Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan UPTD Kebun Raya Banua, untuk menghadirkan kawasan wisata edukasi yang lebih nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Sejumlah pembangunan infrastruktur pun ditargetkan selesai pada tahun 2026, untuk mendukung konektivitas antar area di dalam kawasan kebun raya.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, bahwa peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan, agar pengunjung dapat menikmati seluruh area kebun raya dengan lebih mudah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan Kebun Raya Banua.

Sebelumnya, sebagian akses jalan masih berupa batu kerikil sehingga kurang nyaman dilalui.

“Alhamdulillah pada tahun 2025 kita sudah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan. Yang sebelumnya masih berupa jalan kerikil, sekarang sudah beraspal sehingga akses bagi pengunjung jauh lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Melanjutkan pembangunan tersebut, pada tahun 2026 UPTD Kebun Raya Banua memprogramkan penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan area parkir dengan kawasan utama kebun raya.

Menurut Rahmat, selama ini pengunjung yang memarkir kendaraan di bagian belakang kawasan harus keluar terlebih dahulu dari area kebun raya, untuk kemudian masuk kembali melalui gerbang utama.

“Insya Allah tahun ini kita menargetkan pembangunan jembatan bisa rampung. Nantinya pengunjung dari area parkir bisa langsung menuju area utama tanpa harus keluar lagi melalui gerbang satu, karena sudah terhubung secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan berbagai spot baru yang sebelumnya belum banyak dijangkau.

Rahmat menuturkan, sebenarnya beberapa area kebun sudah dapat diakses dengan berjalan kaki melalui jalur di sekitar embung.

Namun akses tersebut masih terbatas dan belum optimal untuk menjangkau seluruh kawasan.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, pihaknya optimis, Kebun Raya Banua dapat memperkenalkan lebih banyak koleksi tanaman serta zona kawasan kepada masyarakat.

Pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Kebun Raya Banua sebagai ruang terbuka hijau, yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi juga sebagai pusat konservasi tanaman khas Kalimantan Selatan.

“Kami terus berupaya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun sumber pendanaan lainnya agar pembangunan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan,” katanya.

Rahmat pun berharap, pembangunan jembatan yang direncanakan tahun ini dapat selesai sesuai target sehingga fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum akhir tahun.

“Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, target pembangunan tahun ini bisa selesai dan fasilitasnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, Kebun Raya Banua diharapkan semakin representatif sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan sekaligus menjadi ruang edukasi dan konservasi yang membanggakan bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merealisasikan sejumlah program yang masuk dalam 10 janji Gubernur Kalsel, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan penguatan kawasan ekonomi.

Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengatakan, beberapa program strategis tersebut sudah mulai berjalan dengan dukungan anggaran dari APBD, maupun pemerintah pusat.

“Sepuluh janji Pak Gubernur itu sebenarnya sudah mulai banyak berjalan. Dari 10 janji itu, Pak Gubernur sudah menggelontorkan anggaran APBD untuk mendukung berbagai program prioritas,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kalsel dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta Bupati Kotabaru dan Bupati Tanah Bumbu.

Kerja sama tersebut mencakup beberapa proyek strategis, diantaranya peningkatan jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu, pembangunan jembatan penghubung Kotabaru (Pulau Laut) dengan Tanah Bumbu, serta pengembangan jalan lintas tengah yang nantinya terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Menurut Tuti, sapaan akrab Suprapti Tri Astuti, sejumlah pekerjaan fisik bahkan sudah mulai berproses.

“Beberapa perbaikan alinyemen jalan yang menghubungkan Banjarbaru ke Tanah Bumbu sudah mulai berjalan. Kita berharap saat Lebaran nanti aksesnya sudah jauh lebih baik,” katanya.

Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dan Tanah Bumbu juga kembali dilanjutkan.

Untuk mendukung proyek-proyek tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBD, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan sekitar Rp3 triliun, untuk tiga paket kegiatan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga terus mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Suprapti menjelaskan, proses pengajuan KEK tersebut saat ini masih dalam tahap pemenuhan administrasi sesuai ketentuan Dewan KEK nasional.

“Berbicara terkait KEK Mekar Putih sebenarnya sudah berproses lama. Persyaratan yang diminta sudah kita lengkapi, termasuk soal lahan yang kini sudah terpenuhi,” jelasnya.

Pemprov Kalsel juga telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan terkait status Pelabuhan Mekar Putih Baru, yang akan menjadi infrastruktur utama penunjang kawasan industri tersebut.

“Hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pelabuhan itu nantinya akan dimasukkan dalam status pelabuhan nasional di Indonesia,” ujarnya.

Setelah status tersebut ditetapkan, Pemprov Kalsel akan mengusulkan KEK Mekar Putih menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Bappenas.

Usulan tersebut direncanakan disampaikan pada Musrenbang Nasional 2026, dengan harapan kawasan tersebut dapat memperoleh dukungan anggaran dari kementerian terkait mulai tahun 2027.

Sementara itu, pembangunan pelabuhan nantinya akan menjadi tanggung jawab operator atau perusahaan yang mengelola kawasan ekonomi khusus tersebut.

“Pemerintah nanti akan fokus membangun infrastruktur di luar pelabuhan, seperti jalan penghubung dan kawasan penunjang lainnya,” katanya.

Ia berharap pengembangan KEK Mekar Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di Kalimantan Selatan, terutama bagi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

“Kalau KEK ini terwujud, bersama KEK Stagen dan rencana KEK Setui, tiga kawasan ini diharapkan bisa sama – sama mendorong peningkatan perekonomian di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat capaian registrasi ulang kendaraan dinas, terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan hingga awal tahun 2026, angka registrasi menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, bahwa komitmen kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menjadi faktor penting dalam mendorong ketertiban administrasi kendaraan dinas.

Menurutnya, sejak tahun 2025 para kepala daerah telah berkomitmen agar kendaraan dinas serta aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakannya, dapat menjadi contoh bagi masyarakat, dalam hal kepatuhan administrasi kendaraan dan pembayaran kewajiban pajak.

“Komitmen pimpinan daerah sangat penting agar kendaraan dinas bisa menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ketertiban administrasi dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan,” ungkap Indra, baru-baru ini.

Berdasarkan data Bapenda Kalsel, total kendaraan dinas di Kalimantan Selatan, baik milik instansi vertikal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 11.728 unit. Dari jumlah tersebut, 9.024 unit telah melakukan registrasi ulang.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.000 unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang. Namun sebagian di antaranya telah terverifikasi dengan berbagai kondisi.

Rinciannya, 235 unit telah dibayarkan tetapi dalam kondisi rusak berat, 350 unit dalam proses atau telah dilelang, 15 unit dilaporkan hilang, serta 78 unit telah dihibahkan.

Indra menambahkan, pihaknya menargetkan seluruh tunggakan registrasi kendaraan dinas tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir tahun 2027 atau awal 2028.

Untuk mencapai target tersebut, Bapenda terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan agar setiap kendaraan dinas dapat segera menyelesaikan proses registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami terus mendorong agar seluruh instansi pemerintah dapat menyelesaikan kewajiban registrasi kendaraan dinasnya. Dengan demikian, tertib administrasi dapat terwujud sekaligus memberikan teladan kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pajak kendaraan,” jelas Indra.

Ia berharap, meningkatnya registrasi ulang kendaraan dinas tidak hanya berdampak pada tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar ceramah agama dalam rangka pembinaan mental spiritual Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (5/3).

Kegiatan kali ini mengangkat tema Fiqih Puasa Ramadan, dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muslimin, sebagai penceramah.

Acara dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, serta seluruh ASN dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalimantan Selatan.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, ceramah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai klasifikasi puasa, mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan tertinggi yang berorientasi pada perolehan pahala dan keridaan Allah SWT.

“Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik ASN maupun non ASN di Diskominfo Kalsel mendapatkan wawasan baru tentang tingkatan – tingkatan puasa, sehingga ibadah yang kita jalankan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar bernilai di sisi Allah SWT,” ujar Mashudi.

Menurutnya, pembinaan kerohanian tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.

Program ini bertujuan memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

“Ini merupakan program Bapak Gubernur melalui Tim Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, bahkan lebih intens, agar menjadi fondasi moral dan spiritual dalam bekerja,” tambahnya.

Mashudi juga menekankan, bahwa pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ASN. Dengan pemahaman agama yang baik, diharapkan para pegawai mampu bekerja secara profesional, berintegritas, serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai keimanan.

“Melalui kegiatan ini, kita diajak untuk refleksi dan koreksi diri. Spiritualitas yang kuat akan berdampak pada etos kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.

Sementara itu, TAG Bidang Keagamaan, Muslimin, dalam ceramahnya menegaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, melainkan ibadah yang memiliki aturan dan tuntunan jelas sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW.

“Puasa bukan hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala. Jangan sampai kita berpuasa, tetapi ibadah itu menjadi sia-sia karena tidak dijaga dengan baik,” tuturnya.

Mengutip klasifikasi dari Al-Ghazali, Ia menjelaskan bahwa puasa terbagi menjadi tiga tingkatan.

Pertama, Puasa Awam, yakni puasa kebanyakan orang yang hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah.

Kedua, Puasa Khawas, yaitu puasa orang-orang saleh yang tidak hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan penyakit hati.

Ketiga, Puasa Khawasul Khawas, yakni tingkatan tertinggi di mana hati sepenuhnya terfokus kepada Allah SWT, serta menjauh dari segala hal yang dapat melalaikan dari-Nya.

“Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu, seorang mukmin akan meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat,” jelas Muslimin.

Ia pun mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi pegawai.

“Ini langkah yang sangat baik. Pembinaan seperti ini penting agar ASN tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat di lingkungan dinas dan UPTD, di halaman Kantor Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/3).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie.

Dalam arahannya, Farhanie menyampaikan sejumlah pesan penting, kepada pejabat yang baru dilantik, maupun yang mengalami pergeseran tugas.

Farhanie menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, khususnya bagi pejabat dan pegawai yang ditempatkan di unit pelayanan sosial dan panti. Menurutnya, lingkungan panti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan perangkat daerah lainnya.

“Panti ini sifatnya unik dan eksklusif. Kita tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengelola manusia yang membutuhkan perlakuan khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para penghuni panti terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, hingga lanjut usia (lansia).

Karena itu, selain kompetensi administratif, pegawai juga dituntut memiliki kesabaran, empati, serta jiwa sosial yang tinggi dalam memberikan pelayanan.

Lebih lanjut, Farhanie mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terlebih praktik korupsi di lingkungan panti sosial.

“Jangan sampai kita hidup di panti justru untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus berjiwa sosial dan benar-benar mengabdikan diri untuk pelayanan,” tegasnya.

Selain aspek integritas, Farhanie juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Ia menyebut, perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk Permensos, Permendagri, hingga ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 2025, harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

“Kalau kita tidak update aturan, bisa terjadi kesalahan administrasi yang berujung temuan. Maka harus terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi,” katanya.

Di akhir arahannya, Farhanie menyampaikan doa dan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi agar senantiasa amanah dan mampu meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru.

“Diharapkan melalui penyegaran organisasi ini, kinerja kita dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 2.700 unit rumah, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa program perumahan melalui Kementerian PKP ini telah memasuki tahap pengusulan. Aplikasi resmi pengajuan program tersebut sudah dibuka sejak Februari 2026.

Menurut Miftahul, usulan 2.700 unit rumah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujar Miftahul, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, program BSPS bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan bantuan dana yang digunakan masyarakat, untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.

Pelaksanaan program ini tetap mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Dengan pola tersebut, diharapkan tidak hanya kualitas fisik rumah yang meningkat, tetapi juga tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat.

Program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material di sekitar lokasi pembangunan.

Di sisi lain, capaian sektor perumahan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 besar nasional capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Isma Agrianti mengatakan, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.

“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau. Tingginya realisasi di Kalimantan Selatan juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma.

FLPP sendiri, merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan bunga tetap dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Isma menambahkan, capaian 10 besar nasional ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pembangunan perumahan yang sesuai standar kelayakan.

“Sinergi antara program BSPS dan FLPP menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jika BSPS menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pola swadaya, maka FLPP membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah baru bersubsidi,” lanjut Isma.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalsel optimis, sektor perumahan akan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), memastikan kesiapan operasional masjid milik pemerintah provinsi, yakni Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru.

Kepala Biro Kesra Setda Kalsel, Fahrurazi mengatakan, secara prinsip seluruh kebutuhan dasar untuk operasional takmir sudah dipersiapkan, termasuk penunjukan imam dan muazin.

“Untuk persiapan operasional kegiatan takmir di masjid milik Pemprov Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Insya Allah pada prinsipnya kami siapkan. Imam sudah kita seleksi, kami peroleh dua orang yang basic-nya adalah qori, dan sekaligus ada satu orang itu dia hafidz, hafidz Al-Qur’an dan sudah berprestasi sampai ke tingkat nasional,” ujarnya, Kamis (26/2).

Selain imam, dua muazin juga telah dipilih melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kualitas bacaan dan pengalaman lomba.

“Kemudian muazin juga kami dapatkan dua orang, juga qori salah satunya. Pernah juara festival anak saleh di Jakarta, kemudian dia juga pernah meraih juara MTQ golongan remaja di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Untuk mendukung kenyamanan jemaah, Pemprov Kalsel menyiapkan tiga petugas kebersihan yang akan menjaga kebersihan dan kerapian area masjid.

“Sementara ini dengan tiga orang itu akan kita maksimalkan untuk nantinya menjaga dan membersihkan masjid supaya jemaah yang hadir ke Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari ini senang, karena kebersihan itu utama di dalam rumah ibadah,” katanya.

Pelaksanaan salat berjemaah secara aktif ditargetkan mulai paling lambat April 2026, setelah seluruh sarana prasarana penunjang tersedia.

“Kalau untuk pelaksanaan salat akan kita aktifkan paling lambat di bulan April, setelah nanti sarana prasarana penunjangnya seperti karpet untuk salat atau sajadah dan mimbar untuk khatib sudah ready di Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” ungkapnya.

Ia berharap masjid ini dapat dimakmurkan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel maupun masyarakat sekitar kawasan perkantoran.

“Mudah-mudahan bisa dimakmurkan para ASN terutama lingkungan perkantoran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat sekitar di komplek perkantoran bisa sama-sama memakmurkan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” tuturnya.

Pemprov Kalsel juga berkomitmen menghadirkan khatib – khatib berkualitas dengan materi ceramah yang menyejukkan dan memberikan pencerahan bagi jemaah.

“Dengan tentunya kita hadirkan para khatib barangkali yang punya kualitas ya, yang sifatnya menyejukkan dan memberikan pencerahan kepada ASN dan masyarakat di sana,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Memasuki pekan pertama Ramadan, aktivitas di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan tetap berjalan normal. Sejumlah penyesuaian dilakukan dengan menambah kegiatan bernuansa religius tanpa mengurangi rutinitas harian para lansia.

Kepala PPRSLU Budi Sejahtera, Hairun Nisa menjelaskan, bahwa secara umum jadwal kegiatan tidak mengalami perubahan dan tetap dilaksanakan dari Senin hingga Sabtu.

“Untuk hari Senin biasanya ada terapi atau pemeriksaan kesehatan. Selasa dan Kamis diisi dengan ceramah agama. Rabu kegiatan rutin harian, Jumat senam lansia atau diganti dengan keterampilan, dan Sabtu ada Sabtu Ceria berupa penyaluran hobi seperti berkebun, beternak kecil, atau kegiatan psikososial,” ujarnya, Kamis (26/2).

Khusus selama Ramadan, panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini, menambahkan sejumlah kegiatan keagamaan, seperti buka puasa bersama, salat tarawih berjamaah, serta belajar mengaji bagi lansia yang secara kondisi fisik memungkinkan untuk mengikuti.

“Karena ini bulan Ramadan, kami tambahkan buka puasa bersama, tarawih bersama, dan belajar mengaji. Nanti juga akan dilaksanakan salat Idulfitri di panti,” jelasnya.

Dari sisi konsumsi, pihak panti tetap menyediakan makan tiga kali sehari. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi kesehatan para penghuni, yang sebagian besar sudah lanjut usia dan tidak seluruhnya menjalankan ibadah puasa.

“Jumlah yang tidak berpuasa memang lebih banyak karena faktor usia dan kesehatan. Jadi makan tetap kami sediakan tiga kali sehari. Sementara bagi yang berpuasa, makanan diberikan saat sahur dan berbuka,” terangnya.

Sejak awal Ramadan, suasana kebersamaan juga semakin terasa dengan adanya kunjungan dari pihak swasta dan pengusaha, yang berbagi kebahagiaan dengan para lansia.

“Alhamdulillah, sejak hari pertama Ramadan sudah ada kunjungan dari pihak swasta. Para klien lansia menerima souvenir seperti sarung, jilbab, serta uang jajan atau uang lebaran,” tambah Hairun Nisa.

Dalam hal pendampingan, para pengasuh tetap menjalankan tugas seperti biasa. Setiap pagi mereka memastikan kebersihan lingkungan panti, membantu merawat dan memandikan lansia, serta mendampingi berbagai aktivitas harian.

“Dengan berbagai kegiatan tersebut, kami berkomitmen menghadirkan suasana Ramadan yang hangat, penuh kebersamaan, serta tetap memerhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan para lansia,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)