BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), menggelar Bimbingan Teknis Lembaga Ekonomi Desa bagi pengurus BUMDesa se – Kalsel. Bimtek ini digelar selama 3 hari, 6 – 8 November, bertempat disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin.
Kepala Dinas PMD Kalsel Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, menyampaikan, tahun 2023 jumlah BUMDesa yang berdiri sebanyak 1.705 buah. Sebanyak 1.019 BUMDesa perintis, 336 BUMDesa pemula, 123 BUMDesa berkembang dan 24 BUMDesa maju. Setiap tahunnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel bekerja sama dengan tenaga pendamping berupaya untuk melakukan peningkatan jumlah bumdesa maju. baik melalui pembinaan lapangan, peningkatan kapasitas SDM BUMDesa maupun pemberian bantuan permodalan.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady (kanan)
“Bimtek ini hadir sebagai bagian dari usaha Dinas PMD Provinsi Kalsel dalam melakukan peningkatan kapasitas SDM BUMDesa,” ungkap Agus.
Melalui Bimtek ini, Agus mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dari para narasumber yang hadir serta menjadi kesempatan bagi BUMDesa untuk membangun jejaring baik antar bumdesa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya agar kedepannya dapat bermanfaat bagi kemajuan BUMDesa di Kalsel.
“Sebagaimana kita ketahui, banyak potensi – potensi desa yang belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu Dinas PMD Kalsel terus mengupayakan pengembangan ekonomi di desa” lanjut Agus.
Para peserta Bimtek yang terdiri dari pengelola BUMDesa diharapkan, Agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa masing – masing. (MRF/RDM/RH)
BANJAR – Puluhan perempuan di Desa Bincau Muara, Kabupaten Banjar, mendapat pelatihan keterampilan berupa teknik merangkai (ronce) bunga melati-mawar dan menyulam air guci.
Sejumlah peserta pelatihan sedang mencoba merangkai (meronce) bunga melati dan mawar
Pelatihan keterampilan digelar di Kantor Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura, dan merupakan inisiasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPC PPLIPI Kabupaten Banjar.
Foto pengurus DPW PPLIPI Kalsel bersama puluhan perempuan peserta pelatihan keterampilan Desa Bincau Muara
Ketua DPW PPLIPI Kalsel Nawang Wijayanti, melalui Sekretaris Arleena Sokawaty, mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan budaya kerajinan Banjar, sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga khususnya perempuan.
“Kita ingin agar para ibu-ibu di rumah bisa mengisi waktu luang dengan mengolah keterampilan yang bisa menjadi sumber pendapatan mereka,” katanya di sela kegiatan, Rabu (6/11).
Dalam kesempatan itu, Arleena juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Desa setempat yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan.
“Kita juga sangat mengapresiasi antusiasi ibu-ibu disini untuk mendapat pelatihan keterampilan. Bahkan tidak sedikit pula remaja perempuan yang turut terlibat. Ini menunjukkan ketertarikan generasi muda dalam melestarikan budaya masih sangat tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak PPLIPI Kalsel, Elly Roselina mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada DPW PPLIPI Kalsel, karena telah mendukung upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan kepada perempuan di Desa Bincau Muara.
Apalagi diakuinya, pelatihan yang diberikan DPW PPLIPI Kalsel tidak hanya berupa tata cara pembuatan, melainkan juga teknik dasar penjualan guna memastikan hasil kerajinan tersebut bisa laku dipasaran.
“Selain demi melestarikan kerajinan budaya, semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Bincau Muara, khususnya dalam hal ekonomi,” harapnya. (SYA/RDM/RH)
DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkunjung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Senin (5/11).
Suasana kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke BPSDM Bali
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel mengkaji peraturan yang mengatur tarif untuk layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pegawai di Kalsel.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim didampingi perwakilan BKPSDM Kalsel d terima oleh Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Provinsi Bali, Gde Hendra Pranata.
Rombongan dewan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim serta dihadiri perwakilan BKPSDM Kalsel dan diterima Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Bali, Gde Hendra Pranata.
Habib Hamid menyampaikan dari pertemuan ini, Komisi I ingin menggali lebih dalam bagaimana BKPSDM di Bali melaksanakan kompetensi pelatihan dan sebagainya sehingga mereka bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerah.
“Tadi diketahui ternyata Bali juga bekerja sama dengan kabupaten tetangga sehingga bisa lebih maksimal,” ucapnya.
Ia pun berharap hasil yang didapat dari kunjungan ini akan menjadi contoh di Kalsel.
“Tentunya kita juga ingin meningkatkan sumber daya di BKPSDM Kalsel sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, berdiskusi atau meninjau praktik kerja yang dapat diterapkan di Kalsel.
Menurutnya banyak instansi dan perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai tempat, termasuk Bali untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman atau mendapatkan perspektif baru yang relevan dengan bidang mereka.
“Dengan Kunker ini, Komisi I DPRD Kalsel dapat memperoleh wawasan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalsel sehingga tarif layanan pelatihan bisa lebih efektif, transparan dan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah,” paparnya.
Sementara itu, Gde Hendra Pranata menyambut positif kedatangan dari Komisi I DPRD Kalsel dan pada prinsipnya kunjungan ini untuk bersama-sama berdiskusi dalam memajukan daerah masing masing.
Dalam pertemuan itu ia mengemukakan bagaimana tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang di terapkan di UPTD PKSDM BKPSDM Bali dan bisa secara mandiri untuk tidak membebani APBD.
“Pola pelaksanaan BLUD yang baik tentunya juga bisa diterapkan PKSDM Kalsel sekaligus meningkatkan PAD,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara keseluruhan BLUD bertujuan untuk layanan publik yang responsif, efesien dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Musim hujan mulai merata terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada November ini. Melihat kondisi ini, maka Dinas Kehutanan Provinsi, kembali mengajak masyarakat Kalsel untuk menggiatkan kembali aksi penanaman pohon.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, pada Rabu (6/11), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan, aksi penanaman pohon ini didukung dengan berlimpahnya bibit tanaman, terutama yang dipasok dari Persemaian Liang Anggang Banjarbaru.
“Persemaian Liang Anggang saat ini sudah siap mengeluarkan bibitnya, artinya sudah ada bibit siap salur,” jelas Aya (sapaan akrab Fathimatuzzahra).
Penanaman pohon di kawasan komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru
Bibit tanaman yang siap didistribusikan secara gratis kepada masyarakat tersebut, terdiri dari tanaman kayu dan hasil hutan bukan kayu.
“Antara lain Karet 10 ribu, Meranti 25 ribu, Sengon 130 ribu, Nangka, Trembesi, Jengkol, Petai, Pampakin dan Belangiran,” tambahnya.
Seluruh bibit tanaman itu dapat diminta melalui BP DAS Barito atau Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Loktabat Selatan kota Banjarbaru.
“Kami siap mengantarkan bibit tanaman ini langsung kepada masyarakat, dengan permintaan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Sebagai penutup, Aya kembali mengajak masyarakat untuk kembali menanam, demi menghijaukan bumi Lambung Mangkurat melalui program Revolusi Hijau. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menetapkan, Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan digelar pada 2025 di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
Keputusan ditetapkan pada pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kalimantan Selatan, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/11).
Ketua KONI Kalsel, Bambang Heri Purnama mengatakan, digelar Rakerprov ini untuk menetapkan hasil dari Pra Rakerprov yang telah digelar beberapa waktu lalu.
Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama
Setelah adanya penetapan ini maka untuk Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk kelancaran pelaksanaan Porprov Tahun 2025 mendatang.
“Tentunya kami menginginkan pelaksanaan Porprov mendatang harus lebih baik dari sebelumnya,” ujar Bambang.
Sementara itu Pj Bupati Kabupaten Tanah Laut Syamsir Rahman, di sela sela Rakerprov tersebut menyampikan kesiapan pihaknya. Memurutnya, Pemkab Tala telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tersebut, selain anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Laut siap menyukseskan pelaksanaan Porprov Tahun 2025 tersebut,” ujar Syamsir. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Menyambut implementasi jaringan terintegrasi di wilayah tiga Banjar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga IT dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.
Pelatihan MiktoTIK dan MTCRE 2024
Kegiatan ini mencakup pelatihan Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) dan MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) yang berlangsung mulai 4-7 November bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/11).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, menyatakan bahwa pengintegrasian jaringan ini merupakan amanat Undang-Undang, yang menginstruksikan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk saling terkoneksi. Sebagai langkah awal di Provinsi Kalimantan Selatan proses ini akan dimulai di tiga Banjar.
“Pelatihan ini adalah upaya kita untuk memperkuat kompetensi tenaga IT di tiga Banjar sebagai bagian dari persiapan penerapan jaringan terintegrasi, yang dijadwalkan akan diimplementasikan pada 8 November mendatang,” ujar Dadang.
Ia menambahkan bahwa selain meningkatkan kompetensi, pelatihan ini juga membuka peluang untuk memperbarui sertifikasi jaringan bagi tenaga IT di Diskominfo tiga daerah tersebut, sekaligus diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN.
“Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan IT di Diskominfo Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar untuk memperbarui sertifikasi mereka,” lanjutnya.
Foto bersama usai pembukaan pelatihan MicroTik dan MTCRE 2024
Dadang berharap agar implementasi jaringan terintegrasi ini dapat memperlancar koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sehingga pelayanan publik semakin efektif.
“Semoga konektivitas tiga Banjar ini dapat memperlancar koordinasi antar pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel berhasil meraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk Kategori Kabupaten Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan dalam ajang bergengsi Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penganugerahan penghargaan Bhumandala Award 2024 ini dilaksanakan di Grand Studio Metro TV Citra Media Nusa Purnama PT. Jalan Pilar Mas Utama No.17 Jakarta, Senin (4/11) malam. Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfsi kepada Gubernur Kalsel diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah.
Kadis PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas pencapaian penghargaan Bhumandala Kanaka Award kategori Informasi Geospasial Batas Desa dan Kelurahan yang merupakan satu-satunya Pemprov di Pulau Kalimantan yang meraih penghargaan ini.
“Penghargaan Bhumandala Award yang diterima ini telah membuktikan bahwa Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki komitmen yang kuat disertai dukungan dari seluruh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian batas desa,” ucap Faried di Banjarbaru, Selasa (5/11).
Faried menambahkan, penyelesaian batas desa dapat mewujudkan kepastian administratif untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakat desa.
“Penanganan batas wilayah merupakan bagian dari informasi geospasial dasar, khususnya penegasan batas wilayah desa. Dengan informasi yang jelas dan akurat mengenai batas desa tersebut tentunya dapat mewujudkan kepastian administratif untuk menjawab beragam kebutuhan masyarakat desanya,” tutup Faried.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho menambahkan Provinsi Kalsel telah berhasil menyelesaikan verifikasi batas desa/kelurahan sebanyak 1626 dari total 2016 desa dan kelurahan yang ada, mencapai persentase sekitar 80,6%.
Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho
“Kita sudah menyelesaikan hampir 80,6 persen pada tahun 2024 ini untuk penyelesaian batas desa. Diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat selesai semua,” ucap Wahyu.
Menurutnya, penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan merupakan kewajiban pemerintah provinsi untuk memastikan ketertiban dan kejelasan wilayah administratif di tingkat desa.
“Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan di desa, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Dengan batas desa yang jelas, potensi-potensi di desa diharapkan dapat lebih menarik investasi dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek pembangunan,” lanjut Wahyu.
Oleh karena itu, proses penetapan dan penegasan batas desa dimulai dari kesepakatan teknis antara desa-desa yang berbatasan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk berita acara yang dibantu oleh tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat kabupaten.
“Hasil verifikasi dari Badan Informasi Geopasial menjadi dasar penetapan batas desa melalui peraturan bupati dan peraturan walikota,” jelasnya.
Seiring dengan peraturan pemerintah, pemetaan dan penegasan batas desa juga menjadi pedoman dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya peta yang jelas, informasi terkait jumlah penduduk, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga kondisi lingkungan di desa dapat dikumpulkan dan dianalisis.
“Data geopasial ini memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten/kota. Untuk itu Data geopasial menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Wahyu.
Ia berharap kepada Dinas PMD di setiap kabupaten dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran.Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, data geopasial memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi suatu wilayah dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Usai dilantik akhir Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan sejumlah program yang menjadi visi dan misinya saat Pilpres lalu. Salah satunya adalah Swasembada Pangan. Untuk mendukung program Swasembada Pangan ini, dicanangkanlah gerakan Cetak Sawah Rakyat di kawasan lumbung pangan nasional.
Gebrakan ini dimulai dari cetak sawah rakyat seluas 1 juta hektar di Merauke Papua Selatan, yang dikunjungi langsung Presiden, Prabowo pada akhir pekan lalu. Selain Papua Selatan, ada 4 provinsi lainnya yang menjadi prioritas program ini. Yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Selatan.
Dalam rangka Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan ini, maka Kementrian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pada Senin (4/11) sore, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru. Hadir langsung pada rakor ini, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang disambut Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi, serta kepala daerah dari 13 kabupaten kota.
Dalam sambutannya, Roy mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan lahan pertanian di Kalsel. Terbukti, meski dalam kondisi lelah pasca kunjungan kerja ke Papua Selatan, Mentan RI bersedia hadir pada rakor tersebut.
“Kalimantan Selatan diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan sawah baru. Perluasan ini dilakukan melalui pengolahan lahan-lahan yang tidak produktif, yang merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi kami,” ungkapnya.
Menurut Roy, program Cetak Sawah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan di Kalsel, sekaligus memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Dirinya juga melaporkan bahwa realisasi target optimasi lahan rawa seluas 46.340 hektar telah mencapai 41.829 hektar, sementara target kegiatan pompanisasi seluas 23.433 hektar, bahkan telah melampaui target dengan capaian 27.894 hektar atau 119,03 persen.
Selain itu, progres program cetak sawah di Kalimantan Selatan ditargetkan selama empat tahun dengan luas 500.000 hektar dan memiliki potensi cetak sawah hingga 530.000 hektar.
“Perluasan lahan melalui program Cetak Sawah ini saya yakini akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, dan kami juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan langkah demi suksesnya program ini,” tutup Roy.
Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, bahwa pemerintah telah meluncurkan program Cetak Sawah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis, salah satunya Kalimantan Selatan.
Mentan RI saat memberikan arahan saat Rakor Cetak Sawah Rakyat di Banjarbaru
Amran juga menyampaikan bahwa Cetak Sawah baru ini bertujuan untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.
“Program Cetak Sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Kalimantan Selatan ditargetkan dapat mencetak 500 ribu hektar sawah baru mulai tahun 2025. Dimana untuk tahap pertama, kedua dan ketiga ditargetkan seluas masing – masing 150 ribu hektar, dan tahap keempat 50 ribu hektar.
Untuk tahap pertama, Cetak Sawah Rakyat akan dimulai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan target seluas 58.987 hektar, Hulu Sungai Tengah 23.611 hektar, Hulu Sungai Utara target seluas 40.252 hektar, Tanah Laut dengan 36.274 hektar, dan Tapin dengan target seluas 41.995 hektar.
Para kepala daerah berfoto bersama Mentan RI pasca penandatanganan kesepakatan Cetak Sawah Rakyat
Program ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan syarat lahan minimal 5 hektar dan memiliki sumber air. Selain itu, lahan yang diusulkan harus berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).
Pada kesempatan rakor ini, Mentan RI juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan Cetak Sawah Rakyat oleh kepala daerah dari 13 kabupaten kota. Kesepakatan juga ditandatangani perwakilan Kementrian Pertanian, Plh Gubernur Kalsel, Danrem 101 Antasari, Kapolda, Kajati Kalsel, serta PT Pupuk Indonesia. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin mulai melakukan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Suasana Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilkada 2024
Hal itu disampaikan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon, pada Selasa (5/11) sore.
Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah
Rusnailah mengatakan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, mulai dilaksanakan tanggal 4 – 7 November 2024. Jumlah surat suara yang dilipat untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalsel sebanyak 485.416, ditambah 2,5 persen, begitupun Walikota dan Wakilnya.
“Pelipatan ini sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT),” ucapnya
Rusnailah menjelaskan, untuk jumlah pekerja terdiri dari unsur masyarakat, relawan dan mahasiswa ada sebanyak 150 orang, yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara pada Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) Februari 2024 lalu.
“Para petugas pelipat suara dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap jenis surat suara yang dilipat secara bertahap,” jelasnya
Lebih lanjut Rusnailah menambahkan, untuk aturan para petugas ini, dilarang membawa handphone, makan dan minum, karena lokasi pelipatan surat suara harus steril. Selain itu, mereka melakukan sortir terhadap surat suara yang layak dan tidak layak. Jika menemukan akan disisihkan terlebih dahulu, di gudang logistik KPU Banjarmasin.
“Kalau menemukan rusak atau ragu, disilahkan berkonsultasi dengan petugas,” tutupnya
Untuk diketahui, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, dipusatkan Gudang Logistik KPU Banjarmasin, berlokasi di Jalan RK Ilir Kelurahan Pekauman Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, mendukung peningkatan wirausaha muda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Dukungan tersebut diberikan dengan pelaksanaan Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (4/11), yang dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin.
Diauddin menjelaskan, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pemuda, yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Plt Kadispora Kalsel Diauddin
“Dan, saat ini untuk Pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mendapatkan pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan Bagi Pemuda,” ungkapnya.
Tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan wirausaha Pemuda di kabupaten tersebut.
“Dengan harapan akan ada peningkatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya oleh pelaku wirausaha pemuda,” ujar Diauddin.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, pelatihan ini diikuti sebanyak 50 pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“Peserta ini semuanya memiliki usaha, dan saat ini diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha yang telah dimiliki para pemuda tersebut,” ungkap Anugrah.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan, usaha para pemuda tersebut semakin meningkat lagi kedepannya. (SRI/RDM/RH)
