Penulis: Erwin

Banjarbaru – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus melakukan kick off Pelatihan Legal Desa, Jumat (30/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Peresmian tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 82.029 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, yang dalam waktu dekat akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberadaan Posbankum memiliki peran strategis, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menekan biaya negara dalam penanganan perkara hukum.

“Posbankum ini mampu menghemat biaya negara yang biasanya harus disiapkan sejak tahap pelaporan, penuntutan, hingga proses persidangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, untuk turut mendukung keberlangsungan Posbankum, khususnya dalam membantu operasional paralegal desa sesuai dengan kemampuan daerah.

“Tolong bantu operasional paralegal desa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, Posbankum yang dibentuk Kementerian Hukum diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi hukum sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Posbankum dan legal desa diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal, sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Hasnuryadi menambahkan, Pemprov Kalsel mendukung penguatan Posbankum dan paralegal desa melalui kolaborasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota.

“Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum harus terus diperkuat agar keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan 2.015 Posbankum Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan, yang telah rampung sepenuhnya pada 31 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Posbankum berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus memperkuat pembangunan desa berbasis kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dipastikan menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel, dengan total 11 lokasi pelaksanaan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa TMMD menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan perdesaan tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan antar desa.

“Pada tahun 2026, fokus kami di bidang pengembangan kawasan perdesaan tetap pada tugas pokok fungsi, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa maupun antar desa. Salah satunya melalui pola TMMD yang melibatkan TNI sebagai wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI,” ujar Andie di Banjarbaru, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa melalui TMMD diarahkan pada wilayah – wilayah yang masih terisolasi agar dapat membuka akses, memperlancar konektivitas, serta mendukung peningkatan Indeks Desa, khususnya pada subdimensi sarana dan prasarana.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai Indeks Desa, sehingga desa – desa di Kalimantan Selatan dapat semakin berkembang dan mandiri,” lanjut Andie.

Selain TMMD, DPMD Kalsel juga terus berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

Andie mengungkapkan, pada tahun 2026 jumlah lokasi TMMD di Kalsel mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya terdapat tujuh lokasi TMMD reguler, maka tahun ini meningkat menjadi sebelas lokasi, terdiri dari tujuh TMMD reguler dan empat TMMD imbangan.

“Dengan 11 lokasi TMMD, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melaksanakan TMMD secara simultan dan serentak. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana masih ada daerah yang belum mendapatkan giliran,” jelas Andie.

Pelaksanaan TMMD tahun 2026 dibagi dalam beberapa angkatan, yakni TMMD ke-127, 128, 129, dan 130, yang dilaksanakan serentak secara nasional di 38 provinsi. Untuk TMMD ke-127, pelaksanaan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tabalong.

Sementara TMMD ke-128 dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin. TMMD ke-129 digelar di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), serta Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan TMMD ke-130 dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ini menjadi capaian yang cukup istimewa, karena Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pihak TNI sebagai provinsi yang mampu melaksanakan seluruh rangkaian TMMD di seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas Andie.

Melalui TMMD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dapat terwujud secara merata, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan spiritual aparatur sipil negara (ASN), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar ceramah agama bertema “Fiqih Bab Thaharah”, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (29/1/).

Ceramah agama ini disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muhammad Fadlian Noor, dan dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, Sekretaris Dinas Mashudi, serta ASN dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman keagamaan, sekaligus membangun keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan spiritual para pegawai.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim menyampaikan, bahwa ceramah agama ini merupakan momentum yang sangat baik bagi seluruh jajaran Diskominfo Kalsel.

“Tema thaharah ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi ibadah – ibadah lainnya,” ujar Muslim.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, pemahaman ASN terhadap nilai-nilai keagamaan dapat semakin meningkat dan berdampak pada kualitas ibadah serta kinerja.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah ketekunan kita dalam beribadah dan menjadi penguat spiritual bagi seluruh pegawai,” katanya.

Menurutnya, kegiatan pembinaan keagamaan ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan profesional.

“Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari visi Gubernur, dan kami di Diskominfo Kalsel tentu sangat mendukung karena dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan serta penuh keberkahan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Muhammad Fadlian Noor mengapresiasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang secara konsisten menghadirkan kegiatan pembinaan keagamaan bagi pegawai.

“Kegiatan seperti ini sangat baik karena menunjukkan kepedulian pimpinan terhadap pembinaan keagamaan ASN,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya pemahaman fiqih thaharah sebagai dasar utama dalam menjalankan ibadah, khususnya sholat.

“Thaharah adalah pintu masuk bagi ibadah – ibadah yang lain. Tanpa pemahaman yang benar tentang bersuci, maka ibadah yang kita lakukan bisa menjadi tidak sempurna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri merupakan kewajiban bagi setiap muslim, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

“Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki kepekaan keagamaan. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat, baik di dunia maupun di akhirat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – SMA Negeri 3 Banjarbaru menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-28, Kamis (29/1). Momentum ini menjadi refleksi perjalanan sekolah sekaligus penguatan komitmen, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Sekretaris Dinas, Hadeli Rosyaidi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi SMA Negeri 3 Banjarbaru, dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Yang pertama kami sangat mengapresiasi apa yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Banjarbaru. Kami berharap SMA 3 Banjarbaru ini selalu tetap jaya, unggul, dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Banjarbaru, Rahmah, mengungkapkan rasa syukur atas eksistensi sekolah, yang selama 28 tahun telah menjadi bagian dari penguatan pendidikan, khususnya di wilayah Kecamatan Cempaka.

“Yang jelas kita bahagia, dan kami merasa bersyukur bahwa dengan hadirnya SMA Negeri 3 Banjarbaru di lingkungan wilayah Cempaka, kami juga bisa berkontribusi untuk memajukan pendidikan di masyarakat. Membuat anak-anak di sini sekolah dengan nyaman,” tuturnya.

Rahmah menegaskan, ke depan SMA Negeri 3 Banjarbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, serta menumbuhkan semangat belajar peserta didik.

“Kami berharap SMA Negeri 3 Banjarbaru mampu memberikan layanan yang lebih, terutama dalam hal mutu. Anak-anak lebih semangat bersekolah, merasa nyaman, dan kami berusaha memuliakan murid sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, bahwa memuliakan murid merupakan tujuan utama pendidikan,” jelasnya.

Peringatan Hari Jadi ke-28 SMA Negeri 3 Banjarbaru juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik, tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi lomba yang melibatkan siswa SD dan SMP, bakti sosial donor darah, serta kunjungan ke panti asuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter secara nyata.

“Pendidikan itu tidak harus selalu diteorikan, tapi juga dilakukan. Bakti sosial dan kunjungan ke panti asuhan ini menjadi contoh bagi anak didik kami untuk berempati. Ini sejalan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya dalam membiasakan anak untuk bermasyarakat,” pungkas Rahmah. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, terus memperkuat eksistensinya sebagai rumah sakit pendidikan gigi dan mulut pertama di Indonesia, sekaligus pusat rujukan layanan unggulan kesehatan gigi dan mulut di Kalimantan.

Plt Direktur RSGM Kalsel drg, Mashuda, Selasa (27/1) menegaskan, sebagai rumah sakit yang sejak awal berdiri untuk mendukung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), RSGM Kalsel telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit Pendidikan gigi dan mulut pertama di Indonesia, dan menjadikannya tonggak penting dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Pihaknya tetap berkomitmen mempertahankan dan memperkuat peran strategis tersebut, baik sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan maupun sebagai pusat layanan unggulan gigi dan mulut bagi masyarakat.

“RSGM hadir tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk mencetak tenaga kesehatan. Ini sejalan dengan visi dan misi pertama Gubernur Kalimantan Selatan, yakni menjadikan daerah ini sebagai pusat pendidikan kesehatan,” ujarnya.

Disampaikan drg. Mashuda, dalam mendukung agenda nasional, RSGM Kalsel turut terlibat dalam kerja sama lintas kementerian melalui MoU Tiga Menteri, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan.

Kerjasama ini menjadikan RSGM sebagai role model Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia, sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok.

Oleh karena itu, keberadaan RSGM Kalsel dinilai semakin strategis mengingat rasio dokter di Kalimantan Selatan yang masih tergolong rendah, yakni sekitar 1 dokter berbanding 11.000 penduduk, jauh dari standar ideal 1 berbanding 2.000.

“Melalui perannya sebagai pusat pendidikan gigi dan mulut, RSGM diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan gigi dan mulut. Di sisi pelayanan, RSGM Kalsel berperan sebagai pusat layanan unggulan gigi dan mulut, merespons karakteristik geografis Kalimantan Selatan yang didominasi lahan rawa dengan tingkat keasaman air tinggi, sehingga berdampak pada tingginya prevalensi karies gigi di masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, dengan layanan unggulan ini, RSGM mendukung peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup. Melalui
menggabungkan fungsi pendidikan, pelayanan unggulan, dan pengabdian masyarakat.

“RSGM Kalimantan Selatan diharapkan terus eksis dan berkontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi karies gigi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat Kalimantan Selatan sebagai pusat pendidikan dan layanan kesehatan gigi dan mulut di kawasan regional,” tutupnya.
(RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam rangka menyamakan pemahaman terkait kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (27/1).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Kalsel, Mashudi. Rakortek menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Satyawirawan.

Rakortek tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme, kriteria, serta tindak lanjut kebijakan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Diskominfo Kalsel, termasuk pemahaman hak, kewajiban, dan sanksi yang berlaku.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa pembekalan ini penting agar PPPK Paruh Waktu memahami batasan serta aturan dalam melaksanakan tugas, mulai dari ketentuan cuti hingga kedisiplinan kerja.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada PPPK Paruh Waktu yang telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) agar mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta sanksi yang melekat pada status kepegawaiannya,” ujar Mashudi.

Mashudi juga menjelaskan, bahwa status PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk ditingkatkan menjadi PPPK Penuh Waktu di masa mendatang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas usia pegawai.

“Ke depan, peluang pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu tetap ada. Namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan prioritas usia pegawai yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP),” jelasnya.

Mashudi juga menyampaikan, agar seluruh PPPK Paruh Waktu Diskominfo Kalsel menjaga kinerja baik dan mendukung visi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang komunikasi dan informatika.

“Oleh karena itu, kami berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Diskominfo Kalimantan Selatan, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mematuhi seluruh aturan yang berlaku, serta menjaga disiplin dan profesionalisme dalam bekerja,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Satyawirawan menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan skema kerja bagi PPPK Paruh Waktu agar berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan, bahwa seluruh hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu telah diatur secara jelas dan wajib dipatuhi setiap pegawai.

“Karena sudah memiliki NIP, maka kehadiran harus disesuaikan dengan sistem absensi yang berlaku. Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga memiliki ketentuan cuti serta penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP,” ujar Satyawirawan.

Lebih lanjut Satyawirawan menambahkan, bahwa pemerintah saat ini melakukan pemantauan intensif terhadap kinerja PPPK Paruh Waktu. Dalam kurun waktu satu tahun, akan dilakukan evaluasi sebagai dasar pertimbangan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Untuk pengangkatan menjadi penuh waktu, anggaran harus tersedia terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan evaluasi kinerja. Jika memenuhi persyaratan, barulah dapat diangkat,” tegasnya.

Ia pun berpesan agar seluruh PPPK Paruh Waktu terus menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja sebagai bekal pengembangan karier ke depan.

“Terus tingkatkan kinerja dan jaga penilaian SKP, jangan sampai nilainya menurun,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)