Banjarmasin – Turnamen Padel Antar SKPD resmi digelar, setelah dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, di Lapangan Padel Mahligai Pancasila, Jumat (21/8).
Gubernur Muhidin dalam sambutan yang disampaikan Ariadi, menyatakan, olahraga perlu menjadi kebiasaan baik yang perlu disebarluaskan. Kebugaran aparatur adalah bagian dari kualitas pelayanan publik.
“Pegawai yang sehat akan lebih fokus, tahan menghadapi beban kerja, dan lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
Dalam hal ini, Gubernur Muhidin mengapresiasi jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel yang sudah menyiapkan turnamen ini, sebagai cara memperingati dua hari besar dengan kegiatan yang menyehatkan, jauh lebih bermakna daripada peringatan yang berhenti pada seremonial.
“Padel adalah cabang olahraga yang belakangan ini tumbuh cepat dan diminati banyak kalangan saya menyambut baik ketika olahraga yang sedang digemari masyarakat ini dipilih untuk mempertemukan jajaran perangkat daerah dalam suasana yang sehat dan gembira,” ujarnya.
Gubernur pun berpesan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjagakondisi tubuh, mematuhi aturan pertandingan dan hormati keputusan wasit.
Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah menyampaikan, pihaknya bersyukur atas tingginya antusiasme peserta mengikuti Turnamen Padel Antar SKPD ini.
“Dimana tercatat 25 SKPD turut serta dalam turnamen kali ini,” ucapnya.
Turnamen Padel Antar SKPD Pemprov Kalsel digelar 21 sampai 22 Agustus 2026, dengan mempertandingkan nomor ganda.
Salah satu SKPD yang turut meramaikan Turnamen Padel ini, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, yang menurunkan 2 pemain andalannya.
Sekretaris Diskominfo Kalsel Mashudi menyampaikan, pihaknya bersyukur Diskominfo dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Turnamen Padel antar SKPD yang digelar Dispora Kalsel.
“Kami berharap olahraga Padel dapat lebih dikenal ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Dalam Turnamen Padel Antar SKPD ini, Diskominfo Kalsel diperkuat Mashudi berpasangan dengan Musthakim berhasil memenangkan pertandingan pada babak penyisihan melawan Pasukan Gubernur (Pasgub). (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Ancaman gangguan pernapasan akibat kabut asap menjadi perhatian UPTD Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Kalimantan Selatan.
Pengelola meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi anak dan remaja binaan dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Panti tersebut berada tepat di seberang kawasan landasan pacu Bandara Internasional Syamsudin Noor, salah satu wilayah yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala UPTD PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati mengatakan, masker telah dibagikan kepada seluruh klien sebagai langkah awal mengurangi paparan asap.
“Untuk mitigasi, kami membagikan masker dan terus mengingatkan klien agar konsisten menggunakannya,” ujar Sacik, Jumat (21/8).
Pengawasan terutama dilakukan ketika penghuni harus keluar ruangan. Pagi hari menjadi salah satu waktu yang mendapat perhatian karena anak – anak juga harus berangkat sekolah.
“Terutama pada pagi hari saat berangkat sekolah maupun beraktivitas di panti,” lanjutnya.
Masker juga digunakan ketika klien mengikuti apel maupun kegiatan rutin lainnya di area terbuka.
Langkah tersebut diambil untuk menekan paparan langsung terhadap asap yang berpotensi memicu batuk, sesak, iritasi saluran pernapasan hingga ISPA.
Sacik mengatakan pelayanan dan pembinaan di dalam panti tetap berjalan. Namun, kesehatan anak dan remaja kini menjadi perhatian utama selama kualitas udara masih terdampak kabut asap.
Pihak panti juga memperkuat koordinasi dengan layanan kesehatan klinik dan UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sebagai antisipasi apabila muncul keluhan pernapasan pada para penghuni.
Koordinasi itu penting karena kawasan PPRSAR Mulia Satria termasuk wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi karhutla berdasarkan pemetaan risiko InaRISK.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan melalui Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan turut menyiapkan dukungan berupa edukasi kesehatan, pembagian masker, hingga oksigen konsentrat apabila diperlukan.
“Selama kondisi udara belum membaik, penghuni panti diminta tetap disiplin menggunakan masker dan mengurangi paparan langsung saat berada di luar ruangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru — Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 dengan tema “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan”, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna SRT 2 Banjarbaru, bertempat di Jalan Guntung Harapan Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Rabu (19/8).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah.
Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman.
Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar.
Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari siswa/i dari jenjang SD, SMP dan SMA serta guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru.
Turut hadir Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki.
Kegiatan juga dihadiri unsur Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Banjarbaru, Deddy Haryadi dari Bagian Perekonomian Kota Banjarbaru beserta jajaran, Sekretaris Dinas Perdagangan, BPPRD Kota Banjarbaru, Sekretaris BPKAD Kota Banjarbaru, serta jajaran Bank Kalsel dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Banjarbaru.
Dalam Sambutannya, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah menyampaikan, bahwa pengenalan terhadap pengelolaan keuangan sejak usia sekolah merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk generasi yang semakin cakap secara finansial.
Menurutnya, menabung bukan persoalan besar atau kecilnya nominal yang disisihkan, tetapi bagaimana kebiasaan itu mulai dibangun sejak dini. Ketika anak-anak sudah terbiasa mengatur dan menyisihkan uang, mereka sedang belajar untuk merencanakan masa depannya.
“Diharapkan bersama Bank Kalsel hari ini, pelajar tidak hanya perlu dikenalkan dengan cara menabung, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan secara bijak, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan berbagai aktivitas keuangan illegal,” ungkap Armansjah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan yang mengenai disiplin keuangan, dan merencanakan sejak dini.
“Anak-anak tidak hanya perlu dibekali pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri. Salah satunya adalah kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah,” ucap Alfi.
Selanjutnya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki, menyambut baik dipilihnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bersama OJK Kalsel dan Bank Kalsel, dalam memberikan pemahaman kepada para siswa untuk mengelola keuangan dalam membangun kebiasaan finansial yang bijak di masa depan.
“Bagi kami, pengalaman belajar seperti ini sangat berarti karena anak-anak tidak hanya mendengar tentang pentingnya menabung, tetapi langsung diperkenalkan dengan bagaimana mereka bisa memulainya,” ujar Sri.
Pada kesempatan lainnya, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel mendorong agar literasi dan inklusi keuangan yang nyata.
Melalui kegiatan ini, Bank Kalsel ingin menghadirkan pengalaman awal yang positif bagi generasi muda dalam mengenal dan berinteraksi dengan layanan keuangan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.
“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, Bank Kalsel menghadirkan langkah nyata melalui pembukaan 230 rekening SimPel agar para pelajar dapat langsung memulai kebiasaan menabung dan mengenal layanan perbankan sejak dini,” pungkas Firmansyah.
Sehingga, menurut Firman, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki sarana untuk mulai mempraktikkannya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta menumbuhkan generasi Banua yang semakin cerdas, mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan.
Sebagai Informasi, literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari upaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kedepan Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta terus mengembangkan layanan keuangan di Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah. (ADV-RIW/EPS)
Jakarta — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memperingati hari ulang tahun ke-28 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/8).
Mengangkat tema “Beyond Journalism: Membaca Arah Jurnalisme Televisi di Tengah Ketidakpastian”, peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan tantangan sekaligus masa depan jurnalisme televisi di tengah perubahan teknologi, lanskap media, dan dinamika demokrasi.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan menegaskan bahwa di tengah berbagai perubahan yang terjadi dalam ekosistem media, terdapat prinsip jurnalistik yang tidak boleh berubah, yakni keberpihakan kepada kebenaran dan kepentingan publik.
“Perjalanan jurnalistik itu sangat berat. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah kita harus setia kepada kebenaran dan mendukung publik sepenuhnya. Kita harus terus melayani kepentingan informasi untuk publik. Kita berdiri di atas data, kebenaran, dan publik,” tegasnya.
Menurutnya, perubahan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, jurnalis televisi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara optimal.
“Yang harus terus berubah adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, sehingga kita tetap bisa menjalankan fungsi jurnalistik dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa independensi dan kebebasan pers bukan sesuatu yang dapat dibiarkan tumbuh dan bertahan dengan sendirinya. Kedua hal tersebut harus terus dijaga dan dirawat insan pers bersama seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu cara menjaganya, lanjutnya, adalah dengan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, positif, serta tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Kita harus menjaga dan merawat independensi serta kebebasan pers bersama-sama. Caranya dengan terus mengerjakan karya jurnalistik yang positif dan berkualitas, dengan tetap mengedepankan etik dan kebijaksanaan dalam memberitakan apa pun,” katanya.
Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), IJTI juga memandang peningkatan kompetensi wartawan sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.
Kompetensi, menurut Herik Kurniawan, memiliki hubungan langsung dengan kualitas karya jurnalistik. Wartawan tidak cukup hanya memahami prinsip dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat.
“Kompetensi jurnalis harus terus ditingkatkan karena kompetensi itu juga akan berbanding lurus dengan peningkatan karya jurnalistik yang dibuat oleh para jurnalis,” tegasnya.
Tema “Beyond Journalism” yang diusung dalam HUT ke-28 IJTI sekaligus menjadi refleksi bahwa masa depan jurnalisme televisi tidak hanya ditentukan kemampuan menghasilkan berita, tetapi juga kemampuan profesi ini untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap mempertahankan nilai – nilai fundamental jurnalistik.
Dalam situasi penuh ketidakpastian, jurnalisme televisi dituntut untuk tidak kehilangan jati dirinya. Teknologi dapat berubah, platform distribusi dapat bergeser, dan pola konsumsi informasi masyarakat dapat berkembang, tetapi prinsip kebenaran, independensi, kepentingan publik, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi.
Herik Kurniawan juga mengingatkan bahwa pers tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi demokratisnya. Dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
“Jurnalis juga tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak yang terkait. Kita harus sadar bahwa demokrasi dibangun juga oleh pers, di mana pers merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-28 IJTI di Hall Dewan Pers menjadi momentum untuk memperkuat komitmen insan jurnalisme televisi dalam menghadapi masa depan.
Beyond Journalism bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik, tetapi bergerak melampaui batas-batas lama dengan tetap menjadikan kebenaran, kepentingan publik, independensi, etika, dan profesionalisme sebagai pijakan utama.
Dengan semangat tersebut, IJTI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong jurnalisme televisi yang adaptif terhadap perubahan, kuat menghadapi disrupsi, serta tetap dipercaya publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi Indonesia. (IJTI-RIW/EPS)
Banjarbaru – Pembangunan Jalan Purnawirawan yang menembus kawasan Guntung Manggis terus menjadi bagian penting memperkuat konektivitas dan membuka akses baru di Kota Banjarbaru.
Proyek yang dilaksanakan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tersebut merupakan salah satu dari 14 trase jalan lingkar Kota Banjarbaru yang diinisiasi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Pembangunan jalan ini dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp35,4 miliar. Pelaksana pekerjaan adalah PT Multi Prasarana Utama, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada PT Prima Cipta Karsa Sabbapathamam (KSO)–PT Petra Penida Energi Indonesia.
Jalan yang ditangani memiliki panjang 2,175 kilometer, dengan lebar aspal 5,5 meter dan lebar badan jalan mencapai 8,5 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi akses penghubung antarkawasan, tetapi juga menjadi bagian strategis membentuk jaringan jalan alternatif di Banjarbaru.
Wali Kota Lisa didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Eka Yuliesda Akbari turun langsung meninjau dan memantau proses pengaspalan Jalan Purnawirawan–Guntung Manggis, memastikan pembangunan jalan tembus tersebut berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan.
Pembangunan trase ini menjadi langkah konkret Pemko Banjarbaru memperkuat sistem transportasi perkotaan, khususnya dengan menghadirkan jalur alternatif di tengah pertumbuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.
Jaringan jalan lingkar yang diinisiasi Wali Kota Erna Lisa Halaby diarahkan untuk mengurangi tekanan lalu lintas dan mengatasi potensi kemacetan melalui pembukaan akses baru yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru.
Tak hanya soal kelancaran arus kendaraan, pembangunan jalan tersebut juga membawa misi yang lebih luas.
Kehadiran akses baru diharapkan mampu membuka kawasan yang sebelumnya relatif terisolir karena keterbatasan infrastruktur jalan.
“Tentunya jalan baru ini membuka daerah terisolir yang selama ini tidak memiliki akses dan diharapkan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru di Kota Banjarbaru,” ujarnya Kamis (20/8).
Dengan terbukanya akses Purnawirawan menuju Guntung Manggis, konektivitas antarkawasan diharapkan semakin kuat. Mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, distribusi barang dan jasa semakin lancar, sekaligus membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sepanjang kawasan yang terhubung.
Pembangunan jalan lingkar ini sekaligus mempertegas arah pembangunan infrastruktur Banjarbaru yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada membuka akses, memperluas konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan pusat – pusat pertumbuhan baru.
Ke depan, pengembangan 14 trase jalan lingkar diharapkan mampu membentuk jaringan jalan yang semakin terintegrasi, sehingga Banjarbaru memiliki sistem konektivitas yang lebih kuat dalam menghadapi pertumbuhan kota dan peningkatan mobilitas masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)
Banjarmasin – Suara mahasiswa kembali menggema di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi, terkait persoalan yang dinilai tengah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (20/8) sore.
Kedatangan mahasiswa menjadi ruang penyampaian kritik sekaligus dorongan kepada pemerintah agar lebih cepat mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
Dalam aspirasinya, mahasiswa menyoroti kondisi karhutla yang kembali menjadi perhatian seiring cuaca panas dan kering yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat melalui munculnya kabut asap.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan, apabila ditemukan adanya kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan.
Menurut mereka, persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar, tetapi membutuhkan pengawasan dan pencegahan sejak dini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa kondisi alam yang kering dan panas memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Penanganan harus dilakukan berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan di lapangan.
“Kalau memang ada indikasi pembakaran yang disengaja, tentu akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Supian HK.
Supian HK menjelaskan, selain persoalan karhutla dan kabut asap, kelangkaan BBM bersubsidi turut menjadi sorotan mahasiswa.
Antrean panjang masyarakat di sejumlah titik pengisian BBM dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam distribusi dan pengawasan BBM subsidi.
Kondisi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut karena Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan penting, yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pekerjaan para pelaku usaha.
“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari perhatian lembaga legislatif dalam mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Supian HK menekankan, persoalan karhutla, kabut asap, maupun ketersediaan BBM subsidi bukan sekadar isu sektoral. Seluruhnya menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.
DPRD Kalsel memandang penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial.
Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai tuntutan, tetapi dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.
Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap serta persoalan distribusi BBM subsidi, sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat, dan elemen mahasiswa menjadi semakin penting.
Langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan diperlukan, agar persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat segera memperoleh solusi.
“Pengawalan aspirasi tersebut, DPRD Kalsel memastikan suara mahasiswa tetap menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong hadirnya penanganan yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ceramah agama sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (20/8).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Ceramah agama mengangkat tema “Shalat adalah Sumber Inspirasi” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) bidang keagamaan, Muslimin.
Dalam ceramahnya, Muslimin mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW sekaligus meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menekankan pentingnya menjaga salat lima waktu. Menurutnya, sesibuk dan sesulit apa pun kondisi kehidupan, salat tidak boleh ditinggalkan karena merupakan tiang agama.
“Sesulit apa pun dan sesukses apa pun hidup kita, jangan sampai meninggalkan salat yang lima waktu. Sebab, salat merupakan tiang agama kita. Semoga kita dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat,” ujar Muslimin.
Muslimin berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh pegawai, mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan maupun dalam menjalankan tugas.
Muslimin juga mengapresiasi bahwa kegiatan keagamaan serupa telah beberapa kali dilaksanakan di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, berharap pesan yang disampaikan dalam ceramah, dapat direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
“Dari apa yang disampaikan oleh penceramah, tentu dapat kita renungkan dan diaplikasikan dalam keseharian kita, terutama dalam bekerja. Kita terus memberikan pengalaman yang terbaik,” ungkap Muhamad Muslim.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut sejalan dengan peran Diskominfo Kalsel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Muhamad Muslim berharap inspirasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif, termasuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, seluruh pegawai diharapkan dapat semakin meningkatkan ketakwaan, menjaga konsistensi dalam melaksanakan shalat lima waktu, serta menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR-Magang/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Dua penghargaan berhasil diraih dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, yakni penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 dengan predikat Kategori Istimewa dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik (AA).
Pada penilaian JDIH Tahun 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil menempati Peringkat II dengan nilai 91.
Ket : Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menerima penghargaan
Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kalimantan Selatan, Rabu (19/8).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memperkuat reformasi hukum serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.
Predikat Kategori Istimewa pada penilaian IRH menunjukkan keberhasilan Pemko Banjarbaru mendorong pembenahan dan penguatan sistem hukum di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, peringkat kedua JDIH dengan nilai 91 mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, akurat, serta mudah diakses.
Penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi hukum yang terbuka dan terpercaya. Melalui pengelolaan yang optimal, masyarakat maupun aparatur pemerintah dapat memperoleh berbagai produk hukum secara lebih mudah dan cepat.
Dua penghargaan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa pembangunan di Kota Banjarbaru tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Reformasi hukum dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, capaian ini bukanlah akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan pengelolaan informasi hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI tersebut semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan demi mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. (MediaCenterBJB-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan strategis bersama puluhan perwakilan perusahaan media massa.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini agenda utamanya membahas keberlanjutan kerja sama publikasi program dan kegiatan pemerintahan, sekaligus menyosialisasikan transisi mekanisme pengadaan ke sistem digital.
Selain sebagai wadah silaturahmi untuk mempererat hubungan, pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi yang searah dan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers.
Fokus utamanya adalah memastikan penyebarluasan informasi pembangunan Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih masif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kebijakan terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru terkait pengadaan barang dan jasa.
Mulai saat ini, seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Banjarbaru wajib beralih menggunakan sistem e-purchasing.
Sistem ini merupakan tata cara pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui platform Katalog Elektronik (e-Katalog) atau Toko Daring yang dikembangkan resmi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Konsekuensinya, mekanisme kerja sama publikasi dengan media massa yang selama ini berjalan juga akan dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem e-Katalog tersebut.
Kebijakan baru ini dirancang sebagai langkah nyata Pemkot Banjarbaru menyederhanakan birokrasi yang sering kali dinilai kaku.
Implementasi e-Katalog dipercaya mampu memotong alur administrasi pengadaan yang rumit, sehingga menciptakan efisiensi waktu, anggaran, serta menutup celah potensi maladministrasi.
Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menjelaskan, bahwa perubahan ini merupakan tuntutan regulasi sekaligus kebutuhan zaman.
Menurutnya, mekanisme konvensional yang digunakan sebelumnya memerlukan alur administrasi yang sangat panjang dan memakan waktu lama, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi manual, hingga proses pencairan.
“Pertemuan ini sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kami di Diskominfo untuk menyampaikan kepada seluruh mitra kerja terkait perubahan bentuk kerja sama ini. Dengan e-Katalog, proses administrasi yang tadinya panjang akan dipangkas, sehingga proses penyelesaian kontrak pengadaan publikasi bisa menjadi jauh lebih cepat,” ujar Agus.
Selain membahas digitalisasi mekanisme kerja sama, pertemuan ini juga membedah rencana strategis Pemkot Banjarbaru untuk memindahkan ruang pers (pressroom) wartawan.
Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai sudah kurang representatif dan kurang optimal mendukung mobilitas serta produktivitas para jurnalis yang bertugas di wilayah Banjarbaru.
Rencana pemindahan dan renovasi ruang kerja bagi jurnalis ini mendapat respons positif dari komunitas pers.
Toto, salah satu perwakilan media massa yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diinisiasi Diskominfo Banjarbaru.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodir kerja sama publikasi, termasuk penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Toto.
Terkait perbaikan fasilitas kerja jurnalis, Toto juga menyatakan kesepakatannya. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat status Banjarbaru yang kini telah resmi menyandang peran penting di Kalimantan Selatan.
Menurutnya Gedung Pers Banjarbaru dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers di Kota Banjarbaru serta merupakan representasi dari keharmonisan antara pemerintah dengan insan prs di Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)
Banjarbaru – Sebanyak 6.189 narapidana di Kalimantan Selatan mendapat Remisi Umum dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 51 orang langsung bebas setelah memperoleh pengurangan seluruh masa pidana.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Erwedi Supriyatno mengatakan, penerima remisi tersebar di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalsel.
Gubernur Kalsel Muhidin saat menyampaikan sambutan
Sebanyak 6.056 narapidana memperoleh Remisi Umum I, berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 133 orang menerima Remisi Umum II, yakni pengurangan seluruh masa pidana.
“Yang mendapat Remisi Umum II berjumlah 133 orang. Terdiri dari 51 orang langsung bebas dan 82 orang masih harus menjalani kurungan pengganti denda atau subsider,” kata Erwedi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Senin (17/8).
Selain remisi umum, terdapat pula remisi tambahan. Sebanyak 18 narapidana mendapatkannya karena berstatus pemula. Satu orang lainnya memperoleh remisi tambahan dari kegiatan donor darah.
Pengurangan masa pidana juga diberikan kepada anak binaan. Sebanyak sembilan anak memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP) I. Sedangkan satu anak mendapat PMP II atau pengurangan seluruh masa pidana.
Saat ini terdapat 18 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kalsel. Terdiri dari delapan lapas, satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), enam rutan dan tiga balai pemasyarakatan.
Erwedi menyebut total warga binaan dan tahanan mencapai 8.716 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 4.382 orang.
Di tengah kondisi tersebut, Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan. Terutama memperkuat pembinaan, pembimbingan hingga reintegrasi sosial warga binaan.
“Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin maju dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat,” paparnya.
Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan, remisi merupakan bagian dari proses pembinaan. Pemberian tersebut sekaligus menjadi penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan selama menjalani masa pidana.
Ia meminta penerima remisi tidak sekadar melihatnya sebagai berkurangnya masa hukuman.
“Remisi ini bukan sekadar dimaknai sebagai pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Muhidin.
Kesempatan tersebut, lanjut Muhidin, harus digunakan untuk memperkuat tekad memperbaiki diri. Termasuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
“Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tekad, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta membangun kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat,” katanya.
Muhidin juga memberikan perhatian khusus kepada anak binaan. Menurutnya, pernah menjalani pembinaan bukan berarti menutup jalan untuk meraih masa depan.
“Jangan pernah merasa bahwa masa depan telah berakhir. Usia muda adalah kesempatan yang sangat panjang untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita,” pesannya.
Muhidin berharap proses pemasyarakatan mampu menghasilkan perubahan nyata. Tidak hanya sebatas perubahan status administratif.
Warga binaan perlu dibekali karakter, kedisiplinan, keterampilan dan kemandirian. Bekal tersebut dibutuhkan agar mereka dapat kembali produktif setelah menyelesaikan masa pidana.
“Ketika nantinya kembali ke masyarakat, saudara – saudara dapat hadir sebagai pribadi yang produktif, memiliki keterampilan, mampu bekerja, berusaha, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
