Penulis: admin 1

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, menginginkan perkebunan di Kalsel khususnya Tanah Bumbu terus berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian pekebun.

Saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, di Aula TP-PKK Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (19/1), wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani menyebut, persoalan tentang keinginan masyarakat mengubah pola perkebunan dari karet menjadi sawit memang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

Sebabnya, regulasi perda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, menurut Paman Yani perlu disampaikan kepada pekebun.

“Supaya ketika mereka melakukan perubahan karet ke sawit itu tidak membuat mereka terjerat hukum,” kata Paman Yani.

Terlebih, dalam Perda No 4 Tahun 2023 itu disebutkan bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pembangunan ekonomi hijau berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Ini harus kita pahami. Bagaimanapun pemerintah kita mendukung tentang perkembangan perkebunan di Kalsel. Tetapi kelestarian lingkungan harus diperhatikan seperti peremajaan dan lainnya,” tutur Paman Yani.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang aturan perkebunan, Sosper bahkan menghadirkan narasumber dari Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel.

Kepala Disbunnak Kalsel Suparmi, melalui Sekretarisnya Lisa Suryati, mengaku Pemprov Kalsel sangat terbuka terhadap pengembangan perkebunan. Termasuk investasi dalam sektor tersebut.

“Semua itu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah,” ujarnya.

Fungsi pembangunan Perkebunan sendiri dijelaskannya, meliputi aspek ekonomi yakni peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, aspek ekologi meliputi peningkatan konservasi tanah dan air, serta penyangga kawasan lindung.

“Dengan begitu aturan yang dibuat bukan untuk mengekang, melainkan agar lingkungan terjaga demi anak cucu nanti,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Mengawali tahun 2024, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) menggelar kegiatan reses atau menyerap aspirasi masyarakat di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (21/1).

Di titik pertama itu, Paman Yani bertemu dengan penduduk asli Kalimantan yang tergabung dalam DPD Forum Komunikasi Pemuda Dayak (Fordayak) Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Banyak hal yang disampaikan Fordayak, diantaranya meminta pengakuan dari pemerintah melalui kesetaraan ekonomi dan pendidikan.

Menanggapi itu, Paman Yani menilai aspirasi mereka sangat layak diperjuangkan. Khususnya kebutuhan mendasar suku dayak kelestarian hutan, adat budaya hingga pengakuan pemerintah terhadap suku dayak itu sendiri.

“Sehingga kemudian hari, suku dayak ini bukan hanya tinggal cerita tetapi harus terus tumbuh di masyarakat dalam kehidupan bernegara,” kata Paman Yani.

Menurut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, semua keinginan Fordayak merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Termasuk saya disini bertanggung jawab sebagai jembatan penghubung antar kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah juga jangan menutup diri, coba lebih terbuka dan lihat bahwa ada komunitas asli penduduk Kalimantan,” tutur Paman Yani.

Disamping itu, lanjut Paman Yani, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan suku dayak sebagai penduduk asli Kalimantan. Sehingga tidak tergeser oleh pendatang.

“Jangan hanya menjadikan Kalimantan sebagai lokasi IKN. Tetapi masyarakat disini harus diperhatikan kesejahteraannya. Adat istiadatnya juga jangan sampai dilupakan,” tegas Paman Yani.

Paman Yani berharap komunikasi seperti ini jangan sampai tersumbat. Supaya aspirasi masyarakat khususnya suku dayak benar-benar bisa sampai ke pemerintah.

“Saya ingin masyarakat dayak harus dilibatkan dalam setiap pembangunan,” pinta Paman Yani.

Senada, Ketua DPD Fordayak Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru Imper Sona, menginginkan perpindahan IKN ke Kalimantan tidak membuat masyarakat Dayak menjadi semakin terisolir.

“Semoga pemerintah lebih memperhatikan kami,” harap Imper Sona.

Melalui organisasi yang dikelolanya, Imper Sona bahkan memastikan kualitas anggota mereka bisa bersaing dengan pendatang.

“Pelan-pelan kami juga terus mengasah kemampuan anggota kami agar tidak kalah dengan suku lain,” pungkas Imper Sona. (SYA/RDM/RH)

BANJAR – Jalan Ahmad Yani dikenal sebagai jalan protokol, yang melewati hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Termasuk kota Banjarmasin, kabupaten Banjar dan ibukota provinsi Kalsel, Banjarbaru. Sebagai jalan protokol yang menjadi etalase menuju pusat pemerintahan provinsi, jalan ini menjadi pusat perhatian. Sayangnya, di beberapa titik jalan ini, masih saja ditemui sampah – sampah plastik, buangan para pengguna jalan.

Melihat kondisi ini, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, menggandeng seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi Kalsel, menggelar aksi bersih – bersih pada Jumat (19/1). SKPD ini dibagi dalam 15 kelompok, yang melakukan aksi di 15 titik jalan Ahmad Yani.

“Aksi bersih – bersih ini dilakukan mulai jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin sampai kilometer 17 kabupaten Banjar,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, saat ditemui Abdi Persada FM di kawasan kilometer 17 pada Jumat (19/1) pagi.

Setiap titik lokasi, setidaknya ada 4 hingga 6 SKPD yang bertanggung jawab membersihkan sampah plastik. Dimana setiap SKPD menerjunkan 25 hingga 30 ASN nya, selama kegiatan berlangsung.

Hanifah memaparkan, aksi bersih – bersih ini merupakan bagian dari program merdeka sampah jalan protokol, yang melibatkan seluruh SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel.

“Aksi ini sebagai trigger untuk kabupaten kota, agar dapat menggelar kegiatan yang sama. Sekaligus juga membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya,” tambah Hanifah.

Kurang lebih 2 jam pelaksanaan aksi, setidaknya sebanyak 225 kantong sampah atau total 4,39 ton sampah, berhasil dikumpulkan. Sampah yang didominasi plastik tersebut, dikirim ke TPA Regional Banjarbakula, TPA Cahaya Kencana kabupaten Banjar, dan TPA Basirih Banjarmasin.

“Kita juga bekerjasama dengan pemko Banjarmasin, dan pemkab Banjar untuk pengangkutan sampah diwilayahnya masing – masing,” tutup Hanifah.

Selain ratusan ASN lingkup pemerintah provinsi Kalsel, aksi bersih – bersih ini juga melibatkan para petugas kebersihan kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar, serta unsur TNI. Termasuk masyarakat sekitar, yang ikut tergerak membantu kegiatan bersih – bersih ini. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, tahun 2024 ini akan terus menggelar Event unggulan. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin menjelaskan, guna memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Banua, tahun 2024 ini mulai melakukan persiapan Event pariwisata unggulan seperti Festival Tour de Loksado, Festival Budaya Pasar Terapung, dan Festival Budaya Internasional.

“Suksesnya digelar secara perdana tahun 2023 lalu, Festival Budaya Internasional dalam rangkaian memeriahkan HUT Provinsi Kalsel, tahun 2024 akan kembali dilaksanakan,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Festival Budaya Internasional tahun 2023 lalu, pihaknya mampu menghadirkan empat Negara Delegasi diantaranya, Korea Selatan, Romania, Turki, dan Taiwan. Sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan mengundang 10 Negara, dan masih dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI, serta stakeholder terkait lainnya.

“Negara yang akan kita datangkan, diantaranya dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Eropa, dan Amerika,” jelas Syarifuddin, yang juga kini menjabat Pj Bupati Tapin

Lebih lanjut ia menambahkan, dengan digelarnya Event unggulan juga dapat semakin memperkenalkan Geopark Meratus, yaitu Kalimantan Selatan memiliki keindahan alam pegunungan. Selain potensi lain seperti
beragam tempat wisata, budaya, dan kuliner yang tersebar di tiga belas Kabupaten dan Kota.

“Event unggulan digelar sebagai ajang promosi, bahwa keindahan wisata di Kalsel, tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penandatangan Maklumat Pelayanan (MP), Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PK), di aula kantor Dispersip Kalsel, Jum’at (19/1).

Penandatanganan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie bersama Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin beserta seluruh jajarannya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung mengatakan penandatanganan Maklumat Pelayanan tersebut menegaskan komitmen Dispersip Kalsel untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara layanan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Adapun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen dari staf kepada Kepala Dispersip Kalsel untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai dasar Kepala Dinas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja staf,” jelasnya.

Bunda Nunung menerangkan Pakta Integritas adalah untuk memperkuat komitmen Dispersip Kalsel dalam menjaga kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, komitmen menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

“Ada 92 orang ASN dan 2 orang PPPK Dispersip Kalsel yang serempak menandatangani Perjanjian Kinerja. Kemudian juga 94 orang tenaga kontrak yang menandatangani Kontrak Kerja untuk tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Diawali penandatanganan tersebut, Bunda Nunung berharap dan berkeyakinan bahwa kinerja dan pelayanan Dispersip Kalsel akan lebih baik. Meskipun, lanjutnya, beberapa indikator kinerja Dispersip Kalsel diantaranya Tingkat Kegemaran Membaca, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Kearsipan telah melebihi capaian rata-rata nasional, Dispersip Kalsel akan terus berupaya meningkatkannya.

“Prinsip tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, kami pegang dan komitmen untuk mencapainya,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, terkait Pembinaan, Pengawasan dan Safety Destinasi Wisata, bertempat di ruang rapat Ismail Abdullah Lantai 4 Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (18/1).

Rombongan Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi beserta anggota Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Habib Musa Assegaf dan Iskandar Zulkarnain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Muhammad Noor beserta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan bersyukur atas kehadiran wakil rakyat dari Jatim ke DPRD Kalsel karena ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Jatim harus terus dieratkan. Hal ini mengingat banyak hal bisa dikerjasamakan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

“Kita tahu Jatim juga sudah cukup maju di bidang pariwisata, ini kita bisa sharing, kawan-kawan di Jatim juga bisa melihat bagaimana perkembangan kita terakhir selama Gubernur Kalsel Paman Birin menjabat, banyak pariwisata yang diangkat dam diperkenalkan ke khalayak, terutama Geopark Meratus,” tutur Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Alyadi Mustofa. Menurutnya, Jatim dan Kalsel adalah dua daerah yang memerlukan kolaborasi yang cukup baik dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Mengingat, anggota Dewan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang berkewajiban untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Salah satunya, melalui pembentukan peraturan daerah dimana saat ini di Jatim sudah memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Desa Wisata.

“Saya pikir kalau itu dianggap penting, silakan, peraturan-peraturan daerah tersebut segera dibentuk, karena kewenangannya beliau, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat desa-desa yang punya potensi wisata itu bisa kita advokasi, pemerintah dalam hal ini pemprov, tentu lebih intensif lagi untuk hadir memberikan pendampingan termasuk infrastruktur yang diperlukan, perda itulah yang jadi landasan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Alyadi juga menyampaikan kekagumannya atas terselenggaranya acara Haul Guru Sekumpul dengan tertib dan lancar yang didatangi jutaan orang, yang turut memberikan efek positif bagi pariwisata hingga ekonomi di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)