Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan akan memberikan insentif untuk Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.

Hal ini sebagai upaya Pemprov Kalsel menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pajak opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen mulai 5 Januari 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil menyampaikan pemberian insentif ini untuk pokok pajak yang dikenakan ke masing-masing wajib pajak.

“Jadi dipastikan di tahun 2025 nanti, tidak ada kenaikan pajak untuk kendaraan bermotor di Kalsel dan malah Gubernur akan memberikan insentif, tetapi opsen 66 persen itu tetap jalan karena memang sudah menjadi kewenangan pusat,” jelasnya, usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kalsel di gedung DPRD Kalsel, Senin (23/12).

Subhan menjelaskan besaran insentif yang diberikan untuk kendaraan bermotor milik pribadi sebesar 25 persen, sedangkan untuk kendaraan umum dari semula tarifnya satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemberian insentif ini, lanjut Subhan, untuk sementara nanti akan diterapkan selama enam bulan dan dimulai pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Dalam kurun waktu tersebut Pemprov Kalsel akan mengevaluasi dan melihat persepsi masyarakat, apakah tetap dilanjutkan kita lihat nanti,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Peringatan HUT ke 46 GM FKPPI Kalsel bertempat di Taman Kamboja Banjarmasin, pada Jum’at (20/12) petang.

Peringatan HUT ke 46 Tahun 2024 ini menampilkan tarian Baksa Kembang dan Marching Band GM FKPPI Kalsel. Diiringi derap langkah yang penuh semangat, para anggota Marching Band FKPPI tampil memukau dengan barisan seragam biru dan merah, menciptakan suasana meriah yang langsung menyedot perhatian para pengunjung dan undangan yang hadir.

Ketua GM FKPPI Kalsel, Ricky Teguh Ariwibowo menyampaikan bahwa Peringatan HUT ke 46 ini dimeriahkan dengan pagelaran musik, bazaar, lomba fashion show, lomba e-sport, lomba mewarnai dan donor darah yang digelar selama tiga hari mulai 20-22 Desember 2024.

“Siapa tahu dari sana, ada potensi-potensi yang bisa dimunculkan ke depannya dan dapat mendulang prestasi untuk mengharumkan nama Kalsel,” harapnya.

Ricky mengungkapkan pihaknya akan terus membersamai pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalsel. Terlebih saat ini Kalsel sebagai gerbang ibukota Nusantara.

“GM FKPPI tidak mau ketinggalan di daerah, dan terus berupaya untuk selalu terlibat dalam pembangunan sehingga bisa berdampak positif bagi anggota dan juga masyarakat luas,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris HIPWI FKPPI Kalsel, Nawang Wijayati memberikan apresiasi terhadap GM FKPPI Kalsel yang terus memberikan kontribusi positif. Terlebih dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan mendukung pembangunanan bangsa.

“Kegiatan ini sangat luar biasa. Mereka sebagai generasi muda sangat memperhatikan bagaimana membangun giat perekonomian dengan melaksanakan expo secara terbuka seperti sekarang ini. Tentunya hal ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya di Kalsel,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Bendahara FKPPI Kalsel, Novita Tyasti Setyanti. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kalsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami sebagai organisasi induk FKPPI ini memberikan apresiasi kepada Generasi Muda FKPPI Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel terus mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR.

Setidaknya Diskominfo Kalsel telah mencatatkan sebanyak 461 aduan atau aspirasi yang masuk dalam sistem informasi pengaduan SP4N LAPOR Pemprov Kalsel pada November 2024.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik, Chairun Ni’mah mengatakan bahwa total rekapitulasi jumlah aduan akan dilakukan setiap bulannya dan akan diakumulasi jumlah keseluruhan setiap satu tahun untuk memastikan layanan aplikasi tersebut terus berjalan optimal.

“Untuk November saja ada 461 aduan, Dimana setiap bulan itu rata-rata aduan atau aspirasi yang masuk pada SP4N LAPOR kita itu berkisar 300 hingga 500 aduan,” kata Chairun, Kamis (19/12).

Jenis aduan yang mendominasi laporan tersebut meliputi terkait sektor fasilitas umum, perhubungan dan infrastruktur yang terus menjadi perhatian utama dalam tiga tahun terakhir.

“Selain itu, juga ada aduan terkait sistem SP4N LAPOR itu sendiri, Hal ini disebabkan oleh migrasi dan perawatan server sistem SP4N LAPOR yang sebelumnya di Kemenpan RB dialihkan ke Kemkomdigi, sehingga menyebabkan down selama 1 sampai 2 jam per harinya, dan sudah berlangsung hampir satu tahun,” jelasnya.

Meski menghadapi kendala teknis, lanjut Chairun, pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan pengaduan ini, yang mana selama proses migrasi dan perawatan server berlangsung pengaduan masyarakat tetap dapat ditampung secara manual untuk kemudian diinput ke dalam sistem SP4N LAPOR.

“Semua aduan tetap bisa masuk dan kami tangani dengan cara manual hingga sistem kembali normal,” tambahnya.

Lebih jauh, Chairun mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi tersebut yang mana pengaduan sebagai tolak ukur perbaikan kualitas pelayanan publik di Kalsel.

“Pengaduan masyarakat adalah salah satu alat evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui SP4N LAPOR di Kalsel, kami terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduan sebagai bentuk umpan balik dalam mendukung program pembangunan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program optimasi lahan rawa, merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pertanian, yang juga dilaksanakan di Banua Kalimantan Selatan. 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalsel mendapat target, seluas 41.829 hektar pada program optimasi lahan rawa yang dilaksanakan di 8 kabupaten.

Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, melalui rapat koordinasi yang telah pihaknya laksanakan, dari target seluas 41.829 hektar yang tersebar di 8 kabupaten untuk program optimasi lahan rawa, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala (Batola), menjadi daerah dengan area terluas pada program optimasi lahan rawa.

“Dari 8 kabupaten itu, Kabupaten Tala dan Batola mendapat area terluas pada program optimasi lahan rawa,” ungkap Imam, baru – baru tadi.

Dilanjutkan Imam, terdapat beberapa kendala yang pihaknya hadapi dalam melaksanakan l program optimasi lahan rawa, terutama dari sisi musim. Apalagi sekarang Kalsel memasuki musim penghujan yang membuat lahan yang ada dilapangan sudah mulai terendam air, sehingga kegiatan kontruksi terdapat beberapa kendala terutama didalam kegiatan normalisasi saluran air dan pembuatan pintu air.

“Karena pintu air itu kan kita harus membendung sungainya untuk membuat pintu air, kalau airnya dalam dan tinggi kita mengalami kesulitan,” ucap Imam.

Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terus berusaha dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, baik saluran dan pompa air yang bisa digunakan untuk percepatan tanam.

“Optimasi lahan rawa menjadi target untuk bisa dilakukan penanaman yang dulunya hanya bisa melakukan penanaman 2 kali dalam setahun, maka bisa dilakukan 3 kali penanaman,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan merespom rencana kenaikan tunjangan guru pada 2025 nanti, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun mengaku telah mengetahui dan menyambut baik tentang pengumuman tersebut. Dimana rencananya tunjangan guru ASN naik hingga Rp 2 juta, sedangkan guru non ASN atau honorer naik sebanyak Rp 500 ribu.

“Kita masih menunggu Peraturan Presiden (PP) terkait rencana kenaikan itu,” katanya belum lama tadi.

Muhammadun berharap, rencana tersebut akan benar-benar terealisasi. Sehingga kesejahteraan guru di tanah air khususnya Kalsel juga meningkat.

“Kita tahu guru adalah pencetak generasi emas untuk 2045. Akan sangat bagus bila kesejahteraan mereka kita tingkatkan,” tuturnya.

Senada, Ketua PGRI Kalsel Abdul Rivai mengaku senang mendapat kabar kenaikan tunjangan tersebut.

Ia berharap kabar gembira itu akan lebih memicu semangat para guru di Kalsel untuk semakin giat dalam mencetak generasi muda yang unggul dalam bidang pendidikan dan karakter.

“Seharunya kenaikan tunjangan ini juga menjadikan guru di Kalsel menjadi lebih profesional lagi dalam mendidik siswa di sekolah,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel meminta, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh Destinasi Wisata, agar siaga Cuaca Ekstrem.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, baru-baru tadi mengatakan, menindak lanjuti imbauan dan peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI. Dispar Kalsel meminta kepada Pokdarwis untuk selalu siaga dengan cuaca ekstrem, terutama destinasi wisata berbasis alam, dengan selalu melakukan mitigasi di daerah masing-masing.

“Saat ini memang terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Pokdarwis dapat menjalin koordinasi yang intens dengan aparat desa, Kepolisian, Badan Penanggungan Bencana Daerah serta organisasi lingkungan lainnya, agar dampak cuaca ekstrem di kawasan wisata, dapat di minimalisir sejak dini.

“Biasanya musim libur sekolah mulai terjadi peningkatan kunjungan wisatawan,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata di tiga belas kabupaten kota, guna menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Ia mengimbau, bagi para pengunjung ke destinasi wisata, hendaklah mengikuti aturan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sehingga, tercipta Sapta Pesona dalam berkunjung ke seluruh tempat-tempat wisata di Banua.

“Para pengelola destinasi sudah diberikan pelatihan oleh pihaknya, bekerjasama dengan Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel,” tutup Syarifuddin, yang juga aktif menjabat sebagai Pj Bupati Tapin. (NHF/RDM/RH)

SURABAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Pemerintahan Provinsi Kalsel mengunjungi Biro Hukum dan Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka Studi Komparasi terkait Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri, Kamis (19/12).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim mengatakan bahwa tujuan kedatangan Komisi I DPRD Kalsel ke Biro Hukum dan Kerja Sama Luar negeri Pemerintah kota Surabaya ini adalah untuk mendapatkan masukan masukan dari pemerintah Kota Surabaya.

” Tujuan kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk menjalin silaturahim dan memperoleh masukan tentang pelaksanaan kerja sama luar negeri,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, menurut Hamid, beberapa negara yang telah menjalin kerja sama dengan Surabaya antara lain Jepang, Korea, Busan, dan Inggris. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti pengelolaan dan pengolahan sampah, pendidikan, serta budaya.

“Salah satu contoh kerja sama yang sukses adalah pengelolaan sampah dengan metode Takakura yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang. Metode ini memungkinkan pengomposan sampah rumahan secara sederhana dan efektif, sehingga Kota Surabaya berhasil mengelola sampah dan memiliki surplus kompos yang dapat dibagikan secara gratis,” terangnya.

Ia berharap Komisi I DPRD Kalsel dapat mempelajari dan menerapkan pengalaman baik ini di Kalsel.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Kota Surabaya dalam menjalin kerja sama luar negeri menjadi inspirasi bagi Kalimantan Selatan.

”Ini akan memotivasi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan sumber daya dan melakukan kerja sama serupa. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah meminta Biro Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan organisasi dan dinas terkait yang memiliki potensi untuk menjalin kerja sama luar negeri,” terangnya

Ilham menambahkan Komisi I DPRD Kalsel siap mendukung hingga tercapainya perjanjian niat (letter of intent) dengan pemerintah luar negeri dan melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal jika diperlukan.

Selain itu, Komisi I DPRD Kalimantan Selatan ingin menjalin kerja sama luar negeri yang bermanfaat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait akan dilakukan agar dapat mendiskusikan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kerja sama tersebut. (ADV-NRH/RDM/RH)

SURABAYA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mendorong pengembangan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata yang ada di Banua. Hal itu diungkapkannya ketika melakukan kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (19/12).

Menurut Yani Helmi, walaupun kondisi ekonomi nasional atau pun juga dunia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, namun sektor pariwisata ini akan tetap berjalan dan sangat berpotensi untuk menambah pendapatan daerah.

“Kami Komisi II DPRD Provinsi Kalsel tentunya mendorong pariwisata di Kalsel lebih baik lagi. Berkaca dari Jatim bahwa dalam pertemuan tadi disampaikan penghasilan dari pariwisata bisa sampai Rp 176 triliun,” jelasnya.

Angka itu, menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, sangat luar biasa, karena selain sektor pertambangan dan sebagainya, perekonomian juga bisa ditopang oleh sektor pariwisata. Oleh karena itu Paman Yani mengatakan akan terus menggali potensi pariwisata yang ada.

Sementara itu, pihak dari Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Jatim, Hari Yanto menyambut baik diskusi yang menurutnya berjalan sangat baik pada hari ini.

Ia mengaku merasa terhormat sekaligus tersanjung bisa menjadi tujuan kunjungan para perwakilan rakyat “Rumah Banjar” yang membidangi ekonomi dan keuangan itu.

“Semoga setelah ini nantinya kolaborasi akan terus berjalan. Sehingga tidak hanya kita berdiskusi di atas meja namun juga secara langsung mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Jatim maupun Kalsel,” (ADV-NRH/RDM/RH)