Erwin – Laman 17 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Keamanan Siber Daerah, Diskominfo Kalsel Gelar Sosialisasi IKASANDI 2026

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi IKASANDI Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (23/2).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi serta 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Plh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi kesiapan serta implementasi keamanan informasi dan persandian di instansi pemerintah daerah.

Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi serta persandian di setiap perangkat daerah.

“Dari hasil evaluasi ini nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IKASANDI atau Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi merupakan metode penilaian yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi dan persandian pada instansi pemerintah.

Menurut Mashudi, melalui sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami secara komprehensif indikator dan instrumen penilaian IKASANDI, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber di tengah meningkatnya potensi ancaman digital.

“Kita ingin seluruh peserta memahami pentingnya keamanan siber dan sandi, mengenali potensi ancaman yang mungkin terjadi, serta mengetahui langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal – hal mendasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan saat membuka tautan atau surat elektronik, hingga perlindungan data pribadi dan data instansi, harus menjadi perhatian bersama.

“Keamanan informasi dimulai dari hal sederhana. Penggunaan kata sandi yang aman, tidak sembarangan mengklik tautan, serta menjaga kerahasiaan data merupakan langkah awal yang sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas sosialisasi IKASANDI yang sebelumnya dilaksanakan BSSN, pada 19 Februari 2026.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi lanjutan agar kabupaten/kota dapat memahami secara detail setiap instrumen penilaian IKASANDI. Mengingat masih di awal tahun, kami berharap seluruh kabupaten/kota dapat segera melengkapi dokumen dan instrumen yang dibutuhkan sehingga proses penilaian bisa dilakukan secara serentak seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sucilianita juga mengungkapkan bahwa IKASANDI merupakan instrumen baru dalam pengukuran keamanan siber dan sandi.

Jika sebelumnya penilaian hanya menggunakan Indeks Keamanan Informasi, kini terdapat tambahan instrumen IKASANDI sebagai penguatan evaluasi tingkat kematangan keamanan siber di pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber.

“Melalui kegiatan tatap muka ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam memperkuat sistem pengamanan informasi serta meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian, dalm mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang andal, aman, dan terpercaya,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Pastikan Kamtibmas Ramadan, Polda Kalsel Gelar Apel Kesiapsiagaan

Banjarbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan, dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Senin (23/2).

Apel dipimpin langsung Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, bersama jajaran Forkopimda.

Ket : Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan

Kapolda Kalsel menegaskan, bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi Kamtibmas di Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir jajaran kepolisian berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminalitas di beberapa wilayah. Hal tersebut menjadi perhatian bersama agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Beberapa kasus kriminalitas telah berhasil kami ungkap. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa potensi gangguan Kamtibmas tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ket : Foto bersama usai Apel Kesiapsiagaan Bulan Ramadan 1447 Hijriah

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama bulan Ramadan, khususnya dalam menciptakan suasana yang aman di lingkungan masing-masing.

“Pesan kami, mari kita jaga ketertiban dan saling menghormati agar pelaksanaan ibadah di bulan suci ini dapat berjalan dengan khusyuk. Kami berharap tidak ada kejadian menonjol yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat,”katanya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Banua. Menurutnya, pendekatan kearifan lokal dan nilai-nilai religius menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalimantan Selatan.

“Kami menggandeng para Tuan Guru dan tokoh agama, karena Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang religius. Sinergi antara ulama dan umara sangat penting dalam memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga Kamtibmas. Dengan kebersamaan, insyaallah Banua kita akan tetap aman dan damai selama Ramadan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Gelar Rakor TPAKD, OJK Kalsel Perkuat Akses Keuangan, Dorong Banua Naik Kelas

Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (23/2).

Rakor dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor.

Foto : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota, menghadirkan terobosan nyata dengan tiga fokus utama.

Pertama, memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, terutama pelaku usaha yang berpotensi naik kelas dari mikro menjadi kecil, dan dari kecil menjadi menengah. Kedua, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, sehingga layanan keuangan hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk di wilayah pelosok.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bijak dan produktif.

“TPAKD harus menjadi motor penggerak agar akses keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Foto : suasana Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026

Sementara itu, Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo menyampaikan, bahwa rakor tahun ini mengusung tema: “Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD Perkuat IKAD untuk Membangun Banua.”

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang lebih inklusif, produktif, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

“Melalui rakor TPAKD 2026 ini, diharapkan akses keuangan di Kalimantan Selatan semakin merata dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya.

Rakor turut dihadiri anggota TPAKD Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Fajar Madjardi, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Wibowo. (NHF/RIW/EPS)

Ikuti Rakor Inflasi, Kalsel Siapkan Program Pasar Murah Tekan Kenaikan Harga

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara daring mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi, pada Senin (23/2), di Command Center Setdaprov Kalsel.

Rakor ini membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan di daerah.

Pemerintah daerah diminta terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair.

Miftahul Chair menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, distributor, hingga pelaku usaha juga terus diperkuat, untuk memastikan distribusi barang tetap lancar.

“Alhamdulillah Inflasi di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga, meskipun terjadi kenaikan Inflasi, namun masyarakat dapat tetap membeli kebutuhan pokok dikarenakan peredaran yang terjaga,” ungkap Miftah.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk menekan angka inflasi, adalah melalui pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi jangka pendek mengendalikan harga, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan menggandeng instansi terkait dan pelaku usaha, komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual di bawah harga pasar.

“Melalui pasar murah, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan,” lanjut Miftahul Chair.

Pemprov Kalsel berkomitmen, untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan produksi komoditas lokal, serta mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (MRF/RIW/EPS)

Tetap Bergulir Selama Ramadan, 518 Siswa SDN Cindai Alus 1 Terima Paket MBG untuk Berbuka

Banjar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Di SDN Cindai Alus 1, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Penyaluran dilakukan dengan skema khusus yang disesuaikan dengan suasana puasa.

Berbeda dari hari biasa, menu tidak dikonsumsi di sekolah, melainkan dibawa pulang untuk disantap saat berbuka puasa.

Siswa SDN Cindai Alus 1 membawa paket MBG yang dibagikan selama Ramadhan

Sebanyak 518 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 menerima paket MBG yang didistribusikan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Selama Ramadan, menu disiapkan dalam bentuk makanan kering agar lebih tahan lama dan praktis dibawa pulang.

Dari pantauan di lokasi, Senin (23/2), setiap siswa menerima tiga butir telur, tiga kotak susu, tiga roti tawar, serta kurma. Seluruhnya dikemas dalam satu wadah untuk jatah tiga hari.

Salah seorang wali siswa, Sri Yuliani, menyambut baik keberlanjutan program ini di bulan Ramadan.

“Menurut saya penyaluran MBG di Ramadan ini bagus saja. Banyak membantu untuk tambahan gizi anak, jadi tidak lagi repot menyiapkan makanan,” ujarnya.

Sementara, Kepala SDN Cindai Alus 1, Norjihati menjelaskan, distribusi dilakukan dengan pengaturan waktu yang ketat. Pengantaran dari pihak penyedia diminta sekitar pukul 08.00 WITA, sementara pengambilan oleh siswa dibatasi mulai pukul 08.30 hingga 10.00 WITA.

“Ada penanggung jawab yang sudah mendapat penjelasan teknis dari pihak MBG, sehingga pembagian berjalan tertib,” jelasnya.

Norjihati menambahkan, sekolah juga telah menjadwalkan kegiatan Pesantren Ramadan pada 2 hingga 4 Maret mendatang. Kegiatan tersebut akan diikuti siswa kelas 4 hingga 6 dengan jumlah kehadiran yang dibatasi.

Sementara itu, Ketua SPPG Tungkaran, Muhammad Rody memastikan, pihaknya tetap menyuplai MBG ke sejumlah lembaga pendidikan selama Ramadan.

Menurut Rody, untuk sekolah yang sedang libur, distribusi dilakukan dua kali seminggu dengan penggabungan jatah tiga hari dalam satu kali pengiriman. Sedangkan sekolah yang masih aktif belajar tetap menerima pembagian setiap hari seperti biasa.

“Menu selama Ramadan dipastikan berupa makanan kering,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Sukses Gelar Lelang BMD, PAD Banjarmasin Akan Bertambah 1M

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, melaksanakan lelang non eksekusi wajib, barang milik negara (BMD), di Ruang Rapat Aula Bakula Gedung Belakang Lantai 2 BPKPAD Kota Banjarmasin, Senin (23/2).

“Aset yang di lelang ini merupakan barang berusia 7 hingga 18 tahun,” ungkap Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo, kepada sejumlah wartawan, Senin (23/2).

Ket foto : Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo

Dimana, lanjut Edi, tujuan dari lelang aset ini, adalah untuk efisiensi anggaran pemeliharaan, dan hasil lelang akan masuk ke kas daerah.

“Lelang ini terbagi dalam lima paket, dan ini seluruhnya telah habis terjual,” ujar Edi.

Dijelaskan Edi, aset daerah yang dilelang terdiri dari kendaraan dinas serta bongkaran bangunan, dengan total 112 paket. Yakni 57 unit kendaraan roda dua, 2 unit kendaraan roda tiga, 47 unit kendaraan roda empat, serta 6 paket bongkaran bangunan.

“Seluruh proses lelang telah melalui tahapan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Edi.

Sedangkan, proses lelang kendaraan dan bongkaran bangunan ini telah melalui beberapa tahapan. Pertama dari usulan, yaitu dari KIB, cek fisik dari Dishub terkait dengan kendaraan, dan cek fisik dari PUPR terkait dengan bongkaran. Kemudian rapat tim, setelah itu persetujuan kepala daerah, kemudian berita acara tim dan penilai kendaraan dan bangunan.

Ket foto : Proses lelang aset daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan

Setelah proses penilaian, dilakukan penetapan nilai limit dan pengajuan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk verifikasi data.

“Setelah itu penetapan tanggal lelang dari pihak KPKNL dan publikasi media, dan pada hari ini tanggal 23 Februari dilaksanakan lelang,” ujar Edi.

Secara keseluruhan, rekapitulasi sementara nilai lelang diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Seluruh hasil lelang nantinya akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

“Hasil lelang ini akan masuk sebagai PAD Kota Banjarmasin,” ucap Edi.

Adapun kendaraan yang dilelang saat ini tersebar di beberapa titik penyimpanan, yakni 40 unit berada di gudang aset, 13 unit dititipkan di kawasan Lingkar Selatan, serta 59 unit berada di SKPD terkait.

Selain lelang yang tengah berjalan, BPKPAD juga tengah memproses rencana penghapusan dan pelelangan kendaraan dinas pejabat. Saat ini telah dilakukan cek fisik terhadap 37 unit kendaraan roda empat pejabat.

Dalam kesempatan tersebut, BPKPAD Kota Banjarmasin, meminta kepada pemenang lelang barang aset segera menyelesaikan administrasi serta pembayaran.

“Para pemenang lelang, segera menyelesaikan seluruh kewajibannya, berupa proses administrasi dan pembayaran,” ucap Edi.

Sehingga BPKPAD Kota Banjarmasin dapat mengoptimalkan pelayanan kepada peserta lelang.

“Kami berharap, para pemenang lelang dapat memanfaatkan aset barang yang sudah dibeli, dengan maksimal,” ujar Edi. (SRI/RIW/EPS)

Implementasi Sila Ketiga, Kartoyo Gerakkan Kepedulian Sosial di HSS

Hulu Sungai Selatan – Dalam rangka mengimplementasikan nilai Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, mengajak masyarakat, melalui kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev), sekaligus melaksanakan aksi nyata gotong royong, membantu perbaikan rumah warga di RT 2 Desa Hamawang Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akhir pekan tadi.

Kartoyo menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya aktualisasi nilai – nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebatas pemahaman konseptual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Foto : suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev), di RT 2 Desa Hamawang Kiri, Kabupaten HSS, sumber Humas DPRD Kalsel

Pihaknya bersama perangkat desa meninjau langsung rumah milik Majidi yang dinilai sudah tidak layak huni. Kondisi bangunan yang memprihatinkan mendorong adanya langkah cepat untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak.

“Hari ini kita aplikasikan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dengan melakukan gotong royong perbaikan rumah warga di RT 2 Desa Hamawang Kiri,” ujarnya.

Kartoyo menjelaskan, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya disosialisasikan melalui forum formal, tetapi harus hadir dalam bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan. Dimana, semangat persatuan diwujudkan melalui solidaritas antar warga dan kolaborasi lintas pihak.

Dari hasil peninjauan lapangan, rumah Majidi dinilai layak mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, saat meninjau rumah tidak layak huni

“Sebelumnya, pengajuan bantuan telah dilakukan melalui pemerintah desa hingga tingkat kabupaten, namun belum terealisasi,” ungkapnya.

Kartoyo menambahkan, pihaknya akan membantu mendorong proses administratif agar pengajuan tersebut dapat ditindaklanjuti di tingkat provinsi.

Langkah tersebut menunjukkan peran DPRD tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan hak atas hunian yang layak.

“Nilai Persatuan Indonesia bukan hanya simbol dalam teks Pancasila, tetapi fondasi utama dalam menjaga ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan. Kepedulian terhadap sesama, terutama warga yang membutuhkan, merupakan cerminan nyata dari persatuan yang hidup di masyarakat.” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Berawal dari Ibu, DPRD Kalsel Dorong Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila dalam Aktivitas Keluarga

Hulu Sungai Selatan – DPRD Kalsel menilai, Pancasila tidak berdiri terpisah dari kehidupan masyarakat. Nilai – nilainya justru tumbuh dari praktik keseharian yang dijalani warga, terutama dalam lingkup keluarga.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akhir pekan tadi.

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari

Kegiatan yang menyasar masyarakat umum tersebut, dihadiri berbagai elemen warga, dengan keterlibatan aktif kaum ibu sebagai pilar utama keluarga.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari menyampaikan, nilai – nilai Pancasila sesungguhnya hidup dan berakar dari lingkungan keluarga. Rumah tangga, menurutnya, merupakan ruang pertama dan utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Peran ibu sangat strategis dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan pola pikir anak-anak. Cara mendidik, membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan keluarga, hingga membiasakan sikap saling menghargai, merupakan refleksi nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila,” katanya.

Desy menjelaskan, penerapan Pancasila tidak harus dimulai dari hal besar. Aktivitas sederhana di rumah justru menjadi fondasi kuat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan.

Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dari kebiasaan beribadah dan menanamkan nilai spiritual sejak dini.
Kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dalam sikap saling menghormati antar anggota keluarga.

Persatuan Indonesia terlihat dari upaya menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan pendapat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diwujudkan melalui diskusi keluarga dalam mengambil keputusan bersama.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam pengelolaan kebutuhan keluarga secara adil dan berimbang.

“Ketika ibu mampu mengatur kebutuhan keluarga dengan bijak, membagi perhatian secara adil kepada anak-anak, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, di situlah nilai keadilan sosial dijalankan dalam skala paling dekat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desy menyoroti perempuan memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Ketika keluarga kuat dan harmonis, maka lingkungan sekitar pun akan lebih kondusif.

Menurutnya, revitalisasi nilai Pancasila harus dimulai dari kesadaran individu dan keluarga. Di tengah tantangan globalisasi, arus informasi digital, serta perubahan sosial yang cepat, penguatan nilai ideologi bangsa menjadi semakin relevan.

“Jika nilai Pancasila hidup di dalam rumah, maka ia akan mengakar kuat di masyarakat. Dari keluarga yang harmonis akan lahir generasi yang berkarakter, toleran, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Desy mengapresiasi antusiasme warga Kecamatan Sungai Raya yang aktif berdiskusi, dan berbagi praktik baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator bahwa nilai Pancasila masih relevan dan dijalankan secara nyata.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi dan penguatan ideologi Pancasila di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sosialisasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mendorong implementasi konkret dalam kehidupan sehari-hari.

“Perubahan besar selalu dimulai dari lingkup kecil. Jika keluarga menjadi ruang pertama yang menanamkan nilai kebangsaan, maka masa depan bangsa akan lebih kokoh,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Awasi Ketertiban Distribusi dan Keterjangkauan Harga, Upaya DPRD Kalsel Jaga Ketersediaan Pangan Ramadan

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya menjaga ketertiban distribusi dan keterjangkauan harga bahan pokok, menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting mengingat tren kenaikan harga dan peningkatan kebutuhan masyarakat hampir selalu terjadi setiap memasuki Ramadan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa masyarakat Kalimantan Selatan menginginkan jaminan ketersediaan stok pangan yang aman dan harga yang tetap stabil. Menurutnya, stabilitas pangan bukan hanya soal pasokan di pasar, tetapi juga menyangkut perlindungan daya beli masyarakat.

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat di wancara

“Ramadan adalah momentum ibadah sekaligus peningkatan konsumsi. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan stok benar-benar tersedia dan harga tetap dalam batas kewajaran,” ujarnya kepada wartawan.

Yani Helmi menekankan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya di tingkat pasar. Strategi harus dimulai dari sektor hulu, yakni pembinaan dan penguatan sektor pertanian serta peternakan, sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, produksi lokal perlu terus didorong, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan.

Selain itu, distribusi barang juga harus dipastikan berjalan lancar, tanpa hambatan logistik yang berpotensi memicu kelangkaan.

“Jika produksi terjaga dan distribusi lancar, maka potensi lonjakan harga bisa ditekan sejak awal,” tegasnya.

Helmi menjelaskan, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur hampir selalu terjadi menjelang Ramadan.

Untuk itu, DPRD Kalsel mendorong dinas terkait, khususnya sektor perdagangan dan instansi teknis lainnya, agar lebih rutin dan terjadwal dalam melaksanakan operasi pasar.

Operasi pasar dinilai menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha, agar tidak melakukan spekulasi ataupun penimbunan barang.

“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, termasuk pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, sehingga fluktuasi harga dapat terdeteksi lebih cepat,” jelas Helmi.

Yani Helmi menambahkan, selain operasi pasar, DPRD Kalsel menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, serta aparat pengawasan. Sinergi ini dinilai krusial dalam menjaga rantai pasok tetap efisien dan transparan.

Pengawasan terhadap distribusi barang, terutama komoditas strategis, harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.

DPRD juga mengingatkan agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun kendala distribusi.

Dengan menjaga ketertiban dan ketersediaan pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Harga yang stabil dan stok yang cukup akan memberikan rasa tenang bagi warga dalam menjalankan ibadah Ramadan.

“Melalui langkah antisipatif, pengawasan ketat, serta kolaborasi semua pihak, kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, Ramadan dapat dijalani dengan lebih khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Reses di Kalsel, Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Regulasi dan Penyehatan BUMD

Banjarmasin – Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola potensi ekonomi daerah, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Melalui agenda reses, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda bersama sejumlah anggota, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Jumat (20/2).

Kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi terkait tantangan regulasi dan kontribusi BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, turut dihadiri Wamendagri, Bima Arya, Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor. Hadir pula jajaran direksi BUMD, di antaranya Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin serta Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, bahwa BUMD harus menjadi garda terdepan, dalam mengelola potensi daerah. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama terkait regulasi nasional.

“Kita ingin BUMD menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Namun, saat ini masih ada kendala regulasi. Dana yang dihasilkan lebih banyak mengalir ke PNBP dan kembali ke daerah dalam porsi yang relatif kecil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Komisi II DPR RI untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang BUMD bersama pemerintah.

Ket : Suasana reses Komisi II DPR RI di Kalsel

“Ini akan menjadi dasar bagi kami di Komisi II DPR RI untuk membahas RUU BUMD. Harapannya, dalam waktu dekat dapat ditetapkan menjadi undang-undang sehingga BUMD memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menyehatkan perusahaan dan menghadirkan kekuatan ekonomi baru di daerah,” tegasnya.

Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya penugasan proyek strategis kepada BUMD daerah. Menurutnya, selama ini banyak BUMD belum diberi kesempatan mengerjakan proyek nasional, karena dinilai belum cukup kuat secara kelembagaan maupun finansial.

“Selama ini BUMD belum banyak diberi ruang untuk mengerjakan proyek strategis nasional karena dianggap belum cukup kuat. Karena itu, yang utama adalah menyehatkan BUMD terlebih dahulu, baru kemudian mendorong penugasan proyek ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memperkuat peran BUMD.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya penguatan regulasi dan penyehatan BUMD. Kami berharap dengan adanya reses ini, perusahaan daerah dapat lebih optimal berkontribusi terhadap peningkatan PAD serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ariadi juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel terus mendorong transformasi dan profesionalisme pengelolaan BUMD, agar mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah.

Melalui kunjungan reses ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat BUMD sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus mitra strategis dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah. (BDR/RIW/EPS)