Mahasiswa Soroti Karhutla dan Kelangkaan BBM, DPRD Kalsel Pastikan Aspirasi Dikawal
Banjarmasin – Suara mahasiswa kembali menggema di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi, terkait persoalan yang dinilai tengah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (20/8) sore.
Kedatangan mahasiswa menjadi ruang penyampaian kritik sekaligus dorongan kepada pemerintah agar lebih cepat mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
Dalam aspirasinya, mahasiswa menyoroti kondisi karhutla yang kembali menjadi perhatian seiring cuaca panas dan kering yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat melalui munculnya kabut asap.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan, apabila ditemukan adanya kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan.
Menurut mereka, persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar, tetapi membutuhkan pengawasan dan pencegahan sejak dini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa kondisi alam yang kering dan panas memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Penanganan harus dilakukan berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan di lapangan.
“Kalau memang ada indikasi pembakaran yang disengaja, tentu akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Supian HK.
Supian HK menjelaskan, selain persoalan karhutla dan kabut asap, kelangkaan BBM bersubsidi turut menjadi sorotan mahasiswa.
Antrean panjang masyarakat di sejumlah titik pengisian BBM dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam distribusi dan pengawasan BBM subsidi.
Kondisi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut karena Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan penting, yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pekerjaan para pelaku usaha.
“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari perhatian lembaga legislatif dalam mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Supian HK menekankan, persoalan karhutla, kabut asap, maupun ketersediaan BBM subsidi bukan sekadar isu sektoral. Seluruhnya menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.
DPRD Kalsel memandang penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial.
Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai tuntutan, tetapi dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.
Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap serta persoalan distribusi BBM subsidi, sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat, dan elemen mahasiswa menjadi semakin penting.
Langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan diperlukan, agar persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat segera memperoleh solusi.
“Pengawalan aspirasi tersebut, DPRD Kalsel memastikan suara mahasiswa tetap menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong hadirnya penanganan yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
