Penulis: Erwin

Banjarmasin – Kunjungan kerja Wakil Duta Besar Belanda bersama Penasihat Senior Kebijakan Politik Kedutaan Besar Belanda ke Balai Kota Banjarmasin tidak hanya diisi agenda pertemuan resmi.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin turut memfasilitasi sajian kuliner khas Banjar untuk menyambut para tamu diplomatik tersebut.

Hidangan khas Banjar disajikan dalam jamuan di Ruang Rapat Wali Kota Banjarmasin, Senin (5/10). Saat berlangsung pertemuan antara jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin dengan delegasi Kedutaan Besar Belanda.

Kasubag TU Pimpinan Setdako Banjarmasin, Elly Soraya mengatakan, penyajian kuliner khas Banjar menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman lokal kepada para tamu yang berkunjung ke Kota Banjarmasin.

“Selain menyambut tamu secara resmi, kami juga ingin memperkenalkan makanan khas Banjar. Ini menjadi bagian dari cara kita mengenalkan budaya dan kearifan lokal kepada tamu dari luar negeri,” ujar Elly.

Menurutnya, hidangan yang disiapkan disesuaikan dengan karakteristik kuliner Banjar sehingga para tamu dapat mengenal cita rasa khas daerah Kalimantan Selatan.

Elly menyebut jamuan kuliner dalam agenda pemerintahan juga memiliki makna tersendiri karena dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas daerah melalui makanan.

“Melalui hidangan khas Banjar, kita berharap tamu bisa mengenal Banjarmasin tidak hanya dari sisi pemerintahan. Tetapi juga dari budaya dan kulinernya,” katanya.

Ia menambahkan, Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan kebutuhan penyambutan tamu, termasuk konsumsi, dapat dipersiapkan dengan baik sehingga rangkaian pertemuan berlangsung nyaman dan lancar.

Penyajian kuliner khas Banjar tersebut juga menjadi pelengkap pertemuan yang membahas berbagai hal dalam hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak Kedutaan Besar Belanda.

Sebelumnya, Pemko Banjarmasin menerima audiensi dan kunjungan kerja Wakil Duta Besar Belanda bersama Penasihat Senior Kebijakan Politik Kedutaan Besar Belanda.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan sekaligus menjajaki kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mengetahui Belanda sendiri merupakan negara maju, terutama dalam teknologi. Siapa tahu dari kami di Indonesia bisa belajar langsung ke Belanda, khususnya terkait penataan sungai dan penanganan banjir,” ujar Yamin.

Pemerintah Kota Banjarmasin membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, teknologi, lingkungan, energi, hingga pengelolaan sungai dan penanganan banjir. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya dibangun dari kebijakan rumah sakit, tetapi juga dari suara masyarakat yang merasakan langsung layanan tersebut.

Karena itu, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan membuka ruang dialog melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (6/10).

Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengalaman, masukan, hingga saran terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan RSGM Gusti Hasan Aman.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSGM, Tarwin Patik Mustafa, mengatakan FKP memiliki peran penting mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Menurutnya, forum dengan tema “Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat” tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi mengenai standar pelayanan, tetapi juga ruang untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin mendapatkan masukan, saran maupun tanggapan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga pelayanan yang diberikan RSGM Gusti Hasan Aman dapat terus diperbaiki,” katanya.

Tarwin menjelaskan, pelaksanaan FKP menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya RSGM Gusti Hasan Aman, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, BPJS Kesehatan, serta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Sementara peserta forum berasal dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga, mulai dari lembaga pendidikan dan akademisi, lurah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena kualitas pelayanan publik tidak dapat dibangun oleh rumah sakit sendiri. Dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Lebih lanjut Tarwin menambahkan, forum ini juga merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya memaparkan standar pelayanan yang diterapkan, tetapi juga mendorong terjadinya komunikasi dua arah.

Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan terhadap berbagai aspek pelayanan yang mereka rasakan.

Masukan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit, khususnya dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan responsivitas petugas, serta menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“FKP menjadi salah satu langkah RSGM Gusti Hasan Aman untuk memastikan peningkatan pelayanan tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif. Aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengalaman pasien ketika mendapatkan pelayanan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi dampak pembangunan bagi masyarakat. Karena itu, ketepatan menentukan prioritas menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun program kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (6/10).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan pembahasan utama terkait sinkronisasi antara perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Muhammad Yani Helmi menegaskan, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan program yang benar – benar menjadi kebutuhan dan memiliki dampak bagi masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri – sendiri. Setiap program yang dirancang harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah, sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Bappeda Kalsel memaparkan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.

Program pembangunan juga perlu disinkronkan dan dibagi secara proporsional kepada 119 SKPD, agar pelaksanaannya tetap berjalan efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, BPKAD Kalsel turut memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah juga ditargetkan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan,” jelas Yani Helmi.

Yani Helmi menilai, sinkronisasi antara DPRD, Bappeda dan BPKAD menjadi bagian penting memastikan program Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar tersusun secara administratif, tetapi juga realistis terhadap kemampuan keuangan daerah.

Ia berharap proses perencanaan tersebut mampu menghasilkan program yang lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keterbatasan fiskal dapat disikapi melalui penajaman prioritas, bukan sekadar pengurangan program. Setiap kebijakan anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Rapat Komisi II DPRD Kalsel bersama Bappeda dan BPKAD ini menjadi salah satu tahapan dalam menyatukan arah perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2027, agar tetap sejalan dengan visi pembangunan Kalsel 2025–2029,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) memperkuat transformasi operasional sebagai bagian dari perjalanan lima tahun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Sejak Agustus 2025, pembenahan dilakukan bertahap melalui penguatan sumber daya manusia, penataan infrastruktur dan area terminal, standardisasi fasilitas dan peralatan, hingga modernisasi peralatan bongkar muat.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, berbagai pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun operasional yang lebih aman, andal, dan efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

“Lima tahun perjalanan Pelindo menjadi momentum untuk melihat kembali perubahan yang telah dilakukan sekaligus mempersiapkan langkah ke depan. Penguatan SDM, proses, fasilitas, keselamatan, dan peralatan kami lakukan secara bertahap untuk mendukung operasional yang semakin andal,” ujar Sirin, dalam siaran pers Selasa (6/10).

Pada aspek SDM, TPK Banjarmasin meningkatkan kompetensi melalui Container Training Operation (CTO), Technical Planning & Control (PnC), dan On the Job Training (OJT).

Pembenahan infrastruktur meliputi pembangunan PnC dan gedung kantor, penghijauan, penataan area parkir, serta marking Container Yard (CY) dan dermaga.

TPK Banjarmasin juga membangun shelter waiting area, menata rambu, serta melakukan standardisasi Head Truck dan peralatan bongkar muat.

Modernisasi kemudian dilakukan melalui penambahan Head Truck dan Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) untuk mendukung efisiensi kegiatan operasional.

Selain itu, Container Crane (CC-06) diperkuat dengan penambahan twinlift spreader yang memungkinkan penanganan dua peti kemas kosong ukuran 20 feet dalam satu lifting cycle, sehingga mendukung peningkatan produktivitas bongkar muat.

Sirin mengatakan pengembangan fasilitas dan peralatan perlu berjalan bersama peningkatan kompetensi SDM serta penerapan standar keselamatan.

“Transformasi bukan hanya mengenai fasilitas dan peralatan, tetapi juga kesiapan orang dan proses yang menjalankannya. Karena itu, semuanya perlu bergerak beriringan,” katanya.

TPK Banjarmasin beroperasi selama 24 jam dengan berbagai aktivitas yang saling terhubung, mulai dari perencanaan bongkar muat, pelayanan kapal dan petikemas, penanganan kontainer di lapangan, hingga pergerakan kendaraan di area terminal.

Koordinasi lintas fungsi menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran kegiatan.

Di sisi pelayanan, komunikasi dengan pengguna jasa terus dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

“Kami ingin setiap perubahan yang dilakukan memberikan dampak nyata, baik terhadap operasional maupun pelayanan. Masukan pengguna jasa dan kondisi di lapangan menjadi bagian dari proses kami untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Sirin.

Pada Oktober 2026, TPK Banjarmasin mempersiapkan penerapan TOS Nusantara sebagai bagian dari penguatan sistem operasional terminal menuju proses yang lebih terintegrasi.

Sirin mengatakan penguatan ke depan akan tetap diarahkan pada keseimbangan antara teknologi, kesiapan SDM, keandalan peralatan, keselamatan, dan kualitas pelayanan.

“Apa yang sudah dibangun akan terus kami optimalkan, sementara kebutuhan baru akan kami respons secara bertahap. Tujuannya tetap sama, yaitu menjaga keandalan operasional dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada pengguna jasa,” tutup Sirin.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya TPK Banjarmasin memperkuat peran terminal mendukung kelancaran arus logistik di Kalimantan Selatan. (Pelindo-RIW/EPS)

Banjarmasin – Hingga hari ke-23 pasca terbaliknya KM Virgo Transport 8, Tim DVI Polda Kalsel berhasil mengidentifikasi 65 jenazah. Termasuk 2 jenazah yang baru teridentifikasi pada Sabtu (3/10) lalu. Keduanya merupakan warga Jawa Timur, dan telah dipulangkan ke keluarga.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Nur Khamid membenarkan, bahwa dua jenazah KM Virgo kembali teridentifikasi dengan nomor jenazah PM 074 dan PM 077.

“Benar telah teridentifikasi kembali dua jenazah, keduanya sudah dipulangkan ke keluarga,” ujar Khamid, saat dikonfirmasi,Senin (5/10).

Khamid menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu identitas korban lain yang diidentifikasi melalui DNA. Untuk kemudian akan dilakukan press release serentak.

“Untuk press release memang belum dilaksanakan, kita tunggu data dari korban lain yang dalam pemeriksaan DNA,” jelas Khamid.

Dua korban teridentifikasi melalui sekunder ciri medis dan properti. Sehingga proses pengenalan jenazah lebih mudah dilakukan tim DVI Polda Kalsel.

“Keduanya memiliki ciri medis dan properti yang cocok dengan data ante mortem keluarga. Sehingga lebih mudah dikenali dalam proses identifikasi,” katanya.

Sementara itu, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kombes dr Moch Sofwan mengungkapkan dua identitas korban, yakni:

1. Suroso laki-laki asal Pamekasan, Jawa Timur usia 40 tahun.
2. Soni Marta Andika laki-laki asal Banyuwangi, Jawa Timur usia 44 tahun.

“Hingga saat ini, dari 80 kantung jenazah yang kita terima, sudah ada 65 yang berhasil kita identifikasi. Sementara 15 lainnya kita kirim sampel DNA,” jelasnya.

Data terakhir Operasi SAR Gabungan, tercatat 190 penumpang KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi, hingga Minggu (4/10). 108 ditemukan dalam keadaan selamat, 82 meninggal dunia dan 53 masih dalam pencarian. Sementara operasi penyisiran di atas perairan dan pesisir Kalsel, Kalteng dan Kalbar pada Senin (5/10) belum memberikan hasil. (DokkesPoldaKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik 20 Pejabat Fungsional sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS kepada 6 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (5/10), dan turut dihadiri sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengatakan, pelantikan dan penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari proses penguatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Pelantikan ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap para pejabat dan PNS yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Muhidin.

Gubernur menambahkan, para ASN yang baru dilantik maupun yang menerima SK PNS diharapkan mampu menunjukkan kinerja terbaik serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jalankan tugas dengan disiplin, profesional dan penuh tanggung jawab. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta terus jaga nama baik pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi mengatakan, 6 PNS lulusan IPDN Angkatan XXXII tersebut akan ditempatkan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk lulusan IPDN yang menerima SK ini akan ditempatkan di sejumlah SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi yang telah ditetapkan,” kata Noryadi.

Ia berharap para PNS muda dan Pejabat Fungsional tersebut dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi masing-masing, serta mampu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap mereka dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melantik dan mengukuhkan 141 kepala sekolah SMA, SMK dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (5/10).

Sebanyak 141 kepala sekolah yang dilantik terdiri dari 96 kepala SMA, 34 kepala SMK dan 11 kepala SLB. Mereka berasal dari penugasan promosi, mutasi maupun pengukuhan.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan kepemimpinan satuan pendidikan di tingkat SMA, SMK dan SLB di Kalsel.

Muhidin meminta para kepala sekolah yang baru mendapat amanah segera membangun komunikasi dan menjaga kekompakan dengan seluruh guru serta tenaga pendidikan di sekolah masing-masing.

“Yang pindah itu coba membangun komunikasi yang baik dengan guru-guru yang ada. Yang diangkat juga harus menjaga kekompakan untuk mendidik murid yang terbaik,” ujar Muhidin usai pelantikan.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan lingkungan pendidikan berjalan baik, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

Karena itu, Muhidin juga mengingatkan para kepala sekolah agar menjalankan amanah secara hati-hati, termasuk dalam pengelolaan penerimaan peserta didik dan anggaran sekolah.

Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan kepada calon siswa dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah juga diminta memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai terjadi minta-minta duit kepada orang untuk anak-anak yang baru masuk sekolah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan, pelantikan tersebut mencakup kepala sekolah yang mendapat promosi, mutasi maupun pengukuhan.

Ia meminta seluruh kepala sekolah yang baru dilantik memahami tanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan, terutama dalam penggunaan dana BOS.

“Belanjanya sesuaikan dengan juknis. Apa sih kebutuhannya, bukan keinginan. Tolong dijaga itu,” kata Abdul Rahim.

Menurutnya, penggunaan dana BOS harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dan kebutuhan sekolah. Anggaran juga tidak boleh dibelanjakan sekaligus tanpa mempertimbangkan waktu dan kebutuhan penggunaannya.

“Kalau memang masuk dana BOS-nya per triwulan, itu dibelanjakan per bulan. Jangan sekaligus. Harus sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.

Selain pengelolaan anggaran, Abdul Rahim kembali mengingatkan larangan pungutan dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026/2027.

“Tidak menerima pungutan-pungutan, baik di penerimaan siswa baru. Jangan sampai melakukan pungutan itu,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Belanda di bidang pengelolaan sumber daya air, pertanian, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengembalian aset budaya asal Kalsel.

Hal itu dibahas Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Adriaan Palm, saat pertemuan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (5/10).

Salah satu yang dibahas adalah rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Muhidin mengatakan proyek tersebut telah mendapat dukungan anggaran dan proses pembebasan lahan dari Kementerian PUPR.

Pemprov Kalsel berharap Belanda dapat membantu dari sisi desain pengembangan kawasan, terutama jaringan irigasi dan perluasan persawahan.

“Kita minta bantuan desainnya. Setelah terbangun itu, desainnya bagaimana untuk percepatan persawahan dan salurannya,” ujar Muhidin.

Kerja sama juga diarahkan pada pencegahan karhutla, khususnya pengelolaan kawasan gambut.

Menurut Muhidin, kondisi lahan yang banyak dimiliki dan dikelola masyarakat membutuhkan desain pengelolaan yang tepat agar kebakaran tidak meluas.

Adriaan Palm mengatakan Belanda ingin membangun kerja sama jangka panjang dengan Kalsel. Penanganan karhutla, menurutnya, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan.

“Kami ingin menjadikan ini sebagai kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal karhutla, ini bukan hanya tentang pemadaman, tetapi juga pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa depan,” katanya.

Di bidang kebudayaan, Muhidin juga mendorong pengembalian sejumlah aset sejarah asal Kalsel yang berada di Belanda, di antaranya peninggalan Pangeran Antasari dan Intan Sultan Adam.

Pemprov Kalsel segera menyiapkan surat kepada pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme repatriasi kedua negara.

Adriaan menyebut proses pengembalian aset harus dibahas melalui komisi repatriasi Indonesia dan Belanda. Selain kebudayaan, Belanda juga membuka peluang pertukaran pengetahuan di bidang pertanian, sumber daya air, dan pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Kalsel. (SYA/RIW/EPS)