Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers dari media cetak, online, dan elektronik sebagai upaya mempererat kemitraan serta memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Banjarbaru pada Kamis (23/7) tersebut juga menjadi momentum perkenalan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan yang baru, Kombes Pol Nur Khamid, kepada para wartawan yang selama ini menjadi mitra kerja Polda Kalimantan Selatan.

Selain menjadi ajang memperkenalkan diri, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara Polda Kalimantan Selatan dengan insan media sebagai mitra strategis menyampaikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Nur Khamid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

“Media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis perlu terus dipelihara,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Bid Humas Polda Kalsel akan selalu terbuka menerima masukan, kritik membangun, maupun koordinasi dengan para wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Dengan ini diharapkan informasi mengenai tugas, fungsi, serta pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Nur Khamid juga berharap sinergi antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers semakin erat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta akan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Melalui kegiatan ini, Bid Humas Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh insan pers,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi para pejabat purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pensiunan ASN atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras para ASN yang kini telah memasuki masa purna tugas.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan pembangunan daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian pada masa aktif bertugas,” ujar Dinansyah.

Ia menegaskan, memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran para pensiunan ASN dalam pembangunan daerah.

Sebaliknya, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki masih sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran Bapak dan Ibu dalam membangun Kalimantan Selatan. Para pensiunan ASN tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi sekaligus masukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi mengatakan, FGD menjadi wadah menyerap berbagai gagasan, pengalaman, serta masukan konstruktif dari para pensiunan ASN yang dinilai masih memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Banua.

“Hari ini kami melaksanakan FGD bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang merupakan organisasi para pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PWRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Noryadi menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun dalam FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian dan pengembangan birokrasi.

“Seluruh masukan yang bersifat positif akan kami himpun dan laporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Melalui FGD tersebut, BKD Kalsel berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para purna tugas ASN, sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di bidang birokrasi sebagai kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dalam rangka persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Kedua pelajar tersebut adalah I Nyoman Harya dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar.

Keduanya menjadi wakil Kalimantan Selatan setelah melalui rangkaian seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Ihda Wardati mengatakan, kedua pelajar tersebut telah diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak 14 Juli hingga 22 Agustus 2026.

“Mereka akan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional,” ujar Ihda, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, proses seleksi Paskibraka di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang, transparan, dan objektif. Setiap kabupaten/kota mengirimkan tiga peserta putra dan tiga peserta putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.

Sebanyak 88 peserta yang terdiri dari 45 putra dan 43 putri dari 13 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi selama empat hari.

Dari proses tersebut dipilih tiga putra dan tiga putri terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta.

“Materi seleksi meliputi verifikasi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, observasi psikologi, pemeriksaan kesehatan, parade dan peraturan baris-berbaris, hingga penilaian kepribadian, komunikasi, minat, dan bakat. Dari seluruh tahapan tersebut akhirnya terpilih satu putra dan satu putri sebagai wakil Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” jelasnya.

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesbangpol memberikan pembinaan intensif kepada para calon peserta.

Pembinaan meliputi penguatan fisik dan kesehatan, pembekalan mental dan karakter, serta penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

“Kami membekali mereka dengan penguatan fisik, menjaga kebugaran, pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan mental agar memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kami juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai bekal selama mengikuti pemusatan pelatihan,” kata Ihda.

Menurutnya, keberhasilan dua pelajar tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang komprehensif. Selain kemampuan baris-berbaris, peserta juga dinilai dari aspek administrasi, kesehatan, psikotes, postur tubuh, ketahanan jasmani, hingga karakter dan jiwa kepemimpinan.

Ihda berharap kedua wakil Kalimantan Selatan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan baik serta mampu mengemban tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Negara.

“Kami berharap keduanya selalu menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta membawa nama baik Kalimantan Selatan. Jadilah duta daerah yang mampu memperkenalkan budaya Banua di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan melalui prestasi yang membanggakan,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh generasi muda Kalimantan Selatan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperluas wawasan kebangsaan, serta menjaga disiplin dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Generasi muda merupakan modal utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, karakter yang kuat, integritas, semangat kebangsaan, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (21/7).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, dan diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Selain asistensi, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Rijani, serta Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sebagai narasumber.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi publik melalui penyelenggaraan asistensi sekaligus sosialisasi regulasi terbaru.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri hadir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi PPID, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan PPID kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik,” ujar Benni.

Ia menjelaskan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah perluasan cakupan pengelolaan layanan informasi publik hingga ke tingkat pemerintahan desa yang juga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pada regulasi sebelumnya, pengaturan mengenai pemerintah desa belum diakomodasi secara khusus. Padahal, pemerintah desa merupakan badan publik yang menyelenggarakan berbagai program dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, prinsip keterbukaan informasi publik juga harus diterapkan secara optimal hingga ke tingkat desa,” jelasnya.

Benni menambahkan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 juga memperkuat kelembagaan PPID, di antaranya melalui perubahan nomenklatur dari PPID Utama menjadi PPID dan PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana.

Selain itu, regulasi tersebut menghadirkan bab khusus mengenai perencanaan layanan informasi publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan layanan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

“Salah satu pembaruan yang paling mendasar dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai perencanaan layanan informasi publik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penyelenggaraan layanan informasi publik akan menjadi lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim berharap, asistensi dan sosialisasi ini dapat menjadi bekal bagi seluruh PPID kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Menurutnya, kehadiran langsung Kapuspen Kemendagri menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

“Kami berharap seluruh materi yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi PPID di kabupaten dan kota dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi publik yang semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu berkembang menjadi BUMDesa kategori maju dan mandiri.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penguatan tata kelola usaha dan strategi pemasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pengembangan BUMDesa menjadi salah satu langkah strategis memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMDesa yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak berbagai potensi ekonomi lokal, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor produktif lainnya.

“Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD tidak hanya berupa kunjungan dan pendampingan ke lapangan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDesa,” ungkapnya.

Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembinaan di lapangan, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala yang dihadapi BUMDesa.

Di antaranya masih banyak pengelola yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dengan baik serta belum mampu memasarkan produk maupun jasa secara optimal.

Sebagian besar BUMDesa masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam penyusunan SOP dan strategi pemasaran.

‘Padahal kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting agar usaha desa dapat berjalan secara profesional, memiliki arah pengembangan yang jelas, dan mampu bersaing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan webinar yang secara khusus membahas penyusunan SOP serta strategi pemasaran BUMDesa.

“Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai pentingnya sistem kerja yang terstruktur, sekaligus memperluas kemampuan mereka dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki,” lanjutnya.

Selain penguatan kapasitas, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah melaksanakan pemeringkatan BUMDesa di seluruh kabupaten dan kota.

Indah menjelaskan, pemeringkatan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing BUMDesa, mulai dari kategori dasar hingga BUMDesa yang telah berkembang menjadi maju dan mandiri.

Menurutnya, hasil pemeringkatan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing BUMDesa.

Dengan demikian, pendampingan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi usaha yang dimiliki setiap desa.

Indah berharap berbagai langkah pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa di Kalimantan Selatan.

“Dengan tata kelola yang semakin baik, didukung SOP yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, serta pendampingan berkesinambungan, BUMDesa diharapkan mampu naik kelas menjadi BUMDesa maju dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dalam rangka memeringati Hari Pajak Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, serta unit Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan menyelenggarakan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ragam Objek, Satu Semangat untuk Negeri”.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarunit Kementerian Keuangan, mengoptimalkan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lelang yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pelaksanaan puncak LSHB 2026 berlangsung secara hybrid di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarbaru, serta disiarkan daring melalui Portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams.

Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti lelang tanpa harus hadir secara langsung sehingga partisipasi publik diharapkan semakin luas.

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Lelang Serentak Harat Banar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas, baik bagi optimalisasi penerimaan negara maupun bagi masyarakat.

“Melalui semangat kolaborasi, kami berharap Lelang Serentak Harat Banar dapat terus berkembang menjadi sarana yang tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Tetik.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, LSHB 2026 menghadirkan beragam objek lelang yang tidak hanya mencakup lelang eksekusi, tetapi juga inovasi yang memiliki nilai sosial.

Salah satunya adalah Lelang Batik Sasirangan hasil karya anak-anak spesial (down syndrome) Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas melalui apresiasi atas karya kreatif bernilai budaya.

Lelang Batik Sasirangan dilaksanakan secara langsung di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan dipimpin Tati Yulianti, Pejabat Lelang Kelas II Banjarmasin.

Sementara itu, berbagai objek lelang lainnya, seperti lelang eksekusi benda sitaan pajak, barang eks kepabeanan dan cukai, barang rampasan negara, objek hak tanggungan, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), serta lelang sukarela produk UMKM dilaksanakan secara daring melalui Portal Lelang Indonesia.

Selain pelaksanaan lelang, kegiatan turut diisi penyerahan penghargaan kepada berbagai mitra strategis DJKN yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan lelang, di antaranya KPKNL, perbankan, Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II, serta balai lelang.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan para mitra meningkatkan kualitas layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Melalui Lelang Serentak Harat Banar 2026, Kementerian Keuangan berharap masyarakat semakin mengenal lelang sebagai mekanisme yang modern, transparan, dan terpercaya.

Lebih dari sekadar sarana transaksi, lelang diharapkan mampu menjadi instrumen yang mendukung penerimaan negara, mengoptimalkan pemanfaatan aset, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (KemenkeuSatuKalsel-RIW/A{R_

Banjarbaru – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga September 2026, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dipersiapkan, mulai dari personel, logistik, hingga sarana pendukung lainnya sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana karhutla.

Menurut Achmadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah mendirikan Posko Siaga Bencana di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Selain itu, kami memastikan ketersediaan logistik melalui kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota, yang diperkuat dengan lumbung sosial di 50 kecamatan serta tiga Kawasan Siaga Bencana (KSB) agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat saat dibutuhkan,” ujar Achmadi, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, Dinas Sosial juga menyiapkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir personel Tagana bersama BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait telah terlibat dalam upaya pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Selain penanganan di lapangan, Dinas Sosial juga mengikuti survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung serta sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung.

Berdasarkan hasil pemantauan, debit air di sejumlah titik mengalami penurunan sekitar satu hingga satu setengah meter. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai munculnya rekahan pada lahan gambut yang menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat apabila bencana asap semakin meluas, Dinas Sosial juga menyiapkan safe house atau rumah aman di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma.

Di lokasi tersebut nantinya juga akan disediakan dapur umum lapangan, layanan dukungan psikososial, serta ruang ramah anak sehingga kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian.

“Kami tentu berharap kondisi karhutla tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada 2015 maupun 2019. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh lengah. Seluruh personel Tagana bersama Pelopor Perdamaian kami siagakan selama 24 jam agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi bencana, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” kata Achmadi.

Ia juga mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk membentuk posko siaga dengan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta relawan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Sinergi seluruh unsur sangat penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan personel, logistik, dan koordinasi yang baik, kami berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)