Banjarbaru – Laman 14 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Awal Juni 2026, Inflasi Kalsel Masih Terkendali

Banjarbaru – Memasuki awal Juni 2026, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kondisi terkendali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk memantau penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, Kalimantan Selatan berada pada urutan keenam inflasi di tingkat nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif.

“Posisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Namun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali,” ujarnya, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Rapat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta distributor pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat tetap aman.

“Berbagai program pengendalian inflasi juga terus digencarkan, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional maupun modern, serta penguatan distribusi pangan guna menekan potensi kenaikan harga komoditas strategis,” lanjutnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran beras SPHP di wilayah yang mengalami peningkatan inflasi maupun kenaikan harga beras.

Eddy menuturkan, pemantauan penyaluran beras SPHP dilakukan untuk memastikan bantuan intervensi pasar tersebut tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Intervensi melalui beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Karena itu, penyalurannya akan terus dipantau agar tepat sasaran dan efektif menekan gejolak harga,” katanya.

Menurut Eddy, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan stok beras SPHP serta kelancaran distribusinya, terutama di daerah yang menjadi penyumbang inflasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.

“Dengan pengendalian inflasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, sementara kondisi perekonomian daerah tetap kondusif dan berdaya tahan menghadapi berbagai tantangan,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)

Antisipasi Tekanan APBD 2027, Pemprov Kalsel Dorong Relaksasi Aturan Belanja Pegawai,

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah kebijakan fiskal yang dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, bersama Komisi II DPR RI yang diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemprov Kalsel, dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan fiskal nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurutnya, salah satu isu yang banyak disoroti daerah adalah ketentuan belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Sementara pada saat yang sama sejumlah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ada banyak daerah yang dalam rapat tadi menyampaikan belanja pegawainya sudah mencapai lebih dari 50 persen. Padahal ketentuannya maksimal 30 persen dan itu tentu menjadi perhatian karena harus dievaluasi,” katanya.

Ia menyebut beberapa kepala daerah bahkan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengurangan tenaga kerja, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu maupun tenaga non-ASN, jika kondisi fiskal terus mengalami tekanan.

Meski demikian, Tantri memastikan kondisi tersebut belum terjadi di Kalimantan Selatan. Saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Kalsel masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Namun, Ia mengingatkan bahwa risiko serupa tetap perlu diantisipasi, terutama jika pendapatan daerah kembali mengalami penurunan pada tahun anggaran 2027.

“Posisi Kalimantan Selatan masih di bawah 30 persen. Tetapi kalau tidak dijaga dan pendapatan daerah turun sementara jumlah pegawai terus bertambah, ada kemungkinan belanja pegawai ikut meningkat melewati batas yang ditentukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi turut disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Salah satunya adalah meminta sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk percepatan penyaluran dana transfer yang menjadi hak daerah.

Menurut Tantri, stabilitas APBD sangat bergantung pada kepastian pendapatan daerah, sehingga keterlambatan atau penurunan dana transfer akan berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong adanya relaksasi terhadap kebijakan batas belanja pegawai agar daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi fiskal yang berbeda – beda.

“Kami berharap ada diskresi atau kebijakan yang dapat mengakomodasi kondisi daerah. Tujuannya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemprov Kalsel berencana melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan, serta struktur belanja penyusunan APBD 2027.

Langkah tersebut diambil, untuk memastikan anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tantri menambahkan, pemerintah daerah juga akan menelaah kembali kebutuhan sumber daya manusia dan efektivitas belanja pegawai agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah.

“Ke depan kami akan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas utama pembangunan. Dengan kondisi pendapatan yang diproyeksikan menurun hampir di seluruh daerah, pengelolaan anggaran harus semakin terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Buka Ruang Dialog, Sengketa Lahan Warga Sidomulyo Jadi Perhatian Serius

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya, merespons aspirasi masyarakat dengan turun langsung menemui massa aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, akhir pekan tadi.

Mewakili Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Syarwani, hadir di tengah massa untuk mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan warga.

Aksi tersebut tidak hanya menyuarakan isu-isu sosial kemasyarakatan, tetapi juga membawa persoalan sengketa lahan yang tengah dihadapi warga Jalan Sidomulyo 1, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Puluhan warga yang turut hadir menyampaikan keresahan mereka terkait konflik lahan seluas 3,6 hektare dengan Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 8/GM.

Lahan tersebut diketahui telah ditempati dan menjadi tempat tinggal warga selama puluhan tahun.

Dalam orasinya, warga mengungkapkan bahwa sengketa yang berlangsung cukup lama itu telah menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar yang adil.

Menanggapi hal tersebut, Sarwani menegaskan bahwa DPRD Kalsel tidak akan menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, suara mahasiswa maupun warga merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan pembangunan daerah.

“Berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi masukan penting bagi kami. Terutama terkait persoalan sengketa lahan yang dialami masyarakat di Sidomulyo, Landasan Ulin. DPRD tentu akan mencermati dan menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangan yang dimiliki,” katanya.

Disampaikan Syarwani, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan, bahwa DPRD siap mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dialog yang konstruktif dan berkeadilan.

“Kami siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Harapannya, persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi semua pihak,” tutupnya.

Kehadiran DPRD Kalsel dalam aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan lembaga legislatif terhadap aspirasi publik. Selain mendengarkan tuntutan yang disampaikan, DPRD juga berkomitmen mengawal setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat agar memperoleh perhatian dan solusi yang tepat.

Aksi mahasiswa dan warga tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Kalsel Dukung Penuh Program Cetak Sawah Nasional 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026, yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produksi pangan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, saat membuka sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan, di Banjarbaru, akhir pekan lalu.

Ariadi Noor mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung seluruh program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya program cetak sawah yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan.

Menurutnya, program cetak sawah merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas lahan pertanian produktif untuk meningkatkan produksi beras nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program cetak sawah tahun 2026. Program ini memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani maupun masyarakat secara luas,” ujarnya.

Ariadi menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan di lapangan agar berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan menunjukkan progres yang cukup menggembirakan dalam pelaksanaan program cetak sawah.

“Berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724,70 hektar,” lanjutnya.

Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan, dan menunjukkan kesiapan daerah, mendukung percepatan pengembangan lahan pertanian baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Progres ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan keseriusan seluruh pihak dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang pertanian,” katanya.

Keberhasilan tersebut semakin diperkuat dengan capaian sektor pertanian Kalimantan Selatan yang mampu mempertahankan surplus beras sekitar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2025.

Capaian itu menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Pulau Kalimantan.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan produksi beras hingga mencapai 1,3 juta ton. Target tersebut akan didorong melalui optimalisasi program cetak sawah, peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta pengembangan berbagai komoditas pangan strategis lainnya.

“Selain memperkuat produksi pangan, program cetak sawah juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Langit Banua Bergemuruh, Supian HK Apresiasi The Jupiters Hadirkan Inspirasi Bagi Generasi Muda

Banjarbaru – Langit Kalimantan Selatan dipenuhi semangat kebangsaan dan kebanggaan dirgantara saat Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters) singgah di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor, Banjarbaru. Kehadiran tim aerobatik kebanggaan TNI AU tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK.

Supian HK menghadiri kegiatan Open Base Jupiter Aerobatic Team yang digelar di Apron Lanud Sjamsudin Noor, Kamis (4/6) siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda Remain Over Night (RON) sekaligus atraksi udara yang berlangsung selama 4 – 5 Juni 2026.

Menurut Supian HK, kehadiran The Jupiters bukan hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan inspirasi yang mampu menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kita bisa menyaksikan langsung kemampuan para penerbang terbaik TNI AU sekaligus mengenal lebih dekat dunia dirgantara yang selama ini mungkin hanya dilihat melalui layar televisi atau media sosial,” ungkapnya.

Supian HK menilai, Lanud Sjamsudin Noor telah mengambil peran penting mengenalkan dan mengembangkan wawasan kedirgantaraan di Banua.

Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung profesionalisme prajurit TNI AU serta teknologi penerbangan yang dimiliki Indonesia.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda yang semakin dekat dengan masyarakat. Selain mempererat hubungan antara TNI AU dan warga, juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Banua untuk bermimpi lebih tinggi dan berkontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Supian HK menambahkan, bahwa atraksi yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team juga membawa pesan tentang kedisiplinan, kerja sama tim, ketelitian, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sinergi antara unsur pemerintah daerah, TNI AU, dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi daerah. DPRD Kalimantan Selatan, siap mendukung berbagai program yang mendorong kemajuan daerah, termasuk kegiatan edukasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kecintaan generasi muda terhadap dunia penerbangan dan kebangsaan.

“Di balik manuver memukau, ada nilai-nilai yang patut menjadi teladan bagi generasi muda. Mulai dari disiplin, keberanian, hingga kemampuan bekerja dalam tim. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Jupiter Aerobatic Team menggunakan pesawat KT-1 Woongbee dan dikenal sebagai tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara yang kerap tampil dalam berbagai ajang nasional maupun internasional.

Formasi dan manuver presisi yang ditampilkan selalu berhasil memukau masyarakat serta menunjukkan kemampuan terbaik penerbang Indonesia di kancah dunia. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gelar Rakor Audit TIK SPBE, Diskominfo Kalsel Susun Langkah Penguatan Tata Kelola Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (4/6).

Rapat yang dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy tersebut, turut dihadiri Tim Auditor TIK SPBE dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Kabid Aptika Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat menyampaikan sambutan

Rapat koordinasi ini, membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Audit TIK SPBE, penyusunan rencana kerja, serta persiapan pelaksanaan audit TIK SPBE.

Hasnan Ash Shiddieqy mengatakan, pertemuan perdana tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun tim yang solid dan mampu menghasilkan rekomendasi audit yang berkualitas, mendukung peningkatan penerapan SPBE di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk membentuk tim yang solid sehingga mampu menghasilkan output audit yang maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan SPBE,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Hasnan juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.

Salah satunya adalah rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, serta tata kelola teknologi informasi yang hingga kini belum dapat direalisasikan secara optimal.

Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian rekomendasi tersebut.

Meskipun usulan anggaran telah diajukan beberapa kali, namun hingga saat ini belum memperoleh persetujuan.

“Karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum mampu menyusun dokumen desain tersebut secara mandiri. Padahal usulan anggarannya sudah beberapa kali diajukan, namun belum disetujui,” jelasnya.

Akibat kendala tersebut, tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan masih tertunda selama empat tahun terakhir.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam hasil audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Hasnan menekankan pentingnya perhatian dan dukungan bersama terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait kebutuhan SDM dan pendanaan, agar proses tindak lanjut hasil audit dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekarang,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Aksi Aerobatik The Jupiters, Undang Ribuan Warga Padati Lanud Syamsudin Noor

Banjarbaru – Ribuan warga Kota Banjarbaru Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, hingga daerah sekitarnya memadati kawasan sekitar Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Syamsudin Noor, untuk menyaksikan secara langsung atraksi udara yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters), tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Atraksi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Syamsudin Noor Open Base 2026 yang digelar di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (4/6). Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menghadirkan berbagai atraksi kedirgantaraan sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan bagi warga Banua.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat mulai berdatangan ke sejumlah titik strategis untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan pertunjukan udara.

Tidak hanya memadati area Apron Lanud Syamsudin Noor, sejumlah warga juga terlihat berjejer di sepanjang kawasan sekitar bandara untuk menyaksikan manuver pesawat yang menghiasi langit Banjarbaru.

Jupiter Aerobatic Team menampilkan berbagai formasi terbang presisi dan manuver aerobatik yang memukau para penonton. Setiap atraksi yang diperagakan para penerbang TNI AU tersebut, mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang hadir.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Jupiter Aerobatic Team di Kalimantan Selatan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banua sekaligus menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempererat kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat,” ucap Muhidin kepada wartawan.

Ia juga mengapresiasi Lanud Syamsudin Noor yang menghadirkan kegiatan terbuka bagi masyarakat, sehingga warga dapat melihat secara langsung berbagai kemampuan dan profesionalisme personel TNI Angkatan Udara.

Masyarakat memadati area bandar udara Syamsudin Noor

“Atraksi udara ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih jauh dunia penerbangan dan profesi di bidang kedirgantaraan,” lanjut Muhidin.

Sementara itu, salah satu warga Kota Banjarbaru, Ahmad Hanafi berharap, atraksi Jupiter Aerobatic Team (JAT) dapat memacu keinginan anak anak muda menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mendorong anak anak menggapai cita – cita nya setinggi langit.

“Saya ke sini sengaja membawa anak anak agar mereka dapat melihat kehebatan TNI AU, sehingga dapat menjadi contoh bagi mereka (anak – anak) agar memiliki masa depan yang cerah,” tutupnya.

Kegiatan Open Base yang menghadirkan Jupiter Aerobatic Team memang menjadi salah satu agenda yang dinantikan masyarakat.

Selain menyaksikan atraksi udara, pengunjung juga berkesempatan melihat lebih dekat pesawat – pesawat yang digunakan dalam pertunjukan aerobatik serta mengenal dunia penerbangan militer Indonesia. (MRF/RIW/EPS)

Dongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Bangun Ekosistem Budaya Inklusif

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional mencapai 31 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan kebudayaan, agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto menjelaskan, bahwa terdapat tiga dimensi yang masih menjadi tantangan utama peningkatan IPK, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (2/6).

Eddy menilai, sebagai upaya mempercepat peningkatan indeks tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor seni dan budaya.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan status museum daerah dari Tipe B menjadi Tipe A untuk memperkuat tata kelola, pelayanan, serta kapasitas kelembagaan museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya.

Strategi kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, sekolah, komunitas seni, hingga Badan Pengelola Geopark Meratus.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan Geopark Corner sebagai ruang interaksi, diskusi, dan pengembangan gagasan bagi para pelaku budaya.

“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.

Eddy menambahkan, langkah berikutnya adalah revitalisasi museum dan sarana pendukung kebudayaan. Program ini dinilai penting mengingat tren kunjungan masyarakat ke museum dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan, museum diharapkan kembali menjadi ruang belajar sekaligus destinasi edukasi yang menarik bagi generasi muda.

Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas budaya yang terbuka bagi seluruh kalangan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi ruang bersama bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun ensiklopedia budaya berbasis data spasial yang memuat informasi mengenai pelaku seni, komunitas budaya, serta potensi budaya daerah secara lebih akurat dan terintegrasi.

Eddy menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan.

“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi fasilitas budaya, serta pembangunan ruang kreatif baru, Disdikbud Kalsel optimis, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya Banua di tengah dinamika perkembangan zaman. (NHF/RIW/EPS)

10 Kabupaten Ikuti Seleksi BUMDesa Terbaik Kalsel 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan mulai memasuki tahapan penilaian administrasi dalam ajang Pemilihan BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Dari 10 usulan yang masuk dari kabupaten, tim penilai tengah melakukan verifikasi dokumen untuk menentukan 5 besar yang akan melaju ke tahap verifikasi lapangan.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, proses penilaian administrasi dilakukan menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Pada tahap pertama ini kami melakukan penilaian administrasi terhadap seluruh dokumen usulan yang telah disampaikan kabupaten. Tim juri yang terdiri dari Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dan tenaga ahli P3MD Provinsi bersama-sama memverifikasi dokumen berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,” ungnap Novi, Selasa (2/6) siang.

Novi menjelaskan, hasil verifikasi administrasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan lima besar BUMDesa terbaik yang berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni verifikasi lapangan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengharuskan tim penilai mengunjungi seluruh peserta, tahun ini verifikasi lapangan hanya dilakukan pada 5 BUMDesa terbaik hasil seleksi administrasi.

“Kalau sebelumnya semua peserta kami kunjungi untuk verifikasi lapangan, tahun ini hanya lima besar yang akan kami datangi. Saat ini proses penetapan lima besar masih berlangsung,” katanya.

Ia menambahkan, dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan, hanya 10 yang mengajukan peserta tahun ini. Satu kabupaten memilih tidak berpartisipasi karena masih menghadapi kendala dalam tata kelola BUMDesa di wilayahnya.

Menurutnya, verifikasi lapangan direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Selanjutnya, tim penilai menargetkan draft pemenang sudah dapat disusun pada pertengahan Juli.

“Jika sesuai jadwal, pertengahan Juli sudah ada draft pemenang. Setelah itu kami akan mempersiapkan proses penetapan dan pengumuman,” jelasnya.

Untuk pemberian penghargaan kepada para pemenang, Dinas PMD Kalsel menargetkan dapat dilaksanakan pada Agustus 2026. Saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian jadwal agar memungkinkan diselaraskan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Novi menegaskan, bahwa ajang BUMDesa Terbaik bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi instrumen pembinaan dan motivasi bagi pengelola BUMDesa agar terus meningkatkan kualitas tata kelola dan usaha yang dijalankan.

“Kami berharap penilaian ini mampu mendorong BUMDesa di Kalimantan Selatan menjadi lebih maju. Indikator yang digunakan juga mengacu pada indikator pemeringkatan yang diterapkan Kementerian Desa, sehingga peserta yang mengikuti seleksi ini diharapkan dapat berkembang menjadi BUMDesa maju dan berdaya saing,” tuturnya.

Peserta yang mengikuti penilaian tahun ini merupakan BUMDesa yang sebelumnya belum pernah berpartisipasi dalam ajang serupa. Melalui keterlibatan tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak BUMDesa yang terdorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun kinerja usahanya.

Selain itu, pembinaan terhadap BUMDesa berprestasi akan terus dilakukan. Indah mencontohkan BUMDesa Wake Berkah Abadi dari Kabupaten HST yang menjadi juara pertama tingkat provinsi tahun lalu dan kemudian diikutsertakan dalam ajang BUMDesa Inspiratif tingkat nasional, yang diselenggarakan Kementerian Desa.

“BUMDesa yang sudah berprestasi tetap kami bina dan evaluasi. Harapannya mereka terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Kami ingin BUMDesa di Kalimantan Selatan tidak hanya unggul di daerah, tetapi juga mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi BUMDesa lainnya di Indonesia,” tutup Novi. (MRF/RIW/EPS)

Terapkan WFH, Dinsos Kalsel Pastikan Pelayanan Kebencanaan Tetap Optimal

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kebijakan Work From Home (WFH) tidak berlaku bagi bidang yang menangani kedaruratan, khususnya penanggulangan bencana.

Seluruh personel tetap bekerja normal dan siaga penuh untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ket : Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi menegaskan, bidang penanganan bencana tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai arahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Berdasarkan arahan Presiden dan Bapak Gubernur, untuk bidang kedaruratan terutama penanganan bencana, WFH tidak diberlakukan. Kami tetap masuk dan siaga seperti biasa,” ujar Achmadi.

Ia menjelaskan, personel penanganan bencana dibagi menjadi dua tim yang bertugas di dua lokasi berbeda, yakni Posko Siaga Bencana di Banjarmasin dan posko di kantor baru di Banjarbaru.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Kami membagi dua tim, ada yang bertugas di Banjarmasin dan ada di Banjarbaru. Keduanya tetap siaga penuh untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” jelasnya.

Selain kesiapan personel, Dinas Sosial Kalsel juga memastikan seluruh peralatan dan logistik penanganan darurat tetap tersedia dan dalam kondisi siap digunakan kapan saja.

“Peralatan dan logistik tetap kami siapkan seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam kesiapsiagaan,” tambahnya.

Achmadi menegaskan, seluruh jajaran di bidang penanganan bencana, mulai dari kepala bidang hingga kepala seksi, tetap menjalankan tugas di kantor dan tidak mengikuti skema WFH.

“Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Untuk bidang penanganan bencana, semua tetap bekerja normal dan siaga penuh,” tegasnya.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan tersebut menjadi bentuk komitmen Dinas Sosial Kalsel dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, khususnya saat terjadi kondisi darurat maupun bencana alam.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal. Penanganan bencana tidak bisa menunggu, sehingga seluruh personel harus selalu siap bergerak kapan pun dibutuhkan,” pungkasnya. (BDR/RIW/ESP)