Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pendidikan Dasar (Diksar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 resmi dibuka di Rindam VI/Mulawarman, Banjarbaru, pada Kamis (20/11).

Pembukaan dilakukan Komandan Rindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian, bersama jajaran Forkopimda.

Diksar Menwa tahun ini diikuti 100 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Pelatihan akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 November hingga 3 Desember 2025.

Dalam arahannya, Danrindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan menekankan, bahwa Diksar Menwa merupakan wadah penting untuk menanamkan disiplin, karakter kebangsaan, serta kemampuan dasar bela negara.

“Kami ingin para peserta memahami bahwa Menwa adalah kawah candradimuka untuk membentuk generasi muda yang tanggap, terlatih, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa materi pelatihan disusun untuk menyiapkan kader-kader mahasiswa yang mampu berkontribusi bagi lingkungan kampus maupun masyarakat.

“Selama 14 hari ke depan, peserta akan ditempa dengan berbagai pembekalan fisik dan mental, sehingga mereka siap mengemban tugas saat kembali ke kampus masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Rospana Sofian, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Diksar Menwa.

“Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang mana ini merupakan pembinaan dan pembentukan generasi muda berwawasan kebangsaan,” ucapnya.

Rospana juga menyebut Menwa memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter mahasiswa.

“Menwa bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi juga tentang kepemimpinan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa,” tuturnya.

Ia berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh – sungguh.

“Kami berharap adik-adik mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun karakter, dan menjadi teladan di lingkungan kampus,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memasuki tahapan penting, setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel resmi merilis hasil seleksi administrasi.

Pada seleksi terbuka JPTP tahun ini, Pemprov Kalsel membuka 12 formasi jabatan, masing-masing enam jabatan Eselon IIa dan enam jabatan Eselon IIb.

Dari total 89 pelamar yang mendaftar, sebanyak 16 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengungkapkan, bahwa sebagian besar peserta gagal karena tidak memenuhi persyaratan dasar. Diantaranya usia yang melewati batas ketentuan, serta belum memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai Pejabat Administrator atau pejabat fungsional madya.

Selain itu, ketidaktelitian peserta dalam mengunggah dokumen ke sistem ASN Karir BKN juga menjadi faktor dominan.

“Dokumen seperti SKP dan SPT Pajak 2024 masih banyak yang keliru. Ada yang mengunggah SPT tahun 2023, bahkan hanya bukti potong pajak. Untuk SKP, panitia meminta SKP tahun 2023 dan 2024, namun beberapa peserta hanya mengunggah salah satu,” jelas Ardi, Rabu (19/11).

Dari hasil verifikasi, Panitia Seleksi menyatakan 73 peserta lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Tahap lanjutan akan berlangsung pada 25-28 November berupa penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN.

“Hari pertama kegiatan dilaksanakan di SMK 1 Martapura, sementara hari kedua hingga keempat bertempat di Gedung Idham Chalid. Peserta juga diwajibkan menyusun makalah dan mengunggahnya sesuai waktu yang ditentukan,” tambahnya.

Selanjutnya, pada 1-3 Desember, peserta akan menghadapi tahapan akhir berupa wawancara dengan Tim Panitia Seleksi.

“Tim Pansel terdiri dari dua pejabat JPTP internal, yakni Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil. Dari eksternal ada para Akademisi dan Kepala BPKP, serta satu unsur profesional yaitu Prof. Hatta,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Inspektorat Provinsi Kalsel, mengimbau seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sebagai instrumen utama pengendalian gratifikasi di internal organisasi.

Hal ini dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang semakin diperketat.

Kepala Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, bahwa UPG tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga pelaporan administratif semata, tetapi harus menjadi motor gerakan anti-gratifikasi yang aktif melakukan edukasi, konsultasi, dan pengawasan.

“UPG adalah mitra strategis Inspektorat sekaligus perpanjangan tangan KPK di lingkungan Pemprov Kalsel. Setiap unit harus memastikan UPG berjalan efektif, mampu memetakan risiko, aktif bersosialisasi, dan menjadi ruang konsultasi pertama bagi ASN,” ungkap Fydayeen, Kamis (20/11).

Disebutkan, terdapat tiga mandat utama yang wajib dijalankan UPG untuk memastikan ekosistem birokrasi yang bersih dan transparan. Yaitu pertama Edukasi dan Sosialisasi, dimana UPG harus menjadi sumber informasi yang tepat tentang aturan gratifikasi, termasuk pemahaman risiko hukum, pengecualian, dan tata cara pelaporan.

Kedua Konsultasi Aman dan Mudah Diakses, ASN diberikan ruang konsultasi yang rahasia dan terlindungi agar tidak ragu menanyakan status pemberian sebelum atau setelah berinteraksi dengan pihak eksternal.

Ketiga Pelaporan dan Monitoring Akuntabel. Setiap laporan gratifikasi harus diproses secara cepat, terverifikasi, dan diteruskan kepada KPK dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja.

Selain itu, Ia menegaskan, peran pimpinan SKPD dalam memastikan keberhasilan program ini. Dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan legitimasi operasional UPG menjadi faktor kunci implementasi yang konsisten.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” lanjut Fydayeen.

Lebih jauh, Fydayeen menegaskan, bahwa keberhasilan implementasi UPG tidak hanya bertumpu pada petugas pengendalian, tetapi juga bergantung pada komitmen pimpinan SKPD.

Dukungan berupa kebijakan internal, penyediaan fasilitas, serta legitimasi operasional UPG menjadi penentu efektivitas program.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” tambah Fydayeen.

Inspektorat berharap optimalisasi UPG di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menumbuhkan budaya integritas kolektif, bukan sekadar kepatuhan formal.

Dengan penguatan UPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang anti-gratifikasi dan berorientasi pada pelayanan publik. (INSPEKTORAT.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai langkah stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang momentum besar keagamaan serta akhir tahun. Kegiatan berlangsung di area kios pangan milik Dinas PKP Kalsel di Banjarbaru, mulai 20 – 21 November 2025.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono mengatakan, GPM rutin digelar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis. Seperti beras, gula, minyak goreng, telur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), maupun hari besar keagamaan.

Menurutnya, GPM juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar dapat berbelanja dengan bijak serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar karena kami bekerja sama langsung dengan produsen dan distributor,” ujar Saptono.

Ia berharap kegiatan ini mampu membantu menekan laju inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya.

Di sisi lain, Saptono juga mengungkapkan, bahwa dua komoditi pokok, yakni bawang merah dan daging ayam ras, mengalami kenaikan harga menjelang momen 5 Rajab Guru Sekumpul, salah satu kegiatan keagamaan besar yang rutin diperingati masyarakat Kalimantan Selatan.

Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan dari masyarakat, termasuk pedagang, rumah tangga, serta pelaku usaha kuliner yang menyiapkan kebutuhan untuk peringatan tersebut.

“Lonjakan permintaan menjadi faktor utama naiknya harga di pasar, meski stok kedua komoditas masih terpantau aman,” lanjut Saptono.

Ia menambahkan, bahwa tren kenaikan permintaan menjelang 5 Rajab terjadi hampir setiap tahun. Untuk bawang merah, pasokan luar daerah yang terbatas turut memengaruhi harganya. Sementara itu, peningkatan konsumsi masyarakat, juga menyebabkan harga daging ayam ras ikut terdorong naik.

“Kebutuhan konsumsi meningkat tajam menjelang kegiatan haul, sehingga harga ikut menyesuaikan,” tegas Saptono.

Melalui pelaksanaan GPM yang bersamaan dengan dinamika harga komoditas di pasar, diharapkan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau serta dapat memenuhi kebutuhan jelang rangkaian kegiatan keagamaan maupun akhir tahun. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), menggelar penganugerahan Kalsel Innovation Award (KIA) dan Karya Tulis Ilmiah, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi serta riset yang berkembang di daerah.

Agenda bergengsi ini berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (20/11), dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Kepala BRIDA Kalsel, Thaufik Hidayat.

Thaufik menyampaikan, kegiatan penganugerahan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah, sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan pembangunan di semua sektor.

Menurutnya, inovasi menjadi faktor penting dalam memperkuat pelayanan publik, pengembangan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah, demi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah berharap semakin banyak inovasi lahir dari akademisi, masyarakat, hingga perangkat daerah,” ujar Thaufik.

Thaufik menambahkan, era reformasi telah membawa perubahan besar terhadap sikap kritis masyarakat terhadap pemerintahan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan akses terhadap data dan informasi menjadi tuntutan yang harus dijawab pemerintah.

Thaufik juga menyampaikan bahwa sebanyak 95 inovasi tercatat berpartisipasi dalam pembangunan Banua sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut menggambarkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperkuat kreativitas dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah.

“Puluhan inovasi yang lahir tahun ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berbasis kreativitas. Kita berharap inovasi-inovasi baru terus bermunculan dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” lanjut Thaufik.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian besar dalam ajang KIA 2025 adalah Program Si Apung Kasela, inovasi padi apung milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini berhasil meraih Juara 1 Kalsel Innovation Award 2025.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan, bahwa padi apung merupakan solusi adaptif bagi petani di tengah berkurangnya lahan pertanian produktif akibat banjir, pasang surut, hingga curah hujan ekstrem.

Melalui inovasi ini, petani tetap dapat menanam padi meski menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu.

“Inovasi padi apung lahir dari kebutuhan petani menghadapi perubahan iklim. Penghargaan ini membuktikan bahwa sektor pertanian Kalsel mampu melahirkan inovasi yang adaptif dan memberi manfaat nyata bagi ketahanan pangan daerah,” jelas Syamsir.

Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penghargaan Innovation Award 2025 juga diberikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, yang meraih juara 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, yang meraih juara 3.

Ketiga inovasi tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi daerah pertama di Indonesia, yang memiliki Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kehadiran laboratorium ini menjadi tonggak penting, dalam memastikan pangan yang diberikan kepada peserta didik benar – benar aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.

Peresmian tersebut diumumkan dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang diselenggarakan Balai Besar POM Banjarbaru di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, baru – baru ini.

Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, didampingi Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta lintas instansi terkait baik dari pusat maupun daerah.

Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar menyampaikan, bahwa keberadaan Laboratorium MBG di Tabalong menjadi langkah penting, untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya melalui program makan bergizi gratis (MBG).

“Ini menjadi percontohan nasional, karena Laboratorium MBG di Tabalong adalah yang pertama di Indonesia. Dan kami memulai safari pengawasan pangan nasional dari Kalimantan Selatan,” ucap Taruna Ikrar.

Keberadaan laboratorium ini sangat penting untuk memastikan, bahwa pangan yang diberikan melalui Program Prioritas Presiden RI, yaitu Makan Bergizi Gratis, memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi.

“Laboratorium tersebut akan melakukan pengujian pangan secara berkala untuk mencegah terjadinya kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada peserta didik akibat makanan yang tidak memenuhi standar,” sahut Taruna.

Taruna menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang telah menyediakan hibah tanah sebagai lokasi pembangunan laboratorium MBG, dan fasilitas SPPG (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Ini bentuk dukungan yang luar biasa dari Tabalong. Langkah ini adalah bagian penting untuk memastikan pengawasan ketat demi keselamatan anak-anak kita,” sahut Taruna.

Selain pengawasan pangan sekolah, Badan POM RI juga menekankan pentingnya penguatan pendampingan bagi pelaku UMKM sektor pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Dari total sekitar 1,7 juta pelaku usaha, baru 400 ribu yang telah terpenuhi kebutuhan perizinan dan sertifikasinya.

“Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang peningkatan dalam mendukung legalitas dan keamanan produk UMKM nasional,” tutup Taruna.

Untuk diketahui, hingga saat ini, Kalimantan Selatan memiliki tiga UPT Badan POM, yaitu di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru. Untuk memperluas jangkauan pengawasan, Badan POM menargetkan penambahan satu hingga dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada tahun mendatang, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dengan hadirnya Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG yang pertama di Indonesia, Kabupaten Tabalong menempatkan Kalimantan Selatan sebagai daerah pelopor dalam penguatan sistem pengawasan pangan sekolah.

Laboratorium ini diharapkan dapat mempercepat layanan pengujian pangan, meningkatkan kapasitas edukasi, serta memastikan seluruh peserta didik menerima makanan yang benar-benar aman dan berkualitas. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Produksi hortikultura di Kota Banjarbaru mengalami penurunan signifikan, akibat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan tinggi sejak awal November. Kondisi ini memicu kekhawatiran para petani, terutama karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pada masa tanam yang bertepatan dengan puncak musim hujan.

Melihat kondisi tersebut, Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati, untuk membantu petani mengantisipasi potensi kerusakan tanaman. Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis BPTPH Kalsel, dalam menjaga ketahanan produksi pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program penguatan perlindungan tanaman, mengingat perubahan pola cuaca berdampak langsung pada sektor pertanian, khususnya hortikultura yang menjadi komoditas dominan di wilayah Banjarbaru.

“Memasuki musim hujan ini, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyebaran peringatan dini terkait kewaspadaan cuaca. Kami juga baru melaksanakan Sekolah Lapang Iklim bekerja sama dengan BMKG Kalsel untuk membekali petugas POPT di lima kabupaten tentang pengaruh iklim terhadap usaha pertanian,” ucap Lestari, saat ditemui dikantornya pada Rabu (19/11).

Dirinya menambahkan, curah hujan tinggi menyebabkan kelembaban udara meningkat, sehingga memudahkan berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Beberapa jenis OPT bahkan muncul lebih cepat dari siklus biasanya, sehingga petani harus meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan kondisi lahan.

“Intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman hortikultura lebih rentan terserang OPT. Karena itu, selain memberikan penyuluhan, kami juga menyalurkan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati untuk membantu petani mengurangi risiko kerusakan tanaman. Kami ingin memastikan perlindungan tanaman tetap optimal meski kondisi cuaca tidak bersahabat,” lanjut Lestari.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, melalui Brigade Perlindungan Tanaman di Laboratorium Sungai Tabuk yang membawahi wilayah Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Mekanisme pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di masing – masing wilayah.

“POPT di Banjarbaru bisa mengajukan bantuan melalui Brigade Sungai Tabuk maupun langsung ke BPTPH Provinsi Kalsel, sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan OPT di lapangan,” ungkap Lestari.

Selain bantuan fisik, BPTPH juga memperkuat layanan informasi dengan memperbarui data perkembangan OPT secara berkala. Informasi tersebut menjadi panduan bagi petani untuk mengenali potensi serangan hama lebih dini dan melakukan tindakan preventif sebelum kerusakan meluas.

Dengan rangkaian langkah cepat ini, BPTPH Kalsel menginginkan produksi hortikultura di Banjarbaru tetap stabil meski berada di bawah tekanan cuaca ekstrem.

“Upaya mitigasi dan pendampingan diharapkan mampu membantu petani tetap bertahan dan menjaga kualitas hasil pertanian selama musim hujan,” tutup Lestari. (MRF/RIW/APR)