Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik tidak hanya diakui melalui penghargaan tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan profesional.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan raihan predikat “Sangat Baik” yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Prestasi itu mengantarkan Kota Banjarbaru masuk dalam 25 besar nasional sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia.

Pengakuan dari pemerintah pusat tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan di MPP Banjarbaru.

Sejumlah warga mengaku merasakan pelayanan yang semakin berkualitas, mulai dari proses yang cepat, informasi yang jelas, hingga sikap petugas yang ramah dan responsif.

Salah satunya disampaikan Siti Eska dari PT Adaro Indonesia. Ia mengaku baru pertama kali mengurus administrasi di MPP Banjarbaru dan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanannya ramah, cepat, dan saya sangat puas. Informasi yang diberikan juga jelas sehingga prosesnya mudah dipahami. Semoga ke depan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota semakin meningkat dan semakin berkualitas,” ujarnya, Senin (3/8).

Apresiasi serupa disampaikan Kardisih, warga RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, yang sedang mengurus administrasi perpindahan alamat.

Menurutnya, pelayanan di MPP Banjarbaru berlangsung cepat, efisien, dan sangat membantu masyarakat, terutama bagi kalangan lanjut usia.

“Pelayanannya sangat baik, prosesnya cepat, efisien, dan tidak perlu mengantre lama karena langsung ditangani petugas. Banjarbaru masuk 25 besar nasional memang sesuai dengan kenyataan pelayanan yang saya rasakan. Semoga kualitas pelayanan ini terus dipertahankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Norbayah, pensiunan guru sekolah dasar yang berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin, juga mengaku puas setelah mengurus layanan Taspen, pengambilan gaji pensiun, sekaligus administrasi STNK di MPP Banjarbaru.

“Pelayanannya sangat baik, lancar, dan semua urusan selesai tanpa kendala. Saya berharap pelayanan di MPP Banjarbaru semakin maju dan terus berkembang. Semoga Ibu Wali Kota selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah serta terus menghadirkan inovasi agar Kota Banjarbaru semakin maju,” katanya.

Kepuasan masyarakat menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya menghasilkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.

Melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis, MPP Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai pusat pelayanan publik modern yang mampu menghadirkan kepastian, kenyamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (MediaCenterBjb-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Bulan Agustus 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Senin (3/8). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Rapat koordinasi dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga fokus utama yang menjadi perhatian pada bulan Agustus. Yakni percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penanganan berbagai isu strategis daerah, serta pemantapan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Erna Lisa Halaby meminta seluruh perangkat daerah yang terkait segera menuntaskan berbagai administrasi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai penghargaan yang berhasil diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan dan keberhasilan yang kita raih saat ini adalah buah dari komitmen bersama. Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat untuk terus mempertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan etos kerja, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target program yang masih berjalan selama Agustus agar seluruh agenda pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

“Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat. Pertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tambahnya.

Tak hanya itu, Erna Lisa Halaby juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap persoalan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempertahankan capaian kinerja, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terus mendorong pemanfaatan sampah anorganik bernilai rendah (low value) menjadi bahan bakar alternatif melalui pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF).

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah mengurangi timbunan sampah sekaligus mendukung kebutuhan energi bagi sektor industri.

Saat ini, dua perusahaan semen di Kalimantan Selatan telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti sebagian bahan bakar konvensional.

Bahan baku RDF sendiri berasal dari sampah anorganik yang selama ini sulit didaur ulang, seperti bungkus plastik makanan ringan, kemasan plastik bekas, dan berbagai jenis sampah plastik bernilai ekonomi rendah.

Berbeda dengan botol plastik yang masih memiliki nilai jual untuk didaur ulang, sampah low value selama ini umumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Melalui teknologi RDF, sampah tersebut dapat diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomis sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Lalu Erwin Suprayanto mengatakan pemanfaatan RDF merupakan solusi yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni mengurangi timbunan sampah dan menyediakan bahan bakar alternatif bagi industri.

Menurutnya, dua perusahaan semen di Kalimantan Selatan siap memanfaatkan RDF. Salah satunya bahkan membuka peluang penyerapan hingga 50 ton RDF per hari. Namun pasokan yang tersedia saat ini masih berada di kisaran 5 hingga 10 ton per hari.

“Pemanfaatan RDF tidak hanya mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengelolaan sampah di daerah,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, rendahnya pasokan RDF saat ini disebabkan masih terbatasnya fasilitas pengolahan sampah, sumber daya manusia, serta belum optimalnya penyediaan sampah anorganik bernilai rendah yang telah dicacah sebagai bahan baku RDF.

Selain itu, produksi RDF di sebagian besar kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih berkisar 2 hingga 3 ton per hari, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara maksimal.

“Padahal, permintaan dari sektor industri terus meningkat seiring pemanfaatan RDF sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan,” lanjutnya.

Erwin menambahkan, pemerintah terus mendorong kabupaten kota, khususnya di kawasan Banjarbakula, untuk meningkatkan kapasitas produksi RDF melalui penguatan sarana dan prasarana pengolahan sampah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama antardaerah.

Menurutnya, apabila kapasitas produksi RDF terus meningkat, maka sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomi justru dapat menjadi sumber energi alternatif yang bernilai jual, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap penguatan fasilitas pengolahan sampah dan kerja sama antardaerah dapat mempercepat pemanfaatan sampah bernilai rendah menjadi energi alternatif yang bernilai ekonomis,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan program Tukar Sampah dengan Sembako, sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular di tengah masyarakat.

Program tersebut kembali digelar dalam rangkaian kegiatan Rimba Mart menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, Forester Cafe, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7).

Kepala DLH Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar membagikan sembako, tetapi menjadi media edukasi kepada masyarakat bahwa sampah masih memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

“Tujuan utamanya adalah bagaimana Kalimantan Selatan menjadi lebih bersih. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah bukan sesuatu yang berakhir sebagai limbah, tetapi dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, program Tukar Sampah dengan Sembako bukanlah kegiatan baru. DLH Kalsel telah menjalankannya secara berkelanjutan di berbagai daerah, seperti Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, hingga sejumlah kampus dan komunitas yang mengundang pelaksanaan kegiatan serupa.

Menurutnya, pendanaan program berasal dari pengelolaan Bank Sampah Induk DLH Kalsel melalui konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang terkumpul diolah kembali sehingga hasilnya digunakan untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu, program juga mendapat dukungan dari sejumlah pelaku usaha.

“Ini bukan program yang berhenti di satu kegiatan saja. Kami akan terus melaksanakannya, baik atas undangan dari komunitas maupun melalui agenda yang kami inisiasi sendiri,” katanya.

Rahmat mengungkapkan, pelaksanaan program bahkan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap satu hingga dua minggu. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota maupun komunitas juga mulai aktif berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia mencontohkan, program serupa telah dilaksanakan di Sungai Rangas, Kabupaten Banjar, termasuk mendorong pembentukan kios penukaran sampah dengan sembako di tingkat desa.

“Kami berharap dukungan dari kabupaten kota terus meningkat. Selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penukaran sampah dengan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Dalam kegiatan kali ini, masyarakat dapat menukarkan sampah yang memenuhi kriteria dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sejumlah komoditas lainnya. Jumlah sembako yang disalurkan disesuaikan dengan volume sampah yang berhasil dikumpulkan.

Rahmat menilai antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat setiap kali dilaksanakan. Tingginya partisipasi warga menjadi bukti bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah mulai diterima dan dipahami masyarakat.

“Setiap kegiatan selalu mendapat sambutan yang sangat baik. Masyarakat cukup antusias mengikuti program ini karena selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, mereka juga memperoleh manfaat langsung,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang ingin menukarkan sampah di luar kegiatan khusus, DLH Kalsel membuka layanan setiap hari melalui Bank Sampah Induk DLH Kalimantan Selatan.

“Silakan datang langsung ke Bank Sampah Induk DLH. Sistemnya seperti bank, hanya saja yang ditabung adalah sampah, sedangkan manfaat yang diperoleh dapat berupa sembako,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2026 di Aula Abrani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso.

Penandatanganan diikuti sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Adi Santoso menyampaikan apresiasi kepada Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh partai politik penerima bantuan yang selama ini terus membangun sinergi dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Banua.

Ia mengatakan, penyaluran bantuan keuangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran partai politik, khususnya dalam meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Terima kasih atas komitmen bersama yang selama ini kita bangun. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua, menjadikan penyaluran bantuan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat Banua,” ujar Adi Santoso.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp20.578.180.000.

Anggaran tersebut dihitung berdasarkan nilai bantuan sebesar Rp10.000 per suara sah dari total 2.057.818 suara sah hasil Pemilu 2024. Nilai bantuan per suara ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.500 per suara.

Menurutnya, peningkatan nilai bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar partai politik dapat menjalankan fungsi – fungsinya secara lebih optimal.

Sesuai ketentuan yang berlaku, sedikitnya 60 persen dari bantuan tersebut wajib dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik, sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung operasional sekretariat partai politik.

Adi menjelaskan, pendidikan politik yang dimaksud mencakup penguatan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengembangan etika dan budaya politik, serta pelaksanaan kaderisasi anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengingatkan seluruh partai politik penerima bantuan agar menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tertib, transparan, dan tepat waktu untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan disusun secara tertib dan disampaikan tepat waktu untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Keterlambatan penyampaian laporan akan berakibat tidak diberikannya bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Melalui bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap partai politik dapat semakin memperkuat perannya sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, transparan, dan bermartabat di Kalimantan Selatan.

“Diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik serta memperkuat demokrasi di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Sebanyak 44 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, di Kampus II BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, mulai Rabu (29/7).

Selama 21 hari, para calon Paskibraka akan menjalani pendidikan dan pelatihan intensif sebagai persiapan menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil lolos melalui proses seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

“Selamat kepada adik-adik yang telah terpilih sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ronny menegaskan, para peserta harus mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, loyalitas, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar mampu menampilkan performa terbaik saat bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana memperkuat rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadikan pendidikan dan pelatihan ini sebagai wadah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tampilkan performa terbaik dan kibarkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa,” pesannya.

Selain kepada peserta, Ronny juga mengingatkan para pelatih dan pembina agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pembinaan secara maksimal sejak awal hingga berakhirnya masa pendidikan dan pelatihan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ihda Wardati menjelaskan, bahwa pemusatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Ia mengatakan, peserta yang mengikuti pemusatan merupakan pelajar terbaik kelas XI SMA/sederajat dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang telah melalui proses seleksi secara ketat dengan pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dari 88 peserta terbaik yang dikirim kabupaten dan kota, telah terpilih 46 peserta terbaik tingkat provinsi. Dua orang di antaranya ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Nasional yang mewakili Kalimantan Selatan dan saat ini telah mengikuti pemusatan pelatihan di Jakarta sejak 14 Juli 2026,” jelas Ihda.

Dua wakil Kalimantan Selatan yang mengikuti pemusatan pelatihan tingkat nasional tersebut adalah I Nyoman Harya asal Kota Banjarmasin dan Siti Nur Adlina asal Kabupaten Banjar.

Sebanyak 44 peserta lainnya atau 22 pasang ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan dan mengikuti pemusatan pendidikan serta pelatihan mulai 29 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Menurut Ihda, selama mengikuti pemusatan para peserta tidak hanya menerima materi baris-berbaris dan tata cara pengibaran bendera, tetapi juga dibekali pendidikan mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, bela negara, ketahanan nasional, hingga literasi digital.

“Tujuan kegiatan ini adalah membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, memiliki semangat persatuan, cinta tanah air, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam menjalankan program pembangunan berbasis keluarga.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-55 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (30/7).

Menurut Muhidin, 10 Program Pokok PKK harus menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menilai selama ini masih terdapat pelaksanaan kegiatan oleh sejumlah dinas yang belum melibatkan PKK secara optimal.

Muhidin menegaskan, setiap perangkat daerah yang memiliki program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan keluarga harus menjalin kolaborasi dengan PKK, bukan sekadar mengundang organisasi tersebut sebagai peserta kegiatan.

“PKK adalah mitra pemerintah. Program – program yang berkaitan dengan masyarakat harus dilaksanakan bersama PKK agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PKK tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Menurutnya, kolaborasi antara SKPD dan PKK perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten/kota agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhidin mencontohkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus bersama, seperti percepatan penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hingga peningkatan kesehatan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan seperti penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun program kesehatan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara dinas terkait dan PKK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah mengatakan, peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penguatan 10 Program Pokok PKK merupakan fondasi utama dalam memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada kesempatan yang sama juga digelar Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi, serta merumuskan strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fathul Jannah berharap seluruh jajaran PKK di Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program – program pemberdayaan keluarga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SYA/RIW/APR)

Banjarmasin – Pelatihan dan pengembangan wasit dan juri tiga cabang olahraga yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (30/7) di Kota Banjarmasin, berjalan lancar dan sukses.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulkhaidir, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan ini.

“Sertifikasi ini bukan sekadar proses memperoleh lisensi atau pengakuan kompetensi, namun lebih dari itu, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perwasitan dan penjurian,” ungkapnya.

Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta yang telah mengikuti sertifikasi ini dapat mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan etika profesi yang diperoleh.

“Seorang wasit dan juri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas, objektivitas, serta sportivitas setiap pertandingan,” ucapnya.

Selain itu, peserta dapat menjadi wasit dan juri yang profesional, berintegritas, konsisten menerapkan peraturan, serta mampu menjadi teladan dalam setiap penyelenggaraan kompetisi, baik ditingkat daerah maupun nasional.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu, masukan dan saran dari seluruh peserta akan menjadi bahan evaluasi agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik,” tuturnya lebih lanjut.

Dispora berharap, hasil sertifikasi ini menjadi langkah awal meningkatkan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan pertandingan yang semakin profesional, adil, dan berkualitas. (SRI/RIW/APR)

Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menjadi satu-satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili pemerintah provinsi pada pelaksanaan survei Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas komitmen RSJ Sambang Lihum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan jiwa.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora, melalui Kepala Bidang Penunjang Medik, Nurhikmah mengatakan, terpilihnya RSJ Sambang Lihum sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil dari upaya yang selama ini dilakukan, memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan rumah sakit.

Menurutnya, seluruh jajaran rumah sakit terus berupaya memenuhi berbagai indikator penilaian WBBM melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pelayanan, serta pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah bagi RSJ Sambang Lihum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Kami terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan agar seluruh layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, mudah diakses, serta mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Nurhikmah, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pelaksanaan survei WBBM bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat tertentu, tetapi juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan yang telah dijalankan selama ini.

“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Sambang Lihum semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nurhikmah menuturkan bahwa keberhasilan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani membutuhkan komitmen seluruh pegawai, mulai dari unsur pimpinan hingga petugas pelayanan.

“Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, serta pelayanan prima terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” sahutnya.

Pelaksanaan survei WBBM diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSJ Sambang Lihum untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan.

“Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan semakin berkualitas,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)