Perkuat Kesiapsiagaan, BPBD Kalsel Rutin Perbarui Peta Risiko dan Pos Siaga Bencana

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama jelang musim hujan. Upaya tersebut dilakukan melalui dua langkah utama, yakni pembaruan rutin peta risiko bencana dan pengaktifan pos-pos siaga di wilayah rawan banjir serta angin kencang.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya secara rutin memperbarui peta risiko bencana hidrometeorologi setiap pekan. Langkah ini dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Menurut Bambang, pembaruan ini penting untuk memastikan sistem peringatan dini (early warning system) dapat direspon cepat dan tepat oleh petugas di lapangan.

Melalui data yang diperbarui secara berkala, BPBD dapat memantau potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang dengan lebih akurat, sehingga tindakan mitigasi bisa segera dilakukan sebelum bencana terjadi.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi, terutama menjelang musim hujan yang diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun ini,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Selain memperbarui peta risiko, BPBD Kalsel juga telah mengaktifkan sejumlah pos siaga bencana di wilayah yang tergolong rawan banjir dan angin kencang, khususnya di daerah dataran rendah serta sekitar bantaran sungai.

Pos-pos siaga ini berfungsi untuk mempercepat respon tanggap darurat, memastikan jalur komunikasi dan koordinasi antarpetugas tetap berjalan lancar, serta menjadi pusat informasi bagi masyarakat terdampak.

“Pengaktifan pos siaga dilakukan secara bertahap bersama BPBD kabupaten dan kota, dengan melibatkan relawan serta aparat desa setempat,” lanjut Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan kesiapsiagaan ini diiringi dengan peningkatan ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi, agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi saat kondisi darurat terjadi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap potensi risiko akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (MRF/RIW/APR)

Wagub Kukuhkan Ayah Bunda Santri Kalsel, di Peringatan Hari Santri 2025

Banjarbaru — Suasana khidmat mewarnai pelaksanaan Apel Hari Santri Tahun 2025, yang digelar di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru, Selasa (22/10).

Dalam momentum penuh makna tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman secara resmi memasangkan selempang kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Kalsel, Lita Ariani Tambrin, sebagai Ayah dan Bunda Santri Tahun 2025.

Acara pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.”

Pemasangan slempang Ayah dan Bunda Santri merupakan simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran keluarga dan pesantren dalam menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak karimah.

Dalam wawancaranya, Muhammad Tambrin menyampaikan rasa syukur dan harunya atas amanah yang diberikan.

“Penyelempangan pita sebagai ayah dan bunda santri Kalsel ini kami maknai sebagai amanah mulia untuk terus berkontribusi dalam pembinaan karakter dan keagamaan para santri. Kami memiliki santri yang spritual yang jumlahnya ribuan santri di Kalsel ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, gelar Ayah Santri bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi teladan bagi para santri.

“Kami sangat bersyukur dan terhormat atas kepercayaan ini. Gelar Ayah dan Bunda Santri bukan kebanggaan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan semangat pembinaan umat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Tambrin menegaskan akan terus mendukung kegiatan pembinaan santri di berbagai daerah, baik melalui pendampingan moral, dukungan program pesantren, maupun kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

“Insya Allah, kami akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembinaan santri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Lita Ariani Tambrin mengungkapkan, bahwa peran Bunda Santri menjadi ruang bagi dirinya untuk lebih dekat dengan dunia pesantren dan para santri.

“Menjadi Bunda Santri berarti menjadi sosok yang menghadirkan kasih sayang, memberikan motivasi, dan menumbuhkan keikhlasan dalam jiwa para santri. Kami ingin terus mendukung tumbuhnya karakter kuat dan berakhlakul mulia di lingkungan pesantren,” ucapnya.

Lita selanjutnya menyampaikan harapan, agar momentum Hari Santri menjadi energi baru bagi seluruh santri untuk terus berprestasi dan menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

“Kami berharap para santri menjadi generasi berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, serta mampu membawa nilai Islam yang menyejukkan di tengah masyarakat,” tutur Lita.

Lebih lanjut, keduanya sepakat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri masa kini.

“Keluarga adalah madrasah pertama. Peran orang tua sangat menentukan agar nilai-nilai pesantren tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kita,” ungkapnya.

Menutup wawancara, mereka berpesan kepada seluruh orang tua agar terus mempercayai dan mendukung pendidikan berbasis pesantren.

“Mari kita sinergikan peran keluarga dan pesantren agar lahir generasi yang tangguh dalam iman, cerdas dalam ilmu, dan luhur dalam akhlak,” pesan mereka berdua.

Momentum pengukuhan Ayah dan Bunda Santri di Hari Santri Nasional ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, keluarga, dan pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa yang religius dan berdaya saing global. (KemenagKalsel-RIW/APR)

Dorong Percepatan SPBE, Diskominfo Kalsel Gelar Sosialisasi Aplikasi Srikandi

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkup Pemprov Kalsel, yang berlangsung disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (21/10).

Sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy.

Dalam sambutannya, Hasnan menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE khususnya di bidang kearsipan, serta bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mensosialisasikan langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemprov Kalsel.

Kabid Aplikasi Informatik Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat membuka kegiatan sosialisasi

“Aplikasi ini bukan hanya sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan langkah konkret untuk memodernisasi sistem tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di era digital seperti saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi kearsipan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Melalui penerapan Aplikasi Srikandi, berbagai kendala dalam manajemen persuratan berbasis kertas dapat diatasi, seperti potensi kehilangan arsip, keterlambatan disposisi, hingga kurangnya transparansi proses administrasi.

“Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari potensi kehilangan arsip, meningkatkan transparansi proses disposisi, serta memastikan otentikasi arsip digital secara hukum melalui tanda tangan elektronik (TTE),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasnan menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE. Penggunaan sistem persuratan manual dinilai sudah tidak relevan dan sering menghambat efisiensi birokrasi.

“Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Srikandi ditetapkan sebagai aplikasi wajib bagi seluruh instansi pemerintah dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip elektronik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong menuturkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam menjalankan aplikasi ini. Implementasi Srikandi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Kalsel Dukung Akad Massal KUR dan Peluncuran KPP Serentak Nasional

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Plh Sekdaprov Kalsel (kanan) bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel (Kiri)

Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.

Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.

Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)

Apresiasi HUT ke-26 SMAN 4 Banjarbaru, Pemprov Kalsel Dorong Sekolah Terus Berinovasi

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri peringatan HUT ke-26 SMA Negeri 4 Banjarbaru, pada Senin (20/10).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Hadeli Rosyaidi, para guru, alumni, serta seluruh siswa-siswi SMAN 4 Banjarbaru, yang dengan penuh antusias ikut memeriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kiprah SMAN 4 Banjarbaru, yang selama 26 tahun telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi muda Banua yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor saat membacakan sambutan Gubernur

Ia berharap SMAN 4 Banjarbaru, terus menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap daerah dan bangsa.

“Usia dua puluh enam tahun menunjukkan pengalaman dan asam garam dalam menjalani setiap langkah kebijakan pendidikan. Saya yakin, kepala sekolah beserta jajarannya dapat belajar dari suka duka masa lalu dan menjadikannya pembelajaran untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur melalui Ariadi Noor, menekankan pentingnya dunia pendidikan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan dan pembaruan, terutama dalam menghadapi dinamika kurikulum yang terus berkembang.

Ia juga mendorong seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 4 Banjarbaru agar meningkatkan kreativitas, inovasi, serta daya saing, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Suasana kemeriahan HUT ke-26 SMAN 4 Banjarbaru

“Saya mengapresiasi kerja keras bapak, ibu, dan adik-adik sekalian dalam mengharumkan nama sekolah, bahkan nama Provinsi Kalimantan Selatan. Semangat berprestasi harus terus dijaga, apapun tantangannya dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Ariadi juga mengajak seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan menebarkan hal-hal positif di lingkungan pendidikan, serta menjadikan momentum HUT ke-26 sebagai wadah memperkuat rasa persaudaraan dan keharmonisan antarwarga sekolah.

“Mari tebarkan hal-hal positif di lingkungan sekolah dan teruslah menjaga semangat berprestasi, juga merawat rasa persaudaraan,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Masuk Zona Biru, Pemprov Kalsel Siap Gelar Pasar Murah untuk Tekan Inflasi

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan masuk dalam zona biru pengendalian inflasi pada Oktober 2025. Berdasarkan data inflasi bulanan (month to month), Kalsel mencatat angka 2,09 persen, lebih rendah dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,65 persen.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai langkah konkret yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan distribusi pangan, telah memberikan hasil positif dalam menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Kalsel saat ini berada di zona biru dalam pengendalian inflasi. Artinya, kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah sejauh ini efektif dalam menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan terjaga,” ungkap Chair, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (20/10).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pokok menjelang akhir tahun, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan juga akan menggelar kegiatan Pasar Murah di seluruh kabupaten/kota mulai 4 November hingga 4 Desember 2025.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menjelaskan, bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara bergiliran di setiap daerah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan harga di bawah pasar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan laju inflasi pangan di daerah. Selain itu, pasar murah ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, di mana permintaan bahan pangan biasanya meningkat cukup tinggi,” ungkap Bagiawan.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel (kiri), bersama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel (Kanan)

Ia menambahkan, pelaksanaan pasar murah ini tidak hanya bersifat intervensi harga sesaat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat rantai pasok dan menstabilkan harga bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok daerah pun bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara bergilir di 13 kabupaten/kota, agar distribusi barang berjalan adil dan merata,” lanjut Bagiawan.

Bagiawan juga menegaskan, bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Kalsel merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, hingga masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga hingga akhir tahun.

“Dengan kombinasi strategi pengendalian harga dan upaya nyata di lapangan, kami optimistis dapat mempertahankan capaian positif inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/APR)

Resmi, Bandara Syamsudin Noor Mulai Penerbangan Perdana Internasional ke Kuala Lumpur

Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor, resmi membuka penerbangan perdana rute Banjarmasin–Kuala Lumpur, Senin (20/10). Rute internasional ini dinilai menjadi pintu baru yang menghubungkan Kalsel dengan dunia.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, bersama Director of Government Relations AirAsia Malaysia, Zamani bin Mohd Rafique, Ketua DPRD Kalsel, dan Wali Kota Banjarbaru.

Membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Sekda Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan maskapai AirAsia, dan Kementerian Perhubungan yang telah membuka jalur penerbangan internasional dari Banjarmasin ke Kuala Lumpur.

Menurutnya, penerbangan internasional ini bukan sekadar pembukaan rute, tetapi simbol kesiapan Kalimantan Selatan untuk memperluas konektivitas di tingkat dunia.

“Dengan dibukanya rute Banjarmasin-Kuala Lumpur ini, Kalimantan Selatan semakin siap menjadi pintu gerbang ekonomi dan pariwisata,” ujarnya.

Syarifuddin menambahkan, penerbangan perdana kali ini mencatat tingkat keterisian penuh dengan potensi penumpang sekitar 3.500 orang dari Banua menuju Malaysia.

“Dari informasi yang beredar juga ada sekitar dua juta warga keturunan Banjar yang tersebar di 10 negara bagian di Malaysia. Mudah – mudahan banyak juga yang akan berkunjung ke Kalsel,” katanya.

Pemotongan pita penerbangan perdana Banjarmasin-Kuala di Bandara Internasional Syamsudin Noor

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, penerbangan langsung Banjarmasin–Kuala Lumpur akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya sektor pariwisata.

“Kalimantan Selatan memiliki keunggulan pada sektor wisata religi. Rute ini akan memudahkan warga Banjar di Malaysia berkunjung ke tanah asalnya, terutama saat Haul Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jemaah setiap tahun,” jelasnya.

Hasnuryadi juga berharap, penerbangan ini menjadi momentum memperluas peluang kerja sama dagang, investasi, dan pengembangan UMKM lokal.

“Saya harap penerbangan ini akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” harapnya.

Penerbangan perdana AirAsia dengan nomor AK-442 disambut meriah dengan prosesi water salute di apron Bandara Syamsudin Noor. Pesawat Airbus A320-300 yang membawa 79 penumpang dari Kuala Lumpur mendarat pukul 09.30 WITA dan langsung disambut dengan tarian khas Banjar Japin Sigam.

Setiap penumpang yang tiba dikalungi kain sasirangan dan diberikan cinderamata sebagai simbol penyambutan hangat di Banua.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Terima kasih atas sinergi dan kerja keras seluruh pihak hingga penerbangan perdana internasional ini dapat terlaksana dengan lancar,” ungkapnya.

Pada penerbangan sebaliknya, sebanyak 172 penumpang diberangkatkan menuju Kuala Lumpur dengan nomor penerbangan AK-441 pukul 11.00 WITA, diiringi Tari Japin Persembahan yang menambah suasana haru dan kebanggaan.

“Harapan kami, rute ini bisa terus beroperasi dengan lancar dan menjadi awal bagi pembukaan jalur-jalur internasional lain dari Bandara Syamsudin Noor,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Antisipasi Insiden, Pemko Banjarbaru Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi insiden seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembentukan Satgas MBG di tingkat kota.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa pengawasan dan koordinasi di lapangan menjadi hal penting untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dan berkualitas.

“Langkah ini kita laksanakan dalam upaya pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, Pemko Banjarbaru telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas MBG setelah melalui proses penyempurnaan.

Ia juga membuka kemungkinan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur pengelola guna memastikan standar kebersihan dan mutu makanan tetap terjaga.

“Insya Allah, tidak menutup kemungkinan nanti kami akan menyidak beberapa dapur yang ada di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Erna Lisa menyampaikan bahwa sejauh ini pelaksanaan program di Banjarbaru berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala berarti.

“Untuk Banjarbaru, tidak ada masalah. Mudah – mudahan ke depan pun tidak akan terjadi apa-apa,” tutupnya.

Saat ini, terdapat 21 SPPG yang tersebar di lima kecamatan di Kota Banjarbaru. Masing – masing SPPG mampu menyiapkan lebih dari 3.000 porsi makanan bergizi setiap harinya, dengan pengawasan berlapis dari pihak terkait guna menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. (BDR/RIW/RH)

RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029 Resmi Disahkan, Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan Ditentukan

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Selasa (14/10).

Suasana rapat paripurna RPJMD Kota Banjarbaru

RPJMD ini menjadi acuan strategis dalam menentukan arah kebijakan, program prioritas, serta sasaran pembangunan Kota Banjarbaru selama lima tahun mendatang, demi mewujudkan visi daerah menuju Banjarbaru Emas.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menjelaskan, bahwa penyusunan RPJMD kali ini turut menyesuaikan dengan berbagai dinamika kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal pengelolaan fiskal dan transfer dana ke daerah.

Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat menyampaikan sambutan di DPRD Kota Banjarbaru

“Dinamika perubahan kebijakan pemerintah saat ini sangat berpengaruh terhadap substansi penyusunan RPJMD Banjarbaru, terutama terkait penyesuaian dana transfer kepada Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2026. Kondisi ini berdampak pada penargetan program yang telah disusun untuk lima tahun ke depan, dan perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan fiskal daerah,” ungkapnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Banjarbaru atas kerja sama dan sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga disahkannya Raperda RPJMD tersebut.

“Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyampaikan, bahwa RPJMD ini diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan yang realistis dan terukur, sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah lima tahun mendatang.

“Dengan disahkannya RPJMD 2025-2029 ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak searah, agar tujuan pembangunan yang telah dirumuskan benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Disdikbud Kalsel, Ajak Orang Tua Dukung Siswa Hadapi Tes Kompetensi Akademik

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka dalam menghadapi pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang dijadwalkan berlangsung awal November mendatang.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan, pelaksanaan TKA merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulai menerapkan TKA secara nasional, pada tahun ajaran 2026.

“Ini tahun pertama pelaksanaan TKA, dan kami berharap para orang tua dapat membantu anak-anak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dukungan moral dan perhatian dari rumah sangat berpengaruh pada kesiapan belajar mereka,” ujar Galuh Tantri di Banjarbaru, Senin (6/10).

Kepala Disdikbud Kalsel (kiri) didampingi Kabid SMA Disdikbud Kalsel (kanan) saat memberikan keterangan

Menurutnya, sekitar 85 persen sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB-C di Kalsel sudah mendaftar untuk mengikuti TKA, termasuk Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah kesetaraan. Walau belum bersifat wajib, tes ini akan menjadi komponen penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“TKA bisa menjadi bahan pembanding antara nilai rapor dan hasil tes. Bahkan, ke depan, hasil TKA dapat menjadi dasar pemberian beasiswa maupun pertimbangan dalam melamar pekerjaan,” tambahnya.

Untuk memastikan kesiapan sekolah dan peserta, Disdikbud Kalsel akan melaksanakan simulasi TKA pada 6–12 Oktober 2025. Dalam simulasi ini, siswa akan mengerjakan tiga mata pelajaran wajib, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan sesuai minat masing-masing.

Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat menuturkan, bahwa simulasi difokuskan pada kesiapan teknis dan infrastruktur, sementara soal ujian disiapkan langsung Kemendikdasmen dan diawasi secara daring.

“Disdikbud Kalsel juga telah menyiapkan tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar dan sesuai standar,” ungkap Dedi. (SYA/RIW/APR)

Exit mobile version