BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali membuat gebrakan, dalam upaya menumbuhkembangkan minat baca masyarakat.
Kali ini, pihaknya akan mendatangkan seorang pemengaruh yang sedang naik daun, yakni Gusti Gina, yang juga merupakan seorang penulis, dengan buku perdananya “Mencari Saranjana Kota Ghaib di Pelosok Kalimantan”.
Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani Dardie, mengatakan kedatangan Gusti Gina dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan.
“Kita akan gelar pada Kamis, 14 September 2023 nanti, di Aula Kantor Dispersip Kalsel Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 Banjarmasin,” katanya, dalam rilisnya, Jum’at (8/9).
Kedatangan penulis itu nantinya, sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan penulis di Kalsel.
“Selain itu juga, kita ingin Gusti Gina berbagi pengalaman, hingga memotivasi para penulis Banua untuk bersemangat dalam menulis,” tuturnya.
Sementara, penulis buku yang bercerita tentang mencari kota gaib di pelosok Kalimantan, Gusti Gina Madinatul Munawarni mengaku bangga diundang oleh Dispersip Kalsel untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di perpustakaan palnam.
“Suatu kebanggaan mendapat apresiasi dan dukungan pemerintah provinsi sebagai penulis,” jelasnya.
Dikatehui, Gusti Gina juga seorang aktor baru dan telah membintangi dua film, salah satunya “Saranjana Kota Ghaib”, yang akan tayang di bioskop.
Bagi warga yang ingin mengikuti acara secara onsite bisa mendaftar melalui isi link : bit.ly/GustiGina. Acara ini juga akan disiarkan langsung melalui Channel Youtube Dispersip Provinsi Kalsel.(DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Capaian Pajak Air Permukaan (PAP) yang dikumpulkan secara keseluruhan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah terealisasi sebesar Rp10 miliar atau 20,89 persen.
Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Riandy Hidayat, menyebut, angka ini sudah jauh melampaui capaian tahun 2022 lalu. Di mana, realisasi Rp10 miliar itu sama dengan yang diterima di semester pertama ini.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat
“Jadi, 10 M itu yang kita terima pada Agustus 2023 itu sama seperti penerimaan satu tahun yang lalu di 2022,” ujarnya, baru-baru tadi.
Ia memastikan, penerimaan PAP yang dikumpulkan seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kalsel selama satu tahun ini dapat merangkak naik secara positif hingga 100 persen.
“Ini kita coba maksimalkan, nanti diproyeksikan di perubahan,” bebernya.
Kedepan, kata dia, bakal mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kalsel hingga diangka Rp20 miliar.
“Kita optimalkan hingga Desember 2023,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Informasi tentang program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) terus didongkrak guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Seperti diketahui, memperingati Hari Jadi ke-73 Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemprov Kalsel menggelar program relaksasi PKB sejak 1 Juli 2023. Didalamnya terdapat penghapusan denda pajak, pengurangan pokok pajak dan tidak adanya pajak progresif.
Promosi tentang program “diskon” PKB ini juga tak luput dari perhatian Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, sangat disayangkan jika masyarakat melewatkan program yang dibatasi hingga 30 September nanti.
“Tidak sedikit masyarakat kita yang belum mengetahui program pembebasan pajak Harjad Kalsel ini. Tentu saja ini sangat disayangkan karena programnya dibuat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya pas-pasan,” kata Paman Yani (sapaan akrab), usai melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sorper) Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak, di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Tanah Bumbu, Jumat (8/9).
Suasana Sosper Paman Yani di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/9)
Disi lain, lanjut Legislator Dapil IV Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, tujuan sosialisai juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pajak.
Paman Yani mengungkapkan keutamaan pajak untuk membangun banua. Misalnya kelanjutan mega proyek Jembatan Penghubung Antar Pulau Laut dan Pulau Kalimantan yang sempat terhenti pada 2017 silam.
“Biaya pembangunannya jelas tidak sedikit. Disinilah manfaat hasil pemungutan pajak dari masyarakat. Kalau bukan dari pajak, pemerintah pasti keteteran mencari dana. Tujuannya tentu demi kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi warga Banua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah, mengaku hasil perolehan pajak selama program relaksasi cukup memuaskan. Terhitung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2023, realisasinya mencapai Rp 14,1miliar.
“Secara keseluruhan sejak Januari sampai Agustus, realisasi pajak yang kita terima sudah 48,3 miliar Rupiah atau 70,05 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, hasil itu menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Indra menilai, semua itu tidak terlepas dari program inisiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, serta dukungan Paman Yani melalui sosialisasi langsung ke masyarakat.
“Saya harap hingga akhir bulan ini seluruh warga Tanah Bumbu sudah membayarkan PKB nya. Apalagi program relaksasi ini akan segera berakhir,” imbuhnya.
Kepala Desa setempat, Kabul Budiono mengaku sangat mengapresiasi kemauan Paman Yani ke lokasi yang jarang dikunjungi pejabat ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Paman Yani (kiri) saat menyerahkan bingkisan kepada salah seorang warga Desa Pandansari, Tanah Bumbu
Ia menilai, sosialiasi dari Paman Yani mengenai Perda tentang PKB sangat mudah dipahami dan menambah perbendaharaan ilmu bagi dirinya dan warga Desa Pandansari.
“Selama ini mungkin kami sedikit buta tentang regulasi baru. Ternyata apa paparan dari Paman Yani dengan gamblang, dengan mudah, kami bisa menerima semua materi yang diberikan,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel memfasilitasi ruang diskusi publik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) soal perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional di Kalsel.
Pertemuan sekaligus diskusi ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan kepala adat dari 8 kabupaten yang turut dihadiri BPBD, DLH dan Polres se Kalsel
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan, dibukanya diskusi itu tentu diharapkan secara tak langsung mampu menumbuhkan solusi tepat ditengah permasalahan yang dialami masyarakat adat. Terlebih, soal isu pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ini bagus sekali dilaksanakan, kita selaku dari Pemprov dan Gubernur menyambut baik adanya dialog tersebut. Berkenaan bagaimana solusi terbaik antara petani pengelola lahan yang diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel yang membawa delapan kabupaten,” ujarnya, usai mengikuti diskusi publik perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, di aula kantor Bappeda Provinsi Kalsel, Kamis (7/9) siang.
Ia berharap, dengan hadirnya sejumlah undangan baik pemerintah daerah (pemda), Polri dan TNI sekiranya dapat benar-benar mendapatkan kesepakatan untuk menanggulangi permasalahan yang ada termasuk mengantisipasi karhutla.
“Kita sedang menghadapi dua situasi cukup rumit ya. Satu sisi kita berhadapan dengan kondisi alam ekstrim yang mana lingkungan dengan kemarau panjang. Disisi lain, ada masyarakat yang ingin bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kegiatan mereka dengan cara membakar lahan. Nah, ini kami fasilitasi dan berdiskusi agar mendapat solusi terbaik,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Perlindungan, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata, turut menjunjung tinggi adanya kearifan lokal dari masyarakat adat termasuk kelestarian alamnya. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentu mengakomodir hal itu.
“Nah, ini bisa menjadi solusi. Tinggal pelaksanan di lapangan saja lagi, hingga bagaimana pengawasannya apabila tidak maka juga berdampak buruk,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengatakan, apabila dilakukan secara benar dipastikan tak mudah menjalar kemana pun. Apalagi, kondisi geografis pegunungan Meratus adalah mineral. Artinya, mudah padam berbeda halnya dengan dataran rendah seperti lahan gambut.
“Yang penting adalah pengawasannya. Bahkan, sudah ada produk undang-undangnya dari pusat yang mengatur itu,” papar Panjta.
Dilokasi yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi, menyampaikan, dengan adanya diskusi ini setidaknya masyarakat adat yang berkenan hadir dari delapan kabupaten di Kalimantan Selatan mengerti dan teredukasi. Sehingga, tak ada lagi pandangan negatif bagaimana cara membakar lahan yang aman.
“Apa yang menjadi keinginan masyarakat adat dayak tentang peraturan yang jelas dalam hal berladang. Mungkin apakah nanti sifatnya Perda, SK bersama atau Perkada itu lah yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau kita ketahui berladang itu sudah turun temurun sejak nenek moyang bahkan sebelum merdeka pun ada kegiatan ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pasokan ikan laut masih lancar meski kapal nelayan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mengalami penurunan, akibat kabut asap yang terjadi saat ini.
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki menjelaskan, dengan kabut asap yang melanda di Kota Banjarmasin memang mempengaruhi kedatangan kapal nelayan di tempat mereka.
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki
“Kabut asap saat ini memang berpengaruh terhadap kedatangan kapal nelayan,” ungkapnya.
Namun, lanjut Jaki, penurunan kapal nelayan tersebut tidak signifikan, artinya para nelayan masih melakukan aktivasinya mereka untuk melaut mencari ikan.
“Sehingga, pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin masih aman sampai, saat ini,” ujarnya.
Selain itu, tambah Jaki, tangkap ikan laut oleh nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berkurang.
“Penurunan tangkapan ikan laut oleh nelayan tersebut, dikarenakan saat ini terjadi bulan terang di laut,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Jaki, tangkapan para nelayan tidak terlalu banyak. Namun, tidak mempengaruhi harga ikan laut di pasaran saat ini.
“Untuk jenis ikan laut yang masuk di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, masih didominasi oleh ikan layang, ikan kembung, tongkol, serta lainnya,” ucap Jaki. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel melaksanakan Pembagian Bantuan Sosial Polri, Pameran UMKM, dan Pasar Murah di Kota Banjarmasin.
Kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin, Kamis (7/9).
Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan, digelarnya pelaksanaan Pasar Murah ini, dalam rangkarangka Polri membantu Pemerintah Daerah, dalam kegiatan sosial berbagi kepada sesama. Sehingga, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian.
“Pada kegiatan ini, dilaksanakan juga pembagian paket sembako untuk warga sekitar di kawasan Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin,” ungkap Kapolda.
Sehingga, lanjutnya, diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga penerima bantuan tersebut.
Pada kegiatan tersebut, sebanyak 1.500 kupon paket sembako murah habis terjual.
Seperti yang disampaikan, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Faizal Akly.
Kabid Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin Faisal Akly
“Pada pelaksanaan Pasar Murah kali ini, mengangkat tema Bazar Presisi Baiman Banjarmasin,” ungkapnya.
Akly mengatakan, paket sembako yang dapat ditebus murah oleh masyarakat, beisikan minyak goreng 2 liter, serta 2 kilo gula pasir. Dengan harga tebus sebesar 40 ribu per paket, sedangkan harga di pasaran sebesar 65 ribu per paket.
“Selain paket sembako tersebut, juga di sediakan beras sebanyak 2 ton, dengan rincian sebanyak 400 kantong isi 5 kilo beras,” ucapnya.
Hadir pada pelaksanaan Pembagian Bantuan Sosial Polri tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sopian HK, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Gusti Yanuar Noor Rifa’i, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Warga Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mengusulkan program bedah rumah.
Hal itu disampaikan, Ketua RT 5 Desa Manarap Tengah, Sulaiman saat mengikuti sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, baru-baru tadi.
Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail (kiri) didampingi Ketua RT 5 Desa Manarap Tengah, Sulaiman (kanan)
Sulaiman mengucapkan terimakasih atas bantuan legislator Kalsel tersebut sehingga program bedah rumah di desanya bisa terealisasi. Namun, lanjutnya, warga kembali mengusulkan program bedah rumah karena masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Manarap Tengah.
“Alhamdulillah berkat perjuangan pak Isra, program bedah rumah sebanyak enam buah sudah terealisasi. Harapan ke depannya, mudah-mudahan ada lagi program bedah rumah di desa kami,” jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail menambahkan, selain usulan program bedah rumah, warga desa juga mengharapkan bantuan bibit perikanan dan bantuan di sektor pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga setempat.
“Dalam sosialisasi ini, warga menyampaikan beberapa harapan, diantaranya agar bisa kembali mendapatkan program bedah rumah, karena sebagian warga ada yang bertani, mereka juga mengharapkan bantuan pertanian serta bantuan bibit ikan,” terangnya.
Menanggapi usulan warga tersebut, Isra akan menyampaikan dan memperjuangkannya kepada pihak-pihak terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten Banjar. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman di DPRD Banjarmasin, memasuki pasal yang harus dibahas detail.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Perumda Pasar Baiman DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, pada Rabu (7/9) mengatakan, dari rapat sementara ketiga dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin, pertama harus diketahui nilai aset yang menjadi modal awal tetapi bukan bentuk cash. Kemudian pengelolaan Pasar sangat penting, guna menekan terjadinya kenaikan harga bahan pokok.
“Beberapa waktu lalu pernah pernah terjadi tingginya harga beras lokal di Kota ini,” katanya
Disampaikan Awan, dalam pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman ke depan dapat menjalin bisnis dengan pihak luar daerah, terutama untuk pengadaan bahan pokok. Sehingga, para pedagang dapat menjual dengan harga normal, minimal mempertahankan agar tidak tinggi di pasaran.
“Hasil kunjungan kerja ke Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta dan Pakuan Jaya di Bogor, baru-baru tadi, disana sangat besar manfaatnya yaitu mampu menjalin bisnis dalam pengadaan bapok dari luar daerah,” ungkapnya panjang lebar
Lebih lanjut Awan menambahkan, pembahasan Pansus Raperda dari revisi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang Perumda Pasar Baiman ini, tidak hanya bertujuan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), juga dapat semakin memberi pelayanan pasar lebih maksimal lagi.
“Berdasarkan data ada sekitar 52 pasar tradisional di bawah pengelolaan Pemko, dan 10 pasar milik swasta, maka sangat penting dibentuknya Perumda Pasar Baiman,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Terobosan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin di bidang perkebunan kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
Para penerima Anugerah Perkebunan berfoto bersama
Kali ini, Gubernur Kalimantan Selatan meraih penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2023 kategori Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Inovasi Permodelan Kerja Sama Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Lainnya.
Gubernur Kalsel berfoto bersama tim pendamping ke BUNEX 2023
Inovasi itu ialah Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KUINTIP).
Penghargaan ini terasa begitu spesial karena Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, menjadi satu satunya gubernur yang menerima penghargaan. Selain itu, hanya ada 3 Bupati yakni Bupati Mempawah, Bupati Ogan Komering Ilir dan Bupati Wajo.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) 2023 di Tangerang, pada Kamis (7/9) siang.
Menurut Paman Birin, penghargaan ini berkat kerja keras dan sinergi stakeholders terkait dalam memajukan sektor perkebunan.
Paman Birin mengatakan, dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KUINTIP) untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.
Disampaikan Paman Birin, penghargaan yang diperolehnya menjadi spirit bagi semua, khususnya para pelaku perkebunan untuk bisa terus mengembangkan potensi perkebunannya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yasin Limpo mengatakan, Bunex 2023 merupakan momentum untuk mendorong hilirisasi perkebunan.
Menurut SYL, hilirisasi adalah icon baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.
“Hilirisasi adalah kekuatan Indonesia sekaligus icon baru yang harus kita ciptakan bersama. Paling tidak biodiesel dari perkebunan itu bisa membuat biodiesel impor tidak berkutik,” ujar SYL
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel drh Suparmi menambahkan, program SISKA KUINTIP ini sudah menjadi role model untuk pengembangan sapi potong di Indonesia.
“Program SISKA KUINTIP itu, dimaksudkan untuk melakukan percepatan swasembada sapi di daerah ini, terlebih Kalimantan Selatan, merupakan pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di kawasan Penajam Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, bahwa sejauh ini sektor perkebunan berhasil menjadi penyumbang terbesar ekspor pertanian dengan kontribusinya mencapai 93,20 persen atau dengan nilai transaksi sebesar 209,4 triliun.
Sebagai informasi, Bunex kedua tahun ini sedikitnya melibatkan 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN, swasta lembaga dan asosiasi. Mereka bergerak pada bidang produsen benih, sarana dan prasarana teknologi serta alat dan mesin perkebunan.
Di samping itu, kegiatan ini juga diisi dengan launching pabrik pupuk organik mandiri yang akan dikembangkan di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia, serta launching penguatan hilirisasi perkebunan pabrik turunan minyak asiri dan pameran teknologi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor memberikan apresiasi dan dukungan terhadap dua raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Tentang Inovasi Daerah.
Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel
Hal itu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Hermansyah pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, pada Kamis (7/9).
Asisten III Setdaprov Kalsel, Hermansyah
Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Menurutnya, pada era pesatnya perkembangan teknologi, konten-konten dengan kearifan lokal semakin tergerus, khususnya pada penyiaran daerah. Ia juga meyakini melalui perda tersebut, akan mampu menghadirkan solusi akan permasalahan tersebut.
“Untuk menangani hal tersebut, kita memerlukan sebuah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di daerah, agar tetap dapat memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan mewadahi lembaga penyiaran di daerah,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Paman Birin terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah. Ia berharap nantinya akan mampu menjadikan Kalsel lebih berkembang dan menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kalsel merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya, sehingga perlu didukung dengan berbagai inovasi daerah yang dapat mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi solusi dalam permasalahan pembangunan,” terangnya.
Paman Birin sependapat untuk mensinergikan berbagai inovasi daerah yang akan dirancang tersebut. Maka, diperlukan sebuah landasan hukum yang jelas untuk memayungi berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, melalui Raperda Inovasi Daerah.
Dalam Rapat Paripurna ini, juga dilaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel terhadap tiga buah raperda, yakni pertama tentang Pajak dan Retrebusi Daerah, kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, serta yang ketiga, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel mendukung ketiga raperda tersebut sepanjang dilandasi untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah serta masyarakatnya. Wakil Rakyat “Rumah Banjar” mendukung raperda tersebut untuk di bahas ke tingkat selanjutnya sebagaimana aturan yang berlaku. (NRH/RDM/RH)
