Tekan Stunting, Pemprov Kalsel Dorong Optimalisasi Pemanfaatan DAK
Suasana Rapat Koordinasi Optimalisasi DAK 2025
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana. Langkah ini diambil untuk memastikan program Bangga Kencana dan target penurunan stunting berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota.
Berdasarkan data aplikasi MORENA (Monitoring dan Evaluasi) per 3 Juli 2025, DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, tercatat belum termanfaatkan. Sementara itu, realisasi tertinggi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) baru mencapai 22,20 persen, yang dicapai oleh Kabupaten Tapin.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan DAK Tahun Anggaran 2025 di Banjarbaru, Senin (29/9).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, khususnya penerima DAK Fisik Sub Bidang KB dan DAK Non Fisik BOKB.
Kepala DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah, menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, memetakan kendala, sekaligus menyusun strategi percepatan.
“Rapat hari ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan mempercepat pemanfaatan DAK, baik fisik maupun non fisik,” ujarnya.
Menurut Husnul, forum tersebut juga membahas hal-hal teknis terkait realisasi anggaran.
“Kita melihat apa saja yang sudah diserap, kendala yang dihadapi, serta mencari solusi bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Husnul menambahkan, dengan keterbatasan anggaran APBD masing-masing daerah, sangat penting memaksimalkan pemanfaatan DAK yang tersedia agar program Bangga Kencana dan upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Pemprov Kalsel melalui arahan Gubernur terus mendorong pemerintah kabupaten/kota penerima DAK agar segera melakukan percepatan penyerapan dan pemanfaatannya secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui rapat ini, diharapkan tercapai kesepakatan strategis bersama mengenai langkah-langkah percepatan ke depan, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pelaporan di tingkat daerah. (BDR/RIW/RH)
