Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.
Pada tahun 2026, fokus pembinaan diarahkan pada pengembangan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas PMD Kalsel, Renny Anggraeni
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Renny Anggraeni menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya, dengan penajaman sasaran, pasca prestasi nasional yang diraih Tim Pembina Posyandu Kalsel.
“Secara garis besar kegiatannya masih berkelanjutan dengan tahun 2025. Namun di tahun 2026 ini, arahan pimpinan lebih menekankan pada pembinaan posyandu 6 bidang SPM,” ujar Renny, Senin (2/2) siang.
Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan setiap kabupaten/kota dapat membentuk minimal tiga proyek percontohan (growth project) Posyandu 6 Bidang SPM. Target tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan pelayanan dasar yang lebih terpadu dan merata.
“Kami ingin di setiap kabupaten itu paling tidak ada tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM. Jadi arah kami lebih kepada pembinaan dan penguatan,” lanjut Renny.
Selain pembinaan, pihaknya juga akan menggelar Lomba Posyandu 6 Bidang SPM untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Lomba ini menjadi pembeda dari tahun sebelumnya, yang masih menilai posyandu dari satu bidang, yakni kesehatan, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Kalau tahun 2025 lombanya masih satu bidang, tahun 2026 ini kita melaksanakan lomba posyandu 6 bidang SPM di Dinas PMD,” ungkap Renny.
Dinas PMD Kalsel juga tetap melaksanakan kegiatan rutin, seperti pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, sinkronisasi data, serta penguatan kelembagaan LKD yang meliputi posyandu, PKK, RT/RW, dan LPM. Selain itu, terdapat agenda baru berupa Jambore Kader Posyandu dan Jambore Kader PKK.
Untuk pembinaan langsung ke daerah, PMD Kalsel akan menyasar kabupaten/kota yang belum mendapatkan pendampingan Posyandu 6 Bidang SPM pada tahun 2025. Beberapa daerah yang menjadi fokus pembinaan tahun ini antara lain Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah.
“Kami berharap kabupaten yang kami bina ini nantinya juga mampu menghadirkan minimal tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM,” tutup Renny. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Suasana khusyuk menyelimuti pelaksanaan peribadatan Malam Nisfu Syaban 1447 Hijriah, yang digelar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Senin (2/2) malam. Ribuan jamaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian ibadah, meski hujan telah turun sejak sore hari.
Peribadatan malam Nisfu Syaban tersebut dipimpin Ustadz Ilham Humaidi dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.
Hujan yang mengguyur kawasan Banjarmasin sejak sore hari, membuat seluruh rangkaian ibadah terpusat di dalam area Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kendati demikian, jamaah tetap mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh kekhusyukan.
Rangkaian ibadah diawali dengan salat Magrib berjamaah, dilanjutkan salat taubat, salat hajat, serta pembacaan Surah Yasin sebanyak tiga kali. Kegiatan kemudian diteruskan dengan salat Isya berjamaah dan salat sunah tasbih.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Malam Nisfu Syaban sebagai sarana memperkuat amal ibadah sekaligus mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Ia menyampaikan rasa syukur, karena masyarakat kembali dipertemukan dengan bulan Syaban yang memiliki keutamaan dalam ajaran Islam.
“Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dengan bulan Syaban, salah satu bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Momentum Nisfu Syaban ini juga menjadi pengingat bahwa dalam waktu dua pekan ke depan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan,” ujarnya.
Sekda menekankan, bahwa bulan Syaban merupakan waktu yang tepat untuk melatih diri dan meningkatkan kesiapan spiritual sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh, termasuk pelaksanaan salat tarawih dan ibadah lainnya.
“Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan memerlukan kesiapan dan latihan. Oleh karena itu, di bulan Syaban ini kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal ibadah dan amal saleh,” lanjutnya.
Selain itu, Sekda juga mengajak seluruh jamaah untuk memanjatkan doa agar seluruh ibadah yang dilaksanakan, khususnya pada Malam Nisfu Syaban, dapat diterima sebagai amal kebajikan oleh Allah SWT.
“Mudah-mudahan peribadatan yang kita kerjakan pada malam ini menjadi amal kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.
Tak lupa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendoakan agar daerah Kalimantan Selatan senantiasa berada dalam lindungan, keberkahan, dan rahmat Allah SWT.
“Kita juga berdoa semoga Banua kita tercinta senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin menyampaikan, bahwa pelaksanaan peribadatan Malam Nisfu Syaban berjalan dengan lancar meskipun terdapat penyesuaian akibat kondisi cuaca.
“Alhamdulillah, dengan dukungan para alim ulama dan jamaah yang tertib, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmennya mengawal pembangunan infrastruktur daerah, dengan menggelar rapat kerja rencana program bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Lantai IV Gedung A, pada Senin (2/2) sore.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustakimah, membahas secara komprehensif rencana program kerja Dinas PUPR Tahun 2026. Forum ini sekaligus menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, saat memimpin rapat
Mustakimah menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, serta pelaksanaan proyek berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program strategis harus disertai target kinerja yang terukur, skema pendanaan yang transparan, serta mitigasi risiko keterlambatan pekerjaan dan potensi pembengkakan biaya.
Dalam rapat tersebut Dinas PUPR memaparkan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta indikator capaian fisik dan keuangan secara berkala.
“Data ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama, agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” ucapnya.
Disampaikan Mustakimah, fokus pengawasan DPRD diarahkan pada proyek – proyek bernilai strategis dan berdampak luas, khususnya yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memprioritaskan proyek strategis yang memberikan dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, dan produktivitas ekonomi,” pintanya.
Lebih lanjut Mustaqkimah menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah dinilai krusial, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dimana Komisi III DPRD juga merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan intensitas pengawasan lapangan. Keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
“Kita ingin seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah program prioritas Tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah.
Program tersebut antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan provinsi.
“Selain infrastruktur dasar, Dinas PUPR juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring, yang diharapkan dapat menjadi ruang publik produktif sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jawa Barat – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2).
Kehadiran Ketua DPRD Kalsel Supian HK, bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan jajaran Forkopimda Kalsel, menegaskan komitmen daerah, dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK
Rakornas dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan diikuti sekitar 4.487 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda seluruh Indonesia.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menilai, Rakornas menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.
“Sinergi tidak cukup hanya di tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
Menurut Supian HK, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat, melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, serta pengawasan yang ketat.
“Pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, Rakornas harus mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sebagai kunci keberhasilan program prioritas Presiden.
Partisipasi aktif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rakornas ini menegaskan komitmen kuat, untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan yang merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah pusat, bukan sekadar pelaksana. Kebijakan nasional harus selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program dana pendamping bagi pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun membutuhkan layanan medis.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. M. Syarif Hidayat
Direktur RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. Muhammad Syarif Hidayat menyampaikan, bahwa program dana pendamping telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti sangat membantu masyarakat kurang mampu, memperoleh layanan kesehatan.
“Bagi pasien yang tidak tercover BPJS Kesehatan, kami telah menyiapkan program dana pendamping. Program ini memang dirancang khusus untuk mengakomodasi pasien – pasien yang membutuhkan pelayanan medis,” ujar dr. Syarif.
Ia menjelaskan, dana pendamping tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2026, RSUD Ansari Saleh kembali memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar, jumlah yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Dana pendamping ini dianggarkan melalui APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, atas perhatian dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu,” katanya.
Program dana pendamping ini diperuntukkan bagi warga Kalimantan Selatan yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, dengan ketentuan memiliki KTP Kalimantan Selatan serta termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.
Penilaian kelayakan penerima manfaat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
“Selama memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak, pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan memanfaatkan dana pendamping tersebut,” jelasnya.
Menurut dr. Syarif, keberadaan dana pendamping memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar pasien yang dilayani benar-benar membutuhkan pertolongan medis, namun terkendala kondisi ekonomi.
“Pasien-pasien ini pada umumnya sangat membutuhkan layanan kesehatan, dan Alhamdulillah dapat terlayani dengan baik melalui program dana pendamping,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan, bahwa pada prinsipnya rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, apapun latar belakang dan status pembiayaannya.
“Secara sederhana, rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik pasien tidak mampu, peserta BPJS, maupun pasien umum. Kami memberikan pelayanan seluas – luasnya, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan dan analisis yang berlaku,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin, mendukung pemberian bantuan hukum untuk warga kota nya, dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda
“Pemerintah kota juga memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin,” ungkap Ananda, belum lama tadi.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen, menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Pos Bantuan Hukum ini merupakan akses keadilan yang hadir hingga tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan,” ucap Ananda.
Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin telah membentuk Posbankum di seluruh 52 kelurahan, sehingga menjadi salah satu daerah yang 100 persen kelurahannya memiliki layanan Pos Bantuan Hukum.
Salah satunya Posbankum Kelurahan Telaga Biru, memiliki capaian yang membanggakan, termasuk diraihnya Peacemaker Justice Award 2025 serta sertifikat Kelurahan Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Jagaddhita).
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan non-litigasi dan penyelesaian masalah secara damai, dapat berjalan efektif di tingkat kelurahan.
“Kami berharap layanan Pos Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin semakin berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ananda.
Sementara itu, salah seorang warga Kota Banjarmasin, Yayuk Purwaningsih, yang merupakan Ketua RT 23 Kelurahan Telaga Biru ini menyampaikan, bahwa kehadiran Posbankum sangat membantu warga, menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial di lingkungan mereka.
“Warga merespon positif layanan tersebut karena setiap permasalahan dapat dimediasi, dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.
Diharapkan dengan begitu, kesadaran warga mengalami peningkatan, terbukti saat ada permasalahan, warga langsung melaporkannya ke Posbankum di kelurahan.
“Kami berharap sosialisasi terkait Posbankum dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memahami dan memanfaatkan layanan tersebut,” ujarnya.
Yayuk menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan layanan, meski terdapat beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja yang sebagian besar melibatkan warga pendatang. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah, menekan laju inflasi di Kalimantan Selatan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Saptono mengatakan, bahwa menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap memicu kenaikan harga dan berpotensi mendorong inflasi daerah apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono
“Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus untuk membantu menurunkan dan mengendalikan angka inflasi di Kalimantan Selatan, terutama menjelang Ramadan,” ujar Saptono, Senin (2/2).
Saptono menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.
Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan berbagai komoditas pangan strategis dalam satu kegiatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Komoditas yang disediakan meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, hasil perikanan, hingga produk pangan lainnya. Dengan pasokan yang cukup dan harga terjangkau, kami berharap tekanan harga di pasar bisa ditekan,” jelas Saptono.
Lebih lanjut, Saptono menuturkan, bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui intervensi langsung di tingkat konsumen, pemerintah berharap dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan menekan lonjakan harga pangan.
“Selain membantu masyarakat, GPM juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli. Jika harga pangan stabil, maka inflasi bisa lebih terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga,” lanjut Saptono.
Saptono juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya pada momentum-momentum strategis seperti Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
Rencananya, Gerakan Pangan Murah akan digelar di sejumlah lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga, inflasi dapat ditekan, serta masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memanfaatkan videotron sebagai media penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini bencana kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai efektif, meningkatkan kewaspadaan publik, khususnya terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi,
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pemanfaatan videotron merupakan bagian dari strategi komunikasi kebencanaan yang adaptif dan mudah diakses masyarakat.
Videotron memiliki keunggulan karena bersifat visual, mudah dibaca, dan menjangkau masyarakat luas, terutama di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti pusat kota, perkantoran, dan ruang publik.
“Informasi yang kami tampilkan meliputi prakiraan cuaca, peringatan dini potensi banjir, angin kencang, hingga imbauan kesiapsiagaan bencana,” ujar Bambang, baru-baru ini.
Menurutnya, penyampaian informasi secara cepat dan berulang sangat penting, agar masyarakat tidak lengah dan dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.
videotron milik Pemerintah Provinsi kalsel
Dengan tampilan yang sederhana namun informatif, masyarakat diharapkan lebih mudah memahami kondisi cuaca terkini dan risiko bencana yang mungkin terjadi.
Bambang menambahkan, pemanfaatan videotron ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem peringatan dini bencana di Kalimantan Selatan. BPBD Kalsel tidak hanya mengandalkan satu kanal informasi, tetapi memaksimalkan berbagai media agar pesan kebencanaan dapat diterima secara merata.
Semakin banyak kanal informasi yang digunakan, semakin besar peluang masyarakat mendapatkan peringatan lebih awal.
“Ini penting untuk menekan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan masyarakat,” jelas Bambang.
Selain memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah, BPBD Kalsel juga mengusulkan agar seluruh videotron, baik milik instansi vertikal, perkantoran, hingga pihak swasta dan perhotelan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mitigasi bencana.
“Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Jika videotron-videotron yang ada bisa dimanfaatkan secara serentak untuk menayangkan informasi kebencanaan, maka penyampaian peringatan dini akan jauh lebih masif dan cepat,” ungkap Bambang.
Ia berharap dukungan dari seluruh pemilik dan pengelola videotron agar turut berperan aktif dalam upaya penyelamatan masyarakat.
Menurutnya, keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kepedulian semua pihak.
“Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat. Informasi yang cepat dan tepat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pagi masih muda ketika halaman KC Banjarmasin Lambung Mangkurat mulai dipenuhi peserta, dimana yang terlihat pertama bukan spanduk besar atau panggung megah, melainkan kekompakan yang sederhana: kaos hitam, sepatu lari, dan kerudung putih bagi peserta perempuan.
Di antara obrolan ringan dan cek torsi tali sepatu, semangat Milad ke-5 BSI terasa hidup, hangat, dekat, dan penuh energi. Tepat pukul 05.30 WITA, rangkaian Fun Run “Langkah Emas untuk Generasi Emas” dimulai.
Pesertanya datang dari berbagai unit, mulai dari pegawai organik, TAD, peserta magang in office RO, RFO, FC, RCR, RFR, RCB Banjarmasin, area Banjarmasin, cabang – cabang dalam Kota Banjarmasin, hingga BSI Maslahat. Semuanya membaur dalam satu irama yang sama: merayakan lima tahun perjalanan BSI dengan cara yang sehat dan menyenangkan, pada Minggu (1/2).
Usai pemanasan, langkah-langkah kecil berubah menjadi lari yang ringan. Ada yang mengejar target pribadi, ada yang memilih pace santai sambil berbagi cerita. Namun semuanya punya satu tujuan yang sama, menikmati perayaan Milad yang tak hanya seremonial, tapi juga memberi ruang kebersamaan.
Kemeriahan tak berhenti di lintasan. Di area kegiatan, peserta dan pengunjung disambut bazar, games, serta cek kesehatan gratis.
Suasana semakin ramai saat peserta bergantian memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, lalu kembali berkumpul untuk foto bersama, memperlihatkan wajah-wajah bahagia di balik peluh pagi.
RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda internal, melainkan simbol gerak bersama yang lebih luas.
“Pada Milad ke-5 BSI, kami mengajak seluruh insan BSI di Banjarmasin untuk merayakan ‘Langkah Emas untuk Generasi Emas’ lewat Fun Run. Kami menyiapkan rangkaian bazar, games, dan cek kesehatan gratis agar perayaan ini menjadi ruang kebersamaan yang sehat dan bermakna,” ujarnya.
Semangat yang sama juga digelar serentak di seluruh Indonesia, mengikuti atmosfer perayaan Milad BSI yang berlangsung di berbagai wilayah. Di setiap titik, temanya tetap satu, membangun gaya hidup yang sehat sekaligus menguatkan literasi dan solusi finansial yang lebih relevan bagi masyarakat.
Dalam momentum Milad ke-5 ini, BSI juga menghadirkan beragam promo spesial sebagai bagian dari perayaan lima tahun perjalanan.
Promo tersebut melengkapi semangat “Langkah Emas”, bahwa setelah tubuh sehat dibangun lewat olahraga, kebutuhan finansial dan rencana masa depan pun bisa dipersiapkan lewat berbagai solusi layanan BSI.
Melalui perayaan Milad ke-5 ini, BSI mengajak masyarakat menikmati kemudahan dalam ekosistem layanan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip Syariah. Dari gaya hidup sehat, kebersamaan, hingga solusi finansial untuk rencana yang lebih panjang. (RIW/EPS)
Banjarmasin —Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya, mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.
Direktur Utama Bank Kalsel saat menyampaikan paparannya
Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Banjarmasin ini, merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi Bank Kalsel dengan lintas pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.
Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se Kalsel.
Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo menyampaikan, bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis, dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.
FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Sehingga, sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.
Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.
Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
“Yakni melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session, yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.
Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)
