Erwin – Laman 23 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Green Action 2026, Tanam 600 Bibit Pohon dan Kumpulkan Dua Ton Sampah di Kabupaten Banjar

Banjar – Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan terus dilakukan di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Banua Pers Community (BPC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengajak masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, sekaligus memperluas penghijauan.

Kepala Dinas LH Provinsi Kalsel saat melakukan aksi penanaman pohon

Kegiatan yang digelar Minggu (9/8) ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan dipusatkan di tiga desa di Kecamatan Martapura Barat, yakni Desa Sungai Rangas Ulu, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Hambuku.

Green Action 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan utama, mulai dari kerja bakti membersihkan lingkungan, penukaran sampah dengan sembako, hingga penanaman sebanyak 600 bibit pohon.

Berbagai jenis pohon ditanam dalam kegiatan tersebut, di antaranya tabebuya, tanjung, kamboja, spathodea, serta sejumlah jenis tanaman buah.

Selain berfungsi sebagai penghijauan, pemilihan jenis pohon berbunga juga diharapkan dapat menambah nilai estetika kawasan ketika tanaman tumbuh dan berkembang.

Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau, teduh, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, pohon yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus memperindah kawasan yang menjadi aktivitas masyarakat.

“Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya.

Selain penghijauan, Green Action 2026 juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah.

Masyarakat diajak memilah dan mengumpulkan sampah untuk kemudian ditukarkan dengan sembako.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan maupun tempat pemrosesan akhir.

Rahmat menyebut, dari kegiatan penukaran sampah tersebut berhasil dikumpulkan sekitar dua ton sampah.

“Dari hasil laporan teman-teman, terkumpul kurang lebih dua ton sampah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap kebersihan dan lingkungan,” katanya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Green Action 2026, Hasan mengatakan, kegiatan tersebut dirancang tidak sekadar memberikan manfaat secara langsung bagi lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang, baik melalui penghijauan maupun perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman bagi generasi mendatang,” katanya.

Untuk memperluas pesan kepedulian lingkungan, panitia juga menggelar lomba konten kreatif dan infografis dengan tema penghijauan serta pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menyasar partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Lomba tersebut menyediakan hadiah uang tunai dan diharapkan dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan – pesan lingkungan melalui kreativitas dan media yang dekat dengan kehidupan mereka.

Hasan menegaskan, Green Action 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat atau seremonial.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi produksi sampah, memilah sampah, hingga merawat pohon yang telah ditanam.

“Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tidak dapat diwujudkan oleh satu atau dua orang saja. Dibutuhkan partisipasi dan kesadaran kita semua untuk menjaga serta merawatnya,” pungkasnya.

Pelaksanaan Green Action 2026 juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong kegiatan pelestarian lingkungan di daerah.

Sejumlah perusahaan yang turut memberikan dukungan di antaranya PT Anugerah Energi Kalimantan, PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara.

Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, masyarakat, dan dunia usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat gerakan pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan.

Melalui Green Action 2026, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui penanaman pohon dan pembersihan kawasan, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Merajut Asa Baru Laskar Antasari, Supian HK: Barito Putera Harus Kembali Mengharumkan Banua

Banjarmasin – Musim baru menjadi lembaran baru bagi PS Barito Putera untuk kembali mengejar prestasi sekaligus mengembalikan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan di panggung sepak bola nasional.

Optimisme itu mengemuka dalam acara silaturahmi dan penandatanganan kontrak pemain baru Keluarga Besar PS Barito Putera di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, akhir pekan tadi.

Supian HK menegaskan, perjalanan Barito Putera pada musim kompetisi yang baru bukan hanya tentang pertandingan dan perolehan poin.

Lebih dari itu, setiap langkah Laskar Antasari membawa nama dan kebanggaan Banua.
Karena itu, ia berharap hadirnya para pemain baru dapat memberikan energi positif sekaligus memperkuat skuad Barito Putera untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

“PS Barito Putera adalah kebanggaan kita bersama. Di musim baru ini kami berharap tim bisa kembali berprestasi dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Menurut Supian HK, membangun tim yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemain di lapangan. Kekompakan manajemen, dukungan pemerintah, legislatif, suporter dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah klub.

DPRD Kalsel siap menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan olahraga di Banua, termasuk sepak bola.

Kini, harapan baru kembali disematkan kepada Barito Putera. Bukan hanya untuk mengejar kemenangan demi kemenangan, tetapi juga untuk menghadirkan kembali momen-momen yang membuat masyarakat Banua bangga.

Musim baru, skuad baru, semangat baru. Saatnya Laskar Antasari kembali mengukir cerita dan membawa nama Banua lebih tinggi di kancah sepak bola nasional.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan manajemen Barito Putera. Mari rajut asa bersama dengan semangat satu tujuan, satu perjuangan untuk kemajuan Banua,” tegasnya.

Lebih lanjut Supian HK menyampaikan, dengan Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan tema kegiatan, “Merajut Asa Musim Baru, Silaturahmi untuk Satu Tujuan, Satu Perjuangan.”

Tema itu dinilai bukan sekadar slogan, tetapi menjadi pesan penting agar seluruh elemen Barito Putera memiliki visi yang sama dalam menghadapi musim kompetisi mendatang.

Dengan komposisi pemain baru, semangat yang diperbarui, serta dukungan masyarakat Banua, Barito Putera diharapkan mampu tampil lebih percaya diri dan kompetitif.

“Mari masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan positif kepada Laskar Antasari. Sebab, dukungan publik menjadi energi tersendiri bagi pemain ketika berjuang di lapangan,” tutup Supian HK. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Aset Tak Sekadar Berdiri: DPRD Kalsel Dorong Badan Penghubung Jakarta Jadi Mesin Baru PAD

Jakarta – Aset milik daerah tidak cukup hanya terpelihara dan berdiri megah. Lebih dari itu, aset pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung pelayanan pemerintahan maupun menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Gagasan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, usai melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, akhir pekan tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, menggali berbagai peluang agar aset daerah yang berada di luar Kalimantan Selatan tersebut dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Penghubung Kalsel di Jakarta dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Tidak hanya melalui pemanfaatan kamar atau mess, tetapi juga aula dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan masih terdapat ruang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Menurutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten kota.

Dengan jumlah pemerintah daerah di Kalsel yang cukup banyak dan tingginya kebutuhan kegiatan kedinasan di Jakarta, fasilitas Badan Penghubung dinilai dapat menjadi pilihan utama untuk rapat, pertemuan, koordinasi maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

“Kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujar Kartoyo.

Kartoyo menyampaikan, apabila pemerintah kabupaten kota di Kalsel dapat lebih sering memanfaatkan fasilitas milik daerah tersebut ketika melaksanakan kegiatan di Jakarta, maka manfaatnya akan berlipat.

Bukan hanya aula yang menjadi sumber penerimaan. Kegiatan di aula juga berpotensi meningkatkan tingkat hunian kamar atau mess karena peserta kegiatan membutuhkan tempat menginap.

“Ke depan kami akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, optimalisasi satu fasilitas dapat memberikan dampak terhadap fasilitas lainnya. Ketika aula digunakan untuk rapat atau kegiatan pemerintahan, peserta maupun panitia kegiatan berpotensi menggunakan kamar atau mess Badan Penghubung. Dengan demikian, satu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu sumber penerimaan.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dari Silaturahmi ke Sinergi: Supian HK Dorong Kerukunan Umat Jadi Kekuatan Pembangunan Banua

Banjarmasin – Kerukunan umat beragama dinilai bukan sekadar fondasi kehidupan sosial, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan daerah.

Karena itu, pertemuan antara Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, bersama tokoh agama se-Kalimantan di Banjarmasin diharapkan mampu melahirkan semangat baru memperkuat toleransi dan moderasi beragama di Banua.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, usai menghadiri Silaturahmi Menteri Agama RI dengan Tokoh Agama se-Kalimantan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (9/8).

Menurut Supian HK, kehadiran Menteri Agama di Kalimantan Selatan menjadi momentum strategis mempertemukan pemerintah dengan para tokoh agama, membangun kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

Ia menilai, keberagaman agama, suku, budaya dan latar belakang masyarakat merupakan kekayaan yang harus dirawat bersama.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Menteri Agama di Banua. Silaturahmi ini bukan hanya temu sapa, tetapi juga forum strategis untuk menyatukan visi dalam menjaga kerukunan umat beragama,” katanya.

Supian HK menegaskan, kerukunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta mengedepankan dialog menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan harmonis.

Dalam kondisi tersebut, tokoh agama memiliki posisi penting sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mampu memberikan keteladanan sekaligus menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antarumat.

“Peran tokoh agama sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial. Nasihat dan keteladanan para ulama, pendeta, pastor, tokoh agama Hindu, Buddha, dan tokoh agama lainnya sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Supian HK menambahkan, kondisi masyarakat yang rukun akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan.

Pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih optimal ketika masyarakat berada dalam suasana aman, damai, dan saling menghargai.

Karena itu, DPRD Kalsel siap terus membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan Kementerian Agama, khususnya dalam mendukung program yang berkaitan dengan penguatan kehidupan keagamaan, toleransi, serta pembinaan masyarakat.

“DPRD Kalsel tentu siap bersinergi dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat program-program keagamaan yang menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda Kalsel, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan dari berbagai daerah di Kalimantan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DPRD dan Pemko Banjarbaru Sepakati KUA-PPAS 2027, Siapkan APBD Berbasis Prioritas Pembangunan

Banjarbaru – DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial tersebut, juga disampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Sirajoni menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada kebijakan fiskal nasional agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Sirajoni.

Melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, disepakati proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,377 triliun. Defisit anggaran yang timbul akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Selain membahas KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sirajoni mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, kebutuhan pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kondisi tertentu yang diatur dalam regulasi.

“Perubahan APBD menjadi langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah, penyesuaian dana transfer pemerintah pusat, serta pemenuhan belanja yang menjadi prioritas masyarakat,” katanya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,146 triliun menjadi Rp1,163 triliun.

Sementara belanja daerah naik dari Rp1,311 triliun menjadi Rp1,653 triliun, dengan defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto menilai, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 karena menjadi dasar penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Pendapatan daerah yang kita sepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp1,377 triliun. Terdapat defisit anggaran sekitar Rp170 miliar yang rencananya akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya,” jelas Windi.

Ia menambahkan, besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih bersifat proyeksi karena pemerintah daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan.

“Untuk Tahun 2027 kami masih menunggu penetapan resmi dari Menteri Keuangan terkait pendapatan transfer daerah. Dalam KUA saat ini, proyeksi transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp616 miliar. Kami berharap nilainya dapat meningkat pada tahun depan,” ungkapnya.

Windi menegaskan DPRD akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD agar anggaran yang disusun benar – benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru.

“DPRD akan memastikan setiap program yang direncanakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Sambut HUT ke-76 Kalsel, Pemprov Gelar Aksi Bersih-Bersih Masjid Libatkan Seluruh SKPD

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel menggelar aksi bersih – bersih masjid yang melibatkan pegawai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (6/8).

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah masjid di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

Koordinator Aksi Bersih-Bersih Masjid Agung Al Munawarrah Banjarbaru, Richo

Salah satu lokasi pelaksanaan aksi bersih-bersih berlangsung di Masjid Agung Al Munawwarah, Banjarbaru. Para peserta bergotong royong membersihkan area dalam masjid, halaman, tempat wudu, hingga lingkungan sekitar agar rumah ibadah menjadi lebih bersih dan nyaman digunakan masyarakat.

Kepala Biro Kesra Kalsel, Fahrurazi, melalui Koordinator Kegiatan, Richo mengatakan, aksi bersih-bersih masjid dilaksanakan di beberapa titik yang telah dibagi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi wujud kepedulian aparatur pemerintah terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kami melibatkan seluruh SKPD untuk bergotong royong membersihkan masjid di sejumlah lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru,” ujarnya.

Richo menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan aparatur pemerintah.

Ia menegaskan, pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelayan publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Aksi bersih-bersih masjid ini menjadi wujud kepedulian ASN terhadap lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Meriahkan Harjad Ke-76 Provinsi Kalsel, Dispora Gelar Gowes SKPD 2026

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gowes SKPD Tahun 2026, di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (6/8). Gowes dilepas Gubernur Muhidin diwakili Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Muhammad Anugrah.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Gowes digelar dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia serta Harjad ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin.

Kegiatan ini juga, lanjutnya, berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, untuk menyehatkan masyarakat Banua.

Selain itu, dalam rangka merayakan Harjad Provinsi Kalsel tahun ini, Dispora melaksanakan berbagai kegiatan. Diantaranya lomba gerak jalan, jalan santai, serta duatlon.

“Pada lomba gerak jalan nanti akan dipertandingkan beberapa kategori,” ucapnya.

Dispora Kalsel bersyukur, pelaksanaan Gowes SKPD tahun ini, diikuti peserta dengan antusias.

“Kami berharap para ASN yang mengikuti Gowes SKPD dapat terus bugar, sehat, meski saat ini sedang musim kemarau,” ucap Pebriadin.

Dengan semangat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, meski cuaca panas, kegiatan olahraga terus berlangsung, untuk turut serta menyehatkan masyarakat dengan olahraga.

Gowes diikuti lebih dari 500 ASN perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Panitia menyediakan hadiah doorprize kepada peserta yang beruntung. (SRI/RIW/EPS)

Menaker: ASN Kemnaker Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kendari – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah cara pandang dalam bekerja, dari sekadar menjalankan tugas administratif menjadi penggerak solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri Silaturahmi dan Penguatan Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8).

Menurut Menaker, setiap ASN Kemnaker harus memiliki cara pandang nasional dalam menjalankan tugasnya. ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, tetapi juga memahami peran pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“Kita harus berpikir sebagai ASN kementerian dengan cara pandang nasional. Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan solusi atas persoalan pengangguran. Setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan melalui semangat The Power of One,” ujar Menaker.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif melalui konsep Nice Place to Grow.

Menurutnya, lingkungan kerja harus mendorong setiap pegawai untuk terus berkembang, berani menyampaikan gagasan, dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, keberhasilan balai pelatihan tidak boleh hanya diukur dari terselenggaranya pelatihan. Seluruh jajaran, termasuk instruktur, harus terus berinovasi agar lulusan pelatihan memperoleh akses ke pasar kerja dan terserap di dunia usaha maupun dunia industri.

Sejalan dengan itu, balai-balai pelatihan vokasi, termasuk BPVP Kendari, akan terus diperkuat perannya sebagai Talent & Innovation Hub. Balai tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga pusat kolaborasi, pengembangan talenta, konsultasi usaha, peningkatan produktivitas, serta penyedia berbagai layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

“Karena itu, saya mengajak seluruh ASN menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kementerian tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam mempercepat penurunan pengangguran,” katanya.

Menaker menambahkan, perubahan budaya kerja tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat berbagai program prioritas Kemnaker.

Kepercayaan terhadap transformasi yang dilakukan Kemnaker, lanjutnya, mulai tercermin dari meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan program vokasi dan MagangHub.

Melalui program – program tersebut, semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengakses dunia kerja.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Ia meminta seluruh jajaran menjaga moralitas, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghapus berbagai praktik yang mencederai pelayanan publik.

“Kita bangun birokrasi yang bersih. Saya tidak akan menoleransi praktik manipulasi anggaran dan tidak akan melindungi siapa pun yang terjerat kasus hukum,” tegasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Perkuat Ekosistem K3 untuk Tingkatkan Pelindungan Pekerja

Makassar — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat ekosistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional sebagai upaya meningkatkan pelindungan bagi pekerja. Salah satu langkah konkretnya adalah mentransformasi Balai K3 agar berperan lebih besar dalam memperkuat ekosistem K3 nasional.

“Tantangan industri modern menuntut transformasi pengelolaan K3 yang tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyentuh esensi pelindungan nyawa pekerja,” tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, saat memberikan arahan kepada pegawai Balai K3 Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Menurut Menaker, penguatan ekosistem K3 menjadi penting karena masih besarnya tantangan dalam melindungi pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat 319.224 klaim kecelakaan kerja, 158 klaim penyakit akibat kerja (PAK), 9.834 kasus meninggal dunia, serta 4.133 kasus cacat fungsi maupun cacat total.

Selain tingginya angka kecelakaan kerja, penguatan sistem K3 juga diperlukan karena rasio pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan saat ini mencapai sekitar 1 banding 3.800.

Dari 1.366 pengawas aktif, hanya 268 yang merupakan spesialis K3. Di sisi lain, metode pengawasan masih didominasi pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya berbasis risiko maupun didukung pemanfaatan teknologi digital.

Menaker juga menyoroti belum optimalnya sistem data K3 nasional. Data kecelakaan kerja masih tersebar di berbagai sistem sehingga belum tersedia satu data nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, pencatatan penyakit akibat kerja di Indonesia juga masih rendah.

“Rendahnya angka penyakit akibat kerja di Indonesia bukan karena kasusnya sedikit, melainkan karena sistem pencatatan yang belum optimal mendeteksinya,” kata Yassierli.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker memperkuat peran Balai K3 sebagai titik intervensi melalui empat langkah utama, yaitu memperkuat pemetaan risiko industri berbasis data, memperluas edukasi penerapan Sistem Manajemen K3 kepada pekerja dan perusahaan, meningkatkan pengawasan serta standar teknis pengujian K3, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan jasa K3, kawasan industri, dan perguruan tinggi.

Melalui langkah tersebut, Balai K3 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengujian teknis, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan K3 yang mampu mendorong terwujudnya budaya kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. (KemenakerRI-RIW/EPS)

PAM Bandarmasih Harapkan PLN Prioritaskan Pasokan Listrik di Intake Air Baku

Banjarmasin – Direktur Utama PAM Bandarmasih, Zulbadi, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah intake air baku, belum lama tadi. Untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau.

Dalam kegiatan tersebut, Zulbadi meninjau Intake Pematang, Intake Sungai Tabuk, dan Intake Sungai Bilu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga.

Ket foto : Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi saat meninjau

Peninjauan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama tetap dalam kondisi baik. Pertama, kuantitas air baku, dengan mengecek level sungai maupun saluran irigasi agar tetap mencukupi untuk diolah menjadi air bersih.

Kedua, kualitas air baku, termasuk mengantisipasi potensi intrusi air laut yang dapat memengaruhi kualitas air, khususnya di kawasan Intake Sungai Bilu.

Ketiga, kondisi peralatan, seperti sistem perpompaan dan kelistrikan agar proses pengambilan air baku menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) dapat berjalan optimal.

Di sela peninjauan, Zulbadi juga menyampaikan harapannya kepada PT PLN (Persero) agar memberikan prioritas pasokan listrik ke seluruh fasilitas vital PAM Bandarmasih, terutama intake dan booster.

Menurutnya, keandalan listrik sangat menentukan kelancaran proses pengambilan air baku, pengolahan, hingga pendistribusian air bersih kepada pelanggan.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pasokan listrik ke fasilitas vital PAM Bandarmasih dapat menjadi prioritas, terutama selama musim kemarau, sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal,” ujar Zulbadi.

PAM Bandarmasih berharap dukungan seluruh pihak, khususnya PLN, agar penyediaan air bersih tetap berjalan lancar selama musim kemarau.

Dengan pasokan listrik yang andal, proses produksi hingga distribusi air kepada masyarakat dapat terus berlangsung tanpa hambatan. (PAMBANDARMASIH-SRI/RIW/EPS)