Wali Kota Lisa Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Peluang Pembiayaan UMKM
Jakarta – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Forum nasional ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Wali Kota Lisa menilai, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Keikutsertaan Banjarbaru dalam Rakornas ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru.
“Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Langkah ini menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026.
Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Rakornas turut menyoroti perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Keberadaan TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas ini menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap akses keuangan tidak sekadar menjadi layanan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat hingga ke tingkat keluarga. (MedCenBJB–RIW/EPS)
