Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, melaksanakan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah, di Aula Pertemuan Nelayan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Senin (30/3).
Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki mengatakan, halalbihalal ini dalam rangka mempererat kebersamaan setelah Lebaran.
“Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan kegiatan halalbihalal di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ungkapnya.
Dimana, lanjut Jaki, kegiatan dilaksanakan bersama dengan perwakilan masyarakat setempat, unsur Pemerintah Kota Banjarmasin melalu Kecamatan setempat, serta aparat kepolisian.
“Tujuan dari halal bihalal ini untuk saling memafkan, selain itu mempererat hubungan silaturahmi,” ucapnya.
Halalbihalal juga bertujuan, agar moto Bekerja Bersama Merangkul Semua, berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, dapat berjalan di UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
“Pelaku usaha perikanan juga turut hadir dalam kegiatan silaturahmi ini,” ujarnya lagi.
Jaki berharap, kedepannya, saat menjalankan tugas, seluruhnya dapat berjalan dengan baik, serta saling dukung.
“Sehingga dengan begitu, kami berharap agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dioptimalkan,” tutur Jaki.
Halalbihalal diisi ceramah agama yang disampaikan Ustadz Fadliyani, mengenai indahnya jalinan silaturahmi, yang diharapkan terus terjaga di masyarakat. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat pertahanan wilayah dan menjaga keamanan perairan, maka wacana peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin menjadi tipe A, terua digaungkan. Wacana ini juga seiring dengan peran strategis Kalimantan Selatan, sebagai daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan, Anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama, disela-sela halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 H, di kediamannya kawasan Teluk Tiram Banjarmasin.
Anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama
Bambang menjelaskan, wacana strategis peningkatan status Lanal Banjarmasin dari tipe B menjadi tipe A, dinilai penting, mengingat posisi Kalimantan Selatan yang semakin strategis dalam konteks nasional.
Saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B yang dipimpin perwira berpangkat kolonel. Namun, dengan berbagai pertimbangan strategis, peningkatan status dinilai sudah layak untuk direalisasikan.
Beberapa faktor menjadi dasar kuat usulan tersebut. Pertama, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kedua, daerah ini dikenal sebagai “Seribu Sungai” yang memiliki karakteristik wilayah perairan yang luas dan kompleks. Ketiga, jumlah penduduk yang besar menjadikan mobilitas dan aktivitas ekonomi semakin tinggi.
“Kalimantan Selatan ini memiliki nilai historis kuat dalam dunia kemaritiman, salah satunya melalui sosok pahlawan nasional dari TNI AL, Hasan Basri, yang namanya kini juga diabadikan pada kapal perang Republik Indonesia,” jelas Bambang.
Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra
Bambang menilai, penguatan Lanal Banjarmasin menjadi tipe A, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan.
Dimana, jika melihat posisi dan peran Kalimantan Selatan saat ini, sudah sangat layak Lanal Banjarmasin ditingkatkan menjadi tipe A, apalagi usia Lanal Banjarmasin yang telah mencapai lebih dari tiga dekade, menjadi salah satu indikator bahwa penguatan kelembagaan perlu segera dilakukan.
“Peningkatan status ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pengamanan wilayah perairan, terutama menghadapi berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Danlanal Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra menambahkan, langkah ini krusial untuk mendukung peran strategis daerah sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan.
Oleh karena itu, kebutuhan akan pangkalan dengan tipe yang lebih tinggi menjadi sangat relevan, seiring perkembangan wilayah serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kawasan perairan.
“Memang kita membutuhkan Lanal dengan tipe yang lebih tinggi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional, terlebih posisi Kalimantan Selatan sangat strategis,” ucapnya.
Galih Nurna Putra menambahkan, saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B dengan pimpinan berpangkat kolonel. Namun, dengan adanya rencana peningkatan menjadi tipe A, diharapkan kapasitas kelembagaan, personel, hingga sarana prasarana dapat semakin diperkuat.
Langkah ini juga sejalan dengan keberadaan berbagai institusi strategis di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda), yang telah lebih dulu memiliki struktur organisasi lebih besar.
Dorongan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan mendapat respons positif. Bahkan, terdapat optimisme, bahwa peningkatan status ini dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Selain itu, penguatan Lanal Banjarmasin dipandang penting, mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN.
Dengan posisi geografis yang dikenal sebagai wilayah “seribu sungai”, pengamanan jalur perairan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
“Ekonomi kita banyak bertumpu pada jalur sungai dan laut. Jadi penguatan pengamanan di sektor ini menjadi sangat penting,” tutupnya.(NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang menyiapkan program pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi brigade pangan, mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Hotni Elfrida Silalahi menjelaskan, pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, khususnya brigade pangan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.
Menurutnya, pengelolaan lahan secara modern menjadi kunci utama, meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil pertanian.
Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan output yang lebih optimal.
“Pelatihan ini penting agar brigade pangan memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun manajerial dalam mengelola lahan pertanian,” ujar Hotni, baru – baru ini.
Ia menambahkan, setiap pelatihan nantinya akan diikuti sebanyak 50 brigade pangan yang berasal dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Dengan melibatkan perwakilan dari seluruh daerah, diharapkan pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dapat tercapai.
“Melalui pelatihan tersebut para brigade pangan diharapkan memiliki keterampilan yang lebih komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” sahut Hotni.
Selain itu, pendekatan profesional juga menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis pengetahuan, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan.
Program ini juga diharapkan dapat mendorong brigade pangan menjadi garda terdepan, mendukung peningkatan produksi pangan daerah.
Tidak hanya itu, keberadaan brigade pangan yang kompeten juga dapat membantu petani mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kualitas hasil panen.
“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis sektor pertanian akan semakin maju, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan petani,” tutup Hotni. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat koordinasi serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (30/3) ini, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri, serta perwakilan DPMPTSP kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kerja, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kalimantan Selatan,” ungkap Endri.
Ditambahkan Endri, melalui rapat kerja teknis ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis, meningkatkan realisasi investasi di daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi juga menjadi fokus utama, untuk mendukung kemudahan berusaha.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong manifestasi penanaman modal, agar investasi yang masuk tidak hanya sebatas komitmen, tetapi benar – benar terealisasi dalam bentuk kegiatan usaha di lapangan.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri,
Menurutnya, realisasi investasi memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap rencana investasi dapat berjalan sesuai target.
“Yang kita dorong bukan hanya masuknya investasi, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ariadi Noor.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran investasi di daerah.
“Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis mampu meningkatkan realisasi penanaman modal secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)
Jawa Tengah – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi inovatif. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai memiliki potensi besar, dengan cara melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, akhir pekan tadi.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, kunjungan ini untuk memperkaya referensi kebijakan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga, menjadi langkah strategis DPRD Kalsel, menggali praktik terbaik (best practices) dari daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD secara signifikan, tanpa membebani masyarakat.
Foto : suasana pertemuan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tenga
“Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu kunci utama, dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Disampaikan Yani Helmi, hasil diskusi dengan pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, membuka wawasan baru terkait pengelolaan aset yang lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.
Pertemuan berlangsung produktif, dan banyak masukan strategis yang dapat diadopsi, terutama untuk memaksimalkan aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
“Aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Kalsel memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD,” ungkapnya.
Yani Helmi mencontohkan, pemanfaatan fasilitas pendidikan seperti SMA dan SMK yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurutnya, aset tersebut dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk kegiatan masyarakat di luar jam operasional, seperti acara pernikahan, pelatihan, hingga kegiatan sosial lainnya.
Foto : suasana pertemuan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tenga
Apabila dikelola dengan baik, aset sekolah ini dapat disewakan. Potensinya dinilai besar, bahkan mampu menghasilkan jutaan hingga puluhan juta rupiah dalam satu kegiatan.
“Dengan jumlah aset yang tersebar luas, termasuk di kawasan strategis dan jalan protokol, optimalisasi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan,” harapnya
Lebih lanjut, Yani Helmi menekankan, bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Kebijakan yang diambil harus tetap memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin kebijakan yang justru membebani masyarakat. Pendapatan daerah harus ditingkatkan, tapi dengan cara yang bijak dan berkeadilan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kembali semangat kerja pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Halalbihalal, Jumat (27/3).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Panggung Rampa, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin ini, diikuti jajaran pegawai Disdikbud, UPTD, dan insan pendidikan dari berbagai satuan pendidikan di Kalimantan Selatan, serta dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Kalsel.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, saat diwancara
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim menyampaikan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat hubungan antarpegawai, sekaligus membangun kembali semangat kerja setelah libur panjang Idulfitri.
Disdikbud Kalsel optimis, semangat baru yang tumbuh pasca lebaran, dapat memperkokoh komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Melalui kegiatan ini, kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan antar insan pendidikan. Ini menjadi langkah awal untuk kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Rahim menegaskan, solidaritas dan kerja sama menjadi kunci utama dalam mendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh jajaran, baik di tingkat dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maupun satuan pendidikan seperti SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan, agar terus menjaga kekompakan.
Foto : suasana Halalbihalal Disdikbud Kalsel
“Semangat kebersamaan yang terbangun melalui halalbihalal, diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di seluruh lini pendidikan,” harapnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan tausiah keagamaan dari K.H. Muslimin. Dalam ceramahnya, Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai sarana memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, serta meningkatkan keikhlasan dalam bekerja.
“Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan, mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan yang menjadi fondasi dalam dunia pendidikan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Sebanyak 177 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026. Penyerahan dilakukan pada kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemko Banjarbaru, pada Jumat (27/3).
SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, kepada para ASN dari berbagai golongan.
Ket : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni saat menyampaikan sambutan
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan jenjang jabatan, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara atas kinerja ASN.
“Pangkat bukan hanya simbol kedudukan, melainkan cerminan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan negara. Karena itu, kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kinerja, kompetensi, integritas, dan profesionalisme. ASN juga dituntut untuk terus belajar serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik yang terus berkembang menuntut ASN untuk lebih inovatif, responsif, dan solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa setiap kenaikan pangkat harus sejalan dengan peningkatan tanggung jawab, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan produktivitas ASN yang telah memenuhi persyaratan.
“Kenaikan pangkat adalah bentuk reward atau penghargaan. Artinya, tidak bersifat otomatis. ASN yang belum memenuhi kriteria kinerja tidak wajib naik pangkat. Pangkat diberikan kepada mereka yang menunjukkan kinerja baik dan produktivitas optimal,” jelasnya.
Melalui kebijakan kenaikan pangkat berbasis kinerja ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbaikan fasilitas kolam renang Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM Banjarmasin.
Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel, Zulhaidir menjelaskan, perbaikan yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
Ket foto : Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulhaidir
“Perbaikan fasilitas kolam renang ini, untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pengunjung serta atlet atlet renang,” ungkap Zulhaidir, kepada sejumlah wartawan, Jumat (27/3).
Mengingat, lanjutnya, kolam renang di GOR Hasanuddin HM tersebut, tidak hanya untuk latihan para atlet renang Kalsel, tetapi juga digunakan masyarakat umum.
Fasilitas yang diperbaiki tersebut, berada di bagian samping kolam renang, agar terlihat lebih rapi serta nyaman bagi pengunjung.
“Yang kami perbaikan bagian samping, sehingga tidak menganggu bagian utama kolam renang, pengunjung serta latihan atlet tetap berjalan seperti biasanya, ” jelas Zulhaidir.
Pihaknya berharap, pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap tahunnya. Namun, disesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin di kawasan kolam renang GOR Hasanuddin HM Banjarmasin ini, seperti air kolam, wc, sedangkan untuk perbaikan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap Zulhaidir.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhaidir juga menyampaikan secara keseluruhan perbaikan pemeliharaan di kawasan GOR Hasanuddin HM. Seperti perbaikan kantor sekretariat cabang olahraga panahan, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan di area kolam renang. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah desa di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan aktif, mendukung pengembangan inovasi desa, untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa, Ahmad Zaky Maulana menjelaskan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, bahwa inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.
“Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Zaki, Jum’at (27/3).
Pemerintah desa memiliki peran strategis, mendorong lahirnya inovasi. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan potensi desa.
Zaky menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, maupun penguatan ketahanan ekonomi desa,” lanjut Zaki.
Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program inovasi desa dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.
Menurut Zaky, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi program akan sangat membantu desa dalam mengembangkan inovasi yang berdaya saing.
“Dengan adanya kolaborasi yang baik serta peran aktif pemerintah desa, diharapkan inovasi desa di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas dan serapan kerja lulusan SMK pada tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada perluasan peluang kerja, termasuk ke luar negeri, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudika).
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Arsika mengatakan, pihaknya tengah memfasilitasi seluruh SMK negeri dan swasta untuk terlibat pada program penempatan kerja luar negeri yang diinisiasi pemerintah pusat.
Kantor Disdikbud Kalsel di Banjarbaru.(foto : net)
“Untuk tahun 2026, kami mendukung program pusat terkait keberkerjaan di luar negeri. Seluruh SMK sudah kami fasilitasi untuk menyampaikan usulan melalui Takola,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.
Selain membuka peluang kerja ke luar negeri, Disdikbud Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap kerja sama antara sekolah dengan pihak industri. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami mencoba memperbaiki pola kerja sama dengan Dudika. Selama ini kami melihat dari sisi bargaining masih belum optimal untuk mendorong keberkerjaan lulusan,” jelas Firna.
Untuk itu, Disdikbud menggandeng Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda), untuk memfasilitasi penyusunan kerja sama yang lebih kuat antara sekolah dan dunia usaha.
Upaya lain yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan Bappeda Kalsel dalam penyusunan Peraturan Daerah, tentang Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perusahaan (TJLSP).
Menurut Firna, regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang dapat membuka peluang dukungan perusahaan terhadap dunia pendidikan, khususnya SMK.
“Perda TJLSP ini nantinya menjadi jembatan bagi kami untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan, termasuk dalam mendorong peningkatan kualitas dan peluang kerja bagi lulusan SMK,” katanya.
Meski berbagai program telah disiapkan, Disdikbud Kalsel mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait sikap dan mentalitas kerja lulusan SMK.
“Masukan dari Dudika, yang masih belum optimal itu adalah sikap keberkerjaan, seperti kedisiplinan dan budaya kerja yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan,” ungkap Firna.
Sebagai langkah tindak lanjut, Disdikbud akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pembekalan kepada siswa terkait kesiapan menghadapi dunia kerja.
“Kami rencanakan sosialisasi peningkatan kapasitas ini dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2026,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)
