Forum Kemitraan BPJS, Upaya Peningkatan Mutu Layanan JKN di Kalsel
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6).
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Hadir pula Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Herman Dinata Mihardja beserta jajaran dan para pemangku kepentingan terkait.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas komitmennya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program JKN.
“Forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi, memperkuat komunikasi, serta merumuskan langkah – langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banua,” ujar Galuh.
Ia menjelaskan, capaian kepesertaan JKN di Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 4,32 juta jiwa atau 99,34 persen dari total penduduk.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen bersama mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Meski demikian, tingginya cakupan kepesertaan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Pemerintah daerah menilai pelayanan kesehatan harus mudah diakses, cepat, dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh peserta JKN.
“Tingginya cakupan kepesertaan Program JKN semestinya juga diikuti dengan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, serta memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta JKN,” tegasnya.
Galuh menambahkan, berbagai tantangan pelayanan masih perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari kondisi antrean pasien, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif.
“Kita harus selalu memantau bagaimana kondisi antrean pelayanan, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga kualitas pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif,” ujarnya.
Untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, Pemprov Kalsel terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengendalian mutu dan biaya, serta penguatan pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud).
“Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan komitmen fasilitas kesehatan, serta tindak lanjut yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat,” katanya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjaga keberlangsungan Program JKN di daerah.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
