Harapan Bantuan Penanganan Karhutla Tepat Sasaran, DPRD Minta Relawan Jangan Dilupakan
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, saat membagikan masker di Pasar Sabtu Sungai Tabuk
Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga perhatian terhadap masyarakat terdampak dan para relawan yang berada di garis depan.
DPRD Kalimantan Selatan berharap bantuan pemerintah pusat dimanfaatkan tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran bantuan secara terencana dan transparan.
Menurutnya, penggunaan dana harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama menghadapi dampak karhutla yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Ia mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang selama ini turut membantu penanganan karhutla.
Dedikasi para relawan yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi risiko terhadap kesehatan, dinilai perlu mendapat dukungan yang memadai.
“Perhatian terhadap relawan menjadi penting agar upaya penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa sarana operasional, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan perlindungan dan keselamatan mereka saat bertugas,” ungkapnya.
Habib Umar menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan menjadi faktor penting agar dana yang dikucurkan benar – benar memberikan hasil nyata.
“Bantuan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dan para relawan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Hamdan menilai, perencanaan penggunaan anggaran harus disusun jelas dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan prioritas daerah.
Dengan perencanaan yang matang, dana bantuan diharapkan dapat digunakan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih terarah sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.
“DPRD berharap dukungan anggaran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan relawan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan penanganan karhutla di 7 kabupaten/kota Kalsel. Kabupaten Banjar disebut akan menerima alokasi sebesar Rp20 miliar. (NHF/RIW/EPS)
