Tahun: 2026

Medan— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika industri telah membentuk wajah baru dunia kerja. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

“Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya,” kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Ungg ul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

“Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai mengantarkan mereka selesai bekerja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama,” ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosis tem digital.

Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu, ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan sehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri.

Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

“Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang,” katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda, mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan.

Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

“CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Medan — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus meningkatkan produktivitas, memperkuat pelindungan pekerja, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagai upaya menjawab perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi, transformasi industri, dan dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7) malam.

Menurut Yassierli, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

“Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan,” katanya.

Ia menjelaskan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut membuat tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri serta memperoleh pelindungan yang memadai.

“Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

Yassierli mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain memperkuat pelindungan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan berbagai instrumen ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif.

Yassierli menilai upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

“Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” katanya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang harmonis dan produktif menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

“Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Medan — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi Occupational Safety and Health (OSH) Management Hub atau pusat pengelolaan K3 untuk membangun tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan kepada jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7).

Menurut Yassierli, Balai K3 tidak lagi cukup hanya menjalankan layanan teknis. Balai K3 perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif.

Melalui peran tersebut, Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli mengatakan, tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah-langkah pencegahan efektif.

“Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahaya dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja,” katanya.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif.

Padahal, SMK3 dirancang sebagai instrumen untuk mengenali potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

“Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja,” ujarnya.

Yassierli menegaskan keberhasilan penerapan K3 memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar budaya K3 dapat diterapkan berkelanjutan di setiap sektor.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan K3 juga perlu diukur dari dampak yang dirasakan secara nyata. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi, tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.

“Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)