Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berperan penting dalam membangun basis ekonomi yang kuat. Pesan itu mengemuka dari Musyawarah HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) yang digelar Bank Indonesia Kalsel pada Selasa (28/2) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Kalsel Wahyu Pratomo menyatakan, pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

“BI telah menyertakan peran pesantren dalam salah satu pilar cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu penguatan ekonomi syariah melalui program peningkatan kelembagaan yang salah satunya melalui kemandirian ekonomi pesantren,” tutur Wahyu.

Oleh karena itu, BI secara konsisten dan inovatif terus bersinergi dengan pemangku kepentingan ekonomi dan syariah di Kalsel, antara lain Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pondok Pesantren, dan Perbankan Syariah, guna membangun rantai nilai halal (halal value chain) melalui pengembangan industri halal di sisi input, produksi, proses produksi, dan pemasaran.

Wakil Ketua Umum HEBITREN Kalsel K.H. M. Abdul Hamid yang hadir pada musyawarah, menyampaikan apresiasi kepada BI atas upaya memajukan kemandirian ekonomi bisnis pesantren. Ia pun berharap basis ekonomi pesantren semakin kuat di masa depan.

“Hari ini, musyawarah kerja HEBITREN tahun 2023 telah terlaksana. Ke depan, kami yakin sinergi antara BI bersama Kemenag, BAZNAS, BWI dan Perbankan Syariah akan menguatkan basis ekosistem bisnis pesantren,” kata Abdul.

Musyawarah HEBITREN Kalsel 2023 turut menghadirkan narasumber ahli, yakni Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Muhammad Tambrin, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalsel M. Fadhly Mansoer, Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kalsel Rizqy Khairunnisa, dan Manajer Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Yudhi Irawan.

Kebijakan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (eksyar) BI merupakan bagian dari bauran kebijakan BI, dan termasuk sebagai bentuk respons kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan kembali mendapat sertifikat dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan peserta Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terbanyak se Indonesia.

Jambore yang akan digelar di Alam Roh 20 Kiram, Kabupaten Banjar, mulai 3 hingga 5 Maret 2023 ini, bakal diikuti sebanyak 3.000 peserta.

Saat konfrensi pers di lokasi kegiatan, Selasa (28/2), Plt Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun, menyampaikan, Jambore Akbar bertujuan untuk membangkitkan semangat PSKS yang didalamnya ada Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pelopor Kedaiaman, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna serta penyuluh sosial.

“Karena merekalah yang akan langsung berhadapan dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat,” ucapnya.

Berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan dalam Jambore Akbar ini, diantaranya penanaman 1.500 bibit pohon, aksi donor darah sukarela hingga lomba permainan tradisional.

“Pesertanya nanti ada dari PSKS, lalu ada pensiunan Dinsos, tokoh masyarakat, penyuluh sosial serta Kepala Panti se Kalsel,” bebernya.

Tak hanya itu, Madun mengaku peserta Jambore juga ada yang berasal dari luar daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.

“Mungkin nanti akan ada provinsi lain lagi yang ingin melihat momen Jambore Akbar ini,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Achmadi mengatakan, kegiatan ini akan tercatat MURI, karena belum pernah ada kegiatan serupa dengan diikuti ribuan PSKS.

“Dengan Jambore Akbar nanti, maka sudah ada 3 (tiga) sertifikat MURI yang diraih Dinsos Kalsel sejak kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor,” bebernya.

Dalam kegiatan nanti, Achmadi menuturkan, Gubernur akrab disapa Paman Birin itu, juga akan dinobatkan sebagai Pembina Utama PSKS Kalsel.

“Kita semua berharap cuacanya tidak hujan dan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar,” harapnya.

Untuk diketahui, Jambore Akbar yang akan diselenggarakan selama tiga hari itu akan dihadiri pula oleh PBB Perwakilan Indonesia seperti UNICEF dan UNESCO.

Kegiatan juga akan dirangkai dengan lokakarya dari Dinsos seluruh Indonesia yang akan dipusatkan pada hari kedua di Mahligai Pancasila, Banjarmasin. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar rapat koordinasi sharing anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (28/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk memunculkan kesepakatan antar Pemerintah, KPU, serta Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tepat waktu dan tepat anggaran.

Menurut Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, kunci kesuksesan tersebut salah satunya yakni dengan penyediaan alokasi anggaran secara efisien tanpa mengurangi profesionalitas kerja.

“Artinya menyediakan kegiatan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing secara proporsional dan sesuai beban kerja,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, khususnya terkait anggaran secara teknis, lanjut Roy, pelaksanaan kegiatan berpedoman terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Dalam surat edaran ini secara jelas sudah menerangkan sebagaimana skema penyediaan anggaran untuk pelaksaan pilkada serentak tahun 2024 yang diterapkan melalui Perda,” bebernya.

Adapun alokasi anggaran kegiatan yang dibebankan untuk pesta politik itu yakni sebesar 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dana APBD tahun 2024 sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang telah disepakati bersama.

Bagi Pemda yang belum menganggarkan atau masih belum melakukan pendanaan kegiatan tersebut, Roy meminta, agar segera menyusun penganggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

“Dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,” pintanya.

Roy menuturkan, Pemda juga harus memperhatikan tahapan pengelolaan dana kegiatan yang secara garis besar meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Selanjutnya para penyelenggara untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak,” tuturnya.

Selain itu, untuk memastikan dan sebagai komitmen mensukeskan Pemilu dan Pilkada serentak, dukungan lainnya seprti SDM, pendidikan politik, data kependudukan dan perkembangan politik daerah, menurut Roy, juga harus diperkuat.

Sementara itu Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Ida Saptika Dewi mengatakan kegiatan ini memang harus dilaksanakan terkait pendanaan hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, guna menyepekati antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Nantinya tidak adalagi anggaran yang tercecer berdasarkan kesepakatan itu,” ujarnya.

Porsi anggarannya sendiri, lanjut Ida, saat ini masih belum ditetapkan. Melalui rakor ini, hasil kesepakatan kemudian akan diajukan dan diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel.

“Sama halnya dengan kabupaten/kota, jadi final anggaran belum ada. Kita diharapkan efisiensi,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor meminta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya virus flu burung clade 2.3.4.4. yang sedang mewabah di dunia. Kewaspadaan ini juga sebagai tindaklanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 16183/PK.320/F/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, terkait peningkatan kewaspadaan HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) sub tipe H5N1 clade 2.3.4.4.

Permintaan Paman Birin (sapaan khas Gubernur) ini langsung ditindaklanjuti Disbunnak bersama dinas yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di masing-masing wilayah dan instansi terkait. Dalam hal ini Balai Veteriner Banjarbaru dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, dengan bergerak cepat melalukan koordinasi sebagai upaya kewaspadaan terhadap munculnya HPAI di peternakan unggas di Kalimantan Selatan.

Koordinasi juga dilakukan dengan jajaran Dinas Kesehatan, mengingat virus HPAI sub tipe H5N1 clade 2.3.4.4. memiliki risiko infeksi rendah pada manusia namun virus ini juga memiliki kecenderungan menjadi infeksi zoonosis.

“Upaya pencegahan terhadap munculnya HPAI yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan biosekuriti, pembagian desinfektan pada sentra peternakan unggas, pembinaan, sosialisasi dan komunikasi, informasi edukasi (KIE) ke masyarakat mengenai HPAI, pengambilan sampel untuk uji laboratorium di Balai Veteriner Banjarbaru serta monitoring pasar unggas yang berada di Kalimantan Selatan. Pemantauan lalu lintas unggas antar provinsi dan kabupaten/kota juga ditingkatkan mengingat cukup tingginya lalu lintas ternak unggas”, ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi, dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada pada Selasa (28/2).

Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang di masing-masing wilayah, juga terus memastikan setiap unggas yang dilalulintaskan merupakan unggas sehat dan tidak terkena HPAI.
(RIW-DISBUNNAKKALSEL/RDM/RH)

BANJARBARU – Kasus pernikahan usia dini dibawah umur 19 tahun di Kalimantan Selatan mengalami penurunan signifikan ditahun 2022. Pernikahan dini bukannya dilarang, namun dihimbau bagi para remaja agar dapat menikah di usia yang sudah matang dikarenakan banyak pasangan muda yang masih belum mengetahui tentang reproduksi, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan seperti perceraian, dan kurangnya asupan gizi saat hamil.

berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel, perkawinan anak di Kalsel pada tahun 2017 mencapai 23,12 persen. Angka itu lebih tinggi dari nasional yang hanya 11,54 persen. Sedangkan pada 2018, angkanya turun menjadi 17,63 persen. Kemudian kembali melonjak menjadi 21,18 persen di 2019. Lalu kembali turun menjadi 16,24 persen pada tahun berikutnya. Turun lagi jadi 15,30 persen pada 2021. Dan ditahun 2022 kembali turun menjadi 10,33 persen.

Hal ini disampaikan, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK), Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Suharto, dalam press conference Pencegahan Stunting di Kalimantan Selatan di salah satu kedai Kopi di Kota Banjarbaru, pada Senin (27/1) sore.

Suharto menyampaikan, terdapat penurunan yang sangat tajam angka pernikahan dini di banua ini. Dari hasil survei badan pusat statistik (BPS), pada tahun 2021 yang lalu angka pernikahan dini mencapai 15,30 persen, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 10,33 persen.

“upaya yang telah dilakukan jajaran DPPPA yaitu dengan cara menyebarluaskan imbauan melalui semua stakholder mulai dari Pemerintah, tokoh masyarakat, sekolah dan lainnya tentang usia menikah minimal 19 tahun,” ungkap Suharto.

Suharto menambahkan, untuk menurunkan angka pernikahan dini di Banua Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel terus melakukan penyuluhan melewati pusat pelayanan keluarga (PUSPAGA) disetiap Kabupaten-Kota. Dengan harapan saat adanya rilis dari badan pusat statistik (BPS), angka pernikahan dini kembali menurun ditahun 2023.

“melalui tokoh masyarakat termasuk para Alim Ulama, yang dinilai memiliki banyak pengikut dengan harapan dapat mengkampanyekan agar lebih cepat diterima oleh masyarakat,” Lanjut Suharto.

Masalah perkawinan anak di Kalsel menjadi nomor satu pada tahun 2017, dan menurun dirutuan nomor 4 pada 2018, dan kembali menjadi nomor satu lagi pada 2019 secara Nasional. Bahkan saking krusialnya isu perkawinan anak tersebut, sampai masuk dalam rencana strategis dPPPA Provinsi Kalsel pada tahun 2021 – 2026.

“Tiga daerah teratas yang mencatat angka perkawinan anak tertinggi pada 2021 terjadi di Kabupaten Kotabaru, Tapin, dan Tanah Laut, sedangkan tiga daerah terendah yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Tabalong,” tutup Suharto. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) beras di Kabupaten Tapin, Kalsel, mengalami kenaikan tak biasa. Pekan ketiga Februari 2023, daerah tersebut masuk dalam deretan 10 besar dari 147 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, menyampaikan, Pemprov Kalsel melalui instansi terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini. Begitu pula penyebab terjadinya lonjakan tersebut.

“Harga beras di Tapin memang tinggi. Sehingga, akan segera dilakukan pemantauan ke sejumlah lokasi dan ini menjadi catatan kami,” ujarnya usai mengikuti rakor pengendalian inflasi besama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual yang juga diikuti pemda se Indonesia, di ruang Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/2).

Kendati begitu, menurutnya, dari sekian ratus daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar terhadap kenaikan harga. Ia memastikan, tak ada daerah lain lagi di Kalsel selain Kabupaten Tapin.

“Kota lain di Kalsel, Alhamdulillah, tidak masuk dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) beras yang tinggi. Jadi, hanya Tapin saja yang masuk deretan nasional,” jelas mantan Kepala Bappeda Kalsel lulusan dari luar negeri ini.

Sementara itu, Ketua Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menyampaikan, siap mengajak Kamar Dagang dan Industri lainnya untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan beras di daerah.

“Kami telah melakukan penandatangan kesepahaman (MoU) untuk membeli 100 ton beras dari Jawa Tengah dan kami harapkan ketersediaan pasokan beras di Kalsel tetap terpenuhi,” paparnya.

Sebagai tindaklanjut atas terjadinya kenaikan harga komoditi beras di Kalsel, ia juga bakal maksimal melakukan upaya agar inflasi bisa turun.

“Tentu ini juga sebagai langkah mencegah terjadinya pertumbuhan angka inflasi,” imbuhnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, petani asal Margasari, Rifa’i, membeberkan, saat ini di wilayahnya banyak terjadi gagal panen akibat banjir. Sehingga, padi yang ditanam warga mengalami kerusakan.

“Biasanya dapat 25 karung hingga 1 ton, kini hanya mendapat 10 – 12 karung itu pun tidak hanya di daerah Margasari, tetapi dampak ini juga terdapat di Desa Pandahan. Kalau rata-rata menyusut sekarang sekitar 10 persen,” ucapnya.

Ditambah lagi desa yang terletak di Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin ini juga mengalami ketersediaan pupuk dan pestisida yang langka di tingkat produsen. Barang yang didapat pun cukup membuat kesusahan bagi petani.

“Kalau pun ada itu mahal. Sebelumnya harganya yang dibeli sekitar Rp60.000, kini rata-rata sudah mencapai Rp125.000,” ungkapnya.

Dari dampak ini, dia merincikan, harga gabah kering untuk jenis siam di daerahnya sudah menembus Rp13.000 – Rp14.000 per liter.

“Kalau sudah jadi beras itu harganya di pasaran bisa Rp16.000 – Rp17.000 per liter. Kalau ditanya untung tidak juga karena pupuk dan lainnya naik, tetapi, dengan menurunnya produksi bagaimana nanti untuk modal tanam berikutnya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman.

Harapan itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Isra Ismail, kepada wartawan usai melaksanakan sosialiasi Perda Tentang Permukiman dan Perumahan Rakyat di kawasan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Sabtu (25/2).

Menurut Isra, dari informasi yang disampaikan, di desa-desa Kecamatan Sungai Tabuk ini, masih ada rumah-rumah kumuh yang memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu, Isra juga mengharapkan agar kawasan permukimannya mendapatkan perhatian seperti jalan-jalan desa dan jalan pertanian yang rusak.

“Karena informasi dari Kepala Desa, masih ada jalan desa yang belum dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk jalan raya yang masuk dalam kewenangan provinsi, sudah dilakukan perbaikan dan Alhamdulillah sekarang sudah lancar,” jelasnya.

Sementara, Pembakal Sungai Tabuk Kota, Zoelkarnain menjelaskan selama ini ada beberapa kawasan perumahan di daerahnya yang masih minim infrastruktur dan fasilitas umum. Pihaknya sudah mengusulkan permasalahan tersebut ke pihak-pihak terkait, namun belum dapat terealisasi hingga saat ini karena keterbatasan anggaran.

“Permasalahannya terkait infrastruktur seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum yang kurang memadai seperti musholla,” terangnya.

Sedangkan, tokoh masyarakat Muhammad Noor menyambut baik adanya sosialisasi Perda tersebut karena juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang menyampaikan aspirasi kepada Wakil Rakyat Kalsel.

“Kami senang sekali karena di daerah kami banyak yang memerlukan informasi dan bantuan mengenai perumahan, seperti bedah rumah. Jadi sekaligus kami sampaikan hal ini kepada Pak Isra,” tuturnya.

Diharapkan melalui sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 itu, masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk dapat mengetahui dan memahami isi Perda yang dimaksud serta dapat menyebarluaskannya kepada warga di lingkungan sekitarnya. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyerukan kembali penguatan ideologi Pancasila sekaligus memberikan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (27/2).

Desa yang mayoritas usahanya adalah petani ini juga ternyata jauh dari perkotaan. Sehingga, hal wajar apabila edukasi tersebut terus diserukan.

“Materi yang disampaikan kepada warga di sini begitu antusias, menyimak dengan baik bahkan dibalut suasana penuh keakraban dan akhirnya pengetahuan yang dilaksanakan pun tersampaikan,” terangnya usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Selain penguatan ideologi, etika serta toleransi terhadap umat beragama juga ditanamkan. Termasuk menghindarkan paham radikaslime.

“Dengan adanya semangat persatuan tentu perjuangan akan hadirnya keamanan dan ketentraman dapat terjaga,” ucapnya.

Legislatif yang duduk di DPRD Kalsel asal Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru, juga turut memberikan pengetahuan soal perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk agar masyarakat selalu mengingat betapa kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Makanya saya hadir di sini ingin mengetahui secara lebih luas seperti apa desa ini. Ternyata, memang semangat persatuannya mereka sangat bagus sekali baik dari keingintahuannya dan sistem gotong royongnya hingga kini masih dijaga,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin, mengungkapkan, materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Apalagi, desa yang dianggap cukup jauh dari perkembangan kota ini beruntung dapat mengetahui secara dalam bagaimana pengaplikasian Idelogi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada warganya.

“Semoga bisa dipahami masyarakat dan bisa diaplikasikan secara luas lagi. Sehingga, masyarakat dapat turut bekerjasama dalam menjaga keamanan khususnya di Desa Salimuran,” ungkapnya.

Disamping itu, dirinya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan Paman Yani (sapaan akrab) memberikan pengetahuan secara luas terhadap bahaya atas ancaman radikalisme yang mampu membuat perpecahan negara.

“Hadirnya sosialisasi ini kami sangat menerima dan awalnya tidak tahu sekarang bisa memahami apa itu arti dari persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Dalam kegiatan, Paman Yani juga mengajak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel menjadi narasumber. Tujuannya agar pengetahuan ini bisa lebih kuat dan mampu dicerna dengan baik. Termasuk, tidak mudah terintimidasi soal paham radikalisme. (RHS/RDM/RH)