Penulis: admin 1

BANJARBARU – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan,  melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025, bertempat di kantor Kelurahan Palam Kota Banjarbaru, Rabu (22/10)

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, melalui rilis yang disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Dispar Kalsel, Musrefinah Ledya mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat potensi lokal, khususnya melalui pengembangan produk purun yang menjadi ciri khas kawasan Geopark Meratus.

Dimana, produk purun tidak sekadar hasil kerajinan tangan, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan dan kearifan lokal masyarakat Banua.

“Tanaman purun yang tumbuh alami di lahan basah dimanfaatkan warga untuk membuat berbagai produk anyaman ramah lingkungan, seperti tas, tikar, dan keranjang,” ucapnya

Lediya menyampaikan, produk purun juga mengurangi penggunaan bahan plastik, pemanfaatan purun juga turut menjaga keseimbangan ekosistem alam. Oleh karena itu, kerajinan purun menjadi sarana pelestarian budaya anyaman tradisional Banjar yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Melalui keterampilan menganyam, nilai-nilai budaya lokal tetap hidup dan kini semakin dikenal hingga ke pasar modern.

“Dari sisi ekonomi, produk purun memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar kawasan Geopark Meratus. Kampung Purun menjadi contoh nyata bahwa pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, 0lahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, diwakili Kasi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporabudpar,  Silfiana Wahidah Hilmi

menambahkan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, yang merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata, khususnya dalam pengelolaan kawasan Geopark Meratus sebagai salah satu destinasi unggulan Kalimantan Selatan.

“Geopark Meratus, yang kini telah mendapat pengakuan dari UNESCO merupakan warisan alam dan budaya yang sangat berharga. Tidak hanya menyimpan keunikan geologi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya lokal yang patut kita jaga dan lestarikan,” katanya.

Lebih lanjut Silfiana menambahkan, Kota Banjarbaru sebagai salah satu pintu gerbang menuju kawasan Pegunungan Meratus memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan geopark ini.

Kampung Purun merupakan salah satu dari 3 Cluster yang masuk Geopark Meratus yang ada di Kota Banjarbaru.

Oleh karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja dibutuhkan SDM yang terampil, peka terhadap kearifan lokal, dan mampu mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini, para peserta dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan praktis tentang bagaimana mengelola destinasi wisata berbasis geopark secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025 di Kota Banjarbaru,  menghadirkan narasumber praktisi pariwisata Novyandi Saputra, menyampaikan materi tentang peningkatan kapasitas pengelolaan produk di kampung purun. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), terus mendorong penguatan kelembagaan desa dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) se-Kalimantan Selatan, yang berlangsung pada Jumat (17/10) di Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti 55 peserta dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, serta perwakilan RT dan RW dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Bimtek dibuka secara resmi Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto.

Dalam sambutannya, Iwan menegaskan pentingnya peran LKD sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, keberadaan LKD menjadi elemen penting dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan warga agar pembangunan benar – benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur telah menetapkan semangat kerja ‘Bekerja Bersama, Merangkul Semua’. Ini bukan sekadar slogan, tetapi filosofi pembangunan yang sangat relevan dengan peran LKD,” ungkap Iwan.

Ia menjelaskan, makna “Merangkul Semua” adalah ajakan bagi seluruh elemen masyarakat desa untuk terbuka terhadap aspirasi dan potensi warga tanpa terkecuali.

Sementara “Bekerja Bersama” menjadi wujud sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui Bimtek ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemahaman regulasi terbaru tentang peran LKD, penyusunan perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan transparan, serta strategi memperkuat gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai modal sosial desa.

Selain materi teknis, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik antar LKD dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan terjalin jejaring kolaboratif antar pelaku pembangunan desa.

Iwan berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara aktif dan membawa pulang hasil pembelajaran yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.

“Membangun Kalimantan Selatan berarti membangun desanya. Desa yang maju hanya bisa terwujud jika semua komponen bekerja bersama dan merangkul semua demi kemajuan Banua,” tutup Iwan.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas PMD Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar semakin mandiri, partisipatif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan ke depan. (DPMD-KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJAR – Ground breaking atau peletakan batu pertama gerai, gudang dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serentak dilaksanakan pada Jumat (17/10), termasuk di Kalimantan Selatan yang difokuskan di Koperasi Merah Putih Desa Indrasari, Martapura.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, termasuk Dandim 1006/Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya.

Letkol Bambang menyampaikan, kehadiran TNI AD melalui jajaran Kodim bertujuan untuk mendorong percepatan program pemerintah agar target pembangunan gerai KDMP dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan.

“Pembangunan gerai ini ditarget rampung pada 30 Desember nanti, sehingga awal Januari 2026 kita sudah bisa melakukan soft opening,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Kebutuhan koperasi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah desa dan kelurahan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengungkapkan, bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Banjar sudah memiliki badan hukum koperasi. Dari total 277 desa dan 13 kelurahan, saat ini sudah ada 14 koperasi yang memiliki gerai dan siap beroperasi.

“Sampai sejauh ini, tidak ada kendala berarti dalam pembangunan gerai di koperasi lainnya,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Nor Rifai, menambahkan, bahwa secara keseluruhan terdapat 2.013 KDMP di Kalsel. Dari jumlah tersebut, 142 koperasi telah berjalan aktif.

Ia menjelaskan, sebelum beroperasi penuh pada Januari 2026, pemerintah provinsi terus melakukan pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi dan aparatur desa.

“Ada sinergi antara Dinas Koperasi dan Dinas PMD untuk memperkuat pelaksanaan program KDMP ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” ucapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi berbasis riset dan lingkunganz dengan menyelenggarakan Konferensi dan Lokakarya Internasional Mangrove Borneo: “Perhubungan Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Berkelanjutan, dan Penyerapan Karbon”, pada Kamis (15/10), di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Kolokium Pascasarjana Riset KUUB ke-2 (KPRC 2025) yang dirangkaikan dengan Konferensi Internasional Teknik Kimia dan Sains Terapan ke-6 (ICChEAS 2025), dan berlangsung selama empat hari, dari 15 hingga 18 Oktober 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ULM atas terselenggaranya kegiatan ilmiah internasional ini. Kegiatan
mempertemukan peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, praktisi industri, serta pemerhati lingkungan dari dalam dan luar negeri, untuk bersama-sama membahas berbagai isu penting terkait pelestarian ekosistem mangrove serta penguatan strategi keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir.

“Momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki peran vital bagi keseimbangan lingkungan,” jelasnya

Lenih lanjut Hanif menambahkan, Mangrove adalah penyerap karbon alami yang sangat penting, sekaligus benteng pertahanan pesisir dari abrasi dan perubahan iklim. Forum seperti ini sangat strategis untuk merumuskan kebijakan dan inovasi pengelolaan yang lebih efektif.

Sehingga, hasil dari pertemuan ilmiah ini, dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat program restorasi dan konservasi ekosistem pesisir di Indonesia.

“Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar dan pembicara internasional yang membagikan hasil riset terkini seputar fungsi ekologis mangrove, potensi ekonomi biru, mitigasi perubahan iklim, serta inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya pesisir,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

YOGYAKARTA – Dalam rangka memperkuat pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembelajaran dari daerah yang telah mapan kebudayaannya.
‎
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor kebudayaan, sekaligus upaya menggali strategi dan inspirasi dalam mengelola serta mengembangkan potensi budaya di daerah.
‎
‎Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota Komisi IV dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Rombongan diterima langsung Budi Husada, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY, beserta jajarannya, baru-baru tadi.
‎
‎Dalam sambutannya, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan, bahwa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem pengelolaan kebudayaan yang sudah sangat baik dan terstruktur.

‎Menurutnya, Dinas Kebudayaan DIY merupakan lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan berhasil mengintegrasikan berbagai unsur pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan budaya secara berkelanjutan. Sehingga, pihaknya ingin belajar dari pengalaman dan keberhasilan Dinas Kebudayaan Yogyakarta dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan.

“Kami melihat Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mampu memadukan nilai-nilai tradisi dan kemajuan zaman dengan baik. Hal ini tentu menjadi referensi penting bagi kami di Kalimantan Selatan dalam merancang strategi kebudayaan ke depan,” ujar Gusti Iskandar.
‎
‎Gusti Iskandar menegaskan, bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya DPRD untuk melakukan komparasi dan kajian substantif terhadap model pengelolaan kebudayaan yang berhasil diterapkan di daerah lain.

Menurutnya, kebudayaan merupakan fondasi penting dalam pembangunan karakter daerah dan identitas masyarakat, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎“Kalsel memiliki warisan budaya yang sangat kaya, mulai dari kesenian tradisional, kerajinan rakyat, bahasa, hingga adat istiadat. Namun jika tidak ada langkah nyata untuk melestarikan, meneliti, dan mempromosikannya, maka kebudayaan itu bisa perlahan hilang.

“Karena itu kami menilai sudah saatnya Kalimantan Selatan memiliki Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri agar arah pembangunan kebudayaan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.
‎
‎Selama pertemuan, jajaran Dinas Kebudayaan DIY memaparkan berbagai program unggulan yang dijalankan, mulai dari pemeliharaan situs sejarah dan cagar budaya, pengembangan seni pertunjukan, pendidikan budaya di sekolah, hingga pemberdayaan komunitas seni dan pelaku budaya. Dinas juga memaparkan bagaimana pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat melalui dukungan terhadap kelompok kesenian lokal, penyelenggaraan festival budaya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam sektor pariwisata.
‎
‎Budi Husada dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan DPRD Kalsel yang menjadikan Yogyakarta sebagai rujukan dalam pengembangan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa Yogyakarta selalu terbuka untuk bekerja sama dan berbagi pengalaman dengan daerah lain.
‎
‎“Yogjakarta selalu terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami percaya bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi pembangunan masa depan. Semoga kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempererat kerja sama antar daerah dalam bidang kebudayaan,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, Budi Husada menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kebudayaan di Yogyakarta tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas budaya. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pelindung nilai-nilai budaya, sementara masyarakat didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.
‎
‎Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel juga berdiskusi terkait tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya di era modern, terutama terkait pergeseran nilai akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.
(ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Irhamsyah Safari menyampaikan, bahwa hingga saat ini total pengumpulan ZIS di Kalsel telah mencapai Rp73,59 miliar atau sekitar 70 persen dari target Rp105,72 miliar tahun ini.

Ia menuturkan, pengelolaan zakat di Kalsel terus berkembang dengan implementasi digitalisasi zakat yang kini mulai akrab di kalangan masyarakat, melalui berbagai kanal seperti transfer bank, virtual account, dan QRIS.

“Sebagian besar zakat di BAZNAS Kalsel kini dikumpulkan secara digital. Literasi dan kesadaran masyarakat meningkat berkat dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel, terutama dari Dinas Kominfo yang memfasilitasi publikasi melalui videotron indoor maupun outdoor,” ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Kalimantan Selatan Tahun 2025, di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kamis (16/10).

Selain penguatan sistem digital, Irhamsyah juga menyoroti hasil Indeks Zakat Nasional 2024, di mana BAZNAS Kalsel meraih skor 0,56 dengan kategori baik. Skor ini mencerminkan tata kelola zakat yang efektif dan berdampak nyata, baik dalam pemberdayaan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan.

“Tata kelola, regulasi, dan pelayanan sosial kita cukup baik. Namun, masih banyak ruang yang harus kita tingkatkan agar manfaat zakat semakin luas dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Kalsel, Saidah Sakwan menilai, bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi zakat mencapai Rp2,8 triliun per tahun. Angka besar ini, kata dia, belum tergarap sepenuhnya dari berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan jasa.

“Potensi zakat di Kalsel sangat besar dan harus dikonsolidasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun Kalsel sudah menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor dua terendah di Indonesia, masih ada sekitar 129 ribu warga yang perlu kita bantu keluar dari kemiskinan,” jelasnya.

Menurutnya, dana zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalsel.

“Kalau sumber daya berasal dari Kalsel, maka masyarakat Kalsel juga harus merasakan manfaatnya. Saya mengajak para muzakki dan donatur untuk bersama-sama berkontribusi mengentaskan kemiskinan di Banua,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol), di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (16/10).

Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Heriansyah, dan diikuti seluruh perwakilan partai politik serta Bakesbangpol dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Heriansyah menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama, terkait tata kelola bantuan keuangan partai politik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

“Sosialisasi ini penting agar proses pemberian hingga pelaporan bantuan keuangan partai politik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Heriansyah.

Ia menjelaskan, bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi sarana penguatan kelembagaan partai politik serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut Heriansyah menekankan, bahwa penggunaan dana bantuan partai politik sebaiknya difokuskan pada kegiatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan secara luas.

“Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik harus dikelola secara transparan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, bahwa setiap rupiah dana bantuan yang diberikan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, terutama dalam bentuk laporan kegiatan dan bukti autentik penggunaan dana.

“Karena itu, penting bagi kita untuk menyatukan persepsi dalam memahami mekanisme pertanggungjawaban tersebut,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik. (BDR/RIW/RH)