Penulis: admin 1

BANJARBARU – Pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa pada 2022 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli menyampaikan, pemulihan ekonomi ini masih seperti tahun sebelumnya yakni melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari desa sebesar Rp300.000 per KK yang akan disalurkan setiap bulannya.

“Ini akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan kepada masyarakat melalui dana desa juga bisa melalui padat karya tunai. Seperti proyek pembangunan yang biasanya diserahkan kepada pihak ketiga, maka dikerjakan oleh masyarakat dengan tujuan masyarakat desa mendapatkan tambahan penghasilan.

“Jadi dari total anggaran, 50 persen diperuntukkan untuk upah. Jangan tanya kualitas, yang penting masyarakat terlibat meski sebagai buruh kasar,” terangnya.

Selain pemulihan ekonomi lanjutnya, anggaran dana desa juga harus mendukung program prioritas nasional seperti penurunan dan pencegahan stunting di Banua sesuai dengan kewenangan desa.

“Selanjutnya juga ada mitigasi bencana yang masuk dalam bagian sub sektor prioritas nasional. Semua ini bertujuan untuk pencapaian SDGs desa,” jelasnya.

Adapun SDGs desa mempunyai 18 kriteria, yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka persiapan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Rabu (15/12).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, dihadiri Danlanal Banjarmasin, Kabinda Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, Kepala Dinkes Provinsi Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Ketua FKUB Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, dan para Kapolres/Ta Jajaran via zoom meeting.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta langkah-langkah kongkret instansi terkait dalam rangka menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ditengah masih merebaknya Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan.

“Rapat Koordinasi ini merupakan hal yang penting walaupun di wilayah Kalimantan Selatan ini aman aman saja tetapi kita harus selalu waspada dalam keadaan yang aman dan tidak menganggap hal yang sepele, tentunya aparat keamanan pengamanan harus bersinergi dengan penyelenggara kegiatan tersebut,” ungkap Kapolda Kalsel.

Malam Tahun Baru merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masyarakat dengan mendatangi objek wisata salah satunya, oleh sebab itu, Polda Kalsel melaksanakan koordinasi dalam pengamanan Natal dan malam Tahun Baru sehingga dapat menghindari hal hal yang menyebabkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan.

“Tidak ada larangan bagi masyarakat, akan tetapi diingatkan agar tetap memerhatikan protokol kesehatan, karena kita melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut disampaikan oleh Kapolda Kalsel, pihaknya akan membatasi kegiatan masyarakat mulai tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

“Untuk itu kami mengharapkan juga kepada seluruh stakerholder terkait dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan ini sehingga dapat terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Beberapa waktu belakangan, banjir akibat air laut pasang (rob) melanda kawasan pesisir Kalimantan Selatan. Rob bahkan mulai merendam sejumlah kawasan permukiman di bantaran sungai hingga mencapai ketinggian 30-50 cm.

Meskipun kawasan pesisir pantai secara garis merupakan tanggung jawab dari Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, pihaknya juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga lingkungan di wilayah tersebut.

“Kita akan melakulan penanaman di kawasan mangrove yang memang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Hanifah mengungkapkan, meski tidak termasuk dalam anggaran di tahun mendatang, upaya penanaman mangrove tetap akan dilaksanakan guna menjaga lingkungan wilayah pesisir.

“Kami akan giat penanaman dengan Dinas Kehutanan karena kami juga memiliki target untuk percepatan penanaman mangrove,” ungkapnya.

Dalam penanaman mangrove ini sendiri sangat banyak pihak yang dilibatkan seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok Petani Hutan, UPT KLHK-BPDAS HL dan BKSDA, bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami akan tetap membersamai kegiatan itu, dengan aksi aksi yang akan kami lakukan,” terangnya.

Lebih lanjut Hanifah menyebut, banjir rob merupakan isu global yang mempunyai banyak faktor penyebab, salah satunya minimnha penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai.

“Tentunya dengan menanam, kita dapat mengurangi isu tersebut,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kondisi tahun 2022 diharapkan menjadi lebih baik dari 2021, baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Khusus di Kalsel perlu peningkatan kebersamaan dan kolaborasi antar pihak terkait atau pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, kepada wartawan, Selasa (14/12).

Selain itu, lanjut Supian HK, juga bagaimana cara meningkatkan kepedulian serta partisipasi semua komponen masyarakat luas agar keadaan tahun 2022 lebih baik.

Ia mencontohkan, masalah bencana banjir belakangan yang melanda hampir diseluruh wilayah Kalsel yang punya 13 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak cukup parah pada beberapa tempat.

“Karena masalah hujan bisa mengakibatkan bencana banjir kita tidak bisa menahan. Karena, itu hukum alam dan kehendak Tuhan,” katanya.

Begitu pula, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong, dari Fraksi Golkar ini, banjir rob (pasang besar/kenaikan air laut yang cukup tinggi) juga merupakan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri atas Kemahakuasaan Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Namun kesemua itu, mungkin bisa diantipasi dan dikendalikan secara dini sehingga dampak buruk bisa diminimalisir.

Sebagai contoh Supian HK menambahkan, faktor kanal guna percepatan air hujan terbuang segera ke laut juga sangat penting seperti yang ada di Danau Pangang, HSU sehingga belakangan ini air tak lama menggenangi seperti terjadi sebelumnya pada tahun 2004.

Sesuai pengalamanya ke negeri Belanda, lanjut Supian HK, negeri kincir angin itu membuat DAM air sehingga pasang air laut yang dalam tidak sampai merendam Amsterdam (Ibu Kota Negara Belanda).

Untuk itu dia menyakini jika Kalsel juga bisa untuk mengendalikan banjir ataupun rob asalkan ada komitmen yang kuat dari semua pihak.

Sebab jika tanpa berbuat seperti di kota Banjarmasin kemungkinan beberapa tahun ke depan bisa tenggelam saat berbarengannya banjir dan rob.

“Karena itu, sungai-sungai (termasuk anak-anak sungainya) harus kita fungsikan lagi lebih maksimal, bukan sebaliknya,” pintanya.

Hal lain, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rumah Panggung yan sudah dibuat, harus ditaati, salahsatunya agar tidak mengurangi daerah resapan-resapan air, guna upaya pencegahan dan meminimalkan bencana banjir. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sejak pandemi COVID-19 menerpa dunia, perekonomian mengalami penurunan. Hal ini terjadi di semua negara tidak terkecuali negara Indonesia. Semua aspek kehidupan terdampak pandemi, produktivitas menurun dan daya beli masyarakat juga menurun.

Menghadapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan tergerak untuk membantu pemerintah supaya sektor usaha kecil menengah segera bangkit paska pandemi. Menggandeng PW Santripreneur Indonesia Kalimantan Selatan, APJI menyelenggarakan pelatihan membuat kue bagi santriwati, ustazah, ibu-ibu warga sekitar pondok se Kalimantan Selatan, Selasa (14/12) bertempat di Pondok Pesantren Walisongo Banjarbaru.

Ketua DPD APJI Kalsel Aftahudin, dalam sambutannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah ingin memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para peserta tentang peluang usaha kuliner yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga.

Ditambahkan Aftah, pondok pesantren bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi, karena di pondok pesantren ada santri, ada ustad, ada orang tua snatri dan masyarakat sekitar pondok.

“Melalui pelatihan ini, para santri dan ibu-ibu harus mampu menjadi pengusaha-pengusaha di bidang kuliner,” ujarnya.

Sementara itu, kegiatan ini disambut baik oleh Ketua Wilayah Santripreneur Indonesia Kalimantan Selatan KH Abdul Hamid Marzuqi.

“Masya Allah Alhamdulillah, Walisongo diberi kepercayaan sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan ini” ujar Gus Hamid (sapaan akrabnya) mengawali sambutan.

Lebih lanjut Gus Hamid yang juga sebagai ketua harian IPI Kalsel dan Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kalsel berjanji akan mensinergikan kegiatan ini dengan perbankan untuk permodalan dan IPI dan Hebitren untuk pemasaran.

“Akan kita sinergikan, sehingga setelah pelatihan, peserta akan kita lakukan pendampingan dan mentoring, insya Allah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini diisi dengan demo membuat kue yang diajarkan kangsung chef Remy Sedayu dari Jakarta dan diikuti oleh 100 peserta terdiri dari santriwati dan ustadzah, serta ibu ibu warga sekitar pondok pesantren, diantaranya ada pondok dari Kab HSS, Kab Tanah Laut, Kab Banjar, Kab Batola dan Kota Banjarbaru. (RILIS-RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bersama BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas, meresmikan secara serentak 7 titik lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM), melalui program BBM Satu Harga.

Adapun peresmian secara simbolis dilakukan di kantor Fuel Terminal Banjarmasin, Selasa (14/12). Penerapan BBM Satu Harga ini merupakan wujud program energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Sejak awal kehadiran program BBM 1 Harga pada tahun 2017 hingga Desember 2021, Pertamina telah membangun total 323 lembaga penyalur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Perpres No. 63 tahun 2020. Sementara khusus untuk Tahun 2021, sudah terbangun 80 SPBU, jumlah ini melebih dari target awal yang ditentukan pemerintah yakni 76 lokasi.

Pertamina sendiri ditargetkan dapat membangun total 573 SPBU sampai dengan Tahun 2024. Sedangkan di tahun 2021 ini, Regional Kalimantan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 23 SPBU BBM 1 Harga, yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 3 SPBU, Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 1 SPBU, Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 14 SPBU, dan Provinsi Kalimantan Utara sejumlah 5 SPBU.

“Dengan resminya 7 titik BBM Satu Harga yang kita lakukan pada hari ini, Pertamina bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas kembali mewujudkan energi berkeadilan bagi saudara-saudara kita yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses untuk menikmati energi dengan harga yang terjangkau,” jelas Freddy Anwar, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

Freddy menambahkan realisasi volume penyaluran BBM 1 Harga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2021 ini volume BBM yang tersalurkan kepada masyarakat sudah mencapai 101.896 KL. Hal ini menunjukkan bahwa program BBM 1 harga ini telah berhasil memberikan akses energi yang mudah dengan harga yang sama hingga ke wilayah 3T di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Komite BPH Migas, Abdul Halim dalam sambutannya menyampaikan harapannya akan BBM 1 Harga bagi masyarakat.

“Kami menargetkan BBM 1 Harga tidak hanya dapat mendukung pemerataan energi di seluruh negeri namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut,” ujarnya.

Terkait peresmian SPBU 1 Harga ini, maka Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah mengatakan, bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung program ini.

“Program ini merupakan wujud keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik yang tinggal di kawasan perkotaan, maupun di daerah Terpencil, Terdepan dan Terluar. Keberadaan SPBU 1 Harga ini juga sangat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, yang masih harus berjuang di tengah pandemi COVID-19”, ujarnya saat sambutan mewakili Gubernur Kalsel saat acara peresmian.

Dengan SPBU 1 Harga ini, maka masyarakat dapat menikmati BBM dengan harga sama. Yaitu biosolar Rp5.150 per liter, dan premium Rp6.450 rupiah per liter. (PERTAMINA-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Beberapa waktu lalu, Bank Kalsel menggelar penarikan Undian Simpeda KPE (Kartu Pegawai Elektronik), dimana telah diumumkan 39 pemenang yang berasal dari masing – masing kantor cabang di seluruh Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, salah satu cabang Bank Kalsel yakni Kantor Cabang Utama, menyelenggarakan acara penyerahan hadiah masing – masing kepada nasabah Simpeda KPE Cabang Utama sebanyak 5 unit kendaraan bermotor dan 5 unit sepeda lipat. Sedangkan untuk Cabang Pembantu (Capem) RSUD Ulin sebanyak 2 unit kendaraan bermotor dan 2 unit sepeda lipat.

Penyerahan hadiah dilakukan Direktur Kepatuhan, I G.K. Prasetya; Head of Business Group, Fachrudin; dan Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Firmansyah dengan disaksikan beberapa pegawai Bank Kalsel yang dilaksanakan di basement Bank Kalsel Kantor Pusat, pada akhir pekan lalu.

I G.K. Prasetya mengungkapkan, bahwa undian Tabungan Simpeda KPE merupakan salah satu wujud apresiasi Bank Kalsel kepada para PNS di seluruh Kalsel sebagai nasabah terbesar.

“Penyerahan hadiah Undian Simpeda KPE ini merupakan tindak lanjut atas penarikan undian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kami patut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PNS melalui Undian Simpeda KPE ini yang akan kami selenggarakan setiap tahunnya,” ucap Prasetya.

Tabungan Simpeda KPE merupakan produk tabungan Bank Kalsel yang diperuntukkan bagi pengelolaan gaji PNS secara elektronik di seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Undian Simpeda KPE dikhususkan bagi nasabah Simpeda KPE yang berstatus PNS aktif maupun yang telah pensiun.

Ditemui setelah menerima hadiah, salah seorang pemenang bernama Paimin yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu dinas provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bank Kalsel. Hadiah ini akan diberikan kepada tetangganya yang lebih membutuhkan.

“Terima kasih Bank Kalsel telah melaksanakan Undian Simpeda KPE dimana saya menjadi pemenang hadiah sepeda motor. Hadiah ini tentu memberikan kebahagiaan bagi keluarga saya, namun kami sekeluarga berniat memberikan hadiah ini kepada tetangga saya yang lebih membutuhkan,” jelas Paimin.

Lebih lanjut, Paimin menjelaskan bahwa ibu tersebut merupakan seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena ditabrak kendaraan bermotor saat berdagang. Disamping itu, ibu tersebut juga memiliki banyak anak dimana salah satunya sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Atas hal tersebut, Paimin ingin memberikan pertolongan menghidupi anak – anaknya, salah satunya dengan alat transportasi ini.

“Dengan ikhlas saya berikan hadiah kendaraan ini dengan harapan dapat sedikit meringankan kehidupan beliau bersama anak – anaknya terutama yang sedang kuliah agar dapat belajar dengan baik ke depan,” harapnya.

Paimin juga berharap Bank Kalsel dapat semakin jaya ke depan agar tetap menjadi pilihan utama nasabah serta masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan telah diselengarakannya penyerahan hadiah Undian Simpeda KPE ini, saya berharap Bank Kalsel semakin sukses dan jaya agar semakin banyak nasabahnya dan tetap menjadi bank kebanggaan Kalsel,” ungkapnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Vaksinasi Bergerak kembali menyapa warga Kabupaten Banjar. Kali ini Desa Tungkaran Kecamatan Martapura menjadi lokasi pelaksanaan vaksinasi untuk ratusan warga, Selasa (14/12).

Antusias tinggi pun begitu nampak ditunjukkan oleh masyarakat dalam mengikuti vaksinasi yang merupakan bentukan ikhtiar memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Terbukti masyarakat telah memenuhi lokasi sejak jam 08.00 WITA meski kondisi Kota Intan terus diguyur hujan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim menyebut, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah kabupaten Banjar sebagai bagian dari percepatan target vaksinasi di Kalsel.

“Capaian vaksinasi di Banjar juga akan berpengaruh terhadap capaian di provinsi. Karena data yang masuk secara berjenjang hingga nasional,” ujar Muslim.

Pergerakan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Banjar lanjut Muslim cukup menggembirakan, terutama dalam satu Minggu terkahir. Ia pun berharap agar kinerja ini terus konsisten hingga akhir Desember nanti.

“Banjar saat ini sudah berada di angka 37 persen. Namun angka terus bertambah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Diauddin disela kegiatan, menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Kalsel yang terus mendorong Kabupaten Banjar terkait percepatan vaksinasi.

“Kegiatan ini kerjasama dengan Dinkes Kalsel. Juga ada bantuan dari Paman Birin (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) berupa sembako untuk meningkatkan minat masyarakat vaksin,” katanya.

Target 70 persen pun lanjutnya, secara perlahan optimis akan tercapai, mengingat giat pelaksanaan dilakukan di berbagai tempat di Kabupaten ini.

“Kemarin saja, se-Kab Banjar tercatat 6.000 vaksinasi COVID-19 berhasil dilaksanakan. Di lokasi ini target kita sekitar 800,” paparnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah menargetkan 2022 penurunan angka stunting secara nasional mampu terealisasi hingga 18,4 persen. Bahkan, 514 kabupaten/kota menjadi tambahan lokasi fokus untuk mengintervensi kasus gizi buruk tersebut.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Sugeng Haryono, menyampaikan, untuk menurunkan angka stunting secara nasional setiap tahunnya penambahan daerah di 34 provinsi harus dilakukan.

“Dari 100 kabupaten/kota pada 2018 lalu hingga tahun 2021 sudah mencapai sekitar 360 sebagai lokasi fokus intervensi penurunan,” ujarnya pada pelaksanaan pelaksanaan Forum Nasional Stunting Komitmen dan Aksi Bersama untuk Penurunan Stunting yang digelar secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (14/12) siang.

Sedangkan, batas maksimal toleransi angka stunting menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) harus 20 persen atau seperlima dari total anak balita yang sedang tumbuh.

“Studi Status Gizi Indonesia menunjukkan pada Maret 2019 lalu angka prevelensi stunting sebesar 27,7 persen berdasarkan data pemerintah harus bekerja lebih keras lagi,” papar pejabat dari Kemendagri ini.

Maka dari itu, pemerintah jelas mau tak mau harus terus menambah lokasi fokus intervensi penurunan stunting yang terintegrasi dengan kabupaten/kota setiap tahunnya.

“Yang mana, setiap tahunnya harus bisa menurunkan setidaknya sebesar 3 persen atau 14 persen untuk tahun 2024 nanti,” bebernya.

Tercatat secara nasional, target penurunan angka stunting dari tahun ke tahun khusus 2019 sebesar 27,7 persen, tahun 2020 menurun menjadi 24,1 persen dan 2021 diketahui mencapai 21,1 persen.

“Tahun 2022 mendatang target penurunan dalam RPJMN 2020-2024 harus terealisasi sekitar 18,4 persen, tahun 2023 jadi 16 persen dan tahun 2024 diangka 14 persen,” ungkap Sugeng Haryono.

Sementara itu, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Syaiful Azhari, mengungkapkan, supaya realisasi penurunan stunting dapat tercapai secara maksimal. Pemprov akan bersinergi dengan pemerintah ditingkat kabupaten/kota.

“Upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dalam rangka mendukung penurunan ini maka sinerginitas pun perlu dilakukan agar setidaknya kasus tersebut di Kalsel juga ikut melandai,” ucapnya.

Kondisi prevalensi angka stunting secara nasional untuk Kalimantan Selatan tahun 2019 tercatat ada sekitar 31,70 persen. Namun, secara keseluruhan di Indonesia sempat dikisaran 27,67 persen.

“Melalui dinas dan instansi terkait akan dilakukan koordinasi supaya program penanganan ini menjadi penyelenggaran prioritas pemerintah daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota,” pungkas Syaiful Azhari.

Terlebih, tahun 2024 pemerintah telah menargetkan penurunan stunting  setidaknya harus turun dua kali lipat dari tren saat ini diangka 14 persen. Sedangkan, tahun 2021 berada dikisaran angka 21,1 persen. (RHS/RDM/RH)