Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Temu Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) pada 17–18 November 2025 di Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti 30 peserta, terdiri atas pengelola KTH kopi dan mete, penyuluh kehutanan, serta pelaksana RHL BPDAS Barito dari wilayah KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Tanah Laut, dan Tahura Sultan Adam.

Peserta juga berasal dari berbagai kelompok tani, di antaranya KTH Gunung Batuah, KTH Baru Muncul, KTH Harapan Bersama, KTH Hitam Manis, KTH Bukit Melati, KTH Tunas Muda, dan kelompok lainnya sesuai daftar resmi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada hari pertama, dengan kunjungan lapangan ke dua lokasi. Peserta melakukan peninjauan ke Desa Bunglai untuk melihat pengelolaan tanaman mete, serta ke Desa Mandiangin Timur, untuk mempelajari pengembangan tanaman kopi yang dikelola KTH Hitam Manis.

Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik budidaya, perawatan, dan kondisi tanaman di lapangan. Hari pertama kemudian ditutup dengan wisata edukasi di kawasan Tahura Sultan Adam, seperti Bukit Batu dan Mandiangin.

Temu usaha ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanaman RHL, rehabilitasi DAS, dan penghijauan dengan jenis tanaman mete dan kopi di kawasan hutan, yang saat ini telah menghasilkan buah.

Karena keterbatasan pengetahuan dalam pemanenan, pengolahan, dan pengembangan produk, Dinas Kehutanan mengundang narasumber yang kompeten di bidang budidaya kopi dan mete. Yaitu Sugiharto, sebagai praktisi pengolahan kopi, dan Teguh sebagai praktisi budidaya serta pengolahan mete.

Selain itu, PT Herbo Mandiri Group turut memberikan materi mengenai peluang pemasaran kopi di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra menegaskan, bahwa peningkatan nilai ekonomi hutan merupakan indikator penting, dalam pembangunan kehutanan.

Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa berdasarkan data KLHK tahun 2022, Kalimantan Selatan masih memiliki 487.457 hektare lahan kritis. Sejak 2016, upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman seluas 168.086 hektare, dan sebagian kawasan tersebut kini menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan mete.

“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas KTH sangat penting agar hasil tanaman tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan”, jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas tersebut, Fathimatuzzahra menyampaikan apresiasi kepada BPDAS Barito, yang telah memfasilitasi pelaksanaan Temu Usaha KTH Tahun 2025, dengan menghadirkan narasumber berpengalaman, untuk menambah wawasan dan keterampilan peserta.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan KTH dalam mengelola komoditas kopi dan mete secara lebih profesional serta mendorong penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan masing – masing,” tutupnya.

Selain materi dan diskusi, kegiatan Temu Usaha ini juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Koperasi Merah Putih Desa Jatisari, Kabupaten Wonogiri.

MoU ini mencakup kerja sama pengembangan tanaman mete mulai dari rantai nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK), pertukaran informasi teknis, pelatihan dan pendampingan, hingga peluang pemasaran dan inovasi produk turunan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan mitra usaha dalam pengembangan kopi dan mete di Kalimantan Selatan.

Temu Usaha KTH 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat ekonomi hasil hutan rakyat secara berkelanjutan. (DishutKalsel-RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong integrasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti para pengelola serta admin aplikasi pelayanan publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa efisiensi pertukaran data menjadi kebutuhan utama di era SPBE. Kehadiran SPLP menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan aplikasi atau aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi data antar-unit kerja.

“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” tegas Muslim.

Ia berharap, melalui pendampingan teknis ini, para pengelola aplikasi dapat memahami cara kerja SPLP secara komprehensif, serta mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.

“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa aplikasi pelayanan publik yang berhasil terhubung dengan SPLP.

Menurutnya, integrasi ini akan terus ditingkatkan, sehingga ke depan hanya akan ada dua kelompok besar layanan, yaitu aplikasi yang berorientasi pada layanan publik dan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian.

“Integrasi akan terus kita perluas. Targetnya, layanan pemerintah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi berada dalam dua kamar besar yang lebih sederhana dan mudah diakses,” jelas Hasnan.

Ia menambahkan, SPLP saat ini masih berada pada tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola. Proses integrasi, menurutnya, bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga dinamika sumber daya manusia.

“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut SDM seperti mutasi pengelola hingga minimnya regenerasi,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, kembali menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) Tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan literasi sejarah dan budaya di kalangan pelajar.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/11) malam.

LCCM tahun ini mengusung tema “Cerdasmu: Cerdas dan Aktif Mengenal Museum, Membangun Generasi Melek Sejarah dan Warisan Budaya.” Tema tersebut dipilih untuk menanamkan tiga nilai utama pada generasi muda yaitu pengetahuan sejarah, penghargaan budaya, dan kecintaan terhadap museum.

Raudati Hildayati menjelaskan, lomba ini bertujuan mengajak pelajar memahami sejarah dan budaya daerah secara lebih mendalam.

“Melalui tema ini, generasi muda diajak memiliki pengetahuan yang baik tentang sejarah dan budaya serta memahami konteks maknanya. Mereka juga harus menghargai dan melestarikan warisan budaya karena di situlah identitas kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, museum bukan sekadar ruang untuk memajang benda bersejarah, melainkan lembaga edukasi yang menyenangkan sekaligus sarana rekreasi.

“Jadikan ini awal perjalanan panjang untuk menggali dan merawat sejarah serta budaya Banua. Segala bentuk kemajuan zaman tidak boleh melupakan aset berharga ini,” tambahnya.

Raudati juga mengingatkan, bahwa pelajar memiliki peran penting sebagai penerus tradisi budaya.

“Kepada anak-anak pelajar, banggalah menjadi generasi Kalimantan Selatan. Kalian adalah penjaga obor warisan budaya kita,” tegasnya.

LCCM 2025 diikuti perwakilan SMP sederajat dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peserta akan bersaing pada materi sejarah, museum, kebudayaan daerah, dan wawasan terkait warisan budaya.

Perempuan akrab disapa Hilda tersebut berharap, kompetisi ini mampu memupuk minat pelajar untuk terus belajar dan menambah wawasan.

“Kegiatan ini diharapkan membangkitkan semangat siswa-siswi untuk mempelajari sejarah dan menambah ilmu pengetahuan. Mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif,” katanya.

Ia menambahkan, kemampuan yang diperoleh peserta nantinya, dapat diteruskan kepada lingkungan sekitar, sehingga pemahaman budaya dapat menyebar luas di masyarakat.

“Melalui LCCM, Museum Lambung Mangkurat ingin memperkuat pemahaman bahwa museum bukan sekadar ruang penyimpanan benda budaya, melainkan wahana edukatif yang relevan dengan kebutuhan generasi muda,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarbaru, kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan, melalui Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang digelar di Aula Aberani Sulaiman, Senin (17/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, M. Blomed, serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan konsumsi masyarakat Banua.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menegaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya pada produk yang beredar di pasar fisik, tetapi juga pada maraknya peredaran barang ilegal melalui platform digital.

“Tantangan pengawasan hari ini tidak lagi sederhana. Produk ilegal kini banyak beredar secara online, sehingga kita harus memperkuat pengawasan di dunia digital, bukan hanya di pasar-pasar konvensional,” ucap Taruna.

Taruna menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan akan efektif jika dilakukan bersama. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat harus menjadi satu barisan dalam melindungi kesehatan publik,” lanjut Taruna.

Ia juga menyoroti maraknya temuan obat tanpa izin edar, suplemen palsu, hingga makanan yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah tertipu, produk yang tidak terjamin keamanannya.

“Masyarakat harus kritis sebelum membeli. Pastikan produk memiliki izin edar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ini penting untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang,” tambah Taruna.

Lebih lanjut, Taruna berharap forum ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, seperti operasi gabungan, pemetaan kerawanan peredaran produk berbahaya, hingga penguatan regulasi dan literasi publik.

“Kami ingin forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi gerakan nyata. Kita harus memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar, dan memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tutup Taruna. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Kelembagaan serta Sistem Statistik Nasional, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (14/11).

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah ini, diikuti perwakilan dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan intensif kepada SKPD agar pengisian metadata statistik dapat dilakukan secara lebih optimal, terstandar, dan sesuai ketentuan Sistem Statistik Nasional.

“Pendampingan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat menjadi kontribusi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekurangan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan data statistik pada beberapa SKPD.

Namun kondisi tersebut bukan menjadi hambatan berarti, sebab Diskominfo Kalsel hadir untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta penguatan kapasitas kepada seluruh perangkat daerah.

“Dengan tersedianya data yang akurat, terukur, dan akuntabel, maka setiap kegiatan SKPD ke depan akan lebih terarah, efisien, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Wali Data di tingkat provinsi, Diskominfo Kalsel memiliki tugas untuk mengumpulkan, memeriksa, memvalidasi, memverifikasi, serta menyebarluaskan data kepada publik. Peran ini menjadi penting sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik dan penyediaan data pembangunan yang terpercaya.

Hidayatullah berharap seluruh SKPD dapat semakin aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan data statistik, melakukan pengumpulan data secara benar dan akurat, serta menjaga konsistensinya. Dengan demikian, data yang tersaji dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami seluruh SKPD bisa lebih berperan aktif dan memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat agar proses pembangunan di Kalimantan Selatan semakin terukur dan berdampak,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan perhatian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas. Salah satu bentuk perhatian tersebut, diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan praktis yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan bekal kemampuan praktis bagi ASN agar tetap produktif setelah pensiun.

“Setiap angkatan diikuti sebanyak 40 peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Tahun ini, ada empat angkatan yang telah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Wonojati, Malang, Jawa Timur,” ungkap Hidayat, Kamis (13/11).

Hidayat menambahkan, pembekalan yang diberikan mencakup pemetaan minat dan bakat peserta, untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan setelah masa pensiun. Para peserta dapat memilih bidang yang sesuai dengan minatnya, seperti pertanian, perikanan, maupun kerajinan rumah tangga lainnya.

“Tujuannya agar para ASN memiliki keterampilan sederhana namun bermanfaat. Dengan bekal itu, diharapkan mereka bisa mengembangkan kegiatan produktif yang tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi juga dapat menghasilkan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan Bank Kalsel, untuk memberikan dukungan permodalan bagi ASN purna tugas yang ingin memulai usaha.

Langkah ini, lanjut Hidayat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menekankan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian dan masa produktif.

“Pensiun itu bukan akhir segalanya. Masih banyak karya dan kontribusi yang bisa dilakukan oleh para ASN. Melalui pelatihan ini, pemerintah memfasilitasi mereka agar tetap berkarya dan mandiri,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai tindak lanjut kolaborasi pengembangan sektor perindustrian antar daerah.

Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat daya saing industri daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menyampaikan, bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari pertukaran pengetahuan dan teknologi industri, peningkatan kualitas produk lokal, hingga perluasan akses pasar antar daerah.

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor industri besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pelaku IKM di Kalimantan Selatan dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan standar pengelolaan industri yang diterapkan di Bali, baik dari segi inovasi produk, manajemen usaha, maupun promosi pasar,” ungkap Rahim Kepada Abdi Persada FM, baru – baru ini.

Lebih lanjut Rahim menjelaskan, Provinsi Bali dipilih sebagai mitra strategis, karena dikenal memiliki sistem pengelolaan IKM yang maju dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, Rahim juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri.

“Sinergi antara Kalsel dan Bali diharapkan membawa manfaat timbal balik, terutama dalam peningkatan produktivitas dan pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor,” lanjut Rahim

Kerja sama ini sekaligus menjadi momentum bagi Kalsel untuk memperluas jejaring kemitraan antar daerah, serta menyiapkan langkah konkret dalam menjawab tantangan globalisasi industri.

“Dengan dukungan teknologi, kolaborasi, dan inovasi, sektor industri di Kalimantan Selatan diharapkan mampu terus berkembang secara berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Rahim. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan tahun ini. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Siaga Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2025, yang berlangsung di halaman perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (12/11).

Apel dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, relawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan, bahwa apel siaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait, siap siaga dmmenghadapi berbagai potensi bencana di musim hujan.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan bencana alam, khususnya di wilayah rawan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Apel siaga ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dengan kesiapan yang matang, kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terpadu melindungi masyarakat Banua,” ucap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Penanggulangan Darurat Batingsor.

Posko tersebut, berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan bencana, baik dalam hal pendataan wilayah terdampak, distribusi bantuan, hingga mobilisasi petugas di lapangan.

Ia menjelaskan, keberadaan posko siaga sangat penting, agar setiap daerah dapat merespon cepat setiap kejadian bencana, sekaligus meminimalkan potensi kerugian dan korban jiwa.

“Setiap daerah harus memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta jalur evakuasi di titik-titik rawan bencana. Pemerintah provinsi juga terus memantau kondisi lapangan melalui BPBD dan perangkat daerah lainnya,” lanjut Syarifuddin.

Selain itu, pemerintah provinsi bersama BPBD Kalsel juga telah melakukan pemetaan daerah berisiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah yang rawan pergerakan tanah.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel, Wiji Cahyadi, menyampaikan, bahwa seluruh wilayah Kalsel telah resmi memasuki musim hujan sejak awal November 2025.

Dirinya menjelaskan bahwa intensitas curah hujan mulai meningkat sejak akhir Oktober dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, sebagian besar wilayah Kalsel akan mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi, terutama pada periode Desember hingga Februari 2026.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah dengan potensi banjir dan tanah longsor. Faktor pemicunya antara lain karena aktifnya fenomena Monsun Asia dan suhu permukaan laut yang lebih hangat di sekitar perairan Kalimantan bagian selatan, sehingga memperkuat pembentukan awan hujan,” ucap Wiji.

Wiji juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir, serta tidak beraktivitas di daerah berisiko tinggi saat hujan deras terjadi.

“Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan kesiapsiagaan sarana penanggulangan di lapangan berjalan optimal,” tutup Wiji. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam jajaran provinsi, dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Banua.

Usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (11/11), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini menjelaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, yang terus berupaya menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengawasan distribusi bahan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional yang kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga secara berkala dan merumuskan kebijakan cepat serta tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkap Mursyidah, kepada Abdi Persada FM.

Mursyidah menambahkan, capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar daya beli masyarakat tetap stabil, dan distribusi pangan berjalan lancar di seluruh wilayah,” lanjut Mursyidah.

Mursyidah melanjutkan, dengan inflasi yang terkendali, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, serta perekonomian daerah semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (MRF/RIW/APR)