Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD), Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (3/8).
Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda, Budiono menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ket foto : Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono
“Dimana saat ini, penyusunan RAD Kepemudaan sudah memasuki tahap kedua,” ungkap Budiono.
Sedangkan, penyusunan tahap pertama sudah dilaksanakan pada tahun 2023,hingga Maret 2026 lalu.
“Saat ini untuk kelanjutan penyusunan tahap kedua,” ucap Budiono lebih lanjut.
Dalam penyusunan RAD tersebut, terdapat berbagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Selatan.
“Dalan penyusunan IPP, terdapat 5 domain dan 16 indikator, yang ditargetkan mengalami peningkatan,” ujar Budiono.
Selain itu, terdapat juga beragam kegiatan dalam upaya peningkatan IPP di Kalsel.
“Terdapat 8 daerah di kabupaten kota telah melaksanakan RAD tersebut,” jelas Budiono.
Sedangkan, 6 daerah lainnya masih belum melaksanakan RAD.
Tujuan dari penyusunan RAD ini, adalah sebagai pedoman peningkatan pelayanan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.
“Harapannya ketika RAD ini disusun, tentunya pihak SKPD terkait, memiliki agenda dalam memberikan pelayanan kepemudaan,” tutur Budiono.
Dalam kesempatan tersebut, Budiono juga mengungkapkan, IPP Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 25 nasional.
“Posisi IPP Kalimantan Selatan saat ini masih berada di tengah atau sedang, karena itu Dispora perlu melakukan peningkatan,” ucapnya.
Diantaranya dengan mewujudkan pemuda yang aktif dibeberapa organisasi, aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, serta kewirausahaan pemuda.
“Peranan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur Dispora meningkatkan IPP Kalsel,” ucap Budiono. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pelestarian budaya daerah dengan melibatkan generasi muda sejak usia dini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Nanang Galuh (Naga) Cilik Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang babak finalnya digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (2/8).
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, mengapresiasi seluruh finalis yang telah menunjukkan semangat melestarikan budaya sejak usia dini.
Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Juri Kehormatan, Afrizaldi, saat diwancara
Ajang tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi untuk memilih duta budaya cilik, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pembentukan rasa percaya diri, serta penanaman kecintaan terhadap adat, bahasa, seni, dan tradisi Banua kepada anak-anak.
“Seluruh peserta merupakan anak-anak terbaik yang telah melewati proses pembinaan dan seleksi di daerah masing – masing. Karena itu, mereka layak menjadi contoh bagi generasi muda lainnya dalam menjaga identitas budaya Banua,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto. Menurutnya tujuan utama penyelenggaraan Nanang Galuh Cilik bukan sekadar mencari pemenang, tetapi merupakan bagian dari strategi pembinaan karakter generasi muda melalui pengenalan budaya lokal sejak usia dini.
Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, pakaian adat, permainan tradisional, kuliner khas hingga berbagai warisan budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya.
“Budaya tidak akan tetap hidup jika hanya dikenang atau disimpan, tetapi harus dipraktikkan, dikenalkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel, Eddy Suwarto
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Juri Kehormatan, Afrizaldi menilai, Pemilihan Nanang Galuh Cilik menjadi investasi penting menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga, sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Banua.
Menurutnya, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan aset daerah yang kelak dapat menjadi duta budaya di berbagai kesempatan, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Kami berharap kegiatan ini terus dilaksanakan berkesinambungan agar semakin banyak anak – anak Kalimantan Selatan yang mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri,” tutupnya.
Adapun sebanyak 40 finalis dari 11 kabupaten dan kota tampil pada babak grand final setelah melalui proses seleksi di daerah masing – masing.
Para peserta menunjukkan kemampuan terbaik melalui penampilan seni budaya, wawasan tentang Kalimantan Selatan, kemampuan berbahasa Banjar, hingga etika dan kepribadian.
Dari hasil penilaian dewan juri, Afrizaldi, Sri Herminan, Feri Yansah, Cahaya Kencana, Yudianor, Desty Nisariyani dan Ismail Iskandar, terpilih Muhammad Fatih Anwari dari Kabupaten Banjar sebagai Nanang Cilik Kalimantan Selatan 2026. Sedangkan Galuh Cilik Kalimantan Selatan 2026 diraih Misha Adeeva Azzahra dari Kabupaten Tabalong. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan sekaligus pengembangan ilmu kedokteran gigi di Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Seminar dan Hands On Laser Safety Protocol with Clinical Case yang digelar di Aula Lantai 5 Gedung Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, Minggu (2/8).
Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 RSGM Gusti Hasan Aman, sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini, diikuti dokter gigi, perwakilan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), klinik, puskesmas, hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda, dalam sambutannya mengatakan, seminar tersebut merupakan seminar kedokteran gigi berskala nasional pertama yang diselenggarakan di RSGM Gusti Hasan Aman dengan mengangkat tema teknologi laser dalam praktik kedokteran gigi.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi rumah sakit dalam memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi teknologi kedokteran gigi di daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan ilmiah, tetapi menjadi bukti kesiapan RSGM Gusti Hasan Aman untuk terus berkembang sebagai pusat pendidikan, penelitian, serta pengembangan teknologi kedokteran gigi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Mashuda menjelaskan, perkembangan teknologi kesehatan yang semakin pesat menuntut tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi.
Melalui seminar yang dipadukan dengan praktik langsung tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi ilmiah, tetapi juga pengalaman mengoperasikan teknologi laser sesuai standar keselamatan pasien.
“Teknologi laser kini telah menjadi bagian penting dalam berbagai layanan di RSGM Gusti Hasan Aman, mulai dari bedah mulut, tindakan gingivektomi, konservasi gigi, hingga sejumlah prosedur kedokteran gigi lainnya,” ungkapnya.
Foto bersama
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Suparni Puji Lestari menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selama ini menjadi mitra rumah sakit.
Ia mengatakan peserta berasal dari 28 puskesmas di Kota Banjarmasin, klinik pemerintah maupun swasta, serta PDGI dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, seminar ini juga menjadi langkah strategis mempersiapkan RSGM Gusti Hasan Aman menuju lembaga pendidikan dan pelatihan rumah sakit terakreditasi melalui kerja sama dengan PT Integra dan Perdokgi Kalimantan Timur.
“Kami berharap para peserta dapat meneruskan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan teknologi laser dalam kedokteran gigi aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi,” pungkasnya.
Seminar menghadirkan narasumber Anggota DPR RI, Endang Agustina yang menekankan pentingnya penerapan keselamatan kerja dalam penggunaan teknologi laser, dan drg. Norman Tri Kusumo, yang membahas teori dasar laser, pertimbangan penggunaan berdasarkan bukti ilmiah dalam perawatan kedokteran gigi. (NHF/RIW/EPS)
Surakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8).
Menaker mengatakan, berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
“Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan.
Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.
Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional.
Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi,” tutur Yassierli.
Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
“Kerja sama menjadi kunci menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.
“Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat,” kata Said Iqbal. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Boyolali—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melakukan kunjungan kerja ke PT Pan Brothers Tbk di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7). Kunjungan dilakukan untuk meninjau penerapan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas di salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia.
Yassierli menilai PT Pan Brothers Tbk telah menunjukkan langkah nyata, membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi setiap pekerja.
“Saya memberikan apresiasi setinggi – tingginya kepada manajemen PT Pan Brot hers Tbk yang telah membuka ruang secara nyata dan proporsional bagi kawan-kawan penyandang disabilitas,” ujar Yassierli.
Yassierli menyebut langkah tersebut selaras dengan amanat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari total jumlah pekerja.
Ia mengatakan perusahaan tidak sekadar menjalankan kewajiban sesuai regulasi, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung dan membangun sistem kerja yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap pekerja.
“Pan Brothers tidak hanya berhasil memenuhi ketentuan tersebut, tetapi juga mampu menyediakan sarana pendukung dan membangun budaya kerja yang adaptif, ramah, serta inklusif,” kata Yassierli.
Menaker berharap praktik yang diterapkan PT Pan Brothers Tbk dapat menjadi contoh bagi dunia usaha dalam memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi penting untuk menciptakan pasar kerja yang memberikan kesempatan yang sama sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.
“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mewujudkan pasar kerja yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan dukungan pemerintah pusat pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berlanjut selama musim kemarau.
Dukungan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan armada udara, bantuan logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla di daerah.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Menurutnya, dukungan armada udara dan logistik dari pemerintah pusat memberikan kontribusi besar, meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang tergabung dalam satuan tugas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah pusat terus memberikan dukungan kepada Kalimantan Selatan, baik melalui penyediaan armada udara maupun bantuan logistik,” ujar Ronny, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta berbagai instansi terkait menjadi modal utama menghadapi ancaman karhutla yang meningkat selama musim kemarau.
Selain dukungan tersebut, BPBD Kalsel juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Pelaksanaan OMC yang sebelumnya berlangsung pada 15 hingga 21 Juli 2026 untuk sementara dihentikan berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” lanjutnya.
Penghentian sementara dilakukan karena potensi awan yang dapat disemai mulai berkurang sehingga pelaksanaan operasi dinilai belum efektif apabila tetap dilanjutkan.
Meski demikian, Ronny menegaskan penghentian tersebut hanya bersifat sementara, dan pemerintah daerah bersama BMKG terus melakukan pemantauan kondisi atmosfer secara berkala.
“Apabila kembali tersedia potensi awan yang memenuhi persyaratan, Operasi Modifikasi Cuaca akan segera dilaksanakan kembali sebagai salah satu upaya meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan karhutla,” sahutnya.
Ronny berharap sinergi yang terus terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BNPB, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Dengan dukungan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan semakin cepat, tepat, dan mampu meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian di daerah.
“Jika kondisi kembali memungkinkan dan terdapat potensi awan yang bisa disemai, maka Operasi Modifikasi Cuaca akan kembali dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana dengan menonjolkan nuansa religius.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, biro, badan, dan para asisten di Ruang H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (2/7).
Suasana rapat koordinasi persiapan Hari Jadi Kalsel ke-76
Muhidin mengatakan, peringatan Hari Jadi Kalsel tahun ini mengalami penyesuaian jadwal karena 14 Agustus bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu, puncak peringatan direncanakan digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026, sedangkan rapat paripurna bersama DPRD diusulkan berlangsung sehari sebelumnya.
Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, pelaksanaan Hari Jadi Kalsel kali ini tidak lagi menggunakan panggung utama yang megah. Seluruh rangkaian acara akan dipusatkan di masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sekaligus akan diresmikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Setelah rangkaian acara Hari Jadi dan peresmian masjid, kita langsung melaksanakan Salat Zuhur berjemaah. Besoknya juga Salat Jumat di masjid tersebut,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, seluruh SKPD juga akan diarahkan untuk ikut memakmurkan masjid dengan mengajak para pegawai menghadiri kegiatan tersebut.
Menurutnya, konsep ini dipilih agar peringatan Hari Jadi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan nilai spiritual bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah tetap menggelar Kalsel Expo sebagai salah satu agenda utama. Bahkan, area pameran akan diperluas karena tidak lagi digunakan untuk panggung utama seperti pada pelaksanaan sebelumnya.
“Di kawasan expo juga akan disediakan dua panggung hiburan yang menampilkan pertunjukan bernuansa religi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi,” bebernya.
Untuk memudahkan masyarakat mengunjungi lokasi pameran, Pemprov Kalsel menyiapkan layanan bus antar jemput gratis yang akan beroperasi selama penyelenggaraan expo.
Armada tersebut akan melayani rute melingkar dari kawasan Simpang Empat menuju area pameran melalui sejumlah ruas jalan utama di Banjarbaru, dengan jumlah armada yang akan ditambah sesuai kebutuhan.
Muhidin menambahkan, peringatan Hari Jadi ke-76 Kalsel juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat.
“Sejumlah cabang yang disiapkan di antaranya tinju, sambo, padel, sepeda, jalan sehat, lomba lari, hingga pushbike untuk anak-anak,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada Rabu (1/7) di kediaman Gubernur di Banjarmasin.
Audiensi ini menjadi wadah memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.
Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkhan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan penyampaian profil, tugas dan fungsi, serta peran strategis masingmasing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyampaian tersebut menjadi pengantar bagi diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, meliputi perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, serta penguatan koordinasi pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian, adalah kebijakan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Anton Budhi Setiawan menyampaikan bahwa sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting, mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.
Audiensi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaborasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbagai masukan danpandangan yang disampaikan diharapkan semakin memperkuat sinergi, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan aset yang efektif, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan daerah.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (DJPKalselteng-RIW/EPS)
Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghidupkan kembali permainan tradisional melalui Lomba Bagasing Adu Pukul yang digelar di halaman museum, Kamis (2/7).
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sepekan Cinta Museum 2026 tersebut diikuti 12 tim dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Kepala Museum Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan
Para peserta menampilkan kemampuan memainkan bagasing dalam suasana kompetitif sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi komunitas pecinta olahraga tradisional.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, lomba bagasing diharapkan menjadi agenda tahunan museum sebagai salah satu upaya melestarikan warisan budaya Banua.
Menurutnya, bagasing merupakan permainan tradisional yang memiliki nilai budaya tinggi dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda.
“Kami ingin lomba bagasing ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan Kalimantan Selatan sekaligus mempertemukan komunitas-komunitas bagasing dari berbagai daerah,” ujarnya.
Ady menuturkan, ke depan museum tidak hanya melibatkan komunitas yang telah lama menggeluti olahraga tradisional tersebut, tetapi juga akan membuka lebih banyak ruang bagi anak-anak untuk ikut mengenal dan memainkan bagasing melalui kategori perlombaan khusus.
Penyerahan gasing oleh pecinta olahraga Bagasing kepada Museum Lambung Mangkurat Kalsel
Langkah tersebut dinilai penting agar regenerasi pelestari permainan tradisional dapat terus berlangsung di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Kami berharap bagasing bisa kembali dikenal anak-anak. Saat ini mereka lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi, sehingga permainan tradisional seperti bagasing perlu terus diperkenalkan agar tidak hilang ditelan zaman,” katanya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di Auditorium RSUD Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, Kamis (2/7).
Forum yang diikuti berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wadah dialog antara rumah sakit dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Penunjang Medik, dr. Taufik Rahman mengatakan, pelayanan publik merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan yang cepat, tepat, berkualitas, transparan, mudah diakses, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan masyarakat.
“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen rumah sakit kepada masyarakat mengenai kualitas layanan yang diberikan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan harapan masyarakat,” ujar Taufik.
Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen RSUD Moch. Ansari Saleh, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Moch. Ansari Saleh,” ujarnya.
Taufik menjelaskan, evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, mekanisme pengaduan, hingga jaminan pelayanan.
“Hasil forum ini akan kami tindak lanjuti melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyusunan kebijakan yang diperlukan, serta evaluasi implementasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Moch. Ansari Saleh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, RSUD Moch. Ansari Saleh juga memaparkan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan, di antaranya penguatan digitalisasi layanan kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan layanan unggulan, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan budaya keselamatan pasien, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang baik.
Meski demikian, Taufik menegaskan peningkatan mutu pelayanan tidak dapat dilakukan rumah sakit sendiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan, organisasi profesi, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan standar pelayanan, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai dasar perbaikan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
