Penulis: Erwin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bappeda Litbang menggelar Penganugerahan Kompetisi Inovasi Kota Banjarmasin (Komvas) Tahun 2026, Senin (5/10).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Yamin menyerahkan penghargaan kepada para pemenang sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menghadirkan berbagai gagasan inovatif untuk mendukung kemajuan Kota Banjarmasin.

“Selamat kepada para pemenang inovasi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui Kompetisi Inovasi. Tentunya para pemenang tidak hanya berhenti saat inovasinya meraih juara. Kita berharap inovasi ini bisa diterapkan dan direalisasikan di Kota Banjarmasin,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, inovasi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, seluruh SKPD didorong untuk terus melahirkan gagasan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harapkan seluruh SKPD di Kota Banjarmasin juga bisa terus melakukan inovasi. Inovasi tentunya untuk pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya,” katanya.

Yamin juga mengajak peserta yang belum berhasil meraih juara agar tidak berkecil hati dan tetap mengembangkan inovasi yang telah dibuat.

“Saya berharap kepada seluruh yang mengikuti inovasi, jangan berkecil hati yang tidak mendapatkan juara, tetapi terus harus memberikan inovasi. Kita ingin inovasi – inovasi yang disampaikan bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan tentunya bermanfaat bagi Kota Banjarmasin,” tuturnya.

Menurutnya, berbagai inovasi yang ditampilkan dalam kompetisi, menunjukkan adanya potensi dan kreativitas yang dapat mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi-inovasi yang disampaikan tadi luar biasa, sangat bagus semua. Banyak inovasi yang tentunya membawa kemajuan, membawa kesejahteraan masyarakat Banjarmasin dan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik,” ungkap Yamin.

Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin untuk terus kreatif dan bersemangat melakukan pembenahan.

“Saya harapkan sekali lagi kepada seluruh jajaran SKPD terus berinovasi, harus kreatif dan tetap semangat. Karena kita ingin Banjarmasin terus berbenah, terus memperbaiki dan mempersiapkan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.

Dalam Kompetisi Inovasi Kota Banjarmasin Tahun 2026, penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori yaitu :

Kategori Masyarakat Umum:
Juara I: Ritme Regenerasi: Inovasi Ruang dan Pentas Mandiri – Ayu Putriyana.
Juara II: Ba.Haruan – M. Rendy Andrian, Ramina Yudhistira dan Salinanda Setia Atmaja.
Juara III: Agregat Banjarmasin dalam Satu Peta Berbasis GIS dan VizQL – Hengki Irawan.

Kategori Inovasi Tematik Banjarmasin Circular Economy:
Juara I: Inovasi: B-LOOP (Banjarmasin Circular Value Loop) – Nurul Hikmah, Norma Widiya, Dina Aprilia dan Melda Yanti.
Juara II: SIRKULA – Shada Maulida dan tim.
Juara III: SOBOTIK (Sofa Botol Plastik) – Basuki.

Kategori PD/BUMD:
Juara I: Inovasi: KIA PLUS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Juara II: KAYUH BAIMBAI – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
Juara III: PA SABANA – BPBD Kota Banjarmasin.

Dalam kategori ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin juga ditetapkan sebagai SKPD Terinovatif.

Kategori ASN:
Juara I: Inovasi: SIMPUL WAJAR – Zelia Hadist, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Juara II: MONOKROM – Taqwa Haqiqi, Puskesmas Kelayan Timur.
Juara III: PUSKESAN – Ahmad Jayadi, Puskesmas Kelayan Timur.

Kategori Akademisi/Pendidik:
Juara I: Inovasi: Neuro-MNDSS 2.0 – M. Sobirin Mohtar, Universitas Sari Mulia.
Juara II: Jukung (Jelajah, Ubah, Kreasi, Uji, Nyatakan, Gaungkan) – Ayu Maulyda, SD Negeri Kuin Selatan 6 Banjarmasin.
Juara III: Asoka Super App – Hanif Hidayatullah Khaira, SMP Negeri 10 Banjarmasin.

Melalui penganugerahan tersebut, Pemko Banjarmasin mendorong agar berbagai inovasi yang telah dihasilkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi, tetapi dapat dikembangkan, direplikasi dan diterapkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Transformasi Penguatan dan Perlindungan Arsip Vital, di Aula Dispersip Kalsel, akhir September lalu. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kalsel Galuh Tantri Narindra.

Galuh Tantri menyampaikan, apresiasi atas digelarnya sosialisasi serta pencanangan, dan berharap, Garda Arsip Kalsel dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SKPD.

Sehingga pengelolaan arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan, dan tidak sekadar urusan administratif.

“Kami berharap, Garda Arsip Kalsel dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SKPD sehingga pengelolaan arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan,” ungkap Galuh Tantri.

Sehingga, lanjutnya, pengelolaan arsip menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, dan tidak sekadar urusan administratif.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan gerakan transformasi untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kadispersip Kalsel Sri Mawarni mengatakan, sosialisasi diikuti 100 peserta dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel. Dengan narasumber Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Irwanto Eko Saputro.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk implementasi Garda Arsip Kalsel sebagai proyek perubahan transformasi pengelolaan arsip vital.

“Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya arsip vital mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Sri Mawarni.

Arsip vital berperan menjamin kelangsungan operasional, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Saat ini, program tersebut mulai diimplementasikan melalui tahapan percontohan di sejumlah perangkat daerah. Mengingat, arsip vital memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena memuat informasi strategis sekaligus menjadi bukti keberlangsungan organisasi,” jelas Sri Mawarni lebih lanjut.

Karena itu, Garda Arsip Kalsel dirancang sebagai langkah perubahan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Saat ini sebagai piloting kita sudah lakukan pada Sekretariat Daerah, BPKAD, mulai dari diidentifikasi arsip – arsip apa yang bernilai strategis, hingga nanti arsip tersebut bisa tertata dan tersedia dengan cepat, tepat, dan lengkap apabila diperlukan, seperti itu harapannya,” ucap Sri Mawarni.

Namun, pengelolaan arsip vital masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses identifikasi, penataan, perlindungan, hingga kemudahan dalam mengakses informasi ketika dibutuhkan.

Karena itu, Garda Arsip Kalsel dirancang sebagai langkah perubahan yang dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Gerakan tersebut mendorong pengelolaan arsip vital secara lebih sistematis, dimulai dari identifikasi dan validasi, kemudian dilanjutkan dengan penataan, perlindungan, hingga digitalisasi arsip.

Sri Mawarni menyebut, Garda Arsip Kalsel menghasilkan sejumlah produk perubahan. Di antaranya pedoman pengelolaan arsip vital, identifikasi dan pemetaan arsip vital, serta penguatan digitalisasi dan akses terhadap informasi arsip.

Implementasi program tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dilanjutkan di masing-masing unit kerja melalui tahap piloting.

Tim akan mengidentifikasi arsip yang memiliki nilai vital bagi organisasi, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fungsi dan tingkat kepentingannya. Arsip selanjutnya ditata agar lebih terstruktur dan mudah ditemukan saat dibutuhkan.

“Melalui implementasi Garda Arsip Kalsel, Dispersip juga mendorong peningkatan kemudahan akses terhadap informasi arsip, sekaligus memastikan arsip strategis mendapatkan perlindungan yang memadai,” ucap Sri Mawarni. (SRI/RIW/

Banjarmasin – Tata tertib menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan setiap fungsi DPRD berjalan terarah, efektif, dan sesuai aturan.

Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, terus mematangkan pembahasan secara menyeluruh.

Ketua Pansus, Jahrian, menegaskan, pembahasan tidak dilakukan sekadar mengejar perubahan regulasi, tetapi dengan mencermati ketentuan secara pasal demi pasal.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aturan yang nantinya diberlakukan benar-benar mampu menjawab kebutuhan kelembagaan DPRD serta dinamika pelaksanaan tugas kedewanan, agar dilakukan secara detail diperlukan, maka tidak ada substansi penting yang terlewat.

“Pembahasan kita lakukan pasal demi pasal, agar setiap materi benar-benar dapat dicermati dan tidak ada ketentuan yang terlewat,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, Peraturan DPRD Kalsel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib sendiri memuat 198 pasal. Dengan jumlah materi yang cukup besar, pembahasan dilakukan secara bertahap dan teliti, agar setiap ketentuan dapat dikaji secara komprehensif.

Dalam perkembangan terbaru, pembahasan Pansus telah memasuki Pasal 72 Bab IV. Oleh karena itu, setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya menjadi bagian dari sebuah peraturan, tetapi juga menjadi pijakan agar pelaksanaan tugas kedewanan semakin tertib, efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Proses ini menunjukkan pembahasan perubahan tata tertib masih terus berjalan dengan mencermati substansi aturan satu per satu,” jelasnya.

Lebih lanjut Jahrian menambahkan, bagi DPRD, tata tertib bukan hanya kumpulan aturan administratif. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Karena itu, penyempurnaan tata tertib diharapkan dapat memperjelas mekanisme kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan.

“Regulasi ini menjadi pedoman kerja yang operasional, adaptif, dan mampu memperkuat kinerja DPRD Kalsel dalam menjalankan amanah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Sebanyak 9.090 pelajar dari 90 SMA/SMK sederajat di Kalimantan Selatan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Clash of Banua yang digelar Telkomsel secara bertahap hingga tingkat provinsi.

Kompetisi tersebut mencapai babak final dan penyerahan hadiah di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (1/10), sebagai bagian dari upaya membuka ruang bagi pelajar untuk mengasah pengetahuan sekaligus berkompetisi secara positif.

Manager Branch Telkomsel Banjarmasin, Arif Rahman Hakim mengatakan, Clash of Banua merupakan rangkaian lomba yang berlangsung mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian panjang lomba cerdas cermat dari tingkat sekolah, kabupaten, kota hingga provinsi yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan ribuan siswa dari berbagai sekolah menjadi bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Kalsel.

“Total peserta ada sekitar 9.090 orang siswa dengan total sekolah yakni 90 sekolah yang terlibat di seluruh Provinsi Kalsel. Ini merupakan bagian dari semangat Telkomsel untuk ambil bagian dalam mencerdaskan adik – adik kita di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Arif berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak pelajar mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, serta sekolah yang mendukung pelaksanaan kompetisi.

“Ini kegiatan yang pertama dan kami mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota yang juga mendukung penuh. Kesuksesan kegiatan hari ini merupakan semangat dan motivasi kita untuk membuat kegiatan berikutnya lagi,” pungkasnya.

Pada babak final, peserta juga mendapat pesan untuk terus mempertahankan semangat belajar. Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, yang mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan bahwa capaian dalam kompetisi hendaknya menjadi pijakan untuk meraih prestasi berikutnya.

“Piala dan capaian hari ini adalah batu pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Yang menentukan masa depan adik-adik adalah disiplin untuk terus belajar yang diteruskan setelah hari ini,” ujar Rusma.

Peserta yang belum meraih juara juga didorong menjadikan pengalaman selama kompetisi sebagai bekal untuk terus mengembangkan kemampuan. Ke depan, Clash of Banua diharapkan dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Kalsel. (SYA/RIW/EPS)

Banjarmasin — Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Selatan didorong tidak sekadar mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga menjadi wadah mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap memasuki dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kalsel dan sejumlah pemangku kepentingan terkait pengembangan serta tata kelola BLUD SMK.

Menurut Yani Helmi, konsep BLUD di lingkungan pendidikan memiliki karakteristik berbeda dengan BLUD pada sektor lainnya.

Jika pada umumnya BLUD diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan, maka di SMK tujuan utamanya juga harus dikaitkan dengan proses pendidikan dan pembentukan kompetensi siswa.

“BLUD di dunia pendidikan ini sedikit berbeda. Bukan hanya mencari pendapatan, tetapi yang utama menghasilkan tenaga muda di masa yang akan datang melalui anak-anak sekolah kita,” katanya.

Karena itu, Yani Helmi mendorong agar produk dan jasa yang dihasilkan SMK semakin dikenal masyarakat. Dengan begitu, keterampilan siswa tidak berhenti sebagai praktik pembelajaran di sekolah, tetapi dapat berkembang menjadi layanan yang benar – benar dibutuhkan masyarakat.

Yani Helmi mencontohkan kompetensi perbengkelan yang dikembangkan sejumlah SMK. Di Hulu Sungai Utara, misalnya, kompetensi siswa di bidang otomotif bahkan telah dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dalam perbaikan kendaraan.

“Pola seperti ini menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah,” ucapnya.

Hal serupa juga dapat dikembangkan di Banjarmasin. Yani Helmi menambahkan, salah satunya melalui SMK Negeri 5 yang memiliki kompetensi di bidang otomotif serta telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan seperti Astra dan Honda.

Menurutnya, langkah tersebut pada akhirnya dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi lulusan SMK.

Bahkan, siswa tidak hanya diarahkan menjadi pencari kerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan melalui keterampilan yang mereka miliki.

“Memperbaiki kendaraan atau mobil orang tidak ragu-ragu, karena mereka bekerja sama dengan Astra, dengan Honda, dan banyak pihak lainnya. Ini ada ahli teknologinya,” jelasnya.

Yani Helmi menilai, semakin kuat hubungan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, semakin besar pula peluang siswa mendapatkan pengalaman nyata sebelum lulus.

Produk maupun jasa yang dihasilkan sekolah juga dapat diperkenalkan secara lebih luas sehingga masyarakat mengetahui kompetensi yang dimiliki masing-masing SMK.

Dengan penguatan BLUD, kerja sama industri, serta pemasaran produk dan jasa sekolah, SMK di Kalsel diharapkan semakin mampu menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Ini nanti akan mencetak titik-titik untuk kita, supaya ketika keluar dari sekolah, mereka bukan hanya menekan angka pengangguran, tetapi nantinya mendorong mereka untuk bisa bekerja di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIII di Banjarmasin.

Sebanyak 30 jurnalis mengikuti UKW yang mengangkat tema “Wartawan Kompeten, Ekonomi Kuat, Banua Sejahtera” tersebut. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat, 1-2 Oktober 2026.

Dari 30 peserta, sebanyak 12 wartawan mengikuti jenjang Muda, 12 peserta jenjang Madya, dan 6 peserta jenjang Utama.

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh mata uji dengan serius dan menyelesaikan rangkaian UKW dengan hasil yang memuaskan.

“Kita mengharapkan Uji Kompetensi Wartawan ini bukan hanya menerima sertifikat, tapi menghasilkan wartawan yang unggul. Kita ingin meningkatkan wartawan, bukan hanya bisa menulis berita, tetapi juga bisa membuat konten dan video-video pendek karena kita sudah berada di era digitalisasi,” ungkap Helmie.

Menurutnya, dukungan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan UKW menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya wartawan sekaligus mendorong penyampaian informasi yang berimbang kepada masyarakat.

“Kita berharap kerja sama yang pertama ini terus berlanjut dan bukan yang terakhir. Evaluasi tentu penting untuk melihat apakah kita berhasil dalam melaksanakan UKW kali ini. Semoga seluruh peserta bisa lulus semua. Tentu Bank Indonesia juga akan mengevaluasi kembali kerja sama ini,” ujarnya.

Menurut Helmie, peningkatan kompetensi wartawan juga memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun korporasi sebagai mitra pers.

“Bagi korporasi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, ini juga bagus. Dengan kualitas wartawan yang baik, tentu dampak pemberitaan bagi daerah juga akan baik. Itu yang kita harapkan dari uji kompetensi wartawan ini,” tuturnya.

Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) yang diwakili Kepala Divisi Implementasi KEKDA, Mualam Noor, berharap pelaksanaan UKW semakin meningkatkan kompetensi jurnalis di Kalimantan Selatan.

“Terus tetap bisa menulis karya jurnalistik yang berbobot. Bisa menyampaikan kebijakan dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, atau regulator yang ada di daerah supaya masyarakat bisa menerima pemberitaan secara jelas,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan PWI Kalsel dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat.

“Selain itu, tentunya dengan kegiatan ini kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan PWI Kalsel akan berjalan dengan baik. Dan literasi masyarakat Kalsel nantinya akan meningkat,” sebutnya.

Mualam menambahkan, KPw BI Kalsel bersama PWI Kalsel akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut untuk melihat peluang penguatan kolaborasi pada masa mendatang.

“Jadi, hasil ini menentukan hasil dari kegiatan saat ini. Kami juga minta titip kepada teman-teman yang ikut UKW untuk benar – benar serius mengikuti kegiatan ini,” pesannya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kalsel dan Bank Indonesia yang terus mendorong peningkatan profesionalisme serta kompetensi wartawan di Kalimantan Selatan.

“Kita semua memahami bahwa pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui pemberitaan, masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi,” ucapnya, membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, kualitas informasi menjadi hal yang sangat penting. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terlebih di era digital seperti sekarang, tantangan dunia jurnalistik semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan menit, bahkan detik. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhadapan dengan berbagai informasi yang belum tentu benar,” sampainya.

Dalam kondisi tersebut, wartawan profesional memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. Kompetensi, ketelitian, etika, serta keberanian melakukan verifikasi menjadi modal utama agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berkualitas.

“Saya berharap UKW ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas wartawan di Kalimantan Selatan. Wartawan yang kompeten tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis karya jurnalistik, tetapi juga harus memahami kode etik, mampu melakukan verifikasi, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam setiap informasi yang disampaikan kepada publik,” imbuhnya.

Pelaksanaan UKW Angkatan XXIII PWI Kalsel diharapkan tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi wartawan menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dengan wartawan yang semakin kompeten dan profesional, pers diharapkan mampu terus menjadi jembatan informasi yang terpercaya dalam menyajikan fakta secara jernih, mengawal kepentingan publik, sekaligus turut mendorong pembangunan dan kemajuan Banua. (PWIKalsel-RIW/EPS)