Erwin – Laman 24 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Resmi Dilepas, Kontingen Pramuka Kalsel Siap Belajar, Berkarya, dan Berprestasi di Cibubur

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melepas Kontingen Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional XII Tahun 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, pada 13–22 Agustus 2026.

Pelepasan dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (6/8), sebagai bentuk dukungan kepada para peserta yang akan mewakili Banua di ajang pertemuan Pramuka terbesar tingkat nasional.

Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Muhidin, berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, serta tampil percaya diri selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, semangat kekompakan menjadi modal penting untuk membawa nama baik Kalimantan Selatan di tingkat nasional.

Selain menjadi ajang silaturahmi antarkontingen dari seluruh Indonesia, Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk belajar dari berbagai inovasi, keterampilan, dan kreativitas yang ditampilkan daerah lain.

“Pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi untuk dikembangkan setelah kembali ke Kalimantan Selatan,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan para pembina Pramuka agar terus memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk memimpin kegiatan secara bergantian.

Langkah tersebut dinilai penting membentuk karakter kepemimpinan, rasa percaya diri, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab sejak usia muda.

Menurutnya, Gerakan Pramuka tidak hanya membekali anggotanya dengan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian, disiplin, jiwa sosial, dan semangat gotong royong.

“Seluruh peserta diharapkan mampu membangun kerja sama, saling menghargai, serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun daerah masing – masing,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelepasan kontingen.

Ia berharap seluruh peserta mampu menjaga kekompakan, saling bekerja sama, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab.

“Kami mengingatkan para peserta untuk selalu menjaga kondisi kesehatan selama berada di Bumi Perkemahan Cibubur agar dapat mengikuti setiap agenda Jambore secara optimal,” harapnya.

Fathul optimis kontingen Kalimantan Selatan mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai provinsi, sekaligus mengharumkan nama Banua di tingkat nasional.

Kontingen Kalimantan Selatan yang diberangkatkan merupakan perwakilan dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

“Dengan semangat persaudaraan dan pengabdian, mereka diharapkan mampu menjadi duta daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga membawa nilai-nilai kepramukaan sebagai bekal membangun karakter generasi muda Indonesia,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Menaker: Pemerintah Perkuat Pasar Kerja agar Kompetensi Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri

Makassar — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memperkuat pasar kerja agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketimpangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang.

“Pasar kerja saat ini yang dicari adalah keterampilan (skills), dan saya yakin APINDO juga mengamini bahwa Skills First adalah salah satu kunci agar kita tetap kompetitif,” ujar Yassierli dalam sesi dialog Rapat Kerja Koordinator Nasional (Rakerkornas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Menurut Menaker, kebutuhan industri berubah semakin cepat, sementara ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai masih belum mampu mengimbanginya. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan.

Ia mengungkapkan, lebih dari 80 persen perusahaan di berbagai negara masih mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.

Di sisi lain, sekitar 36 persen pekerja mengalami mismatch, yaitu kondisi ketika kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

“Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pendidikan formal dan kualifikasi akademis di atas kertas tidak lagi menjadi jaminan mutlak kompetensi nyata seseorang,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen beralih dari model lama menuju pasar kerja berbasis keterampilan, yaitu pendekatan yang menempatkan kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam proses rekrutmen dan pengembangan tenaga kerja.

Mengacu pada pandangan OECD, pendekatan tersebut dibangun melalui dua langkah utama. Pertama, memperkuat pengembangan keterampilan melalui pembelajaran modular dan mikrokredensial sebagai bukti kompetensi yang lebih spesifik.

Kedua, memperluas pengakuan atas keterampilan yang telah dimiliki seseorang melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau, sekaligus mendorong perusahaan menerapkan rekrutmen yang lebih mengutamakan keterampilan dibanding sekadar kualifikasi akademik.

Ia berharap sinergi pemerintah dan dunia usaha, termasuk APINDO, dapat mempercepat terwujudnya pasar kerja yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah fragmentasi global. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menteri Agama Sambangi Kalsel, Silaturahmi Lintas Agama dan Tabligh Akbar Siap Satukan Ribuan Umat

Banjarmasin – Kalimantan Selatan bersiap menyambut kunjungan kerja Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, yang akan menggelar rangkaian kegiatan silaturahmi lintas agama dan tabligh akbar.

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menjelaskan, agenda pertama diawali dengan silaturahmi Menteri Agama bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat se – Kalimantan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Sekitar 700 undangan dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), hingga perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

“Selain itu, tokoh agama dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga turut diundang sebagai wujud kebersamaan masyarakat Kalimantan,” katanya Kamis (6/8).

Muhammad Tambrin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang telah memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga Kalimantan Selatan dipercaya menjadi tuan rumah silaturahmi Menteri Agama bersama para tokoh agama se-Kalimantan.

Rangkaian kunjungan Menteri Agama kemudian dilanjutkan dengan Tabligh Akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin usai Salat Zuhur.

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri hampir 7.000 jamaah yang berasal dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, para guru agama, serta ribuan santri tingkat Madrasah Aliyah.

“Dalam tabligh tersebut, Menteri Agama akan menyampaikan tausiah kebangsaan dan keagamaan. Sosok Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, akademisi, penulis, serta pengasuh pondok pesantren yang selama ini aktif menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama dan persatuan bangsa,” ungkapnya.

Tambrin menambahkan, melalui momentum ini, masyarakat Kalimantan Selatan diharapkan dapat mempererat ukhuwah, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta menjadikan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT Kemerdekaan RI sebagai ajang memperkuat semangat persatuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan bersama-sama menyambut kehadiran Menteri Agama RI sebagai bagian dari upaya merangkul seluruh elemen bangsa dalam semangat kebersamaan dan harmoni,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

DLH Kalsel dan Banua Pers Community Gelar Green Action 2026, Tanam 600 Pohon di Kabupaten Banjar

Banjarbaru – Aksi pelestarian lingkungan akan digelar di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026 yang diinisiasi Banua Pers Community (BPC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, pada Minggu (9/8).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan itu dipusatkan di tiga desa, yakni Sungai Rangas Ulu, Sungai Rangas Tengah, dan Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.

Sejumlah kegiatan telah disiapkan, mulai dari penanaman pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, hingga edukasi pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

Pada kegiatan tersebut, panitia menyiapkan 600 bibit pohon berbunga, yang terdiri atas tabebuya, spathodea, serta sejumlah jenis pohon berbuah.

Pohon-pohon tersebut dipilih karena selain berfungsi menambah ruang terbuka hijau, juga diharapkan mempercantik kawasan dengan bunga yang mekar saat memasuki musim berbunga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan penanaman pohon berbunga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memiliki nilai estetika.

“Jenis pohon yang dipilih didominasi pohon berbunga. Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8).

Selain penanaman pohon, Green Action 2026 juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi timbunan sampah di lingkungan,” tutupnya.

Koordinator Green Action 2026, Sutrisno mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Menurutnya, Green Action 2026 menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama terhadap penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada seremoni penanaman pohon, tetapi juga mendorong masyarakat ikut merawat pohon yang ditanam serta membiasakan pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.

Pelaksanaan Green Action 2026 mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Selatan, di antaranya PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, Pertamina, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara. (MRF/RIW/EPS)

Komisi II Cermati Serapan Anggaran untuk Perkuat Program Prioritas

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mencermati realisasi serapan anggaran dan pelaksanaan program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari persiapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja pemerintah daerah yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, di Banjarmasin, Selasa (4/8).

Rapat dihadiri Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program, tingkat serapan anggaran, hingga kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi langkah penting agar pembahasan perubahan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui program-program yang telah berjalan efektif, program yang masih memerlukan penguatan, maupun kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada perubahan anggaran mendatang.

“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujar Jahrian.

Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan seluruh pihak menyusun skala prioritas pembangunan secara cermat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

“Kami akan dorong nanti harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jahrian menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang baik, setiap kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung target pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil rapat kerja ini menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terus diperkuat dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Terima Audiensi PINSAR, DPRD Siap Cari Solusi Gejolak Iklim Perunggasan

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merespons berbagai keluhan yang disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan terkait kondisi sektor perunggasan yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Sekretaris Komisi II, Jahrian, di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8).

Audiensi digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan yang diajukan PINSAR Kalsel. Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, mulai dari harga ayam hidup dan telur yang dinilai belum memberikan keuntungan bagi peternak hingga dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional usaha peternakan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha perunggasan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat sekaligus menopang perekonomian ribuan peternak dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari PINSAR Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pangan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para peternak di Banua,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi, DPRD Kalsel berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah mencari solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor perunggasan.

RDP nantinya akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Balai Karantina, Bulog, asosiasi peternak, serta instansi terkait lainnya agar penanganan permasalahan dapat dilakukan secara terpadu.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut – larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan aktivitas peternakan tidak terus terganggu,” tegas Supian HK.

Menurutnya, terdapat dua fokus utama yang akan menjadi pembahasan dalam RDP tersebut. Pertama, upaya stabilisasi harga ayam dan telur agar mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi peternak tanpa memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder agar setiap persoalan di sektor perunggasan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Stabilitas sektor perunggasan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan daerah serta daya beli masyarakat.

“Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk menghasilkan solusi yang berpihak kepada peternak sekaligus menjaga kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Masuk 25 Besar Nasional, Pelayanan MPP Banjarbaru Tuai Apresiasi Masyarakat

Banjarbaru – Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik tidak hanya diakui melalui penghargaan tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan profesional.

Ket : Pelayanan satu pintu Pemerintah Kota Banjarbaru

Komitmen tersebut dibuktikan dengan raihan predikat “Sangat Baik” yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Prestasi itu mengantarkan Kota Banjarbaru masuk dalam 25 besar nasional sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia.

Pengakuan dari pemerintah pusat tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan di MPP Banjarbaru.

Sejumlah warga mengaku merasakan pelayanan yang semakin berkualitas, mulai dari proses yang cepat, informasi yang jelas, hingga sikap petugas yang ramah dan responsif.

Salah satunya disampaikan Siti Eska dari PT Adaro Indonesia. Ia mengaku baru pertama kali mengurus administrasi di MPP Banjarbaru dan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanannya ramah, cepat, dan saya sangat puas. Informasi yang diberikan juga jelas sehingga prosesnya mudah dipahami. Semoga ke depan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota semakin meningkat dan semakin berkualitas,” ujarnya, Senin (3/8).

Apresiasi serupa disampaikan Kardisih, warga RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, yang sedang mengurus administrasi perpindahan alamat.

Menurutnya, pelayanan di MPP Banjarbaru berlangsung cepat, efisien, dan sangat membantu masyarakat, terutama bagi kalangan lanjut usia.

“Pelayanannya sangat baik, prosesnya cepat, efisien, dan tidak perlu mengantre lama karena langsung ditangani petugas. Banjarbaru masuk 25 besar nasional memang sesuai dengan kenyataan pelayanan yang saya rasakan. Semoga kualitas pelayanan ini terus dipertahankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Norbayah, pensiunan guru sekolah dasar yang berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin, juga mengaku puas setelah mengurus layanan Taspen, pengambilan gaji pensiun, sekaligus administrasi STNK di MPP Banjarbaru.

“Pelayanannya sangat baik, lancar, dan semua urusan selesai tanpa kendala. Saya berharap pelayanan di MPP Banjarbaru semakin maju dan terus berkembang. Semoga Ibu Wali Kota selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah serta terus menghadirkan inovasi agar Kota Banjarbaru semakin maju,” katanya.

Kepuasan masyarakat menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya menghasilkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.

Melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis, MPP Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai pusat pelayanan publik modern yang mampu menghadirkan kepastian, kenyamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (MediaCenterBjb-BDR/RIW/EPS)

Pimpin Rakor Agustus, Wali Kota Erna Lisa Tekankan Kinerja Transparan dan Responsif

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Bulan Agustus 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Senin (3/8). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Rapat koordinasi dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ket : Walikota Erna Lisa Halaby saat memimpin Rakor Kepala Perangkat Daerah bulan Agustus

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga fokus utama yang menjadi perhatian pada bulan Agustus. Yakni percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penanganan berbagai isu strategis daerah, serta pemantapan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Erna Lisa Halaby meminta seluruh perangkat daerah yang terkait segera menuntaskan berbagai administrasi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai penghargaan yang berhasil diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan dan keberhasilan yang kita raih saat ini adalah buah dari komitmen bersama. Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat untuk terus mempertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan etos kerja, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target program yang masih berjalan selama Agustus agar seluruh agenda pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

“Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat. Pertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tambahnya.

Tak hanya itu, Erna Lisa Halaby juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap persoalan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempertahankan capaian kinerja, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Terima Rancangan KUPA-PPAS 2026, DPRD Banjar Proyeksikan APBD Perubahan Rp3,14 Triliun

Banjar – DPRD Kabupaten Banjar menerima penyampaian KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Senin (3/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana dan dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur beserta jajaran pemerintah daerah.

Bupati Banjar saat menyampaikan rancangan KUPA-PPAS TA 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Banjar

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Banjar sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pidatonya, Bupati Saidi Mansyur menjelaskan, bahwa penyusunan KUPA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan Perubahan APBD yang bertujuan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.

Menurutnya, dokumen tersebut juga disusun sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian dan efisiensi belanja daerah.

“KUPA merupakan perubahan kebijakan di bidang keuangan yang disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan ini menjadi kerangka manajemen keuangan serta acuan dalam pelaksanaan urusan prioritas pemerintah daerah,” ujar Saidi.

Dalam rancangan yang disampaikan, target pendapatan daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.299.193.310.744.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp340.113.566.978, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.919.113.576.916, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp39.966.166.850.

Saidi mengatakan, proyeksi pendapatan tersebut telah memperhitungkan berbagai penyesuaian, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kebijakan pemerintah.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Banjar merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp3.146.383.763.443,17, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.110.721.643.673,17, Belanja Modal Rp634.183.995.815, Belanja Tidak Terduga Rp17 miliar, serta Belanja Transfer Rp384.478.123.955.

“Belanja juga telah disesuaikan dengan sumber pendanaan dari DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), PAD, serta penyesuaian gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN,” jelasnya.

Berdasarkan rancangan tersebut, APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp847.190.452.699,17.

Namun, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto tetap seimbang.

Dengan skema tersebut, total Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp3,146 triliun.

Lebih lanjut, Saidi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUPA-PPAS tidak hanya memuat perubahan kebijakan anggaran, tetapi juga mengakomodasi berbagai indikator kinerja mulai dari tingkat subkegiatan, kegiatan, program hingga Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, penyesuaian pagu anggaran juga telah memerhatikan usulan hibah, bantuan sosial, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses dan pokok – pokok pikiran DPRD.

“Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” kata Saidi.

Selanjutnya, rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Banjar sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. (SYA/RIW/EPS)

Lantik 7 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Pesan Wali Kota Yamin

Banjarmasin – Suasana khidmat menyelimuti Aula Kayu Baimbai Balaikota Banjarmasin, Senin (3/8), seiring digelarnya pelantikan sejumlah pimpinan SKPD, yang sempat kosong. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut.

Dalam prosesi pelantikan kali ini, tujuh pejabat Eselon II resmi menduduki posisi strategis. Di mulai dari Ashadi Himawan yang mengemban amanah baru sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Kemudian ada Yanuar Diansyah, sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes, kini menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Lalu Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana isi posisi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Sekretaris Satpol PP, Hendra naik sebagai Kasatpol PP Kota Banjarmasin. Eka Rahayu Normasari yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi kini mengisi jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, serta Jefrie Fransyah, sebelumnya Kepala Bagian Hukum Setdako, kini definitif sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin.

Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menegaskan, bahwa pelantikan ini bukan sekadar untuk mengisi kekosongan kursi kepala dinas, namun menjadi langkah nyata untuk mengawal jalannya efektivitas program pembangunan dan memastikan setiap langkah birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan stabil.

Selain itu, dirinya juga memberi catatan khusus terhadap seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat berkoordinasi dengan baik serta mampu menjawab setiap tantangan yang tengah di hadapi kota.

“Saya minta seluruh pejabat yang baru dilantik agar bisa langsung beradaptasi dengan instansi yang dipimpin. Kita ingin mereka tidak hanya bekerja di balik meja tapi terjun langsung ke lapangan memastikan apa yang dirasakan dan menjadi keresahan masyarakat itu benar – benar digali,” tekannya.

Ia juga mengimbau seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat menyatukan persepsi dalam setiap target capaian program maupun terhadap persoalan daerah yang beredar luas di masyarakat.

“Kita ingin tiap SKPD harus saling merangkul, berkoordinasi dan berkolaborasi menggali apa yang menjadi permasalahan di Banjarmasin. Di bawah komando Pak Sekda agar ini semua dapat diawasi dengan sebaik-baiknya, apa yang mereka kerjakan itu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kota Banjarmasin,” lugasnya.

Prosesi pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat lingkup Pemko Banjarmasin.

Dengan dilantiknya para pejabat pimpinan tinggi pratama ini, Pemko optimis tata kelola pemerintahan akan berjalan semakin responsif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)