Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas dan kompetensi aparatur sipil negara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Integritas ASN serta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan ini, resmi dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (26/1).

Dalam sambutan tertulis Gubernur, yang dibacakan Sekdaprov, Muhidin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang dinilai strategis dalam membentuk birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

“Pelatihan integritas dan pengadaan barang/jasa ini memiliki peran yang saling melengkapi. Integritas menjadi fondasi karakter ASN, sementara kompetensi pengadaan barang/jasa menjadi bekal penting dalam mempercepat pembangunan daerah secara transparan dan taat regulasi,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, pelatihan integritas diarahkan untuk membangun kesadaran etika, kejujuran, serta sikap antikorupsi aparatur melalui penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Sementara pelatihan PBJ bertujuan meningkatkan kecakapan teknis PA dan KPA agar mampu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pengadaan secara profesional dan akuntabel.

“ASN harus mampu menjalankan perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dari pelatihan ini diharapkan lahir aparatur yang berintegritas dan memiliki kemampuan teknis mumpuni,” harapnya.

Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Shahrizal Fauzan menjelaskan, bahwa pelaksanaan pelatihan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan ASN.

Pelatihan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN, serta Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

“Pelatihan Integritas ASN bertujuan membangun karakter ASN yang jujur, antikorupsi, dan bertanggung jawab, sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK. Sementara pelatihan PBJ dirancang untuk membekali PA dan KPA dengan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara profesional sesuai regulasi,” jelasnya.

Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, mulai 26 hingga 30 Januari 2026, dengan metode pembelajaran klasikal atau tatap muka. Kegiatan dipusatkan di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dengan waktu pelaksanaan setiap hari mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.

Untuk pelatihan integritas ASN, peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah diikuti oleh 120 pejabat eselon II dan III selaku PA dan KPA.

Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dan fasilitator yang kompeten dan berpengalaman di bidang integritas aparatur serta pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna memastikan materi yang disampaikan aplikatif dan sesuai kebutuhan birokrasi daerah. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (DPW PATELKI) Kalimantan Selatan, menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, sebagai rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 PATELKI Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Sabtu (24/1), dan mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PATELKI. Wakil Ketua Umum DPP PATELKI, Anies Yusfi Purnawan, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Muswil yang tidak hanya berfokus pada agenda organisasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya sangat mendukung sekali kegiatan Musyawarah Wilayah Kalimantan Selatan yang kelima ini, terutama dengan adanya kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Bakti sosial ini sangat bermanfaat, khususnya donor darah yang hasilnya bisa disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Anies.

Ia menambahkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi skrining awal penyakit tidak menular, juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dini.

“Di sini ada pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan screening awal, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PATELKI Kalimantan Selatan, Haitami mengatakan, bahwa Muswil pada dasarnya merupakan sidang organisasi. Namun, pihaknya ingin momentum tersebut juga memberikan nilai kebermanfaatan yang lebih luas.

“Musyawarah wilayah memang intinya adalah sidang organisasi. Tetapi kami tidak ingin berhenti di situ saja. Kami berharap keberadaan PATELKI juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkap Haitami.

Menurutnya, pemilihan lokasi di area umum yang ramai menjadi kesempatan bagi PATELKI Kalsel untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

“Dalam Muswil ke-5 ini kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk penyakit tidak menular, seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Selatan angka kejadian hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya masih cukup tinggi,” katanya.

Haitami berharap, melalui kegiatan ini pihaknya dapat memperoleh data awal yang nantinya bisa ditindaklanjuti bersama pemangku kepentingan terkait.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan donor darah juga menjadi fokus utama dalam bakti sosial tersebut. Haitami menegaskan, bahwa donor darah memiliki peran vital, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi rutin.

“Kami juga melaksanakan donor darah karena sangat dibutuhkan, khususnya untuk anak-anak penderita thalasemia di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Mereka membutuhkan darah secara rutin, bahkan bisa satu minggu sekali, dan terkadang stok darah di rumah sakit terbatas,” jelasnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat membantu menjaga ketersediaan darah di rumah sakit serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah.

“Alhamdulillah, kegiatan ini rutin kami laksanakan dan kami sangat bersyukur karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah, PMI, Dinas Kesehatan Provinsi, serta rumah sakit. Dukungan ini membuat kegiatan bakti sosial PATELKI Kalimantan Selatan dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tutup Haitami. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan inventarisasi dan pemantauan dampak banjir terhadap sektor pertanian yang terjadi sejak akhir tahun 2025, hingga Januari 2026.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, telah diturunkan ke lapangan untuk mendata secara rinci luas lahan pertanian yang terdampak banjir.

“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujar Lestari, baru-baru ini.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, Lestari menjelaskan, bahwa sepanjang tahun 2025 total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11.000 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare di antaranya tercatat mengalami puso atau gagal panen.

“Untuk tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” lanjut Lestari.

Sementara itu, untuk tahun 2026, hingga Januari ini, banjir telah berdampak pada sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian. Namun, untuk luasan lahan yang mengalami puso pada tahun 2026 masih dalam tahap pengamatan, mengingat sebagian besar tanaman masih berada pada fase awal atau tahap tanam.

“Untuk tahun 2026, sementara tercatat sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak banjir. Untuk status puso masih terus kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam, sehingga belum bisa ditetapkan,” ungkap Lestari.

Ia menambahkan, BPTPH bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, untuk memastikan langkah penanganan yang tepat bagi petani terdampak, termasuk percepatan pendataan dan verifikasi di lapangan.

Lestari juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan kepada petani yang terdampak banjir, baik melalui dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.

“Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir. Bantuan akan disalurkan melalui skema APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi data di lapangan,” kata Lestari.

Melalui upaya inventarisasi dan pendampingan yang terus dilakukan, Lestari berharap dampak banjir terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan, serta petani dapat segera kembali melakukan kegiatan tanam untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – UPTD Kebun Raya Banua, terus mematangkan strategi pengembangan kawasan di tahun 2026 ini dengan menyiapkan berbagai inovasi, serta penataan lingkungan yang lebih terarah.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis edukasi dan konservasi.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengatakan, bahwa fokus utama pengembangan pada tahun 2026, adalah penataan lanskap kawasan secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan.

“Pada tahun 2026, konsep besar yang kami usung adalah penataan kawasan. Kami akan banyak melakukan pembenahan dan pengaturan landscape taman, namun tetap menjaga komitmen penuh terhadap kebersihan,” ujarnya.

Firmansyah menjelaskan, arah kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari konsep pengelolaan sebelumnya. Jika pada tahun 2025 kebersihan menjadi prioritas utama, maka pada tahun 2026 penataan kawasan akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan estetik bagi pengunjung.

Selain penataan fisik, Kebun Raya Banua juga terus mendorong lahirnya inovasi wisata melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami masih merencanakan kerja sama dengan SMKN 2 Banjarmasin untuk melanjutkan episode kedua animasi Kastura. Ini merupakan bagian dari upaya kami menghadirkan inovasi wisata yang bersifat edukatif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga tengah menjajaki pengembangan inovasi wisata berbasis pengalaman imersif, serupa dengan konsep yang diterapkan di Jatim Park II, Jawa Timur.

“Apabila memungkinkan, kami ingin menghadirkan konsep wisata imersif di Kebun Raya Banua. Harapannya, inovasi ini dapat terwujud dan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat,” tambah Firmansyah.

Namun demikian, Firmansyah mengakui, bahwa faktor cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan Kebun Raya. Untuk itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai sangat penting, khususnya dalam penyediaan fasilitas pendukung.

“Kami sangat berharap adanya dukungan penuh, terutama untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti gazebo, ruang perkantoran, serta mess. Fasilitas ini penting untuk mengantisipasi kondisi cuaca baik saat panas maupun hujan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan penajaman terhadap akurasi laporan kinerja perangkat daerah melalui evaluasi realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Tahun 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data capaian pembangunan yang dilaporkan, benar – benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar menjelaskan, evaluasi dilakukan sekaligus dengan proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang telah diinput masing-masing SKPD.

“Karena Desember sudah berakhir, hari ini kita melakukan monitoring dan evaluasi capaian triwulan empat, sekaligus konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang sudah diinput oleh SKPD,” ujarnya usai Rapat Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV di Bappeda Kalsel, belum lama tadi.

Menurutnya, dalam proses awal evaluasi ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, baik akibat kesalahan persepsi, kelalaian penginputan, maupun kekeliruan dalam menentukan indikator capaian kinerja.

“Kami melihat ada beberapa yang lupa menginput, salah mengambil capaian, atau ada perbedaan pemahaman. Karena itu, hari ini kita luruskan bersama agar laporan realisasi fisik, keuangan, dan kinerja Pemprov Kalsel tidak menyimpang dari kondisi sebenarnya di SKPD,” jelasnya.

Irwan menegaskan, pembenahan ini penting karena laporan tersebut akan menjadi dokumen resmi pemerintah provinsi, sekaligus dasar evaluasi pembangunan dan perencanaan ke depan.

Selain evaluasi kinerja, Bappeda Kalsel juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi E-Monev Versi 2, yang telah mengalami penyempurnaan fitur.

“E-Monev versi terbaru ini memiliki sejumlah fitur tambahan hasil pengembangan tim programmer kami, sehingga ke depan aplikasi ini lebih sempurna dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, termasuk SKPD induk dan UPTD, dilibatkan. Setelah proses klarifikasi, masing – masing SKPD masih diberikan ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan data.

“Kami beri kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan penginputan, supaya realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menerapkan jenis penjemputan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Hal ini seiring dengan peningkatan atensi daerah hingga nasional kepada Kalimantan Selatan, dengan beragam program dan kegiatan berskala daerah maupun nasional yang digelar.

Manajemen InJourney Airports, menyiapkan layanan Premium Parking yang berlokasi tepat di seberang Pintu Exhibition Hall. Layanan ini dapat dimanfaatkan para pengguna jasa, yang memerlukan akses terdekat dan tercepat dari area kedatangan.

Premium Parking dapat dinikmati dengan menambahkan biaya layanan sebesar Rp 75.000/6 jam (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Selanjutnya dari Pintu Exhibition Hall dapat menuju ke arah kiri hingga area Kedatangan. Di sisi sebelah kiri para pengguna jasa dapat menemui Reguler Pick Up, dan sisi sebelah kanan untuk Land Transportation dan Premium Pick Up.

Layanan Reguler Pick Up direkomendasikan untuk para pengguna jasa yang ingin langsung dijemput, dan melanjutkan perjalanan dengan waktu singgah maksimum 3 menit.

Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa hanya perlu mengeluarkan biaya parkir reguler, yaitu Rp 10.000/1 jam pertama dan Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya bagi kendaraan roda 4.

Jika para pengguna jasa memerlukan penjemputan dengan waktu singgah lebih dari 3 menit, maka disediakan layanan Premium Pick Up (Short Stay Parking). Layanan ini direkomendasikan kepada para pengguna jasa, yang memerlukan waktu menghentikan kendaraannya maksimum 30 atau 60 menit, ketika menjemput.

Fasilitas ini dapat dinikmati pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp 50.000/30 menit (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Opsi berikutnya adalah fasilitas penjemputan Land Transportation. Pengguna jasa dapat menggunakannya dengan pilihan kendaraan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing penyedia layanan.

Saat ini opsi Land Transportation resmi yang tersedia adalah Kojatas Taxi, Banjar Taxi, Grab, Maxim, dan bus Damri.

Pilihan kelima adalah Penjemputan Motor. Para pengguna jasa dapat menuju ke arah kanan setelah keluar dari Pintu Exhibition Hall melalui Lobby Keberangkatan yang nyaman dengan area indoor di sepanjang koridor.

Selanjutnya para pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan hingga ke area parkir motor.

“Kami memberikan atensi atas kebutuhan para pengguna jasa bandara yang beragam. Berbagai pilihan penjemputan yang kami sediakan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari para pengguna jasa maupun kendaraan,” terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam keterangan persnya pada Jumat (23/1), Millyas juga mengatakan, bahwa perlu dilakukan penataan area seperti saat ini. Dimana berbagai layanan yang disediakan dapat digunakan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dari masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan data yang tercatat, terjadi tren peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas pesawat di Bandara Internasional Syamsudin Noor pasca Pandemi COVID-19.

Data menunjukkan terjadi 96% recovery rate aktivitas pesawat dari kondisi tahun 2019 dengan 28.843 movements, dibandingkan tahun 2025 dengan 27.221 movements.

Sementara jumlah penumpang mengalami kondisi recovery rate mencapai 94% dengan 3,2 juta penumpang di tahun 2019 dan 3,1 juta penumpang di tahun 2025. Kondisi ini diprediksi dapat terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

“Kami berharap para pengguna jasa dapat kooperatif dengan mengikuti kondisi pengaturan alur penjemputan terkini. Saat ini telah kami sediakan penunjuk arah dan marka yang dapat membantu para pengguna jasa menemukan opsi penjemputan yang sesuai dengan pilihannya,” tutup Millyas.

Apabila mendapatkan kendala atau memerlukan informasi lebih detail di lokasi, pengguna jasa diminta tidak ragu untuk menghubungi petugas. Dimana petugas akan dengan senang hati, membantu para pengguna jasa mendapatkan pengalaman customer journey terbaik di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meneguhkan komitmen peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat struktural di lingkungan DPKP Kalsel, serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan berkomitmen penuh pada target yang telah ditetapkan.

“Hari ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penandatanganan pakta integritas terkait dengan kinerja untuk tahun 2026,” ucap Syamsir.

Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan. Produksi pertanian Kalimantan Selatan tercatat sebagai yang tertinggi di regional Kalimantan, serta meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan.

“Alhamdulillah, capaian tersebut merupakan hasil kerja maksimal seluruh jajaran, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Muhidin, Bapak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dan Bapak Sekda, M. Syarifuddin, yang terus memberikan arahan dan bimbingan,” lanjut Syamsir.

Syamsir menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di lingkungan DPKP Kalsel, baik pejabat eselon III, eselon IV, maupun pejabat fungsional dan struktural.

Memasuki tahun 2026, Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja yang ditandatangani bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan komitmen moral dan profesional.

“Apa yang ditandatangani ini harus menjadi komitmen. Bukan hanya tangan yang bekerja, tetapi hati juga harus ikut menandatangani. Semua potensi, baik pikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya, harus dikerahkan secara maksimal,” sahut Syamsir.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya para petani.

Ia berharap capaian kinerja yang telah diraih dapat minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan ke depan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, saya berharap capaian ini bisa bertahan, bahkan meningkat. Ke depan, sektor pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan urusan perut masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah program pendidikan dan pelatihan strategis pada tahun 2026, khususnya di bidang pengembangan kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Sekretaris, Shahrizal Fauzan mengatakan, pada 2026 pihaknya merencanakan pelaksanaan beberapa program Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim), mulai dari tingkat nasional hingga pengawas.

“Untuk tahun 2026, rencana Diklat Pim terdiri dari satu angkatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),” ujar Shahrizal Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1).

Selain diklat kepemimpinan, BPSDMD Kalsel juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan tersebut di antaranya mencakup bidang kearsipan hingga pelatihan berbasis sertifikasi.

“Untuk pelatihan teknis, ada pelatihan kearsipan dan juga pelatihan sertifikasi, seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Khusus sertifikasi ini nanti pelaksanaannya melalui UPT yang sudah kami miliki,” jelasnya.

Shahrizal menambahkan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) menjadi salah satu fokus utama Kepala BPSDMD Kalsel pada tahun 2026. Selain meningkatkan kualitas kepemimpinan ASN, target besar lainnya adalah peningkatan nilai akreditasi lembaga.

“Sebenarnya ada dua target utama Pak Kepala Badan. Pertama, memastikan pelaksanaan PKN berjalan optimal. Kedua, meningkatkan nilai akreditasi BPSDMD,” ungkapnya.

Saat ini, BPSDMD Kalsel telah mengantongi akreditasi B, yang menurut Shahrizal sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan dari jenjang PKN hingga PKA. Namun demikian, pihaknya ingin meningkatkan capaian tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan akreditasi tersebut akan dibahas lebih lanjut secara internal, dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BPSDMD Kalsel, agar kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Banua semakin optimal dan berdaya saing.

“Target kami ke depan adalah menaikkan akreditasi dari B menjadi A. Untuk itu, tentu perlu pembenahan di semua aspek, baik di bidang pelaksanaan pelatihan maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.(SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalsel, akan menggelar program sejuta vaksin Human Papillomavirus (HPV) atau vaksin kanker serviks, bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, atau pada Kamis (29/1).

Program sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), HUT ke-54 KORPRI, serta HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi lintas lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyakit, khususnya kanker serviks, melalui langkah promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan kesehatan bagi perempuan, baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas.

“Melalui program sejuta vaksin HPV ini, kami ingin mendorong upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Vaksinasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menurunkan risiko kanker serviks, sehingga kami mengajak ASN dan masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” ujar Ary, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi BBPOM Banjarbaru dalam mendukung program nasional peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain memberikan layanan vaksinasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksin HPV sebagai upaya perlindungan jangka panjang.

Ary menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dengan memerhatikan standar pelayanan kesehatan serta prosedur keamanan yang berlaku.

BBPOM Banjarbaru bersama KORPRI dan DWP telah menyiapkan koordinasi teknis agar kegiatan berjalan lancar dan menjangkau sasaran secara optimal.

“Momentum peringatan HUT BPOM, KORPRI, dan DWP ini kami jadikan sebagai penguat komitmen bersama untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit,” lanjut Ary.

Dengan adanya program sejuta vaksin HPV ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi dari ancaman kanker serviks. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)