Inflasi Kalsel Masih di Atas Nasional, Pemprov Perkuat Sinergi Pengendalian Harga
Suasana rakor pengendalian inflasi di Command Center Setdaprov Kalsel
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski kondisi daerah tidak lagi masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalimantan Selatan, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat, Senin (6/7).
Idris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan berada di luar 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Alhamdulillah Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, tingkat inflasi kita masih sekitar 4,47 persen, sementara nasional berada di kisaran 3,34 persen. Ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Idris, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun instansi terkait.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.
“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi ini dapat terus ditekan,” katanya.
Pemprov Kalsel menargetkan laju inflasi dapat bergerak mendekati kisaran yang diharapkan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. (SYA/RIW/APR)
