Penulis: Erwin

Banjarmasin – Dalam rangka meningkatkan kebugaran fisik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini di lingkungan Mahligai Pancasila, dilengkapi fasilitas Lapangan Olahraga. Yakni Tenis dan Padel. Lapangan ini diresmikan langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, Kamis (5/2).

Muhidin mengatakan, tujuan dari keberadaan lapangan olahraga ini, adalah untuk meningkatkan minat ASN berolahraga.

“Alhamdulillah kita telah meresmikan Lapangan Olahraga Padel, serta Tenis di kawasan Gedung Mahligai Pancasila,” ungkap Muhidin, kepada sejumlah wartawan.

Muhidin berharap, fasilitas Lapangan Olahraga Mahligai ini, dapat dimanfaatkan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Mudah mudahan semua ASN dapat berolahraga di Lapangan Olahraga Mahligai ini,” ucap Muhidin.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menceritakan pengalamannya bermain Tenis serta Padel di Lapangan Olahraga Mahligai, yang sudah berstandar nasional tersebut.

“Kami tadi bersama Forkopimda telah mencoba bermain Tenis serta Padel,” ujarnya.

Pada saat bermain Tenis, Gubernur Kalsel ini mengaku telah dapat memukul dengan mudah.

“Namun bermain Padel lebih ringan daripada bermain Tenis, asalkan dapat memukul bola dengan rata, maka bola pun dapat kembali dengan mudah,” tuturnya.

Gubernur berharap, kedua olahraga tersebut dapat digemari ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .

“Ayo kita berolahraga untuk kebugaran serta kesehatan,” ajak Muhidin.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Kalsel, Ma’Rif Rizani menyampaikan, lapangan olahraga Mahligai ini nantinya melibatkan Dispora Kalsel dalam pengelolaan kedepannya.

“Karena Lapangan Olahraga Mahligai ini berada di lokasi atau kawasan Gedung Mahligai Pancasila, kedepannya diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel dapat mendukung untuk peningkatan olahraga,” ucap Ma’Rif.

Meski begitu, saat ini pihaknya masih mencari cara pengelolaan yang baik dan benar, agar tidak terjadi bentrok jadwal, jika terdapat kemungkinan lapangan ini dibuka untuk masyarakat umum. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pelantikan dan pengambilan sumpah 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamis (5/2), di Aula Kayuh Baimbai, menjadi sinyal kuat penataan birokrasi yang lebih tegas dan terukur.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menekankan, bahwa pergeseran jabatan administrator, pengawas, dan fungsional termasuk pengukuhan pejabat pengawas di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bukan sekadar seremonial, melainkan strategi mempercepat kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau formalitas administratif. Ini adalah langkah strategis agar setiap jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan benar-benar berkomitmen melayani masyarakat,” tegas Yamin dalam sambutannya.

Ia menyebut dari total 124 pejabat yang dilantik, 95 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, 11 pejabat pengawas di BPKPAD, serta 18 pejabat fungsional, yang seluruhnya diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program konkret dan berdampak langsung bagi warga Banjarmasin.

Sejumlah pejabat yang dilantik mencerminkan upaya penyegaran sekaligus penguatan struktur kerja lintas sektor. Apriana Amalia, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, kini dipercaya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin. Herman Hidayatullah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dilantik sebagai Camat Banjarmasin Tengah. Sementara itu, Arif Agung Saptoto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfotik, kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Menurut Yamin, perubahan posisi tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja hampir satu tahun kepemimpinannya.

“Kurang lebih 11 bulan kami melihat, menilai, dan mengevaluasi. Pergeseran ini tentu ada yang nyaman dan ada yang kurang nyaman, tetapi inilah birokrasi pemerintahan daerah. Kami ingin ini menjadi motivasi untuk menunjukkan kinerja nyata,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, tantangan birokrasi ke depan menuntut aparatur yang adaptif terhadap teknologi, transparan dalam bekerja, serta berani dievaluasi secara terbuka oleh pimpinan dan publik.

Khusus bagi pejabat di BPKPAD, Wali Kota menegaskan bahwa akuntabilitas dan integritas bukan sekadar slogan. Pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.

Di akhir arahan, Yamin kembali menekankan bahwa sumpah jabatan adalah ikatan moral yang disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas kepada negara, dan pengabdian tulus kepada masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin membutuhkan ASN yang siap bekerja, siap dievaluasi, dan siap bertanggung jawab atas hasil kinerjanya,” ucapnya.

Melalui langkah ini, Pemko Banjarmasin menegaskan arah birokrasi yang tidak hanya rapi secara struktur, tetapi juga kuat secara etika dan kinerja demi terwujudnya Banjarmasin Maju Sejahtera. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Menjelang penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah, persiapan pemantauan hilal di Kalimantan Selatan terus dimatangkan. Kegiatan rukyatul hilal dijadwalkan 17 Februari 2026 mendatang di sejumlah titik strategis yang telah ditentukan.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menyampaikan, bahwa seluruh tahapan persiapan telah dilakukan sejak dini untuk memastikan proses pemantauan hilal berjalan optimal.

Lokasi pemantauan dipilih di area-area dengan ketinggian tertentu agar posisi hilal dapat diamati dengan lebih jelas.

“Persiapan sudah kami lakukan sejak awal. Untuk lokasi, tetap dipilih di tempat-tempat yang tinggi agar pengamatan hilal bisa dilakukan secara maksimal,” ujar Tambrin.

Ia menjelaskan, sejumlah titik rukyatul hilal di wilayah Kalimantan Selatan telah disiapkan lengkap dengan peralatan observasi yang memadai. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan para ahli falak, unsur pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan proses pemantauan berjalan akurat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Nantinya pemantauan hilal akan dilakukan di salah satu gedung tinggi, seperti hotel maupun rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Tambrin menambahkan, proses rukyatul hilal akan dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan berbagai lembaga terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan awal Ramadan.

“Kegiatan ini juga akan dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama, serta rekan – rekan media,” katanya.

Hasil pemantauan hilal tersebut nantinya akan langsung dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai salah satu rujukan dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Pada malam harinya, hasil rukyat akan dikirimkan kepada Menteri Agama RI untuk menjadi bahan pertimbangan, apakah hilal terlihat atau belum,” ucap Tambrin.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan rukyatul hilal ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap provinsi melaksanakan pemantauan sebagai upaya memastikan keseragaman awal pelaksanaan ibadah Ramadan.

“Seluruh hasil pemantauan dari daerah akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk membahas persoalan keselamatan lalu lintas di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (5/2).

Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut, atas aspirasi para ketua RT dan masyarakat setempat, yang menilai kondisi lalu lintas di wilayah tersebut semakin padat dan rawan kecelakaan.

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustakimah, serta dihadiri anggota Komisi III DPRD Kalsel. Hadir pula sebagai mitra kerja dan pihak terkait, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Polres Barito Kuala, Lurah Handil Bakti, serta perwakilan ketua RT di wilayah terdampak.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan, RDP ini membahas berbagai permasalahan disampaikan perwakilan masyarakat, mulai dari tingginya volume kendaraan, kurangnya rambu dan marka jalan, hingga perilaku pengguna jalan dinilai membahayakan keselamatan, khususnya pada jam-jam sibuk.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi langkah awal menuju penataan lalu lintas lebih aman dan berkelanjutan di kawasan Handil Bakti.

“Rapat ini kita laksanakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat Handil Bakti,” ucap Supian HK kepada sejumlah wartawan.

Supian HK menegaskan, DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan instansi teknis yang berwenang. Oleh karena itu persoalan keselamatan lalu lintas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut langsung keselamatan warga.

“DPRD berkomitmen menjadi jembatan, agar aspirasi warga bisa ditindaklanjuti secara konkret oleh instansi terkait,” ujarnya.

Supian HK menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan, disepakati sejumlah langkah awal sebagai upaya penanganan, diantaranya uji coba pengaturan lalu lintas di kawasan Handil Bakti.

Uji coba tersebut diharapkan dapat mengurai kepadatan serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian sangat penting ditekankan sinergi lintas sektor dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Keberhasilan penanganan persoalan ini tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap seluruh pihak bisa berbagi tanggung jawab dan bersinergi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat, keamanan, ketertiban, serta kenyamanan warga Handil Bakti dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO Kalimantan Selatan, menggelar Training Referee sebagai bagian dari program pembinaan dan standarisasi perwasitan domino, yang dilaksanakan pada 4–5 Februari 2026 di Aula Lantai 4 Gedung Batas Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional PB ORADO dalam menyiapkan perangkat pertandingan berlisensi, menjelang pelaksanaan kompetisi domino berjenjang yang akan segera digulirkan di seluruh Indonesia.

Kabid Teknik dan Wasit PB ORADO, Isra Prasetya Idris menjelaskan, bahwa Kalimantan Selatan menjadi provinsi kelima yang menjadi lokasi training referee tingkat nasional.

“Hari ini kami memulai training referee untuk provinsi yang kelima di Indonesia. Sebelumnya sudah dilaksanakan di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan sekarang Kalimantan Selatan,” ujar Isra, Rabu (4/2).

Ia menilai, antusiasme peserta di Kalimantan Selatan sangat tinggi, baik dari jumlah maupun semangat keikutsertaan.

“Kalau antusias, Kalimantan Selatan ini sangat tinggi. Terbukti pesertanya cukup banyak, sekitar 30 orang dan itu masih berpotensi bertambah. Artinya semangat teman-teman ORADO di Kalimantan Selatan sangat positif,” jelasnya.

Isra menegaskan, bahwa training referee menjadi fondasi utama sebelum kompetisi resmi dilaksanakan, karena ORADO akan menerapkan sistem wasit berlisensi.

“Kami memulai dari training referee karena ke depan ORADO akan melaksanakan kompetisi berjenjang. Dari pelatihan ini akan lahir referee ORADO yang berlisensi, mulai dari lisensi kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” katanya.

Menurutnya, keberadaan wasit berlisensi menjadi kunci profesionalisme kompetisi domino sebagai cabang olahraga prestasi.

“Harapannya semua peserta lulus. Kalau mereka lulus dan berlisensi, Kalimantan Selatan akan punya stok referee yang memadai untuk menggelar kejuaraan berjenjang, mulai dari tingkat pengcab, kejurprov, hingga kejurnas,” tambah Isra.

Sistem kompetisi ORADO nantinya akan dibagi dalam dua kategori utama, yakni kategori junior (U-18) dan kategori senior (usia umum).

“Kategori junior untuk dibawah 18 tahun, kategori senior untuk usia umum tanpa batasan umur. Tujuan akhirnya adalah melahirkan atlet domino berprestasi dari ORADO,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengprov ORADO Kalimantan Selatan, M. Rizwan Arifin menyampaikan, bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis membangun ekosistem domino di daerah.

“Harapan kami, setelah training ini peserta sudah berbekal regulasi dan peraturan resmi dari PB ORADO secara nasional. Bekal itu harus dibawa pulang ke daerah masing-masing untuk segera disosialisasikan ke sekolah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menargetkan percepatan agenda kompetisi daerah sebagai bagian dari roadmap pembinaan atlet.

“Target kami setelah Lebaran sudah mulai kejurda, lalu lanjut ke kejurprov, karena kemungkinan akhir April kita akan mengikuti kejurnas. Dengan antusiasme peserta hari ini, saya cukup yakin Kalimantan Selatan bisa memenuhi target tersebut,” kata Rizwan optimi.

Saat ini, ORADO Kalimantan Selatan telah memiliki struktur kepengurusan di 10 kabupaten/kota, dengan tiga daerah lainnya masih dalam proses pembentukan kepengurusan.

“Yang terdata saat ini ada 10 kabupaten/kota aktif. Tiga daerah lainnya masih dalam proses pembentukan kepengurusan,” tambahnya.

Melalui training referee ini, ORADO Kalsel menegaskan komitmennya membangun domino sebagai cabang olahraga prestasi, dengan sistem kompetisi berjenjang, wasit berlisensi, dan pembinaan atlet yang terstruktur dari tingkat daerah hingga nasional. (ORADOKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor pelayanan kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, yang digelar baru-baru tadi.

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025, serta pemaparan rencana program kerja Tahun Anggaran 2026 dari masing-masing rumah sakit.

Menurut Jihan Hanifha, pembahasan di awal tahun anggaran menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan rumah sakit daerah, meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, RSUD Ulin dan RSUD dr. Moch. Ansari Saleh memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin mengetahui secara menyeluruh program-program yang akan dilaksanakan, sekaligus memastikan seluruh rencana berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun,” katanya.

Dalam pemaparan yang disampaikan pihak rumah sakit, Komisi IV menyoroti sejumlah program strategis, salah satunya rencana pembangunan rumah sakit jantung terpadu.

Pembangunan fasilitas tersebut direncanakan akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan skema anggaran multi years.

“Alhamdulillah, pembangunan rumah sakit jantung terpadu menjadi salah satu program penting yang kami dorong. Ini akan sangat memperkuat layanan kesehatan di Kalimantan Selatan ke depan,” ungkapnya.

Jihan berharap, realisasi pembangunan rumah sakit jantung terpadu dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya pasien dengan penyakit jantung, sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Oleh karena itu, melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Kalsel menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal peningkatan mutu layanan kesehatan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Harapan terbesar kami, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jantung yang maksimal di daerahnya sendiri,” tutupnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, mengajak seluruh warga kota, untuk bersama sama mencegah tindakan child grooming serta kekerasan seksual pada anak.

Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan, melalui Analisis Kebijakan DPPPA Kota Banjarmasin Rimalia menyampaikan, bahwa dalam 5 tahun terakhir, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia , termasuk di Kota Banjarmasin.

“Berbagai temuan kasus menunjukkan, bahwa salah satu teknik yang paling sering digunakan pelaku child grooming, yaitu pendekatan dan manipulasi psikologis terhadap anak, sebelum terjadi kekerasan seksual,” ungkapnya, Selasa (3/2).

Isu child grooming ini kembali mencuat, karena itu orang tua serta warga di Kota Banjarmasin diminta waspada dan turut mendukung pencegahan adanya tindakan tersebut.

“Isu child grooming kembali menjadi perhatian publik setelah diangkat secara terbuka oleh artis Aurelie Moeremans, yang menggambarkan bagaimana kekerasan seksual tidak selalu diawali dengan paksaan, melainkan melalui proses kedekatan, kepercayaan, dan manipulasi yang berlangsung dalam waktu lama dan sering tidak disadari korban,” jelasnya lebih lanjut.

Child grooming umumnya melalui proses bertahap dan sistematis, untuk membangun ketergantungan emosional anak, melunturkan batas diri, serta membuat anak patuh dan diam.

“Proses ini kerap terlihat seperti perhatian, perlindungan, atau kepedulian, sehingga sulit dikenali sebagai bentuk kekerasan pada tahap awal,” ujarnya.

DPPPA menegaskan, bahwa pelaku child grooming dapat berasal dari siapa saja, termasuk, orang tua atau anggota keluarga, guru, tenaga pendidik, pembina, atau tokoh yang memiliki otoritas, tetangga atau orang dewasa di lingkungan sekitar, pacar yang lebih dewasa, maupun pihak lain yang memiliki akses, kedekatan, atau pengaruh terhadap anak.

“Karena itu warga diminta untuk dapat lebih berhati hati lagi, dalam menjaga anak anaknya, dari Child Grooming tersebut,” ucapnya.

Child grooming dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital, dengan pola seperti perhatian berlebih, pemberian hadiah, dukungan emosional, menjadikan anak sebagai tempat curhat, hingga meminta anak merahasiakan hubungan tersebut.

“Apabila pelaku merupakan orang terdekat, termasuk orang tua, DPPPA mengimbau agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama, dan anak harus segera dilindungi dari situasi yang membahayakan, tanpa menutup mata, menormalisasi, atau menutupi kejadian atas nama hubungan keluarga, rasa malu, atau menjaga nama baik,” tuturnya lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPPPA mengimbau orang tua dan masyarakat untuk, menempatkan keselamatan dan perlindungan anak di atas kepentingan apa pun, termasuk relasi keluarga.

“Membangun komunikasi yang aman dan tidak menghakimi, agar anak berani mengungkapkan pengalaman tidak nyaman,” ucapnya.

Mengawasi pergaulan dan aktivitas digital anak, termasuk relasi dengan orang dewasa. Mewaspadai perubahan perilaku anak yang tidak biasa. Memberikan edukasi batasan tubuh, pergaulan, dan relasi sehat sejak dini.

Segera melapor kepada layanan perlindungan anak apabila terdapat indikasi grooming atau kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah orang terdekat.

“DPPPA menegaskan bahwa anak korban grooming dan kekerasan seksual tidak pernah bersalah, dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (SRI/RIW/EPS)