Bulan: Maret 2026

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penataan sektor pertambangan rakyat, khususnya galian C, agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, Rabu (25/3).

Jahrian mengatakan, pada pembahasan yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah pihaknya ingin seluruh aktivitas galian seharusnya dapat dilegalkan melalui skema yang telah diatur pemerintah. Seperti perizinan usaha pertambangan rakyat, koperasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurutnya, banyaknya aktivitas galian ilegal menyebabkan potensi pendapatan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terbuang begitu saja.

“Jika dikelola secara legal dan terstruktur, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dewan dan mendapat respon positif.

DPRD Kalsel bahkan mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus pada persoalan pertambangan dan tata kelola lahan, serta pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Selain sektor pertambangan, DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset-aset yang mangkrak diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau pengelolaan berbasis kelembagaan seperti yayasan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, DPRD Kalsel juga berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar aset milik negara yang tidak produktif di daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah provinsi.

Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dengan melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.

Meski diakui prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memperjuangkan hal tersebut demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Proses evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mulai memasuki tahap pembahasan.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menggelar rapat bersama mitra kerja dengan fokus pada sektor ekonomi dan keuangan, Rabu (25/3) sore.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, dimana masing-masing mitra kerja memaparkan program kerja, realisasi kegiatan, serta capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun mitra kerja yang turut hadir, meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, serta Bank Kalsel.

Yani Helmi menjelaskan, pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga sektor pendukung perekonomian.

Dimana, secara umum pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja mitra kerja yang dinilai tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita membicarakan banyak hal terkait persoalan ekonomi dan keuangan. Kami berkesimpulan bahwa seberapapun efisiensi yang diberlakukan, mitra kerja tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Menurut Yani Helmi, komitmen tersebut menjadi indikator penting, untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan, khususnya menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Rapat perdana Pansus II dalam rangka pembahasan LKPj Gubernur Kalsel akan dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. Pansus II DPRD Kalsel, akan terus menggali data serta mengevaluasi capaian kinerja dari setiap mitra kerja, untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.

“Ke depan akan kita dalami lagi, supaya rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menyampaikan, melalui pembahasan LKPj ini, DPRD Kalsel berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan.

“Ini nantinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarnasin – Pasca libur lebaran, Pemerintah Kota Banjarmasin langsung menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin, Rabu (25/03) sore.

Kegiatan tersebut di pimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Asisten ll Perekonomian Setdako Banjarmasin, Taufik Rivani, Kepala BKD Diklat, Totok Agus Daryanto, dan turut dihadiri seluruh Kepala SKPD serta jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selamat bertugas dan semoga sukses dalam menjalankan amanah untuk para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkap Yamin.

Yamin menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kolaborasi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yamin, pergeseran dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kesesuaian kompetensi masing – masing aparatur.

“Jabatan yang saudara emban adalah amanah, yang didalamnya ada tanggung jawab besar, tuntutan kinerja, dan harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata,” ucapnya.

Wali Kota Banjarmasin juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas dan loyalitas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral di lingkup pemerintahan, sehingga seluruh elemen dapat bergerak dalam satu arah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.

“Semua harus bergerak dalam satu arah, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tegasnya lagi.

Yamin berharap, seluruh jajarannya semakin bersemangat mewujudkan Banjarmasin yang maju dan sejahtera.

Berikut Tujuh pejabat yang dilantik :

1. Ikhsan Budiman jabatan Lama, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Digitalisasi Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2. Muhammad Isa Ansari, Jabatan Lama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Sumber Daya Manusia.
3. Machli Riyadi, Jabatan Lama, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
4. Lukman Fadlun, Jabatan Lama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan Sekarang Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. Ahmad Muzaiyin, Jabatan Lama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Sekarang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Alive Yoesfah Love, Jabatan Lama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan Sekarang Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
7. Ichrom Muftezar, Jabatan Lama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
   (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu, (25/3).

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa paripurna penyampaian LKPJ menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, melalui LKPJ tersebut DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran.

“Hasil pembahasan LKPJ dapat melahirkan berbagai rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pidato gubernur mengenai LKPj akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Secara umum capaian pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan makro.

Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2025, mencapai angka 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 3,84 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.

“Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat berada di angka 5,11 persen.” pungkasnya.

Sekda Kalsel menegaskan, bahwa capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat bersama pelaku usaha transportasi sungai dan danau.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah ini, mengangkat isu strategis terkait rencana penerapan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Nomor IM 3 Tahun 2025, tentang Perizinan Usaha Perkapalan Sungai, belum lama tadi.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dihadiri unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ditpolairud dan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng.

Ketua Ikasuda Kalsel-Teng, Amir Mahmud
menyampaikan sejumlah keberatan, terhadap substansi regulasi yang dinilai berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah.

Dimana, aturan baru tersebut berpotensi memunculkan beban administratif yang lebih kompleks serta peningkatan biaya operasional. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha transportasi sungai yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan ekonomi masyarakat di kawasan daerah aliran sungai.

“Kami menilai implementasi regulasi tanpa penyesuaian terhadap kondisi lapangan dapat menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas ekonomi masyarakat Banua,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD Kalsel akan mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah pusat, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi masukan dari IKASUDA. Regulasi tentu penting sebagai instrumen penataan, namun harus tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebijakan justru membebani pelaku usaha kecil dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Supian HK mengatakan, DPRD Kalsel juga mendorong adanya evaluasi dan kajian ulang terhadap regulasi tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi dan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar ada ruang dialog dan penyempurnaan regulasi.

“Kebijakan yang lahir nantinya benar-benar solutif, adil, dan tidak menghambat aktivitas transportasi sungai yang menjadi ciri khas Kalimantan Selatan,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, melalui RDP ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor transportasi sungai sebagai salah satu identitas sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, diharapkan regulasi yang akan diterapkan nantinya mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek penataan, keselamatan, dan keberlangsungan usaha, agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)