BANJARBARU – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pembangunan perekonomian, dikarenakan meskipun Kalsel dilanda Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lama, produk UMKM terus berkembang di era globalisasi. Bahkan, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk kelas atas dikarenakan banyaknya peminat.
Hal ini disampaikan, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, saat membuka Pameran/Bazaar UMKM dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun 2022, di Gedung Arsip Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, pada Jum’at (23/9) sore.
Pameran produk UMKM di Kanwil BPN Kalsel
Suparno menyampaikan, masyarakat Kalsel diharapkan dapat memandang produk-produk lokal, sehingga hasil produksi UMKM sebagai produk yang harus terus didukung perkembangannya. Dukungan terhadap UMKM yakni dengan cara melaksanakan kegiatan Bazaar/Pameran, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja produk UMKM banua Kalsel.
“Bazaar/Pameran merupakan salah satu sarana yang sangat tepat untuk memperkenalkan produk UMKM kepada Masyarakat luas, ” ucap Suparno.
Ditambahkannya, pelaku UMKM diharapkan dapat memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, apalagi di Era Digitalisasi seperti sekarang ini, pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.
“Sektor UMKM adalah salah satu penopang utama perekonomian, sehingga sudah sewajarnya kita mendukung produk UMKM banua,” tutup Suparno.
Seperti diketahui, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel menggelar pameran/ Bazaar dalam rangka memperingati hari agraria dan tata ruang Nasional (Hantaru) tahun 2022, yang berlokasi di gedung Arsip BPN Kalsel di Kelurahan Komet Kota Banjarbaru. Bazaar ini akan berlangsung selama 2 hari, 23 – 24 September 2022. Pada Bazaar tersebut, banyak UMKM yang menampilkan produk-produk mereka, seperti kerajian produk tas dari anyaman purun, dan beragam kuliner olahan yang sering dijumpai seperti pentol kuah, sosis dan lainnya. (MRF/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar telah meresmikan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut pada Rabu (21/9), peresmian PPP Kecamatan Gambut dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur. Baru dua hari dibuka, PPP Kecamatan Gambut baru memiliki 2 Pelayanan, yakni Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Perizinan. Untuk meramaikan pelayanan yang ada di PPP Kecamatan Gambut, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Martapura pun, berencana melakukan kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.
Kepada Abdi Persada FM Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, pada Jum’at (23/9) menyampaikan, terkait rencana pihaknya yang ingin membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan Online, masih terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, karena pengelolaan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut, sepenuhnya berada pada Pemkab Banjar, oleh karena itu pihaknya akan menunggu kebijakan Pemkab Banjar, terkait kerjasama ini.
“Pengelolaan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga dengan dibukanya Pelayanan Publik tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah Kabupaten Banjar, untuk ikut membuka pelayanan Pembayaran Kendaraan Bermotor tahunan dan Online, di tempat Pelayanan Publik,” ungkap Zulkifli.
Ditambahkannya, lebih dari 20 Kecamatan berada di wilayah kabupaten Banjar. Dan untuk meningkatkan capaian pendapatan, pihaknya akan terus memperbanyak Unit pelayanan, untuk dapat menjangkau semua Kecamatan di Kabupaten Banjar, Seperti menambah jadwal pelayanan Samsat Keliling (Samkel) dan Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP).
“Saat ini kami mempunyai 4 pelayanan, yakni Samsat Keliling (Samkel), pelayanan yang terletak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Barokah Martapura, serta Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Simpang Empat, dan rencana pembukaan pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Kegiatan Bazaar yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Regional Kalsel di Gedung Arsip BPN Kalsel, dilaksanakan pada Jum’at (23/9) sore. Selain diikuti oleh puluhan UMKM banua, Bazaar juga diikuti oleh perwakilan UPT – UPT Kanwil BPN se – Kalsel.
Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, mengapresiasi atas diadakannya Pameran/ Bazaar UMKM Hantaru tahun 2022. Kegiatan positif ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan usaha UMKM di Kalsel. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga kegiatan positif ini harus terus dilestarikan.
“Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu pilar utama, pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan, dapat memandang produk-produk lokal, untuk mendukung perkembangan produk UMKM, ” ungkap Suparno.
Melanjutkan Sambutan Gubernur Kalsel, Suparno menyampaikan, UMKM memegang peranan penting pertumbuhan ekonomi daerah di Kalsel, perkembangan UMKM merupakan penggerak utama sektor nyata yang memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah.
“Itu menjadi alasan kuat UMKM selalu bertahan dari tahun ke tahun,” tutupnya.
Untuk diketahui, selain dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, Pameran/Bazaar Hantaru 2022 juga dihadiri seluruh petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) se – Kalsel. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, menginginkan budaya literasi akan terus berkembang, ditengah canggihnya kemajuan teknologi.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada wartawan, baru baru tadi menjelaskan, kalangan legislatif mengajukan Raperda Inisiatif salah satunya tentang Peningkatan Budaya Literasi dan telah disetujui Pemerintah Kota, dengan harapan regenerasi memiliki kegemaran membaca, menulis,dan menghitung, yaitu memanfaatkan fasilitas seperti perpustakaan.
“Mari semarakkan gemar baca, nulis, dan menghitung,” katanya
Yamin menyampaikan, kehadiran Raperda ini menjadi dasar untuk mewujudkan sarana perpustakaan yang lebih bagus lagi sebagai tempat membaca, menulis, dan menghitung bagi anak-anak, karena masih minim, otomatis terjadi penurunan minat baca, dan menulis.
“Kami ingin anak-anak di kota ini, tidak disibukkan sehari-harinya permainan game online, maka penting dibuatkan aturan,” ucap Politisi Gerindra Kota Banjarmasin.
Lebih lanjut Yamin menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, sebagai dasar untuk dibuat Perda tentang Peningkatan Budaya Literasi di Kota Banjarmasin. Dengan demikian Perda nomor 23 tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, belum mengatur terkait akselarasi budaya literasi.
“Kita bentuk aturan khusus, agar indeks pembangunan literasi semakin lebih baik,” tutupnya.
Untuk diketahui, literasi adalah adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kamis (22/9).
Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke Taman Wisata Laburan
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung Taman Wisata Laburan yang dikelola oleh BUMDes Maju Jaya dan pengaruhnya bagi perekonomian warga.
“BUMDes Maju Jaya ini merupakan pemenang BUMDes terbaik se-Kalsel Tahun 2022. Kalau dilihat, tempat wisata ini masih bisa dikembangkan mengingat luasan wilayah area dan spot-spot yang bagus untuk foto-foto,” katanya kepada wartawan, Jum’at (23/9).
Rachmah menyarankan Taman Wisata Laburan jni juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, sehingga ia berharap tempat ini bisa dijadikan tempat praktik-praktik pendidikan, seperti arena memanah dan lain sebagainya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan sebelumnya Komisi I DPRD Kalsel juga mengunjungi sejumlah BUMDes di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Setiap BUMDes memiliki keistimewaannya masing-masing, kalau di sini dengan desa wisatanya, kalau di Tanah Bumbu dengan kerja samanya dengan perusahaan tambang, begitu pula di BUMDes lainnya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BALI – Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi menyusul Tim Putri yang juga sebelumnya berhasil meraih medali perak, pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, Rabu Malam (21/9).
Atlet pickelball Kalsel menggenakan baju kuning
Total perolehan medali saat ini 2 medali perak yang berhasil diperoleh oleh Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan dunia pickleball tersebut.
Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahfi melalui pesan WhatsApp menyampaikan, keberhasilan Tim Putra ini membanggakan Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami bersyukur Tim Putra dapat meraih medali perak,” ungkapnya.
Menurut Maru’ful, pada Quartalfinal pasangan Mustaqiem/Dody berhasil menang melawan Jason Brown/Theo Teles dari Thailand dengan skor 15-4.
Pada babak Semifinal kembali menang melawan Lukman/Andi Alfaat dari Kaltim indonesia.
Sedangkan, pada babak Final kalah melawan Ardiansyah/Muhammad Dahirdaud dari kaltim indonesia dengan skor set pertama menang 11-6, set kedua kalah 11-9 , set ketiga kalah 11-4.
“Sehingga pasangan Mustaqiem dan Dody berhasil meraih medali perak,” ucapnya.
Sementara itu, atlet Pickelball Kalsel Mustaqiem ketika di hubungi Abdi Persada FM mengaku bersyukur atas prestasi yang ia capai pada kejuaraan dunia tersebut.
“Alhamdulillah kami bersyukur dapat meraih medali perak pada kejuaraan dunia pickleball ini,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel di Aula kantor BPK di Banjarbaru, pada Kamis (22/9).
Gubernur Kalsel saat hadiri sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalsel
Sertijab dipimpin Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dan disaksikan seluruh tamu dan undangan. Termasuk para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, serta unsur Forkopimda Provinsi.
Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalsel ini, secara resmi berganti dari M. Ali Asyhar menjadi Rahmadi, yang semula adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan M. Ali Asyhar, menempati posisi baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi, peran serta dukungan Ali Asyhar pada penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan selama ini. Banyak prestasi yang dicapai, melaui sinergi yang slide antara Pemprov Kalsel dengan BPK.
“Diantara prestasi itu adalah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut,” ungkap Paman Birin (sapaan akrab Gubernur).
Paman Birin juga mengucapkan selamat kepada Rahmadi dan Ali Asyhar atas jabatan barunya. Dan mengatakan bahwa, pemerintah provinsi erbuka untuk bekerja sama sesuai tugas dan kewenangannk masing-masing,” kata gubernur.
Sementara itu, M. Ali Asyhar berpesan kepada jajaran Pemprov Kalsel untuk terus mempertahankan prestasi WTP.
“Teruslah tingkatkan tata kelola, baik sistem administrasi maupun teknologi informasi. Termasuk peningkatan SDM untuk pengelolaan keuangan secara umum,” pesannya.
Sedangkan Ketua BPK Perwakilan Kalsel yang baru, Rahmadi mengingatkan pemerintah daerah, untuk terus membenahi masalah aset. Karena persoalan ini masih muncul, saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, setiap tahunnya (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kurangnya rambu lalu lintas dan tidak adanya penerangan jalan di beberapa titik di Kota Banjarbaru, dinilai sebagai penyebb tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota ini. Hal ini dismpaikan Kapolres kota Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, di ruang kerjanya usai menghadiri syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 Tahun 22, Kamis (22/9).
Meski menurut Dody, kawasan sepanjang jalan Trikora dan A Yani, adalah kewenangan Provinsi, namun pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungn Kota Banjarbaru, terkait dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya rambu dan PJU di kawasan tersebut.
“Memang sepanjang jalan Trikora, A Yani kawasan Cempaka itu, jalur provinsi. Tapi kami meminta kepada dishub kota, apakah dari dishub menyurati ke provinsi untuk minta penambahan rambu-rambu lalu lintas. Atau mungkin ada inovasi dari dishub, agar penerangan jalan di lokasi-lokasi tersebut, bisa menggunakan solar cell (energi matahari).
Menurut Dody, di kawasan seperti Cempaka Trikora, termasuk daerah yng rawan kecelakaan lalu lintas.
“Rata-rata di kawan tersebut korbannya meninggal dunia. Yang jelas banyak lah kejadian laka lantas di kawasan tersebut yang sudah memakan korban jiwa,” ucapnya.
Ditambahkan Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP G. M Angga Satrya Wibawa, melalui momen peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 ini ia juga meneruskan pesan Kapolres, untuk menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.
“Seperti kita ketahui bersama, aktivitas sudah mulai normal pasca pandemi COVID-19, ini juga menjadikan aktivitas di jalan juga meningkat. Itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu patuhi aturn lalu lintas, dan yang penting, selamat sampai tujuan,” tutupnya. (RDM/RH)
BANJARMASIN – Wacana pembentukan Kabupaten Gambut Raya di wilayah Provisini Kalimantan Selatan belum masuk daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua III Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmansyah Husein, kepada wartawan, usai berkunjung ke DPRD Kalsel, Kamis (22/9).
Suasana Kunjungan Komite I DPD RI ke DPRD Kalsel
“Untuk Kalsel itu secara nasional, belum masuk daftar DOB yang akan dimekarkan. Nah, kami ingin sebetulnya ini segera diusulkan, mumpung ada utusan DPD asal Kalsel di unsur pimpinan, jadi ini kesempatan yang perlu dimaksimalkan,” katanya.
Untuk itu, Darmansyah mengharapkan kepada pihak legislatif dan eksekutif di kabupaten Banjar dan Provinsi Kalsel segera melakukan konsolidasi supaya usulan ini dapat disampaikan ke Pusat. Mengingat, Komite I DPD RI memiliki kewenangan memanggil Kementerian dan pihak-pihak terkait untuk memproses usulan ini.
“Walaupun kita tahu ada moratorium DOB sampai tahun 2024 mendatang, tetapi kami juga sudah berbicara dengan pihak Kementerian bahwa untuk daerah-daerah yang ingin dimekarkan tetap diproses sembari menunggu moratorium DOB dibuka,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalsel sekaligus Ketua Harian Tim Panitia Pemekaran Gambut Raya, Gusti Abidinsyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat tersebut kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Kami juga merasa kecewa seakan-akan surat itu diremehkan. Padahal surat itu mewakili aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Kalau surat rekomendasi dari Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar sudah rampung, selanjutnya meminta rekomendasi dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalsel. Jika semua sudah siap, bisa segera diusulkan ke Pusat.
“Jadi tinggal menunggu rekomendasi itu aja karena hasil penelitian sudah siap dan hasilnya memungkinkan Gambut Raya dimekarkan,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyatakan kekecewaannya karena tak ditemui oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
“Padahal kedatangan kami ke DPRD Kalsel untuk memenuhi permohonan yang diajukan oleh DPRD Kalsel kepada Komite I DPD RI untuk memberikan advokasi terhadap usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya di wilayah Kalsel,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk mematangkan usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya. Setelah itu, dirinya sebagai utusan DPD RI asal Kalsel akan tetap berusaha memperjuangkannya.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah menyampaikan permohonan maaf Ketua DPRD Kalsel yang tidak bisa bertemu dengan rombongan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketuanya, Andiara Aprilia Hikmat karena Ketua Dewan sedang berada diluar daerah dan mengutus dirinya untuk menemui DPD RI. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Teknologi informasi saat ini, memegang peranan penting dalam upaya menjaga resiliensi perbankan agar mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Situasi disrupsi digital hingga ketidakjelasan kondisi ekonomi global yang saat ini melanda, tidak hanya dirasakan Indonesia namun juga dunia, tentunya harus disikapi dengan cermat dan bijak.
Inisiatif strategis yang konkret dan wajar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dirumuskan dan dievaluasi secara berkala guna memberikan capaian optimal terhadap hasil yang diharapkan. Strategi yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, akan mendukung kemampuan Bank Kalsel untuk dapat bertahan dan berkembang guna mewujudkan visi menjadi bank yang Kuat, Kompetitif dan Berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Suasana perayaan satu tahun program OBLIGASI Bank Kalsel
Menyadari hal tersebut, Bank Kalsel berinovasi dengan menghadirkan program mini talkshow bertajuk OBLIGASI – Obrolan Lintas Generasi – sebagai sarana penyampaian informasi produk, layanan, maupun ragam aktivitas Bank Kalsel kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga mengangkat tentang tokoh-tokoh inspiratif maupun isu-isu global dalam kacamata lintas generasi.
Sejauh ini, OBLIGASI dinilai telah berhasil memainkan peranan tersebut dengan mendukung unit bisnis dalam menyebarluaskan informasi produk maupun layanan terbaru Bank Kalsel.
Secara resmi, OBLIGASI Bank Kalsel memperoleh persetujuan Direksi pada 20 September 2021, yang mana pada momen ini ditetapkan sebagai hari ulang tahun OBLIGASI. Sejak tayang perdana pada 8 Oktober 2021, OBLIGASI telah tayang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, baik live maupun tapping.
Beragam narasumber pun telah silih berganti mengisi OBLIGASI, dengan latar belakang Pejabat Internal Bank Kalsel, regulator, pemerintah daerah, anggota dewan, enterpreneur/wirausaha, aktivis lingkungan, mitra bisnis, dan lainnya.
Kini, OBLIGASI genap berusia 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pencapaian tersebut, OBLIGASI menggelar Edisi Spesial 1st Anniversary, dengan mengusung tema “Langkah Awal Melaju Tanpa Batas”, pada Selasa (20/9) malam. Gelaran ini dilakukan secara Live melalui media sosial Bank Kalsel platform Instagram @bankkalsel dan Youtube Bank Kalsel.
Acara semakin semarak dengan menghadirkan narasumber spesial Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dan para host OBLIGASI. Lebih spesial, mengingat acara ini juga dimeriahkan artis nasional, Ian Kasela dan BigBoss Band, yang secara atraktif dan menghibur membawakan lagu-lagu hits yang diikuti riuh penonton yang menyaksikan langsung.
OBLIGASI Edisi Spesial ini, diselenggarakan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar beserta para Kepala Dinas dan Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tak ketinggalan juga jajarang Dewan Komisaris dan Direksi, para Kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel, turut berhadir memeriahkan
“Bank Kalsel diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat khususnya Kalimantan Selatan. Kepercayaan penuh ini dijawab dengan investasi daerah untuk menambah modal di Bank Kalsel. Semoga Bank Kalsel semakin jaya dan sukses” tutur Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, ST., MT., menyampaikan harapannya untuk OBLIGASI Bank Kalsel.
“OBLIGASI, sarana yang cukup bagus untuk kaum milenial. Saya harap followernya bisa lebih banyak lagi, agar program-program Bank Kalsel bisa memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan Bank Kalsel, dan selanjutnya bisa menjadi Bank terpercaya di Kalimantan Selatan” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, menyampaikan masukannya untuk tim OBLIGASI Bank Kalsel agar dapat menjadi channel yang dibutuhkan para penontonnya.
“Mudah-mudahan kami bisa meningkatkan terus mutu programnya, sehingga followernya semakin bertambah. Oleh karena itu, kompetensi pengelola OBLIGASI harus semakin meningkat. Selalu banyak belajar dan lakukan benchmarking ke lembaga – lembaga yang menjalankan aktivitas broadcasting, sehingga dapat menyusun konsep dengan lebih menarik. Selamat untuk OBLIGASI, ini merupakan langkah awal menuju yang dicita-citakan bersama untuk menjadi channel terbaik bagi Bank Kalsel” pungkasnya.
Sebagai wujud rasa syukur, pada kegiatan Edisi Spesial 1st Anniversary OBLIGASI juga dilakukan penyerahan bantuan CSR dan UPZ Bank Kalsel. Berikut rinciannya: − Bantuan CSR Rp74.950.000,- dalam rangka Kerjasama Program Kerja Pembinaan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar − Penyerahan Bantuan berupa 2.000 Paket Souvenir dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional kepada anak-anak di 13 Kabupaten/Kota Se-Kalsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel − Penyerahan Bantuan UPZ Bank Kalsel Rp5.000.000,
Santunan Kepada 2 Orang Guru Tahfidz dari Keluarga Pra-Sejahtera − Penyerahan Bantuan UPZ Bank Kalsel Rp50.000.000,
Santunan Kepada 25 Siswa/i dari Keluarga Pra-Sejahtera. (ADV-RIW/RDM/RH)
