliar.

“Apabila kita konversikan, nilai ekonomis barang bukti ini kurang lebih mencapai Rp69 miliar. Ini jumlah yang sangat besar dan berpotensi merusak ribuan generasi muda di Banua,” tegasnya.

Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha juga menegaskan komitmen Polda Kalsel, untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama di momentum bulan Ramadan.

“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah Kalimantan Selatan. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat Kalimantan Selatan, untuk bersama – sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar tetap kondusif selama bulan suci Ramadan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, menjauhi perbuatan terlarang khususnya narkotika, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam memerangi peredaran narkoba,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 8 persen, melalui Rapat Pemantauan Pertumbuhan Ekonomi dan Review SK Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tahun 2026, yang digelar di Kantor Bappeda Kalsel, Selasa (24/2).

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kalsel, Theodorik Rizal Manik menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang menginstruksikan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan target capaian 8 persen.

“Kita membahas percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diwajibkan membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Harapannya, pada 2029 kita sudah mencapai angka tersebut,” ujarnya.

Selain pembentukan tim, pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan perkembangan capaian secara berkala melalui laman Kendali Ekonomi Daerah, yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pelaporan itu dilakukan setiap bulan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

“Pelaporan ini sudah rutin kita laksanakan sejak September tahun lalu. Setiap bulan kita sampaikan progresnya melalui web Kendali Ekonomi Daerah ke Kemendagri,” jelasnya.

Memasuki tahun anggaran yang baru, Bappeda Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap komposisi dan efektivitas tim percepatan yang telah dibentuk sebelumnya. Review dilakukan untuk memastikan struktur dan strategi yang dijalankan tetap relevan dengan dinamika ekonomi terkini.

“Karena ini tahun baru, kita mencoba mereview tim yang sudah ada. Apakah kondisinya masih relevan atau perlu penguatan. Kita diskusikan bersama, menghimpun masukan untuk meningkatkan upaya pencapaian target 8 persen,” katanya.

Ia menambahkan, strategi percepatan tidak hanya berfokus pada koordinasi tim, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan proyek-proyek strategis, penguatan sektor hilirisasi, serta peningkatan produktivitas daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar arah kebijakan daerah tetap selaras (inline) dengan rencana kerja pemerintah ke depan yang menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Kita akan membantu memonitor perkembangan APBD, proyek strategis, sektor hilirisasi, dan produktivitas. Semua itu harus sejalan dengan arah kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi IKASANDI Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (23/2).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi serta 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Plh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi kesiapan serta implementasi keamanan informasi dan persandian di instansi pemerintah daerah.

Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi serta persandian di setiap perangkat daerah.

“Dari hasil evaluasi ini nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IKASANDI atau Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi merupakan metode penilaian yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi dan persandian pada instansi pemerintah.

Menurut Mashudi, melalui sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami secara komprehensif indikator dan instrumen penilaian IKASANDI, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber di tengah meningkatnya potensi ancaman digital.

“Kita ingin seluruh peserta memahami pentingnya keamanan siber dan sandi, mengenali potensi ancaman yang mungkin terjadi, serta mengetahui langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal – hal mendasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan saat membuka tautan atau surat elektronik, hingga perlindungan data pribadi dan data instansi, harus menjadi perhatian bersama.

“Keamanan informasi dimulai dari hal sederhana. Penggunaan kata sandi yang aman, tidak sembarangan mengklik tautan, serta menjaga kerahasiaan data merupakan langkah awal yang sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas sosialisasi IKASANDI yang sebelumnya dilaksanakan BSSN, pada 19 Februari 2026.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi lanjutan agar kabupaten/kota dapat memahami secara detail setiap instrumen penilaian IKASANDI. Mengingat masih di awal tahun, kami berharap seluruh kabupaten/kota dapat segera melengkapi dokumen dan instrumen yang dibutuhkan sehingga proses penilaian bisa dilakukan secara serentak seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sucilianita juga mengungkapkan bahwa IKASANDI merupakan instrumen baru dalam pengukuran keamanan siber dan sandi.

Jika sebelumnya penilaian hanya menggunakan Indeks Keamanan Informasi, kini terdapat tambahan instrumen IKASANDI sebagai penguatan evaluasi tingkat kematangan keamanan siber di pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber.

“Melalui kegiatan tatap muka ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam memperkuat sistem pengamanan informasi serta meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian, dalm mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang andal, aman, dan terpercaya,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan, dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Senin (23/2).

Apel dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, bersama jajaran Forkopimda.

Kapolda Kalsel menegaskan, bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi Kamtibmas di Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir jajaran kepolisian berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminalitas di beberapa wilayah. Hal tersebut menjadi perhatian bersama agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Beberapa kasus kriminalitas telah berhasil kami ungkap. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa potensi gangguan Kamtibmas tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama bulan Ramadan, khususnya dalam menciptakan suasana yang aman di lingkungan masing-masing.

“Pesan kami, mari kita jaga ketertiban dan saling menghormati agar pelaksanaan ibadah di bulan suci ini dapat berjalan dengan khusyuk. Kami berharap tidak ada kejadian menonjol yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat,”katanya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Banua. Menurutnya, pendekatan kearifan lokal dan nilai-nilai religius menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalimantan Selatan.

“Kami menggandeng para Tuan Guru dan tokoh agama, karena Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang religius. Sinergi antara ulama dan umara sangat penting dalam memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga Kamtibmas. Dengan kebersamaan, insyaallah Banua kita akan tetap aman dan damai selama Ramadan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara daring mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi, pada Senin (23/2), di Command Center Setdaprov Kalsel.

Rakor ini membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan di daerah.

Pemerintah daerah diminta terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair.

Miftahul Chair menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, distributor, hingga pelaku usaha juga terus diperkuat, untuk memastikan distribusi barang tetap lancar.

“Alhamdulillah Inflasi di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga, meskipun terjadi kenaikan Inflasi, namun masyarakat dapat tetap membeli kebutuhan pokok dikarenakan peredaran yang terjaga,” ungkap Miftah.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk menekan angka inflasi, adalah melalui pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi jangka pendek mengendalikan harga, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan menggandeng instansi terkait dan pelaku usaha, komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual di bawah harga pasar.

“Melalui pasar murah, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan,” lanjut Miftahul Chair.

Pemprov Kalsel berkomitmen, untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan produksi komoditas lokal, serta mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, terus mempercepat progres pembangunan Jalan Lintas Tengah yang akan menghubungkan kawasan strategis dari Jalan Mali-Mali hingga wilayah Sirkuit Balipat, Kabupaten Tapin.

Proyek ini menjadi salah satu prioritas infrastruktur, untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan.

Komitmen tersebut sejalan dengan janji pembangunan infrastruktur yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya memperkuat akses transportasi lintas kabupaten.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan tahapan penting dalam proses persiapan pengadaan tanah.

“Kita sudah melaksanakan proses persiapan pengadaan tanah. Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan dari dokumen DPPT ini kita bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya bersama rekan-rekan BPN serta pemerintah kabupaten/kota terkait,” ungkap Robby, baru baru ini.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 oleh tim pelaksana, termasuk tim appraisal untuk penilaian lahan.

Berdasarkan perhitungan awal dari konsultan penyusun DPPT, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar.

Jalan Lintas Tengah yang juga disebut sebagai bagian dari akses Jalan Lintas Pulau Kalimantan ini direncanakan memiliki panjang kurang lebih 30 kilometer dengan lebar row 40 meter. Secara perencanaan, jalur ini akan menghubungkan kawasan Jalan Mali-Mali di Kabupaten Banjar hingga wilayah Kabupaten Tapin.

“Pada tahap pelaksanaan saat ini, akses difokuskan dari Mali-Mali, Kabupaten Banjar hingga jalan Sirkuit Balipat, Tapin. Untuk outlet atau akses keluar, direncanakan berada di sekitar kawasan sirkuit di wilayah tersebut,” lanjut Robby.

Adapun target penyelesaian proyek ini direncanakan pada akhir masa jabatan gubernur, yakni tahun 2028, dengan tetap menyesuaikan dinamika dan perkembangan di lapangan.

“Dengan terwujudnya Jalan Lintas Tengah, diharapkan konektivitas kawasan Banua Anam semakin optimal, distribusi logistik lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah Kalimantan Selatan,” tutup Robby. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sepanjang 1 Januari hingga 29 Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, mencatat capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Pelayanan publik meningkat, pengawasan orang asing berjalan aktif, dan kontribusi terhadap penerimaan negara pun signifikan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Yoga Aria Prakoso Wardoyo menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga kualitas layanan keimigrasian.

“Capaian kinerja tahun 2025 ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya, belum lama tadi.

Di sektor pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Banjarmasin menerbitkan 52.185 paspor sepanjang 2025, baik paspor biasa 24 halaman, paspor biasa 48 halaman, maupun paspor elektronik 48 halaman.

Tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Mulai dari keperluan ibadah haji dan umrah, perjalanan wisata, pendidikan, hingga pekerjaan di luar negeri.

Dari layanan paspor itu saja, Imigrasi Banjarmasin membukukan PNBP sebesar Rp37,08 miliar.

“Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus tumbuh. Tugas kami memastikan pelayanan tetap cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Tak hanya paspor, layanan izin tinggal bagi warga negara asing juga cukup tinggi. Sepanjang tahun, tercatat 4.476 layanan izin tinggal, mulai dari penerbitan baru, perpanjangan, hingga alih status melalui sistem SIMKIM V2 dan aplikasi MOLINA.

Dari sektor ini, terkumpul PNBP sebesar Rp2,74 miliar. Jika digabungkan, total penerimaan negara dari layanan paspor dan izin tinggal mendekati Rp40 miliar.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, dari pagu sebesar Rp15,2 miliar, terealisasi Rp13,3 miliar hingga akhir Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan layanan publik.

Di sisi lain, pengawasan keimigrasian tetap menjadi perhatian. Sepanjang 2025 tercatat 58.669 perlintasan orang asing melalui TPI Laut Trisakti, TPI Laut Tabaneo, dan TPI Udara Syamsudin Noor.

Berbagai operasi keimigrasian juga digelar, baik operasi mandiri, intelijen, gabungan, TIMPORA, hingga Operasi Wirawaspada. Beberapa warga negara asing yang terbukti melanggar aturan juga telah dikenai tindakan deportasi.

“Kami tetap mengedepankan prinsip selektif keimigrasian. Pengawasan dilakukan secara ketat dan terukur untuk memastikan seluruh aktivitas orang asing sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian 2025 akan menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan di tahun-tahun mendatang.

“Kami ingin Imigrasi Banjarmasin semakin modern, transparan, dan benar-benar hadir untuk masyarakat sekaligus menjaga kepentingan nasional,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemanfaatan lahan tidur di lingkungan perkantoran, kini menjadi langkah nyata mendukung ketahanan pangan keluarga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pengelolaan lahan kosong di samping kantor mereka di Banjarbaru, menjadi kebun tanaman pangan produktif.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady menjelaskan, bahwa program ini berawal dari inisiatif pimpinan saat pertama kali menempati kantor tersebut.

“Waktu awal pindah ke kantor, pak kepala dinas melihat masih banyak lahan kosong dan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari situ muncul inisiatif untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu (18/2).

Agus menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengelola tanah kering agar lebih produktif. Proses pengolahan lahan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih dua bulan.

Pada tahap awal, pihaknya menggandeng rekan – rekan dari bidang alat dan mesin pertanian (alsintan), untuk membantu pengolahan tanah menggunakan traktor selama beberapa hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pencangkulan dan pengolahan manual oleh jajaran pegawai.

“Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tahapan pengolahan, lahan tersebut berhasil kita tanami. Ini menjadi bukti bahwa dengan kemauan dan kerja sama, lahan tidur pun bisa menjadi sumber pangan,” jelas Agus.

Kegiatan ini juga melibatkan Tim Penggerak PKK Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipimpin Ketua PKK Dinas PMD. Bersama – sama, ibu – ibu melaksanakan penanaman berbagai jenis tanaman pangan secara gotong royong.

Adapun komoditas yang ditanam antara lain cabai hiung, cabai rawit (lombok), kacang panjang, jagung, tomat, terong, kacang tanah, serta kangkung. Saat ini, seluruh tanaman telah tumbuh dengan baik dan memasuki tahap perawatan.

“Kita tinggal fokus pada perawatan. Mudah – mudahan dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, program ini diharapkan menjadi contoh baik bagi masyarakat desa maupun lingkungan perkantoran lainnya, dalam memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain memberikan nilai ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pangan.

Melalui langkah sederhana namun berdampak ini, Dinas PMD Kalsel menegaskan komitmennya, mendorong pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif, menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)