Maret 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

14 LKPD Unaudited 2025 Diterima BPK RI Kalsel, Momentum Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota, resmi menyerahkan 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, pada Selasa (31/3)

Gubernur Muhidin (kiri) menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI perwakilan Kalsel, Andryanto (kanan).

Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Gubernur, Muhidin menegaskan, bahwa seluruh laporan yang telah diserahkan akan melalui proses pemeriksaan dalam kurun waktu sekitar dua bulan.

“Kita telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 60 hari atau sekitar dua bulan. Harapannya, seluruh laporan yang disampaikan sudah tertata dengan baik dan minim kekurangan,” ujarnya.

Gubernur Muhidin saat menyampaikan sambutan penyerahan LKPD Unaudited 2025

Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang perlu menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya.

Menurutnya, momentum pemeriksaan ini harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kekurangan yang ada.

“Jika masih ada hal yang belum lengkap, kami berharap dalam proses pemeriksaan ini dapat segera diperbaiki dan diselesaikan, termasuk temuan-temuan sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto menyampaikan, bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 14 LKPD unaudited dari pemerintah daerah di Kalsel.

“Hari ini kami telah menerima 14 LKPD unaudited. Sesuai amanat undang-undang keuangan negara, BPK diberikan waktu 60 hari sejak laporan diterima untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut dijadwalkan akan disampaikan pada 26 Mei 2026 kepada DPRD dan kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK selaku auditor eksternal.

Lebih lanjut, Andriyanto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sejumlah indikasi permasalahan yang masih bersifat sementara dan belum menjadi temuan final, yang akan didalami dalam pemeriksaan lanjutan.

“Indikasi yang kami sampaikan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan selama 20 hari, mulai 5 April hingga 2 Mei,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti indikasi tersebut agar tidak berdampak pada opini BPK terhadap kewajaran laporan keuangan.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian opini, terlebih masih dalam tahun anggaran yang sama, yaitu 2025,” tegasnya.

Andriyanto juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Dengan penyerahan LKPD ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempertahankan opini terbaik dari BPK.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

BAZNAS Kalsel Salurkan Bantuan Sembako Lewat Abdi Persada FM, Warga Tanjung Rema Terbantu

Banjar – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Kali ini, bantuan disalurkan melalui LPPL Abdi Persada FM kepada warga Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Selasa (31/3).

Sebanyak 20 warga menerima bantuan yang merupakan perwakilan dari masing-masing RT. Penyaluran dilakukan di dua lokasi, yakni secara terpusat di Balai Desa Tanjung Rema, serta dilanjutkan dengan penyerahan langsung ke rumah dua warga lanjut usia (lansia) yang tidak memungkinkan hadir.

Langkah mendatangi langsung rumah lansia ini menjadi bentuk kepedulian, agar bantuan benar-benar diterima mereka yang paling membutuhkan, tanpa terkendala kondisi fisik.

*Direktur LPPL Abdi Persada FM (kiri) mennyerahkan bantuan paket sembako dari BAZNAS Kalsel kepasa warga Tanjung Rema*

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan BAZNAS Kalsel kepada pihaknya sebagai penyalur bantuan.

“Melihat langsung kebahagiaan warga saat menerima bantuan itu sangat menyentuh. Ini yang membuat kami merasa apa yang dilakukan benar-benar berarti,” ujarnya.

Ia menegaskan, Abdi Persada FM siap terus berperan aktif dalam kegiatan sosial serupa, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.

“Kalau kembali diberi amanah, kami siap turun lagi ke lapangan. Masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan seperti ini,” tambahnya.

*Kebahagiaan warga Tanjung Rema terpancar saat mendapat bantuan dari BAZNAS Kalsel*

Kepala Desa Tanjung Rema, Madraji, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu warganya, terutama bagi kelompok rentan.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat. Apalagi tadi ada perhatian khusus untuk warga lansia yang didatangi langsung ke rumah,” katanya.

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di masa mendatang.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Siti Masfiah, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

“Alhamdulillah sangat membantu kami. Semoga yang memberi bantuan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah,” tuturnya. (SYA/RIW/APR)

Kembali, Dispora Kalsel Gelar Pelatihan Digital Marketing Bagi Pemuda Wirausaha

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan Pelatihan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda, Selasa (31/3). Kegiatan ini dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab.

Pebriadin mengatakan, Dispora Kalsel memberikan tempat dan fasilitas kepada pemuda selaku wirausaha muda di Banua, agar dapat mengembangkan kemampuannya, menjalankan serta mengembangkan usahanya.

*Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz (Tengah) saat menyampaikan sambutan*

“Pada pelatihan ini peserta berasal dari Kabupaten Banjar, Banjar Baru, serta Batola,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pada pelatihan kali ini, lanjut Pebriadin, Dispora Kalsel menghadirkan narasumber yang dapat membantu meningkatkan kemampuan para peserta, khususnya bidang Digitalisasi Marketing.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari pelaku usaha muda, dengan syarat sudah memiliki INB,” ujarnya.

Dispora Kalsel memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pemuda wirausaha, untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya.

“Para peserta pada pelatihan ini diberikan ilmu seperti strategi branding, serta digital marketing,” jelas Pebriadin lagi.

Pihaknya berharap, pemuda wirausaha ini dapat bertahan dalam menjalankan usaha tersebut.

“Saat ini zaman terus berubah, karena itu para pemuda wirausaha ini dapat bertahan dalam usahanya,” tutur Pebriadin.

Mengingat, untuk kedepan tidak ketahui krisis dunia apa yang akan dihadapi. Perubahan tersebut harus dapat diatasi pemuda wirausaha.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zaenab mengatakan, pelatihan ini mengundang peserta para pemuda wirausaha muda Kota Banjarmasin Banjarbaru, serta Barito Kuala. Dengan jumlah peserta 15 orang dari masing masing daerah, dengan total sebanyak 45 orang..

“Kami berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta menjalankan usahanya melalui Digital Marketing,” tutup Rika. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Budaya Inovasi, BRIDA Targetkan Peningkatan Kalsel Innovation Award 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelaksanaan Kalsel Innovation Award (KIA) pada tahun 2026.

Langkah ini dinilai penting, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (31/3).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Kalsel Innovation Award tahun 2025 telah mencapai sekitar 85 persen, baik dari sisi partisipasi maupun penilaian inovasi daerah.

*Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat*

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah pada tahun 2026. Ia menilai, ajang Kalsel Innovation Award memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan peningkatan pelaksanaan Kalsel Innovation Award, diharapkan budaya inovasi di Kalimantan Selatan semakin kuat serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Thaufik.

Thaufik menambahkan, pihaknya akan terus mendorong seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih aktif menghadirkan inovasi.

Tidak hanya sekadar ide, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga akan meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah, guna memastikan setiap inovasi dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

“Pendekatan ini dinilai penting agar inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara nyata,” lanjut Thaufik.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pembangunan budaya inovasi menjadi kunci menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional, melainkan harus mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang kreatif dan solutif.

Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus efektivitas program pembangunan.

“Budaya inovasi harus terus diperkuat agar pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Ariadi.

Ia juga menambahkan, bahwa melalui penguatan budaya inovasi, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat lebih kreatif dan adaptif dalam menjalankan tugasnya.

Inovasi yang dihasilkan pun diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta mendorong percepatan pembangunan di daerah.

“Dengan sinergi antara penguatan budaya inovasi dan peningkatan pelaksanaan Kalsel Innovation Award, maka akan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inovatif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Informasi Publik di Daerah

Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menyarankan Diskominfo Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengelolaan informasi publik.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel, Muhammad Ayub Khan, saat menjadi narasumber Rapat Koordinator Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Tahun 2026, di Aula Diklat BKD Banjarmasin, Jalan Kayu Tangi 2, Senin (31/3).

“Diskominfo Kalsel bekerjasama dengan Diskominfotik Kota Banjarmasin, memberikan penjelasan kepada peserta rapat, mengenai pentingnya penyusunan informasi publik, yang akan dilaksanakan,” ungkap Ayub, kepada Abdi Persada FM.

*Kabid Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan didampingi Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin Nurbaiti*

Nantinya, lanjut Ayub, informasi tersebut akan ditayangkan pada website masing masing SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sehingga informasi yang diberikan benar serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Diskominfo Kalsel berharap, para peserta yang mengikuti rapat ini, dapat membagikan ilmu yang didapat kepada rekan lainnya.

“Kami berharap peserta dapat membagikan pengetahuannya ini kepada unit kerjanya masing masing,” ucap Ayub.

Dengan tujuan, mereka dapat melakukan penyusunan informasi publik dengan lengkap.

“Manfaat dari pelatihan ini tentu, pemerintah daerah dapat membagikan informasi publik kepada masyarakat lebih efisien dan efektif,” tutur Ayub lebih lanjut.

Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, untuk mendapat informasi yang diberikan. Karena, informasi telah disediakan.

“Pelatihan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota, ada yang dilakukan Diskominfo daerah serta dari pemerintah provinsi,” ucap Ayub.

Sementara itu, Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin, Nurbaiti mengatakan, pihaknya bersyukur atas dukungan Diskominfo Kalsel, yang telah memberikan penjelasan mengenai penting penyusunan informasi publik, kepada peserta dari perwakilan SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami berharap, Diskominfo Kalsel dapat terus mendampingi pihaknya, meningkatan kualitas penyusunan informasi publik milik pemerintah daerah,” ucap Nurbaiti. (SRI/RIW/APR)

Pansus I DPRD Kalsel, Dorong Reformulasi Tarif Pajak Daerah yang Berkeadilan dan Adaptif

Jakarta – Komitmen menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, terus diperkuat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pansus I melakukan konsultasi strategis, ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (30/3).

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, penyesuaian tarif pajak harus dilakukan secara cermat dan kontekstual. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak daerah yang disusun tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga tetap berpihak pada kemampuan masyarakat.

*Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menggunakan peci hitam*

“Prinsipnya, kita tidak ingin kebijakan pajak justru menjadi beban. Kenaikan tarif belum tentu berdampak positif jika daya bayar masyarakat terbatas. Ini yang harus kita hitung secara matang,” ujarnya.

Disampaikan Yani Helmi, salah satu fokus pembahasan dalam konsultasi tersebut adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pansus I menilai bahwa daerah perlu memiliki fleksibilitas dalam menentukan besaran tarif, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dalam diskusi tersebut, muncul opsi penyesuaian tarif PKB dari sebelumnya 1,2 persen menjadi 0,9 persen, sebagai bentuk kebijakan yang lebih adaptif dan tidak memberatkan wajib pajak.

*Suasana pertemuan di Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI*

“Pendekatan ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata dicapai melalui peningkatan tarif, melainkan melalui strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
selain isu tarif, Pansus I juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

Seluruh potensi objek pajak perlu diidentifikasi dan dikelola secara maksimal agar tidak ada celah penerimaan yang terlewat.

Langkah ini dinilai lebih efektif, meningkatkan PAD secara berkelanjutan dibandingkan sekadar menaikkan tarif pajak.

“Potensi yang sudah ada harus dimaksimalkan. Jangan sampai yang sudah jelas objeknya justru belum tergarap optimal,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Penguatan Pokdarwis, Kunci Pariwisata Berkelanjutan Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satunya melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, yang digelar di salah satu hotel berbintang, pada Selasa (31/3).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, disela kegiatan menyampaikan,
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan dua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai peserta. Yakni dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

Pelatihan kali ini, mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Iwan berharap, ini menjadi langkah strategis memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama penggerak pariwisata daerah.

*Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, saat diwancara*

“Di era persaingan global yang semakin dinamis, pariwisata tidak lagi hanya bertumpu pada keindahan alam semata. Wisatawan kini mencari pengalaman yang autentik, penuh makna, dan memiliki cerita yang kuat,” katanya.

Iwam menjelaskan, para wisatawan ingin merasakan langsung budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal. Di sinilah peran Pokdarwis menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengelola destinasi, tetapi juga sebagai “storyteller” yang mampu menghidupkan nilai-nilai lokal menjadi daya tarik wisata.

Oleh karena itu,
pelatihan merupakan garda terdepan dalam pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan strategis seperti Geopark Meratus.

“Keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat,” jelasnya.

*Salah satu narasumber dari BPS Kalsel, saat memberikan materi*

Lebih lanjut Iwan menambahkan, pelatihan ini juga menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran ide antar peserta. Diskusi interaktif, studi kasus, serta berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas dan kepercayaan diri Pokdarwis, mengelola destinasi wisata di daerah masing-masing.

Dengan memberikan berbagai materi penting, mulai dari dasar-dasar kepariwisataan, pelayanan prima, pelestarian lingkungan, hingga strategi promosi dan pengemasan daya tarik wisata berbasis digital.

“Pokdarwis harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal sebagai identitas utama,” tutupnya.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Praktisi Konten Kreator Fajar Rizki, Resa Sabrina dan Resita Rahmatiasari. (NHF/RIW/APR)

Angkutan Lebaran Berjalan Lancar, Bandara Internasional Syamsudin Noor Layani 187 Ribu Penumpang

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, resmi menutup Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 1447 Hz yang telah berlangsung selama 18 hari, sejak 13 hingga 30 Maret 2026.

Selama periode pelaksanaan posko, operasional bandara berjalan aman, lancar, dan terkendali berkat sinergi yang solid antara seluruh stakeholder. Seperti TNI, Polri, regulator, maskapai, AirNav, serta pihak terkait lainnya.

Secara kumulatif, Bandara Internasional Syamsudin Noor mencatatkan 1.569 pergerakan pesawat, atau meningkat sebesar 10,3% dibanding periode yang sama tahun 2025.

Sementara itu, jumlah penumpang mencapai 187.435 orang atau tumbuh sebesar 4,3%, serta pergerakan kargo tercatat sebesar 1.554,2 ton.

Dari sisi kinerja operasional, tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) tercatat sebesar 74,6%, dengan tingkat keterisian penumpang (load factor) rata-rata mencapai 78%.

Untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan perjalanan, maskapai juga mengoperasikan penerbangan tambahan (extra flight) dengan tingkat realisasi mencapai 94% dari rencana.

Sepanjang periode angkutan lebaran, puncak arus mudik terjadi pada H-7 atau 14 Maret 2026, dengan jumlah 12.258 penumpang dan 104 pergerakan pesawat.

*Suasana apel penutupan posko lebaran di bandara Syamsudin Noor*

Sementara itu, puncak arus balik terjadi pada H+6 atau 28 Maret 2026 dengan jumlah 13.858 penumpang dan 98 pergerakan pesawat.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana menyampaikan, bahwa capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

“Peningkatan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat selama periode Angkutan Lebaran tahun ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan yang kami berikan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh stakeholder,” ungkap Millyas kepada wartawan, usai penutupan posko angkutan udara mudik lebaran, pada Selasa (31/3).

Ia menambahkan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan Posko Terpadu ini juga ditandai dengan operasional yang berjalan aman dan terkendali selama periode angkutan lebaran.

“Seluruh rangkaian pelaksanaan Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman, serta berhasil mencapai zero accident. Hal ini merupakan wujud komitmen kami bersama seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, PT Angkasa Pura Indonesia berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi pengguna jasa Bandara. (ANGKASA PURA-RIW/APR)

Musrenbang RKPD 2027, Wali Kota Banjarbaru Tekankan Pembangunan Berbasis SDM dan Penataan Kota

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, dengan mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi”, di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Senin (30/3).

Suasana Musrenbang RKPD Tahun 2027 kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam perencanaan, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini bukan hanya tahapan formal perencanaan, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk memastikan arah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga perencanaan yang disusun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.

“Dokumen perencanaan yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lisa Halaby juga menyoroti dinamika perkembangan Kota Banjarbaru, sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022. Status tersebut mendorong peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan akibat urbanisasi dan migrasi.

“Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, kinerja pembangunan Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 6,49 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan, seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan jasa.

“Ke depan, kita ingin sektor riil semakin ditingkatkan, terutama pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk memerhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan Kota Banjarbaru ke depan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan sebagai ibu kota provinsi yang terus berkembang,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Forum Perangkat Daerah, Diskominfo Matangkan RKPD 2027 Berbasis Transformasi Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/3).

Forum tersebut secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim.

Ket : Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat menyampaikan sambutan

Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur Ibnu Sina, perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Dalam forum ini, Diskominfo Kalsel mulai merumuskan kebutuhan pelayanan lima tahun ke depan, yang mencakup penguatan komunikasi publik, peningkatan infrastruktur digital, serta optimalisasi pengelolaan data dan informasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat serta memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

“Forum ini bertujuan memastikan, bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi.

Ket : Suasana Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kalsel

Menurutnya, sektor komunikasi dan informatika memiliki peran vital sebagai corong utama pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait arah dan capaian pembangunan daerah.

“Dengan koordinasi yang kuat, penyebarluasan informasi pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Syarifuddin menyoroti capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini berada pada kategori Baik.

Meski demikian, Ia mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti banyaknya aplikasi yang berjalan secara terpisah (silo), keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan intra pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ia menginstruksikan Diskominfo untuk fokus pada enam isu strategis, di antaranya integrasi SPBE, penguatan Satu Data Kalimantan Selatan, peningkatan keamanan siber, serta percepatan transformasi layanan digital.

Selain itu, Sekda juga menegaskan tiga arah kebijakan utama sebagai pedoman. Pertama, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, penghentian duplikasi aplikasi yang tidak terintegrasi karena dinilai menghambat pelayanan publik. Ketiga, mendorong penggunaan platform bersama guna meningkatkan efisiensi anggaran.

“Kelebihan kita ke depan akan diukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dan keberanian untuk melakukan perubahan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)