Dongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Bangun Ekosistem Budaya Inklusif

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional mencapai 31 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan kebudayaan, agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto menjelaskan, bahwa terdapat tiga dimensi yang masih menjadi tantangan utama peningkatan IPK, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (2/6).

Eddy menilai, sebagai upaya mempercepat peningkatan indeks tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor seni dan budaya.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan status museum daerah dari Tipe B menjadi Tipe A untuk memperkuat tata kelola, pelayanan, serta kapasitas kelembagaan museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya.

Strategi kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, sekolah, komunitas seni, hingga Badan Pengelola Geopark Meratus.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan Geopark Corner sebagai ruang interaksi, diskusi, dan pengembangan gagasan bagi para pelaku budaya.

“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.

Eddy menambahkan, langkah berikutnya adalah revitalisasi museum dan sarana pendukung kebudayaan. Program ini dinilai penting mengingat tren kunjungan masyarakat ke museum dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan, museum diharapkan kembali menjadi ruang belajar sekaligus destinasi edukasi yang menarik bagi generasi muda.

Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas budaya yang terbuka bagi seluruh kalangan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi ruang bersama bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun ensiklopedia budaya berbasis data spasial yang memuat informasi mengenai pelaku seni, komunitas budaya, serta potensi budaya daerah secara lebih akurat dan terintegrasi.

Eddy menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan.

“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi fasilitas budaya, serta pembangunan ruang kreatif baru, Disdikbud Kalsel optimis, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya Banua di tengah dinamika perkembangan zaman. (NHF/RIW/EPS)