Tahun: 2026

Pemko Perluas Akses Pasar IKM dan UMKM Banjarmasin ke Ritel Modern

Banjarmasin – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ritel modern, di aula Kayuh Baimbai. Rabu (26/8).

Turut hadir dalam kegiatan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, Kepala Disperdagin, Ignasius Rizki, sejumlah camat beserta para umkm/ikm di lingkup Pemerintah kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyampaikan sambutan pembukaan

Produk IKM serta UMKM Kota Banjarmasin diarahkan untuk memperluas pemasaran melalui jaringan ritel modern. Akses tersebut diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas dan berkembang.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, keberadaan IKM dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Ini penting bagi IKM dan UMKM, tentu bersama para ritel untuk berkolaborasi. Kita ingin produk-produk ini tidak hanya di rumahan saja, tapi juga bisa masuk ke ritel-ritel modern,” ujar Yamin.

Menurutnya, akses ke jaringan ritel modern menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar.

“Produk Banjarmasin diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat daerah, tetapi ke depan memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas hingga mancanegara,” harapnya.

Untuk dapat masuk ke pasar tersebut, Yamin meminta pelaku IKM dan UMKM memperhatikan kualitas produk, konsistensi produksi, kemasan, legalitas, serta standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan.

Yamin berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang nyata, mulai dari proses kurasi, penempatan produk, transaksi, hingga kerja sama antara pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“Harapan kita itu berjalan sesuai harapan, sukses dan lancar. Tentunya IKM naik kelas,” katanya.

Menurut Yamin, kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan ritel modern perlu dibangun secara saling menguntungkan.

Pemerintah memfasilitasi, pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing, sedangkan ritel modern memberikan akses pasar yang lebih luas.

Dengan terbukanya akses pemasaran, produk lokal diharapkan mampu meningkatkan omzet dan kapasitas produksi sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang dapat memperkuat perekonomian Kota Banjarmasin. (DISPERDAGINBJM-SRI/RIW/EPS)

Perluas Gerakan Antikorupsi, Targetkan 500 Penyuluh se Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas, melalui penyiapan calon penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan bertema “Bersinergi Membangun Zona Integritas Mewujudkan Kalsel Bebas dari Korupsi” yang dilaksanakan di Banjarbaru, Selasa (25/8) sore.

Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen

Bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan diikuti 152 peserta yang berasal dari Inspektorat 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai upaya mempersiapkan calon penyuluh antikorupsi.

Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, pelaksanaan Bimtek menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam rangka pemenuhan penyuluh – penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka kegiatan ini kita laksanakan. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” ujarnya.

Fydayeen berharap, 152 peserta yang mengikuti Bimtek, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan selanjutnya mampu menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi.

Pemprov Kalsel juga menargetkan jumlah penyuluh antikorupsi terus meningkat hingga mencapai sekitar 500 orang. Target tersebut dinilai penting untuk memperluas edukasi serta upaya pencegahan korupsi, baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

“Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK ada 500. Kalau ini berhasil, jumlah penyuluh antikorupsi akan terus bertambah. Ke depan akan kita tambah lagi,” jelas Fydayeen.

Fydayeen menegaskan, penyuluh antikorupsi memiliki posisi penting sebagai agen perubahan.

“Mereka tidak hanya dituntut memahami persoalan korupsi, tetapi juga mampu memberikan pemahaman, membangun kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku antikorupsi di lingkungan masing – masing,” lanjutnya.

Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan. Pencegahan juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

“Yang sama pentingnya adalah bagaimana kita membangun budaya integritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Para peserta Bimtek mendapatkan berbagai materi, di antaranya penguatan dasar antikorupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik penyuluhan antikorupsi.

Melalui materi tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif kepada lingkungan kerja dan masyarakat.

“Seorang penyuluh antikorupsi tidak cukup hanya memahami apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, seorang penyuluh harus mampu menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang baik, menarik, mudah dipahami dan mampu memberikan dampak yang nyata,” tutup Fydayeen.

Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman mengapresiasi Pemprov Kalsel yang memfasilitasi pelaksanaan Bimtek tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan 152 peserta dalam kegiatan tersebut menjadi kekuatan baru dalam memperkuat gerakan antikorupsi di Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” ungkapnya.

Mujiburrakhman berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh antikorupsi dan bersama-sama memperkuat komitmen pencegahan praktik korupsi di Kalimantan Selatan.

“Dari jumlah yang banyak ini, Insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

Dengan penambahan jumlah penyuluh antikorupsi, Pemprov Kalsel optimis, upaya membangun zona integritas dapat semakin diperkuat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berintegritas di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Cek Saluran Irigasi Cindai Alus, Gubernur Amankan Pasokan Air Ke Titik Api

Banjarbaru – Gubernur Kalsel, Muhidin, memastikan pasokan air untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Guntung Damar, Landasan Ulin, Banjarbaru, yang menjadi perhatian karena berada di wilayah ring satu dan berdekatan dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Setelah lebih dari sepekan tim gabungan berjibaku memadamkan titik api, Gubernur, Muhidin turun langsung meninjau kondisi saluran air di kawasan Irigasi Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Senin (24/8) petang.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan aliran air dari saluran tersebut berjalan lancar hingga ke lokasi kebakaran.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas mulai berkurangnya pasokan air di lapangan, sehingga proses pemadaman di Guntung Damar dapat terus dilakukan secara optimal.

“Kita memastikan airnya tersedia dan bisa mengalir ke lokasi kebakaran,” ujar Gubernur Muhidin.

Menurut Gubernur, pasokan air mulai menjadi kendala setelah penanganan berlangsung lebih dari sepekan. Karena itu, kondisi saluran harus segera diperiksa dan dibenahi agar distribusi air tetap berjalan.

“Sekarang air mulai berkurang, jadi salurannya harus kita cek,” katanya.

Untuk memastikan ketersediaan air, Gubernur bersama tim melakukan pengecekan di kawasan Irigasi Cindai Alus, sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau debit air di kawasan Riam Kanan.

“Pak Hanif mengecek debit di Riam Kanan, kami mengecek saluran di sini,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan dari hasil pantauan menunjukkan saluran yang masih baik baru sekitar 150 meter. Sementara lebih dari satu kilometer saluran lainnya perlu dibersihkan.

“Besok kita bersihkan bersama-sama, targetnya selesai satu hari,” ungkap Muhidin.

Air dari saluran tersebut nantinya akan dialirkan menuju embung di bagian tengah kawasan. Dari embung, air akan dipompa menuju lokasi kebakaran di Guntung Damar.

“Air kita alirkan ke embung, kemudian dipompa ke titik api,” terangnya.

Gubernur menilai, pola tersebut lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan mobil tangki karena kapasitas air terbatas dan membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian serta pengangkutan.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, untuk mendukung distribusi air, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan mesin pompa. Dari total 300 pompa yang dibagikan, sebanyak 200 pompa tambahan telah diterima sehari sebelumnya.

“Kita sudah mendapat tambahan 200 pompa,” kata Muhidin.

Dengan pembenahan saluran dan dukungan mesin pompa, Gubernur memastikan upaya pemadaman terus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air di lokasi. Evaluasi hasil pekerjaan juga akan dilakukan setelah pembersihan saluran selesai.

“Fokus kita sekarang memastikan air sampai ke Guntung Damar,” pungkasnya.

Selama pengecekan, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Kapolda Kalsel, Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banjarmasin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Syamsuddin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra beserta jajaran Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta pihak terkait lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Padamkan Karhutla, Forkopimda Kalsel Gelar Salat Istisqo

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, bersama para ulama dan unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta masyarakat, melaksanakan Salat Istisqa dan doa bersama untuk meminta turun hujan kepada Allah SWT dan keselamatan masyarakat di Banua, Selasa (25/8), di halaman Masjid Raya Sabilal Muhidin, Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh unsur masyarakat agar terus bersama-sama atau bergotong royong melakukan penanganan Karhutla yang terjadi sekarang.

Selain tindakan penanganan langsung dengan segala upaya, juga diserukan kepada masyarakat Kalsel agar melakukan Salat Istiqa untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar kemarau segera berakhir.

“Kita melaksanakan Salat Istisqa ini, memohon agar di Kalimantan Selatan turun hujan. Karena sebagian daerah seperti Balangan sudah ada turun hujan setelah dilaksanakan salat istisqa,” sampai gubernur usai pelaksanaan salat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan gubernur kepada jajaran TNI, Polri, dan para relawan/masyarakat yang sukarela membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Salat yang diimani Ilham Humaidi ini dimulai sekitar pukul 07.30 Wita dan diikuti masyarakat muslim di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

Salat Istisqa merupakan salat sunnah muakkadah yang dikerjakan secara berjamaah untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan saat terjadi kekeringan panjang atau kemarau seperti yang tengah terjadi di Kalsel sekarang.

Ibadah ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual umat Islam ketika terjadi kekeringan yang berdampak seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Tinjau Karhutla di Banjarbaru, Menteri LH Dorong Penguatan Sumber Air

Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, meninjau lokasi karhutla di Jalan Kurnia Ujung, RT 06/RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8).

Didampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Jumhur melihat langsung proses pemadaman karhutla yang membakar lahan pertanian milik warga.

Ket : Walikota Erna Lisa Halaby bersama Menteri LH, Jumhur Hidayat saat melakukan peninjauan Karhutla

Dalam peninjauan tersebut, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan.

Menurut Jumhur, pemadaman tidak cukup hanya dengan menghentikan api. Kondisi lahan juga harus dipastikan tetap basah untuk mencegah api kembali muncul.

“Kita memastikan pemadaman secara masif. Gotong royong masyarakat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri semua harus bergotong royong memastikan supaya api ini mati dan setelah mati dipastikan harus tetap basah,” tegas Jumhur.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman hingga 40 meter di kawasan yang membutuhkan dukungan sumber air.

“Supaya ke depannya ketika terjadi karhutla, ketersediaan air sangat mencukupi untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.

Selain penanganan api, Jumhur menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak asap karhutla. Dinas Kesehatan, puskesmas dan unsur terkait diminta memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Selain itu juga kita memastikan masyarakat tidak terdampak penyakit ISPA. Dinas Kesehatan, puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong memastikan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla, khususnya untuk memastikan ketersediaan air bagi petugas pemadam.

Lisa menyebut langkah tersebut semakin penting karena berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September mendatang.

“Untuk mengatasi kendala tersebut, kami berupaya keras untuk kembali memperkuat koordinasi dan memastikan pasokan air tersedia. Sehingga petugas di lapangan dapat bekerja dengan optimal,” ungkap Lisa.

Pemko Banjarbaru akan mengoptimalkan fasilitas sumur bor di wilayah Syamsudin Noor serta seluruh hidran air yang tersedia di Kota Banjarbaru sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.

Penguatan sumber air tersebut diharapkan tidak hanya mendukung proses pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kemarau.

Usai meninjau lokasi kebakaran, Menteri LH bersama Wali Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak karhutla di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Timur.

Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Selain memastikan api padam, pemerintah juga perlu menjaga lahan tetap basah, memperkuat ketersediaan sumber air, serta memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Pimpin Rakor di Kalsel, Menhut Tekankan Sinergi Lintas Sektor Tangani Karhutla

Banjar – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan V/Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu (23/8).

Rapat koordinasi tersebut diikuti Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, serta jajaran terkait lainnya.

Ket : Menhut, Raja Juli Antoni saat di wawancara

Menhut, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat. Jangan sampai api membesar dan dampaknya semakin luas kepada masyarakat,” ujar Raja.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Tidak bisa ini ditangani oleh satu pihak saja. Semua harus bergerak bersama, karena persoalan karhutla ini menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengendalian karhutla, rapat juga membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Selatan pada Senin (24/8).

Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi.

Ket : Suasana Rakor Pengendalian Karhutla di Kalsel yang dipimpin Menhut

Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal.

“Karena itu, kita ingin memastikan seluruh jajaran siap dan langkah penanganan karhutla dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan.

“Intinya kita ingin api segera dikendalikan, asap tidak semakin meluas, dan masyarakat tetap terlindungi. Ini yang menjadi prioritas kita bersama,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Kasal Tinjau Penanganan Karhutla di Kalsel, Pemerintah Pusat Kirim Dukungan Udara

Banjarbaru – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Sabtu (22/8).

Peninjauan dilakukan hingga kawasan Guntung Damar bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, serta unsur terkait lainnya. Di lokasi, rombongan melihat langsung proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat menyampaikan keterangan kepada wartawan

Personel BNPB, BPBD, Basarnas, TNI dan Polri dikerahkan untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

“Ini baru saja kita meninjau langsung ke titik api yang berada di daerah Guntung Damar. Kita melihat langsung bagaimana anggota secara gabungan dari BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian TNI-Polri melaksanakan pemadaman,” ujar Muhammad Ali.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi kuat antarlembaga. Dari hasil peninjauan, Ia melihat seluruh unsur bekerja secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan Forkopimda.

“Ini semua bisa ditangani karena kerja sama yang bagus. Saya lihat Forkopimda semua hadir dan semua aparat bekerja sama dengan baik,” katanya.

Muhammad Ali juga menanggapi berbagai informasi dan visual kondisi karhutla Kalimantan Selatan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan kondisi yang ditemuinya saat meninjau titik kebakaran di Guntung Damar perlu dilihat berdasarkan situasi aktual di lapangan pada saat kunjungan.

“Memang dua hari yang lalu sempat viral di media. Setelah kita datang ke sini, kita melihat langsung kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyebut kondisi angin di kawasan tersebut membantu pergerakan asap. Meski demikian, proses pemadaman tetap dilakukan tim gabungan untuk memastikan titik-titik api dapat dikendalikan.

Muhammad Ali mengatakan sejumlah pesawat udara dan helikopter telah dikirim untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla.

“Pemerintah pusat pasti membantu. Ini sudah ada beberapa pesawat udara dan helikopter yang dikirim ke sini,” jelasnya.

Selain sarana udara, pemerintah pusat juga memberikan dukungan personel. BNPB pusat turut hadir dalam upaya penanganan di Kalimantan Selatan.

“Kemudian pasukan juga ada dari pusat, dan BNPB pusat pun datang,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

BSI Perkuat Kolaborasi Layanan Syariah Bersama Pengadilan Tinggi di Kalimantan

Balikpapan – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menggandeng kerjasama dengan Pengadilan Tinggi di wilayah Kalimantan.

Komitmen ini ditandai dengan penandatangan perjanjian Kerjasama antara BSI dengan lima Lembaga negara yakni Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

“Kolaborasi ini menjadi keseriusan Perseroan mendorong penetrasi layanan syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi termasuk didalamnya digitalisasi sistem pembayaran transaksi yang mendorong pengelolaan keuangan lebih transparan dan realtime,” ujar Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy.

Erwan menambahkan saat ini BSI telah dipercaya 24,3 juta nasabah. Harapannya kerjasama ini memberikan kemudahan bagi seluruh civitas di lingkungan Pengadilan Tinggi agar dapat menggunakan layanan syariah BSI dengan aman, mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Menurutnya, integrasi layanan keuangan syariah yang modern dengan lembaga peradilan dapat mendukung tata kelola yang semakin baik, mempermudah proses layanan dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, penandatanganan PKS dengan lima PTA menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem layanan syariah di Kalimantan.

“Lima Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Kalimantan kini berada dalam satu semangat kolaborasi bersama BSI. Ini bukan hanya tentang layanan perbankan, tetapi bagaimana BSI bisa hadir memberikan solusi yang terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi lembaga peradilan maupun masyarakat yang dilayaninya,” ujar Sefudin.

Menurut Sefudin, ruang kolaborasi yang dibangun juga menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah mengambil peran dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk ketika bersentuhan dengan proses hukum dan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan.

“Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan. Implementasinya harus semakin memudahkan, semakin aman dan memberikan kepastian bagi para pihak. BSI siap mendukung melalui layanan dan jaringan yang kami miliki dengan tetap berpegang pada prinsip syariah,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Muchlis menekankan, bahwa implementasi regulasi tersebut bukan hanya perubahan prosedural, tetapi menjadi bagian dari penguatan akses keadilan bagi konsumen jasa keuangan, termasuk dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Kepala Kantor Perwakilan OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jajaran pimpinan lima Pengadilan Tinggi Agama. (RIW/EPS)

Tuntaskan Transformasi Teknologi, Nasabah BSI Capai Rekor Tertinggi

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero) (BSI) menutup Semester I 2026 dengan kinerja semakin solid seiring keberhasilan Perseroan memperkuat fondasi teknologi dan kapabilitas digital.

Investasi strategis tersebut mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan jumlah nasabah ke level tertinggi sepanjang sejarah BSI (all-time high), yang menjadi modal penting dalam memperluas peluang bisnis dan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta, tertinggi sejak BSI berdiri. Tren pertumbuhan nasabah terlihat sejak Januari 2026. Memasuki Mei 2026, selesai transformasi teknologi, jumlah nasabah bertumbuh di atas 200 ribu per bulan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BSI, sekaligus memperbesar potensi pengembangan bisnis melalui peningkatan dana murah, pembiayaan, transaksi digital, wealth management, bisnis emas, hingga layanan haji dan umrah.

Hal ini diperkuat dengan kombinasi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas (bulion) yang mendorong pertumbuhan nasabah yang mengaksesnya melalui layanan digital.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, investasi besar yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, tetapi juga membangun pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan andal bagi jutaan nasabah.

“Teknologi bukan lagi sekadar fungsi pendukung operasional. Bagi BSI, teknologi telah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar akuisisi nasabah, dan semakin luas peluang untuk mengembangkan seluruh ekosistem layanan keuangan syariah,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penguatan kapabilitas teknologi telah meningkatkan kapasitas sistem BSI secara signifikan sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan jumlah pengguna digital yang terus meningkat.

Fondasi teknologi yang semakin kuat tersebut menjadi landasan bagi BSI untuk terus mengembangkan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang kini menjadi kanal utama transaksi nasabah dengan berbagai layanan perbankan syariah. Hal ini didukung interaksi nasabah yang tercermin dari 1 miliar akses login selama 2026.

Melalui BYOND by BSI, nasabah memperoleh pengalaman layanan yang semakin terintegrasi, mulai dari transaksi harian, investasi, pembiayaan, pengelolaan emas, pengelolaan haji, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu platform digital.

BSI juga terus memperluas solusi digital melalui Hasanah KKI Card Digital, sebagai kartu KKI syariah pertama di Indonesia yang sekaligus salah satu strategi memperkuat penetrasi pembiayaan ritel.

Melalui Hasanah Digital, kartu pembiayaan virtual tanpa kartu fisik, nasabah dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah, fleksibel, dan real time melalui aplikasi BYOND by BSI.

Nasabah dapat mengakses limit pembiayaan mulai dari Rp4 juta hingga Rp100 juta dengan berbagai fitur, antara lain cicilan 0%, sumber dana pembayaran QRIS, pemantauan limit, tagihan, riwayat transaksi, hingga notifikasi transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi digital nasabah.

Selain itu, BYOND by BSI juga semakin lengkap dengan adanya berbagai fitur unggulan lainnya, mulai dari Nabung Rutin Haji, Gadai dari Cicil Emas yang akan lunas, hingga pembukaan rekening tabungan yang terintegrasi dengan tabungan emas dan tabungan haji.

BYOND by BSI juga menghadirkan fitur BYOND affiliate, mekanisme referral baru yang mempermudah nasabah merekomendasikan BYOND sekaligus mendapatkan reward menarik sebagai affiliator.

Penguatan digital tersebut turut memperbesar ekosistem bisnis BSI. Hingga Juni 2026, Perseroan melayani 7,69 juta nasabah haji, 1,22 juta nasabah emas, 594,6 ribu nasabah cicil emas, 209,7 ribu nasabah gadai emas, serta lebih dari 585 ribu merchant QRIS.

Ekosistem yang terus berkembang ini semakin memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin bank syariah nasional dengan layanan yang lengkap, modern, dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat.

Penguatan fondasi teknologi berjalan seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat. Hingga Juni 2026, BSI membukukan laba bersih Rp4,16 triliun, meningkat 11%(YOY).

Pertumbuhan laba didukung ekspansi bisnis berkualitas, peningkatan kontribusi bisnis emas, serta penghimpunan dana yang semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22% menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Pertumbuhan CASA berasal dari tabungan yang mencapai Rp173 triliun dan giro sebesar Rp65,5 triliun, sehingga semakin memperkuat struktur pendanaan Perseroan.

Komposisi pendanaan yang semakin efisien berhasil menurunkan Cost of Fund (CoF) menjadi 2,19% memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga profitabilitas.

Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis. Pembiayaan wholesale mencapai Rp95 triliun, pembiayaan ritel dan UMKM sebesar Rp55,83 triliun, sedangkan pembiayaan konsumer meningkat menjadi Rp189,25 triliun.

Pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari NPF Gross sebesar 1,80% dan NPF Net sebesar 0,33%.

Diversifikasi sumber pendapatan juga semakin kuat. Fee Based Income meningkat 38,15% menjadi Rp4,1 triliun, didorong makin melesatnya ekonsistem bisnis BSI termasuk bisnis emas serta transaksi digital.

Secara keseluruhan, total aset BSI mencapai Rp464,5 triliun, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggoro menegaskan bahwa peningkatan jumlah nasabah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar.

“Dengan fondasi teknologi yang semakin kuat, kapasitas sistem yang semakin andal, dan basis nasabah yang terus bertambah, kami memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendalaman hubungan dengan nasabah melalui berbagai solusi keuangan syariah. Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah nasabah, tetapi meningkatkan nilai yang dapat kami berikan kepada setiap nasabah melalui layanan digital yang semakin relevan, mudah, dan terintegrasi,” pungkasnya. (RIW/EPS)

Kabut Asap Ganggu Aktivitas, Pemko Banjarbaru Ubah Jam Masuk Sekolah

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 07.30 Wita menjadi pukul 09.00 Wita.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kamis (20/8). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, atas arahan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Ket : Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin rapat membahas langkah antisipasi dampak kabut asap

Perubahan jam pembelajaran berlaku bagi satuan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, serta pendidikan kesetaraan. Waktu pulang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Selama kondisi kabut asap masih terjadi, sekolah juga diminta meniadakan kegiatan di luar ruangan. Para siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, penanganan dampak karhutla tidak dapat hanya berfokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.

“Karhutla ini dampaknya bukan hanya terhadap kegiatan sekolah. Kita juga perlu mengantisipasi pengaruhnya terhadap transportasi, aktivitas ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara umum,” ujar Sirajoni.

Untuk mendukung keamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menyiagakan petugas di sejumlah jalur menuju sekolah yang terdampak kabut asap.

Penempatan petugas terutama dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan jarak pandang.

Selain kabut asap, Pemkot Banjarbaru turut mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui unsur pemadam kebakaran, disiapkan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Dari sektor kesehatan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi perhatian pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, tercatat 21.323 kasus ISPA secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026.

Pada minggu sebelumnya, Epidemiologi ke-29, tercatat 879 kasus ISPA. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1.099 kasus pada minggu berikutnya.

Sirajoni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

“Kita perlu bersiap menghadapi kondisi ini dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, baik terhadap kabut asap, kekeringan maupun potensi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Exit mobile version