Jaga Status UNESCO Hingga 2028, Pengelolaan 54 Situs Meratus Diperkuat
Pembukaan rakornis pengelola Situs Meratus di Banjarbaru
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan pengelolaan Meratus menghadapi revalidasi UNESCO. Program konkret di setiap situs menjadi perhatian agar status Meratus UNESCO Global Geopark (UGG) dapat dipertahankan setelah 2028.
Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung 22–24 September, di Banjarbaru.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, mengatakan rakornis diarahkan untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan geopark secara terintegrasi.
“Kita harus mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, reevaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028,” ujar Ariadi, Selasa (22/9).
Pengelolaan melibatkan enam kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan Meratus UGG, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.
Menurut Ariadi, mempertahankan status UNESCO tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan situs. Program nyata harus menyentuh tiga kekayaan utama Meratus, yakni biodiversity atau keanekaragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, serta cultural diversity atau keragaman budaya.
Manfaat geopark juga harus dirasakan masyarakat, termasuk komunitas Dayak Meratus. Pengembangan UMKM, homestay hingga pemandu wisata menjadi bagian yang perlu diperkuat seiring pengelolaan kawasan.
“Di situ ada teman – teman Dayak Meratus. Harus ada kemanfaatan yang mereka rasakan dengan keberadaan UNESCO Global Geopark ini. UMKM berkembang, homestay juga harus berkembang, pemandu wisatanya juga harus dikembangkan,” jelasnya.
Ariadi menekankan pengembangan Meratus membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, SKPD, swasta hingga asosiasi terkait.
Program pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Meratus diminta tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kominfo, misalnya, memiliki peran menangani kawasan blank spot, sementara PUPR dibutuhkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan terpencil.
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan geopark.
“Semuanya punya program kerja di sekitar Pegunungan Meratus. Seyogianya harus disinergikan program kegiatan mereka,” katanya.
Selain menjaga status UNESCO, Pemprov Kalsel ingin pengembangan Meratus semakin diarahkan ke pasar internasional.
Ariadi menilai karakter Meratus berbeda dengan destinasi wisata massal. Kekayaan alam yang masih terjaga, keragaman hayati serta potensi penelitian dan pendidikan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, termasuk kalangan peneliti.
“Perlu ada promosi yang mengglobal. Tidak domestik lagi yang menjadi target kita, tetapi wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Potensi riset, edukasi dan kekayaan plasma nutfah di Pegunungan Meratus, lanjut Ariadi, perlu semakin diperkenalkan secara internasional sehingga pengakuan UNESCO tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (SYA/RIW/EYN)
