Erwin – Laman 22 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar Pertemuan dengan Media Massa, Diskominfo Bahas Kelanjutan Kerja Sama

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan strategis bersama puluhan perwakilan perusahaan media massa.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini agenda utamanya membahas keberlanjutan kerja sama publikasi program dan kegiatan pemerintahan, sekaligus menyosialisasikan transisi mekanisme pengadaan ke sistem digital.

Selain sebagai wadah silaturahmi untuk mempererat hubungan, pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi yang searah dan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers.

Fokus utamanya adalah memastikan penyebarluasan informasi pembangunan Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih masif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kebijakan terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru terkait pengadaan barang dan jasa.

Mulai saat ini, seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Banjarbaru wajib beralih menggunakan sistem e-purchasing.

Sistem ini merupakan tata cara pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui platform Katalog Elektronik (e-Katalog) atau Toko Daring yang dikembangkan resmi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Konsekuensinya, mekanisme kerja sama publikasi dengan media massa yang selama ini berjalan juga akan dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem e-Katalog tersebut.

Kebijakan baru ini dirancang sebagai langkah nyata Pemkot Banjarbaru menyederhanakan birokrasi yang sering kali dinilai kaku.

Implementasi e-Katalog dipercaya mampu memotong alur administrasi pengadaan yang rumit, sehingga menciptakan efisiensi waktu, anggaran, serta menutup celah potensi maladministrasi.

Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menjelaskan, bahwa perubahan ini merupakan tuntutan regulasi sekaligus kebutuhan zaman.

Menurutnya, mekanisme konvensional yang digunakan sebelumnya memerlukan alur administrasi yang sangat panjang dan memakan waktu lama, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi manual, hingga proses pencairan.

“Pertemuan ini sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kami di Diskominfo untuk menyampaikan kepada seluruh mitra kerja terkait perubahan bentuk kerja sama ini. Dengan e-Katalog, proses administrasi yang tadinya panjang akan dipangkas, sehingga proses penyelesaian kontrak pengadaan publikasi bisa menjadi jauh lebih cepat,” ujar Agus.

Selain membahas digitalisasi mekanisme kerja sama, pertemuan ini juga membedah rencana strategis Pemkot Banjarbaru untuk memindahkan ruang pers (pressroom) wartawan.

Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai sudah kurang representatif dan kurang optimal mendukung mobilitas serta produktivitas para jurnalis yang bertugas di wilayah Banjarbaru.

Rencana pemindahan dan renovasi ruang kerja bagi jurnalis ini mendapat respons positif dari komunitas pers.

Toto, salah satu perwakilan media massa yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diinisiasi Diskominfo Banjarbaru.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodir kerja sama publikasi, termasuk penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Toto.

Terkait perbaikan fasilitas kerja jurnalis, Toto juga menyatakan kesepakatannya. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat status Banjarbaru yang kini telah resmi menyandang peran penting di Kalimantan Selatan.

Menurutnya Gedung Pers Banjarbaru dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers di Kota Banjarbaru serta merupakan representasi dari keharmonisan antara pemerintah dengan insan prs di Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)

6.189 Narapidana di Kalsel Dapat Remisi Kemerdekaan, 51 Orang Langsung Bebas

Banjarbaru – Sebanyak 6.189 narapidana di Kalimantan Selatan mendapat Remisi Umum dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 51 orang langsung bebas setelah memperoleh pengurangan seluruh masa pidana.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Erwedi Supriyatno mengatakan, penerima remisi tersebar di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalsel.

Gubernur Kalsel Muhidin saat menyampaikan sambutan

Sebanyak 6.056 narapidana memperoleh Remisi Umum I, berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 133 orang menerima Remisi Umum II, yakni pengurangan seluruh masa pidana.

“Yang mendapat Remisi Umum II berjumlah 133 orang. Terdiri dari 51 orang langsung bebas dan 82 orang masih harus menjalani kurungan pengganti denda atau subsider,” kata Erwedi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Senin (17/8).

Selain remisi umum, terdapat pula remisi tambahan. Sebanyak 18 narapidana mendapatkannya karena berstatus pemula. Satu orang lainnya memperoleh remisi tambahan dari kegiatan donor darah.

Pengurangan masa pidana juga diberikan kepada anak binaan. Sebanyak sembilan anak memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP) I. Sedangkan satu anak mendapat PMP II atau pengurangan seluruh masa pidana.

Saat ini terdapat 18 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kalsel. Terdiri dari delapan lapas, satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), enam rutan dan tiga balai pemasyarakatan.

Erwedi menyebut total warga binaan dan tahanan mencapai 8.716 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 4.382 orang.

Di tengah kondisi tersebut, Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan. Terutama memperkuat pembinaan, pembimbingan hingga reintegrasi sosial warga binaan.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin maju dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat,” paparnya.

Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan, remisi merupakan bagian dari proses pembinaan. Pemberian tersebut sekaligus menjadi penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan selama menjalani masa pidana.

Ia meminta penerima remisi tidak sekadar melihatnya sebagai berkurangnya masa hukuman.

“Remisi ini bukan sekadar dimaknai sebagai pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Muhidin.

Kesempatan tersebut, lanjut Muhidin, harus digunakan untuk memperkuat tekad memperbaiki diri. Termasuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.

“Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tekad, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta membangun kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat,” katanya.

Muhidin juga memberikan perhatian khusus kepada anak binaan. Menurutnya, pernah menjalani pembinaan bukan berarti menutup jalan untuk meraih masa depan.

“Jangan pernah merasa bahwa masa depan telah berakhir. Usia muda adalah kesempatan yang sangat panjang untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita,” pesannya.

Muhidin berharap proses pemasyarakatan mampu menghasilkan perubahan nyata. Tidak hanya sebatas perubahan status administratif.

Warga binaan perlu dibekali karakter, kedisiplinan, keterampilan dan kemandirian. Bekal tersebut dibutuhkan agar mereka dapat kembali produktif setelah menyelesaikan masa pidana.

“Ketika nantinya kembali ke masyarakat, saudara – saudara dapat hadir sebagai pribadi yang produktif, memiliki keterampilan, mampu bekerja, berusaha, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Pemko Sambut Pejabat Baru Kejari Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar malam ramah tamah, untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin yang baru, Muchsin, di Aula Kayuh Baimbai, belum lama tadi.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Pemko Banjarmasin melalui Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin turut mengambil peran, dengan memfasilitasi sajian makan malam bagi para tamu undangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli mengatakan, pihaknya memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dan fasilitas dalam agenda perkenalan Kajari Banjarmasin yang baru berjalan baik.

“Sesuai arahan Wali Kota Muhammad Yamin, Bagian Umum Setdako Banjarmasin memfasilitasi sajian makan malam, sebagai bagian dari pelayanan dalam kegiatan perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang baru,” ujarnya.

Menurut Ahmad Zazuli, jamuan makan malam tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian acara, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi antara jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, Forkopimda, dan Kajari yang baru.

Kehadiran Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Ketua TP PKK Neli Listriani bersama unsur Forkopimda dan Kepala SKPD, menambah suasana kebersamaan dalam penyambutan Kajari Banjarmasin yang baru.

“Kami berupa memberikan pelayanan terbaik, tujuannya agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, nyaman, dan penuh keakraban,” ucap Ahmad Zazuli.

Bagian umum, tambahnya, akan terus menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitas dalam setiap agenda resmi Pemerintah Daerah.

“Ini merupakan bagian dari tugas kami mendukung kegiatan pimpinan daerah, selain itu untuk memperkuat koordinasi serta sinergi dengan seluruh unsur yang ada di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Dispora Siap Dukung Cabor Ikuti Kejurnas 2026

Banjarmasin – Pemerintah provinsi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan dukungan pada cabang olahraga yang mengikuti Kejuaraan Nasional di beberapa daerah tahun ini.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kasi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan Rijal Hamid menjelaskan, sepanjang tahun 2026 ini, Dispora Kalsel telah memberikan bantuan kepada 33 cabor untuk mengikuti Kejurnas.

“Alhamdulillah dari Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam hal ini Dispora telah membantu cabor untuk mengikuti Kejurnas, yang mulai dilaksanakan sejak Januari hingga Agustus ini,” ungkap Rijal, kepada sejumlah wartawan, Kamis (20/8).

Hingga Agustus, lanjutnya, sebanyak 33 cabor, telah mengajukan proposal permintaan bantuan kepada Dispora Kalsel.

“Bantuan diberikan, dengan syarat cabor mampu mendulang medali pada setiap Kejurnas yang diikuti,” ujar Rijal.

Dikatakan Rijal, meskipun mengalami efisiensi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memberikan bantuan tersebut.

“Jika tahun sebelumnya bantuan mencapai 1.500 orang, karena efesiensi tahun ini hanya 200 orang saja,” ujar Rijal.

Untuk pemberian bantuan, Dispora Kalsel memberlakukan skala prioritas, yakni kepada cabor yang berangkat ke Kejurnas, wajib menghasilkan medali.

“Alhamdulillah sampai saat ini cabor yang telah mengikuti Kejurnas telah memberikan sebanyak 66 medali, terdiri emas, perak, serta perunggu, kepada Bidang Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel,” tutur Rijal lebih lanjut.

Sedangkan, target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja utama, sebanyak 180 medali, yang digabungkan dari Bidang Peningkatan Prestasi serta Bidang Pembudayaan Olahraga.

Dengan anggaran yang minim ini, pihaknya memaksimalkan untuk memberangkatkan atlet yang mampu meraih medali.

“Kami akan menyeleksi agar atlet tidak asal berangkat, tetapi yang bisa mendapatkan prestasi, sehingga bantuan yang berikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar benar bermanfaat, kedepannya, diharapkan, cabor cabor tersebut dapat mandiri,” ujar Rijal. (SRI/RIW/EPS)

Salat Istisqa, Ikhtiar Bersama Jaga Banua Dari Kekeringan dan Kabut Asap

Banjarbaru – Kekeringan dan ancaman kabut asap menjadi perhatian bersama di Kalimantan Selatan. Di tengah kondisi tersebut, doa dan ikhtiar dilakukan secara bersamaan. Salah satunya melalui pelaksanaan Salat Istisqa yang digelar Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel di Lapangan Satbrimob Polda Kalsel, Rabu (19/8).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan, Salat Istisqa menjadi momentum spiritual untuk memohon pertolongan Allah SWT, agar Banua segera mendapatkan hujan yang membawa manfaat sekaligus terhindar dari dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap.

Kondisi alam yang dihadapi Kalsel tidak cukup hanya disikapi dengan doa. Ikhtiar nyata dari pemerintah, aparat, masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan juga harus berjalan beriringan.

“Salat Istisqa ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama. Selain ikhtiar lahir, kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar Banua kita dijaga, diberikan hujan yang bermanfaat, dan terhindar dari bencana,” katanya.

Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang menginisiasi Salat Istisqa. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Sinergi antara ulama, pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menghadapi kondisi cuaca serta ancaman bencana yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

“DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah-langkah aktif yang dilakukan pemerintah dan aparat. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan terus berdoa untuk keselamatan Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, Salat Istisqa pun menjadi pesan penting bahwa menghadapi ancaman kekeringan dan kabut asap membutuhkan lebih dari sekadar menunggu hujan.

Doa harus disertai kepedulian, sementara ikhtiar harus diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga lingkungan. Dengan demikian, hujan bukan hanya dinantikan untuk mengurangi panas dan kekeringan.

Bagi masyarakat Kalsel, turunnya hujan juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pertanian, perkebunan, ketersediaan air, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, berharap doa yang dipanjatkan dalam Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar kondisi Banua segera membaik.

“Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Banua kita aman, masyarakatnya sejahtera, dan pembangunan terus berjalan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

71 Personel Satpol PP Banjar Dikerahkan Amankan Banjar Berselawat

Banjar – Sebanyak 71 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Banjar Berselawat bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Assegaf di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura, Senin (10/8) malam.

Pengamanan ini untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan kondusif, mengingat kegiatan diperkirakan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai wilayah.

Kepala Satpol PP Banjar Yuana Karta Abidin

Personel Satpol PP ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan difokuskan pada pengaturan akses keluar-masuk jemaah, sterilisasi kawasan, pengamanan area VIP dan panggung utama, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL).

Kasatpol PP Kabupaten Banjar, Yuana Karta Abidin mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara bertahap sejak siang hari.

“Sebanyak 31 personel lainnya sudah kita turunkan sejak siang untuk sterilisasi Jalan Kenanga, khususnya untuk akses VIP dan penataan PKL di sekitarnya,” ujarnya.

Sementara pada malam hari, sebanyak 30 personel disiagakan mulai pukul 18.00 WITA hingga kegiatan selesai. Ditambah 10 personel yang secara khusus ditempatkan di area panggung utama dan VIP.

Dengan demikian, total 71 personel Satpol PP Banjar dilibatkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.

Yuana menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Koordinasi dengan unsur TNI/Polri serta relawan juga terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai situasi selama kegiatan berlangsung.

“Kita mengedepankan pendekatan persuasif. Niat kita sama untuk membaca selawat. Dengan niat yang baik, insyaallah jalannya juga baik. Mari semua pihak sama-sama menjaganya,” katanya.

Selain aspek keamanan, Satpol PP Banjar turut memberikan perhatian terhadap kebersihan kawasan. Hal ini mengingat banyaknya jemaah yang hadir dan berpotensi menghasilkan sampah selama kegiatan berlangsung.

Yuana mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Ia berharap seluruh rangkaian Banjar Berselawat berlangsung tertib hingga selesai, tanpa mengurangi kekhidmatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

“Semoga bisa datang barasih, bulik barasih,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Sambut Hari Jadi dan HUT RI, Dispora Kalsel Kembali Gelar Lomba Gerak Jalan

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga – Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Gerak Jalan kategori SKPD serta Dewasa Putra, di kawasan Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Minggu (9/8).

Lomba dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Tenaga Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira, didampingi Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah.

“Lomba gerak jalan ini diikuti 8 tim, untuk nomor dewasa putra, dengan menempuh jarak 25 kilometer. Sedangkan kategori SKPD diikuti 31 tim, dengan menempuh jarak 5 kilometer,” ungkap Fajar.

Menurutnya, lomba ini digelar, salah satunya agar masyarakat mengikuti dengan rasa gembira, karena adanya perayaan kedua hari besar tersebut.

“Sedangkan sehari sebelumnya, juga dilombakan kategori SD, SMP dan SMA, serta dewasa putri,” ucap Fajar.

Pihaknya melihat peserta mengikuti kegiatan ini dengan meriah, serta bersemangat.

“Kami mewakili Gubernur Kalsel Muhidin serta Pemprov Kalsel, mengucapkan terimakasih atas keterlibatan teman teman pada kegiatan ini, sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses,” ujar Fajar.

Sementara itu, Kadispora Kalsel Pebrian Hapiz mengaku bersyukur lomba gerak jalan tahunan ini terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah lomba gerak jalan ini dapat terselenggara dengan baik,” ungkapnya penuh rasa syukur.

Apalagi, lanjut Pebriadin, jumlah peserta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Antusiasme peserta ini membuktikan para peserta bersemangat memeringati HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jiwa kebangsaan,” ucapnya.

Pihaknya berharap, peserta yang mengikuti lomba gerak jalan ini tidak meski berpikir harus menang, yang terpenting adalah partisipasinya memeriahkan kegiatan.

“Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dari Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada masyarakat,” ucap Pebriadin.

Untuk menciptakan masyarakat yang bugar, masyarakat yang berbudaya olahraga, Dispora Kalsel mencoba untuk mengolahragakan masyarakat, dan dapat menjadikan budaya hidup sehat dengan berolahraga. (SRI/RIW/EPS)

Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut birokrasi mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan keb utuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8).

Menurut Anwar, upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.

Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi.

Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya b erfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.

Integrasi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.

“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Integrasi l intas instansi tersebut menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.

Sejalan dengan penguatan sistem informasi tersebut, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.

Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.

Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, meng integrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.

“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Diskominfo Kalsel dan UNBL Jajaki Kolaborasi Peningkatan SDM dan Komunikasi Publik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Borneo Lestari (UNBL) dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur serta penguatan komunikasi publik.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi UBL bersama jajaran Diskominfo Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (7/8).

Sejumlah peluang kolaborasi dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S-1).

Selain itu, turut dibahas program penerimaan mahasiswa baru melalui kelas karyawan berbasis daring serta pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan kehumasan antara perguruan tinggi dan pemerintah.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan para kepala seksi, menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan UBL.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik dan sangat terbuka atas inisiatif kolaborasi ini. Pendidikan merupakan fondasi penting, dan kami siap mendukung publikasi program – program pendidikan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Muhamad Muslim.

Ia menjelaskan, Diskominfo Kalsel juga siap mendukung strategi komunikasi publik melalui agenda setting yang diselaraskan dengan berbagai program edukatif.

Dukungan tersebut termasuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dan program kelas karyawan berbasis daring kepada aparatur pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1.

Muhamad Muslim menambahkan, hasil penjajakan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis agar bentuk kerja sama yang disepakati dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya berharap langkah ini dapat melahirkan kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah, tetapi juga memperkuat strategi komunikasi publik di bidang pendidikan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Melalui sinergi tersebut, Diskominfo Kalsel dan UBL diharapkan dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta memperkuat penyampaian informasi pendidikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dorong Penempatan ASN Berdasarkan Kompetensi dan Kinerja

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong perubahan dalam pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN), dengan menempatkan kompetensi, kinerja, dan disiplin sebagai bagian penting dalam menentukan posisi jabatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen talenta yang tengah disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Gubernur Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (7/8).

Gubernur Muhidin, meminta pemetaan talent pool ASN segera dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan akan menggunakan sembilan matrix box manajemen talenta untuk mengetahui posisi setiap ASN berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.

“Saya ingin BKD menyiapkan pemetaan database talent pool ASN, termasuk pejabat struktural, ke dalam sembilan matrix box manajemen talenta. Setiap matrix box menunjukkan kompetensi ASN, mulai dari level tertinggi sembilan hingga level terendah satu,” ujar Muhidin.

Muhidin menegaskan, sistem tersebut diperlukan agar proses rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif.

“ASN akan dinilai melalui sistem asesmen kinerja dan disiplin ke dalam sembilan kategori. Pejabat yang berada pada kategori tinggi memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan pada berbagai jabatan,” kata Muhidin.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menegaskan bahwa sistem merit melalui manajemen talenta memberikan peluang yang sama bagi ASN untuk mengembangkan karier sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Penempatan ASN tidak hanya mempertimbangkan golongan, tetapi juga berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan begitu, setiap ASN memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi dan potensinya,” ujar Noryadi.

Menurut Noryadi, penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan objektif.

Ia menjelaskan, apabila pemetaan manajemen talenta belum menghasilkan kandidat yang memenuhi kriteria jabatan tertentu, maka mekanisme seleksi terbuka tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Pemprov Kalsel berharap penerapan manajemen talenta mampu menghasilkan penempatan aparatur yang lebih tepat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. (BDR/RIW/EPS)