BPS Kalsel Siapkan Ribuan Petugas, Gubernur Muhidin Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk memperoleh data ekonomi akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Pencanangan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (1/7) siang, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha, berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
Menurut Muhidin, data akurat menjadi fondasi utama menghasilkan informasi statistik yang berkualitas. Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus agar hasil pendataan benar – benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 3.989 petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan teknis dan dibekali surat tugas, tanda pengenal resmi, serta perlindungan asuransi kecelakaan kerja agar dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Petugas juga akan memperoleh dukungan upah sekitar 10 juta selama masa penugasan kurang lebih dua setengah bulan. Kami berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sehingga proses pendataan berjalan lancar,” kata Mukhanif.
Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat memberikan data valid dan lengkap.
“Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)
