Maret 2026 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Syukuran HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di Kalsel Perkuat Profesionalitas dan Sinergi

Banjarbaru – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-67, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-107 di Kalimantan Selatan, diperingati melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan anggota serta seluruh kepala unsur Satpol PP, Satlinmas, dan Pemadam Kebakaran dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan apresiasi, dan terima kasih atas dedikasi seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menilai momentum peringatan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di antara seluruh personel.

*Pemotongan kue oleh Kepala Satpol PP Damkar Kalsel*

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Ramadan seperti kesabaran, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama sangat sejalan dengan tugas dan pengabdian para anggota Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam melayani masyarakat.

“Saya berharap ke depan seluruh jajaran dapat terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta semangat pelayanan kepada masyarakat sehingga keberadaan kita semua semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra, mengatakan kegiatan syukuran ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama ini, kita mempertemukan seluruh unsur dari 13 kabupaten/kota, baik dari Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus koordinasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran Damkar saat ini tidak hanya terbatas pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan penyelamatan atau rescue yang semakin sering dibutuhkan masyarakat.

“Di Damkar itu bukan hanya memadamkan kebakaran. Tugas pokoknya juga penyelamatan. Jadi selain pemadam, kami juga menjalankan fungsi rescue untuk berbagai kondisi darurat yang memerlukan pertolongan,” jelasnya.

Dany turut menanggapi meningkatnya jumlah kegiatan penyelamatan yang dilakukan Damkar sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya peran Damkar dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai situasi darurat.

“Unit Damkar tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat. Apa pun bentuknya, kami harus selalu siap,” katanya.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sinkronisasi dengan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur, baik Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar, dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui peringatan hari jadi ini, diharapkan seluruh personel semakin memperkuat profesionalitas, koordinasi, serta kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel, Inisiasi Forum Komunikasi Keamanan Informasi, Perkuat Ketahanan Siber Daerah

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.

Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.

Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.

Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.

Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.

“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.

Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.

Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.

“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Penyegaran Birokrasi, Gubernur Muhidin Rotasi Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.

Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.

Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)

Pansus III DPRD Kalsel, Dalami Raperda Pengelolaan Air Tanah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.

Foto : suasana rapat pansus III DPRD Kalsel

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.

Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.

“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.

Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.

Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.

Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.

“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sambut Idul Fitri, Stok Sembako di Banjarmasin Aman

Banjarmasin – Stok sembako jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin, dipastikan aman.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, pemerintah kota telah beberapa kali meninjau ke Pasar Tradisional serta Pasar Modern, serta distributor, untuk memastikan ketersediaan sembako aman, saat perayaan Idul Fitri nanti.

Ket foto : Kadisperdagin Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar

“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah beberapa kali turun ke lapangan, untuk memonitor apakah stok pangan di Kota Banjarmasin ini aman,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/3).

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terus melakukan komunikasi kepada pihak distributor untuk stok sembako tersebut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan beberapa distributor pangan di kawasan Muara Kelayan, serta daerah lainnya, untuk beberapa komiditas sembako, dan dipastikan aman,” jelas Tezar lebih lanjut.

Meski stok aman, namun menurut Tezar, pihaknya juga menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Fitri ini, namun kenaikan masih dalam batas yang wajar.

“Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga saat ini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Tezar menyampaikan pesan kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah kota sudah memastikan ketersediaan sembako.

“Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan pesan, kepada masyarakat untuk tidak panik buying, karena Pemko Banjarmasin akan menjamin ketersediaan pangan yang diperlukan menjelang perayaan Idul Fitri mendatang,” tutur Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, juga memberikan dukungan kepada instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Ramadan.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kami memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk melaksanakan Pasar Murah BCSR di tempat masing masing,” ujarnya.

Karena kegiatan tersebut, mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk menjaga inflasi selama berlangsungnya bulan Ramadan tersebut.

“Salah satu kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TVRI Kalsel, pada kegiatan tersebut Pemko Banjarmasin menyediakan 500 paket sembako bersubsidi untuk masyarakat sekitar,” ucap Tezar. (SRI/EPS)

Tuntaskan Pasar Murah Ramadan di 20 Kecamatan, Pemkab Banjar Salurkan 4.800 Paket Sembako

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menutup rangkaian Pasar Murah Ramadan 1447 Hijriah yang telah digelar di seluruh kecamatan. Kegiatan penutupan dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (11/3).

Program yang digagas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar ini, ditutup Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsy.

Said Idrus Al Habsyi mengatakan, pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk merespon kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespon kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah hadir dengan memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pasar murah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.

*Warga antusias membeli ikan yang dijual harga miring di Pasar Murah Martapura.(foto : MC Kab Banjar)*

“Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM, distributor hingga agen lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

Sepanjang Ramadan, pasar murah telah digelar di 19 kecamatan dengan total 3.800 paket sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan puncak di Martapura, pemerintah daerah kembali menyediakan 1.000 paket sembako tambahan.

Plt Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, Linda Yuniati menjelaskan, bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp20.000 untuk setiap paket sembako yang dijual kepada masyarakat.

Paket tersebut berisi minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan susu, yang dijual dengan harga Rp38.000 per paket, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar juga menyediakan beras lokal bersubsidi, serta menjual ikan patin seharga Rp22 ribu per kilogram dan ikan nila Rp32 ribu per kilogram.

Kegiatan pasar murah ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenant UMKM, pelaku usaha, distributor, hingga agen, sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal di daerah. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Kolaborasi Daerah, Diskominfo Kalsel Koordinasi Program Bersama HST

Hulu Sungai Tengah – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar koordinasi program dan kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Diskominfo SP Kabupaten HST, di Barabai, Selasa (10/3).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya pada bidang komunikasi, informatika, statistik, serta persandian.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, koordinasi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program ke depan.

Menurut Muslim, pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.

“Koordinasi dengan teman-teman Diskominfo Hulu Sungai Tengah ini sekaligus menjadi bagian dari silaturahmi kita untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi apa saja yang bisa kita kolaborasikan, serta memperkuat sinergi terhadap berbagai program dan kegiatan di tahun 2026 hingga 2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting, mengingat banyak indikator pembangunan daerah yang menjadi bagian dari indikator komposit pada tingkat provinsi.

“Provinsi sangat membutuhkan dukungan daerah, karena berbagai indikator di daerah nantinya akan menjadi bagian dari indikator komposit di tingkat provinsi. Karena itu, sinergi ini penting agar kita bisa saling menguatkan,” jelasnya.

Muslim juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital yang harus mampu menjangkau hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.

“Transformasi digital ini penting karena harus sampai ke level desa. Diskusi hari ini berlangsung sangat baik, santai namun tetap mengerucut pada beberapa poin penting yang nantinya dapat kita koordinasikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Darkuni menyampaikan, apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat komunikasi dan sinergi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman dari Dinas Kominfo Kalimantan Selatan untuk berkunjung. Ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kami, dan hasil diskusi hari ini sangat penting sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai masukan serta pembahasan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta penguatan pengelolaan statistik dan persandian di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Gelar Pelatihan, Dispora Kalsel Didik Pemuda Banjarmasin Soal Manajemen Kepemimpinan

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan Bagi Pemuda Kota Banjarmasin, Rabu (11/3). Pelatihan dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab.

Pebriadin mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Pemuda ini, merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat generasi muda.

Dimana dengan memiliki kapasitas kepemimpinan integritas serta kemampuan manajerial organisasi, pemuda memiliki peran sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.

“Kegiatan ini diikuti para pemuda, terdiri dari organisasi kepemudaan, serta universitas di Kota Banjarmasin,” ucap Pebriadin.

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap disiplin, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengambil keputusan serta tanggung jawab moral dan sosial, dalam menjaga roda organisasi kepemudaan.

“Kami menyadari bahwa organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan pemuda,” ujarnya.

Karena itu, pelatihan ini ditargerkan dapat melahirkan kader kader muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami berharap, peserta yang mengikuti pelatihan ini, kedepannya dapat mengimplementasikannya pada organisasi masing masing,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab mengatakan, Pelatihan Manajemen Kepemimpinan untuk pemuda di Kota Banjarmasin ini, merupakan salah satu upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dimana diharapkan, para pemuda dapat memanfaatkan pelatihan yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel.

“Salah satu upaya peningkatan IPP tersebut, kami menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, dengan membekali pemuda, dasar dasar kepemimpinan,” ucap Rika. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Sinergi Pengamanan Idul Fitri, Ketua DPRD Sampaikan Dukungan Operasi Ketupat Intan 2026

Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan 2026” yang digelar Polda Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (10/3).

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalsel,’Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan ini, bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, di wilayah Kalimantan Selatan.

*Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK*

Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang telah mempersiapkan pengamanan perayaan Idul Fitri, melalui perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai unsur terkait.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan hari besar keagamaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sinergi antar Forkopimda harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, agar menciptakan penanganan antar instansi yang berkesinambungan dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Supian HK juga menegaskan, bahwa DPRD Kalsel siap mendukung berbagai langkah strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan perayaan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan kondusif.

*Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Banjarbaru*

Rakor lintas sektor tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel, diantaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah Kalsel, serta perwakilan dari Korem 101/Antasari, Lanud Syamsudin Noor, dan Lanal Banjarmasin.

“Pertemuan ini membahas berbagai aspek kesiapan menjelang Idul Fitri, mulai dari pengamanan arus mudik, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK berharap, melalui koordinasi lintas sektor ini, pelaksanaan Operasi Ketupat Intan 2026 di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan penuh kenyamanan.

“Penguatan koordinasi lintas instansi, akan sangat menjaga ketertiban masyarakat selama momentum hari raya,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Perkuat Sinergi, Polda Kalsel dan ULM Luncurkan Pusat Studi Ilmu Kepolisian

Banjarmasin – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi penegak hukum terus dilakukan, untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks di tengah masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus peluncuran Pusat Studi Ilmu Kepolisian, antara Polda Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang digelar di Banjarmasin, Rabu (11/3).

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai gagasan dan solusi berbasis keilmuan dalam mendukung tugas – tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat.

*Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan, Ketua LPPM ULM Sunardi, (ki-ka)*

“Tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks dan berkembang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kolaborasi berbagai pihak, khususnya antara akademisi dan praktisi,”
ucapnya.

Hamdan menyampaikan, dalam kerjasama ini, Polda Kalsel berperan sebagai praktisi yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Sementara Universitas Lambung Mangkurat hadir sebagai akademisi, yang memberikan landasan kajian ilmiah. Sinergi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan maupun strategi yang lebih tepat sasaran.

“Dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LPPM ULM Sunardi menambahkan, Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga akademis, memiliki peran strategis dalam menghasilkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan persoalan sosial, keamanan, serta dinamika masyarakat.

“Hasil-hasil riset diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan institusi kepolisian,” ujarnya.

*Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus peluncuran Pusat Studi Ilmu Kepolisian antara Polda Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM)*

Lebih lanjut Sunardi berharap, kerja sama ini juga mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia melalui berbagai kajian akademik yang objektif dan konstruktif.

Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang diluncurkan pada kegiatan ini, nantinya akan menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin ilmu di lingkungan universitas.

Tidak hanya melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum, tetapi juga berbagai bidang ilmu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu kepolisian, seperti ilmu sosial, kebijakan publik, teknologi, hingga komunikasi.

“Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi institusi kepolisian dapat dikaji secara lebih komprehensif,” tutupnya. (NHF/RIW/APR