Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (menggelar rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dalam rangka mengevaluasi capaian program kerja tahun 2024, Senin (4/11).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dihadiri Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil beserta jajarannya.

Ditemui usai rapat, Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menyatakan untuk realisasi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 88 persen, atau sekitar Rp766 miliar, dari target Rp860 miliar. Capaian tersebut dari Januari hingga Oktober 2024.

“Kami optimis target ini akan tercapai hingga akhir Desember 2024,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi kinerja Bapenda yang dinilai sangat positif.

Menurutnya, capaian pendapatan PKB tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar pajak. Ia yakin bahwa target pajak tahun ini dapat tercapai dalam dua bulan ke depan.

Yani Helmi menilai bahwa capaian positif ini tidak lepas dari peran aktif DPRD dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak kepada masyarakat.

Mengingat, ungkapnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Karena itu, dengan sosialisasi yang lebih intensif diharapkan pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap pemutihan dan diskon pajak.

“Dengan relaksasi ini, masyarakat jadi lebih mudah membayar pajak sekaligus berdampak positif terhadap capaian Bapenda,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk menggali informasi beroperasinya media radio, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berkesempatan mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM, Senin (4/11).

Kunjungan yang dilakukan Analis Statistik Ahmad Hakim bersama rekannya ini disambut hangat oleh Ketua Dewan Pengawas Anisah, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani, serta jajaran direksi LPPL Abdi Persada FM.

Kepada Reporter Radio Abdi Persada FM, Analis Statistik Diskominfo Hulu Sungai Tengah, Ahmad Hakim menyampaikan, kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari tata kelola siaran radio, sebagai media informasi publik, terutama dalam konteks penyiaran pemerintahan dan masyarakat.

“Karena ditempat kami LPPL Suara Murakata Barabai akan kembali diaktifkan, sehingga kami harus banyak belajar di tempat ini (LPPL Abdi Persada; red)” ungkap Hakim.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani menyampaikan, pihaknya mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadikan LPPL Abdi Persada sebagai referensi untuk memperbaiki pusat informasi.

“Apapun pengetahuan yang ingin dipelajari Diskominfo Hulu Sungai Tengah, baik itu penyiaran, peralatan, maupun program lainnya kami siap memberitahukannya untuk keseragaman LPPL Radio se-Kalimantan Selatan,” ungkap Syarifah.

Pihaknya juga siap untuk mendatangi Diskominfo Hulu Sungai Tengah dalam hal pemahaman lebih lanjut terkait program – program LPPL Radio, dikarenakan pihaknya menyambut baik keseragaman LPPL diseluruh banua ini.

“LPPL Suara Murakata Barabai milik Pemerintah Hulu Sungai Tengah kami harapkan kembali mengudara dengan harapan dapat menyebarkan informasi Pemerintahan kepada masyarakat,” ucap Syarifah.

Menurutnya, radio bukan hanya terkait tentang penyiaran yang hanya memerlukan para penyiar 1 – 2 orang saja. Namun Radio adalah tim yang terdiri dari berbagai bidang, seperti tim pemberitaan, tim penyiaran, hingga tim pemeliharaan.

“Kami juga menyarankan LPPL Suara Murakata Barabai agar ikut organisasi PERSADA ID agar dapat mempermudah perizinan radio,” tutup Syarifah.

Pada kunjungan tersebut, Analis Statistik Ahmad Hakim juga berkesempatan mencoba melakukan siaran di LPPL Abdi Persada, serta mengetahui berbagai tata cara pengelolaan radio milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Penyandang Disabilitas, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (4/11).

Kegiatan sosialisasi yang diikuti 200 orang Penyandang Disabilitas tersebut mengangkat tema “Pentingnya Kesetaraan Hak dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Tahun 2024” dan dibuka langsung oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah.

Turut hadir pada kegiatan tersebut sejumlah Narasumber diantaranya, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalsel, Hervita Liana, perwakilan KPU Provinsi Kalsel dan perwakilan Bawaslu Provinsi Kalsel.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi, literasi dan informasi untuk masyarakat dalam menyikapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terlebih lagi pada kesempatan tersebut kepada penyandang disabilitas di edukasi soal menyalurkan hak politiknya.

“Kita mengajak kepada masyarakat untuk menyikapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, sebagaimana hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi, artinya semua orang memiliki hak pilih tanpa ada diskriminasi,” ujarnya.

Heriansyah menambahkan bahwa sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus guna memastikan mereka dapat berpartisipasi penuh dalam Pilkada. Perlakuan ini sejalan dengan peraturan yang melindungi hak pemilih dalam memenuhi hak asasi manusia.

“Melalui sosialisasi ini, penyandang disabilitas semoga dapat lebih termotivasi dan mengajak untuk menggunakan hak pilih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Heriansyah menjelaskan disabilitas meliputi berbagai kondisi, baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi. Oleh karena, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mewujudkan inklusivitas dalam demokrasi, memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat turut serta dalam Pilkada Serentak 2024 dengan akses yang setara.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memberi motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini mungkin enggan atau kesulitan berpartisipasi dalam pemilu. Dengan adanya kunjungan langsung dan interaksi, mereka diharapkan merasa dihargai dan semangat untuk datang ke TPS memberikan suaranya,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan pada tahun ini, memperingati Hari Sumpah Pemuda, dengan Gowes bersama komunitas sepeda, yang digelar akhir pekan tadi.

Plt Kadispora Kalsel menyampaikan, Gowes ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 ini.

“Kegiatan gowes bersama ini mengambil tema, Maju Bersama Indonesia Raya,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sedangkan bersepeda atau gowes, menurutnya dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ini, adalah cara yang tepat untuk merayakan semangat persatuan dan nasionalisme sekaligus menjaga kebugaran tubuh.

“Melalui gowes ini pihaknya berharap kesadaran akan pentingnya hidup sehat bisa semakin meningkat,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi komunitas komunitas sepeda yang ada di Banua.

“Sehingga, melalui Gowes ini Dispora Kalimantan Selatan dapat memasyarakatkan olahraga di tengah tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada Gowes bersama komunitas ini, diikuti ratusan peserta, serta panitia menyediakan puluhan hadiah doorprize. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, kembali menggelar Pasar Murah, dalam rangka menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Senin (4/11).

Pasar murah yang digelar oleh Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ini dibuka Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, diwakili Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disdag Kalsel Sutikno, yang dipusatkan di halaman kantor Disdag Kalsel, berlokasi Jalan S Parman Banjarmasin.

Kepada wartawan, di sela kegiatan Sutikno mengatakan, gelaran pasar murah ini merupakan kegiatan tahunan untuk membantu masyarakat dalam upaya mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah daripada di Pasaran. Dimana pihaknya bekerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Bulog Kalsel, serta puluhan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

“Ada 50 stand yang berpartisipasi dalam Pasmur 2024 ini,” ucapnya

Disampaikan Sutikno, kegiatan Pasar Murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan merupakan start pertama, dan akan dilanjutkan pada Selasa (5/11) di kantor Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian ke masing-masing Kabupaten dan Kota. Sutikno berharap, masyarakat dapat memanfaatkan untuk membeli keperluan bahan pokok tersebut.

“Gelaran Pasmur akan kita gelar mulai 4 November hingga rencananya 6 Desember 2024 mendatang,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Darmadi mengakui, pihaknya selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Murah Di Banjarmasin. Dengan menjual beras lokal yakni Siam Arjuna dan Mutiara dari Gambut Kabupaten Banjar sebanyak 550 liter, untuk harganya per 3 liter 25 ribu lebih murah daripada di pasaran.

“Semoga dapat terpenuhi keperluan masyarakat, terutama beras lokal sebagai konsumsi pokok utama,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan mengadakan rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di gedung DPRD Kalsel.

Rapat kerja yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono itu dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti beserta jajarannya, baru-baru tadi.

Agenda utama rapat ini membahas rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menyampaikan bahwa Disnakertrans Kalsel adalah instansi Tipe A, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Tugas utama dinas ini meliputi pengelolaan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan masyarakat transmigrasi, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan daya saing masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Saat ini, tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi, mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami dan merupakan tantangan bagi Disnakertrans untuk segera diatasi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaketrans Kalsel, Irfan Sayuti menjelaskan dalam upaya menekan angka pengangguran, pihaknya akan memaksimalkan peran balai-balai latihan kerja untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pencari kerja. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka agar lebih siap masuk ke dunia kerja.

“Selain itu, inisiatif penyelenggaraan bursa kerja juga akan digalakkan. Bursa kerja ini memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan, sehingga mereka bisa melakukan wawancara dan memperluas jaringan profesional,” jelasnya.

Irfan menambahkan melalui sinergitas antara Disnakertrans dan Komisi IV DPRD Kalsel, maka berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja, dan pelatihan kerja akan terus dikembangkan.

Diharapkan upaya ini dapat menekan angka pengangguran, menciptakan tenaga kerja yang kompeten, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, serta mendukung pemerintah dalam proses transparansi melalui transaksi pembayaran non tunai atau cashless, maka Bank Kalsel bersama Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan penggunaan QRIS pada Pedagang Pasar Terapung. Peluncuran dilakukan pada Minggu (3/11) di Dermaga Pasar Terapung Jl. Pierre Tendean, Kota Banjarmasin.

Turut berhadir Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; Sekretaris Daerah kota Banjarmasin sekaligus merangkap Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman; Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah; Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Iwan; Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Suriadi; Wakil Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Andy Andryawan dan seluruh Kepala Cabang Pembantu wilayah Banjarmasin.

Kegiatan ini juga disaksikan seluruh acil pasar terapung dan masyarakat yang berkunjung ke Dermaga Pasar Terapung Banjarmasin.

Dalam sambutannya sekaligus meluncurkan penggunaan QRIS Pedagang Pasar Terapung, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas kerja sama yang sudah terjalin hingga saat ini. Baik dalam dukungan layanan perbankan maupun dalam fasilitas pembiyaan untuk UMKM di Banjarmasin.

“Saya mengapresiasi inisiai yang telah dilakukan Bank Kalsel dalam mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan lokal. Sehingga, dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital yang dinilai lebih praktis dan cepat,” ucap Ibnu.

Sementara itu, Kepala Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Suriadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin atas kepercayaannya kepada Bank Kalsel, untuk mensosialisasikan layanan perbankan digital kepada para pedagang lokal khususnya wisata Pasar Terapung Banjarmasin, guna mengatur dan mempermudah keuangan lebih praktis dan aman.

“Dengan adanya QRIS Bank Kalsel pada pedagang Pasar Terapung yang merupakan salah satu tempat wisata Kota Banjarmasin ini, akan memudahkan masyarakat atau pengunjung dalam bertransaksi secara non-tunai atau cashless. Bank Kalsel juga mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia Bank Kalsel yang terus mempercayakan kebutuhan dan layanan perbankan kepada kami,” ungkap Suriadi.

Sebagai informasi, Dalam kegiatan ini juga Bank Kalsel bersama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan penandatanganan kerja sama tentang layanan perbankan yang dilakukan Kepala Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Suriadi dengan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Setelah pelaksanaan acara tersebut, Bank Kalsel berbagi hadiah menarik untuk para pedagang pasar terapung yang berani berpantun bersama Bank Kalsel. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga yang menjangkau 13 kabupaten/kota di wilayah provinsi ini.

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel Sri Mawarni menyampaikan pentingnya program ini yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta mengukur perkembangan kualitas keluarga di Kalsel.

“Kegiatan ini diawali dengan pendataan kondisi sumber daya alam, sarana prasarana, serta situasi setiap keluarga. Dengan data tersebut, kami dapat melakukan intervensi yang tepat, terutama di wilayah-wilayah kelurahan, dengan menggandeng berbagai dinas, instansi, dan organisasi terkait,” ujarnya, Jum’at (1/11).

Ia menambahkan, Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta meningkatkan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

“Salah satu yang terpenting adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas desa agar mampu mengenali kebutuhan keluarga serta menetapkan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi,” tambahnya.

Selain itu, penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) juga dianggap penting untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi keluarga, guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Kegiatan yang juga dilaksanakan bersama TP PKK Provinsi Kalsel ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga dan masyarakat, sehingga setiap intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata dalam peningkatan kualitas keluarga di Kalsel.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat yang berkelanjutan dan mampu menerapkan aksi nyata di lapangan bahkan setelah kegiatan ini berakhir,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program Hibah Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah disalurkan ke 21 BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari di Banjarbaru, Jumat (1/11).

Novi mengatakan, program bantuan hibah BUMDes tahun 2024 telah berhasil direalisasikan secara keseluruhan. Langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas PMD Kalsel adalah memonitor perkembangan implementasi bantuan ini, termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes.

“Bantuan yang diberikan kepada BUMDes memiliki tujuan jelas yakni meningkatkan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha,” ungkap Novi.

Ia menambahkan, tidak hanya sekadar memberikan bantuan, fokus tahun ini adalah pada ketahanan pangan. Melalui dukungan yang diberikan, BUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan variasi pendanaan hingga Rp45 juta, tergantung pada rekomendasi kabupaten dan proposal dari BUMDes, hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menilai potensi dan kebutuhan setiap badan usaha desa.

“Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” tutup Novi. (MRF/RDM/RH)