Maret 2026 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

FKG ULM Jalani Asesmen Lapangan, RSGM Gusti Hasan Aman Tegaskan Peran Strategis Rumah Sakit Pendidikan

Banjarmasin – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi untuk Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG), dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi (PSPPDGPP), yang berlangsung pada 1–5 Maret 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan asesmen ini dilaksanakan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sebagai bentuk evaluasi eksternal, untuk memastikan mutu tata kelola, proses pembelajaran, serta luaran pendidikan tinggi kesehatan sesuai standar nasional.

Hari pertama asesmen, Senin (2/3), difokuskan pada pembukaan resmi, presentasi pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi, klarifikasi dokumen evaluasi diri, hingga wawancara bersama alumni, pengguna lulusan, dosen, serta mahasiswa.

Selain itu, tim asesor juga melakukan verifikasi implementasi sistem penjaminan mutu internal dan tata kelola akademik.

Tim asesor yang hadir terdiri dari drg. Sri Oktawati, Sp.Perio(K) dari Universitas Hasanuddin, drg. Haris Nasutianto dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta drg. Abu Bakar, dari Universitas Baiturrahmah.

Dekan FKG ULM, drg. Maharani Laillyza Apriasari menyampaikan, asesmen lapangan merupakan momentum strategis untuk merefleksikan capaian, sekaligus memperkuat komitmen peningkatan mutu berkelanjutan.

Akreditasi bukan sekadar penilaian administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, baik akademik maupun profesi, berjalan sesuai standar.

“Kami ingin menghasilkan dokter gigi yang kompeten, berintegritas, serta siap melayani masyarakat,” katanya.

Disampaikan Maharani, FKG ULM terus melakukan penguatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, peningkatan kapasitas dosen, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk integrasi pembelajaran klinik dengan wahana pendidikan.

Sebagai rumah sakit pendidikan utama Program Profesi Dokter Gigi, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, turut menjadi bagian penting dalam proses asesmen ini.

“Tim asesor melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas, sistem pelayanan, serta proses pembelajaran klinik yang dijalankan mahasiswa profesi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menambahkan, pihaknya berkomitmen penuh mendukung peningkatan mutu pendidikan klinik dokter gigi di Kalsel, dengan memastikan pelayanan dan pendidikan berjalan beriringan.

“Mahasiswa profesi mendapatkan pengalaman klinis yang komprehensif dengan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan standar pelayanan rumah sakit pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, sinergi antara FKG ULM dan RSGM menjadi fondasi penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga terampil secara klinis, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

“Seluruh civitas akademika FKG ULM bersama jajaran rumah sakit pendidikan menunjukkan kesiapan dokumen, implementasi program, serta komitmen terhadap budaya mutu,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Studi Komparasi ke DPRD DKI Jakarta, Ini Agenda Bapemperda DPRD Kalsel

Jakarta – Dalam upaya memperkuat kualitas regulasi internal kelembagaan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, akhir pekan tadi.

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan,
kunjungan ini bertujuan menghimpun masukan strategis terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang
Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD.

Foto : Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, (kanan)

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan DPRD yang dijadwalkan mulai bekerja bulan depan.

DPRD DKI Jakarta dipilih sebagai daerah rujukan, karena kompleksitas kelembagaan dan dinamika politiknya yang cukup tinggi, namun tetap mampu menjalankan fungsi secara kolektif dan kolegial.

“Kita memandang DKI dengan jumlah anggota yang besar dan dinamika yang kompleks, namun tetap bisa berjalan secara kolektif kolegial. Oleh karena itu, DKI menjadi tujuan kami untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan pansus bulan depan,” ujarnya.

Disampaikan Gusti Iskandar, perubahan Tata Tertib harus dirancang secara matang karena menyangkut kebutuhan internal lembaga, dan menjadi pedoman kerja seluruh alat kelengkapan dewan.

Regulasi harus selaras dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan tidak membuka ruang pemborosan anggaran.

“Tatib ini kebutuhan internal DPRD, sehingga jangan sampai bertentangan dengan aturan di atasnya dan juga tidak memberi peluang pemborosan anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan, Bapemperda Kalsel akan merencanakan studi komparasi ke satu atau dua daerah lain, untuk memperkaya perspektif dan penyempurnaan substansi regulasi.

Komitmen Penguatan Kelembagaan
Kegiatan ini, mencerminkan komitmen DPRD Kalsel dalam membangun tata kelola kelembagaan, yang Profesional
Transparan, Akuntabel, Adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.

“Dengan penguatan regulasi internal, diharapkan DPRD Kalsel dapat semakin optimal menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Perkuat Solidaritas Advokat, Peradi Banjarmasin Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Banjarmasin – DPC Peradi Kota Banjarmasin, menggelar Buka Puasa Bersama anak Panti Asuhan Harapan Bangsa Banjarmasin, di bawah naungan Yayasan KH Sam’ani. Buka puasa yang dihadiri langsung Ketua DPC Peradi Kota Banjarmasin, Edy Sucipto ini, berlangsung pada Minggu (1/3) petang, di Panti Asuhan Harapan Bangsa kawasan Banjar Indah Permai IV Banjarmasin.

Agenda rutin tahunan DPC Peradi Kota Banjarmasin ini, diawali dengan pembacaan salawat, dilanjutkan dengan tausiyah dan pemberian santunan kepada anak Panti Asuhan Harapan Bangsa, yang berusia 3 – 15 tahun.

Keterangan foto: Momen penyerahan santunan dari DPC Peradi Kota Banjarmasin

Saat memberikan sambutan, Edy Sucipto mengaku bersyukur, bahwa di tengah kesibukan, dinamika persidangan, serta berbagai tanggung jawab yang diemban, Allah masih mempertemukan para advokat dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda tahunan semata. Tetapi menjadi ruang silaturahmi, saling menyapa, mendengar, menguatkan, dan mempererat ukhuwah sesama advokat,” jelasnya.

Profesi ini, menurut Edy, menuntut ketegasan, ketajaman analisis, bahkan kadang mempertemukan sesama advokat, pada perbedaan pendapat dan posisi.

“Justru dalam kebersamaan seperti ini lah, kita diingatkan bahwa di atas segala dinamika tersebut, kita tetap satu keluarga besar yang memiliki tujuan mulia yaitu menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

Silaturahmi bukan hanya membawa keberkahan umur dan kelapangan rezeki, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya solidaritas.

Ketika hubungan terjalin dengan baik, komunikasi terjaga, dan rasa saling menghormati tumbuh, maka profesionalisme pun akan semakin bermartabat dan berintegritas.

“Semoga kebersamaan hari ini tidak berhenti di buka puasa ini saja, tetapi menjadi penguat komitmen untuk terus menjaga persaudaraan, saling mendukung dalam kebaikan, dan bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan profesi advokat,” tutupnya.

Turut hadir pada Buka Puasa bersama ini, Sekretaris DPC Peradi Kota Banjarmasin, Ali Murtadlo, serta seluruh jajaran pengurus dan anggota DPC Peradi Kota Banjarmasin. Hadir pula jajaran pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Harapan Bangsa. (RIW/EPS)

Hadapi Lonjakan Transaksi Saat Lebaran, BSI Perkuat Byond dan E-Channel

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), mendorong nasabah untuk mengedepankan transaksi digital, pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Menghadapi lonjakan transaksi selama periode persiapan hari raya, BSI memperkuat seluruh layanan e-channel, khususnya superapps BYOND by BSI, sebagai salah satu kanal utama transaksi masyarakat.

Selama periode Ramadan dan Idul Fitri, rata-rata peningkatan transaksi melalui e-channel BSI naik sekitar 24% (month to month).

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, tren transaksi menunjukkan peningkatan signifikan pada layanan digital menjelang dan selama Lebaran, terutama untuk pembayaran, pembelian, transfer, serta layanan ZISWAF.

“Momentum Lebaran selalu mendorong lonjakan transaksi di kanal digital. Karena itu, kami meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, melakukan monitoring transaksi secara real time, dan memastikan seluruh e-channel beroperasi optimal agar nasabah dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam rilisnya, Senin (2/3).

BSI mengoptimalkan layanan digital melalui superapps BYOND by BSI, yang menyediakan berbagai fitur khas perbankan syariah, mulai dari tarik tunai tanpa kartu, transaksi ZISWAF, kalkulator zakat, informasi masjid terdekat dan arah kiblat, hingga layanan Bank Emas untuk pembelian emas dan transfer saldo emas (gramase) secara real time.

Selain itu, BSI juga memperkuat layanan BSI QRIS, EDC merchant, BEWIZE,remitansi, serta BSI Call Center 14040 sebagai bagian dari ekosistem digital perseroan.

Nasabah juga dapat berbagi kepada keluarga atau berbelanja kebutuhan hari raya dengan cara digital sehingga mengurangi penggunaan uang tunai. Untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, BSI mengintegrasikan layanan digital dengan jaringan fisik dan lebih dari 126 ribu BSI Agen di seluruh Indonesia yang melayani transaksi setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran, hingga pembelian berbagai kebutuhan harian.

Sebagai penopang layanan digital, BSI juga menyiapkan kecukupan likuiditas sekitar Rp45 triliun guna mengantisipasi kebutuhan uang tunai masyarakat, dengan puncak transaksi diperkirakan terjadi pada H-7 Idul Fitri.

Dana tersebut didistribusikan melalui lebih dari 6.000 ATM/CRM serta 1.049 outlet kantor cabang di seluruh Indonesia.

Selain itu, BSI turut berpartisipasi dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia hingga 15 Maret 2026, dengan menyediakan layanan penukaran uang di 178 titik dan layanan terpadu di 41 titik ruang publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, BSI juga mengimbau nasabah untuk waspada terhadap potensi penipuan dengan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan, termasuk website resmi, media sosial resmi BSI, serta layanan WhatsApp resmi BSI 081584114040, edukasi informasi resmi BSI melalui www.bankbsi.co.id maupun official media sosial BSI Call 14040, Media social: Facebook: Bank Syariah Indonesia|Instagram: @banksyariahindonesia; Twitter : @bankbsi_id |@bsihelp| Youtube: Bank Syariah Indonesia.
Dengan strategi digital – first yang terintegrasi dengan jaringan fisik, BSI menargetkan layanan transaksi masyarakat selama Lebaran tetap stabil, cepat, dan aman, seiring meningkatnya adopsi layanan keuangan digital di masyarakat. (BSI-RIW/EPS)

Sertijab Pejabat dan UPTD, Dinsos Kalsel Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Sosial

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat di lingkungan dinas dan UPTD, di halaman Kantor Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/3).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie.

Dalam arahannya, Farhanie menyampaikan sejumlah pesan penting, kepada pejabat yang baru dilantik, maupun yang mengalami pergeseran tugas.

Farhanie menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, khususnya bagi pejabat dan pegawai yang ditempatkan di unit pelayanan sosial dan panti. Menurutnya, lingkungan panti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan perangkat daerah lainnya.

“Panti ini sifatnya unik dan eksklusif. Kita tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengelola manusia yang membutuhkan perlakuan khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para penghuni panti terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, hingga lanjut usia (lansia).

Karena itu, selain kompetensi administratif, pegawai juga dituntut memiliki kesabaran, empati, serta jiwa sosial yang tinggi dalam memberikan pelayanan.

Ket : Foto bersama usai Sertijab Dinsos Kalsel

Lebih lanjut, Farhanie mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terlebih praktik korupsi di lingkungan panti sosial.

“Jangan sampai kita hidup di panti justru untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus berjiwa sosial dan benar-benar mengabdikan diri untuk pelayanan,” tegasnya.

Selain aspek integritas, Farhanie juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Ia menyebut, perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk Permensos, Permendagri, hingga ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 2025, harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

“Kalau kita tidak update aturan, bisa terjadi kesalahan administrasi yang berujung temuan. Maka harus terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi,” katanya.

Di akhir arahannya, Farhanie menyampaikan doa dan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi agar senantiasa amanah dan mampu meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru.

“Diharapkan melalui penyegaran organisasi ini, kinerja kita dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak, Samsat Martapura Minta SKPD Banjar Segera Lunasi

Banjar – Tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, masih menjadi pekerjaan rumah serius. Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji mengungkapkan, sedikitnya 1.000 lebih unit kendaraan dinas tercatat menunggak pajak, sebagian di antaranya sudah lebih dari tiga tahun.

“Untuk piutang atau penunggakan kendaraan dinas di Kabupaten Banjar ini hampir 1.000 lebih. Itu tersebar di seluruh SKPD, termasuk kecamatan, kelurahan, hingga desa karena di desa juga ada aset seperti mobil ambulans,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya baru – baru tadi.

UPPD Samsat Martapura minta Pemkab Banjar lunasi piutang pajak kendaraan

Data tersebut, lanjutnya, ditarik langsung dari server Bapenda melalui UPT Martapura. Mayoritas kendaraan yang menunggak merupakan roda dua (R2) dan roda empat (R4). Sementara untuk roda tiga (R3), tunggakan cukup banyak terdapat di SKPD tertentu seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kebersihan.

“Ini tunggakan yang sudah beberapa tahun belum dibayar, lebih dari tiga tahun,” tegasnya.

Bayu berharap, Pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera mengambil langkah konkret, agar tunggakan ini bisa diselesaikan pada 2026.

Menurutnya, penyelesaian pajak kendaraan dinas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Kalau ini selesai, uang yang dibayarkan SKPD akan kembali juga ke kabupaten melalui skema opsen. Artinya, ini akan menambah pendapatan Kabupaten Banjar sendiri untuk pembangunan,” jelasnya.

Samsat Martapura mengaku telah melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD pada akhir tahun lalu. Sejumlah instansi seperti BPBD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan disebut sudah merespons dan menjalin komunikasi untuk penyelesaian tunggakan. Namun, masih ada SKPD lain yang diharapkan lebih proaktif.

*Kami harapkan SKPD-SKPD lain juga lebih aktif berkomunikasi dalam penyelesaian aset kendaraan dinas ini,” pintanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pihaknya berencana kembali melakukan sosialisasi langsung ke SKPD setelah Lebaran dengan sistem jemput bola.

“Nanti setelah lebaran kita akan sosialisasikan langsung lagi ke SKPD – SKPD untuk penagihan piutang kendaraan dinas ini,* ujarnya.

Terkait kendaraan yang rusak atau hilang, Samsat Martapura membuka ruang penyelesaian administratif. SKPD diminta melaporkan secara resmi dengan melampirkan surat pernyataan pimpinan, dokumentasi foto untuk kendaraan rusak, serta laporan kepolisian jika kendaraan hilang.

“Kalau rusak atau hilang, ada mekanismenya. Kami sudah berikan form dan siap jemput bola. Silakan hubungi kami supaya jelas berapa kendaraan yang masih beroperasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Pasar Murah Ramadan di Banjarmasin Utara, BCSR Siapkan 1.159 Paket Sembako

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar kegiatan Pasar Murah Ramadan, sebagai langkah strategis menekan inflasi daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, kali ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (2/3).

Pasar Murah Ramadan dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, diwakili Asisten ll Perekonomian Setdako Banjarmasin Taufik Rivani.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, sejumlah kepala SKPD, camat, lurah se-Kecamatan Banjarmasin Utara, serta jajaran terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, mewakili Wali Kota Banjarmasin, Taufik Rivani menjelaskan, bahwa pasar murah merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan selama Ramadan.

“Hari ini kegiatan pasar murah dilaksanakan oleh tim Disperdagin bersama Kecamatan Banjarmasin Utara dalam rangka Ramadan. Selama bulan Ramadan, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 33 kali hingga tanggal 16, sebagai upaya Pemerintah Kota Banjarmasin menstabilisasi harga dan mengendalikan inflasi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2026 Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pelaksanaan pasar murah hingga 185 kali kegiatan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pergerakan harga di masyarakat.

Menurutnya, pasar murah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, selain kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat memberikan stimulan sekaligus treatment terhadap pergerakan harga. Inflasi saat ini memang cukup tinggi, namun bukan disebabkan harga sembako, melainkan karena kenaikan harga emas. Untuk bahan pokok seperti beras, gula, ayam dan telur masih dalam kondisi normal meskipun ada fluktuasi menjelang Ramadan,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Disperdagin), Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa kegiatan kali ini merupakan pelaksanaan Pasar Murah Forum BCSR ke-15 yang digelar Pemkot Banjarmasin, dan sebanyak 1.159 paket sembako disiapkan khusus bagi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara.

“Insya Allah hari ini kita menyiapkan sekitar 1.159 paket untuk warga di Kecamatan Banjarmasin Utara. Ini adalah pelaksanaan ke-15 Pasar Murah BCSR yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disperdagin,” ungkap Tezar.

Ia juga menjelaskan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan pasar murah mulai tahun 2026. Jika sebelumnya menggunakan sistem kupon melalui kelurahan, kini masyarakat cukup menunjukkan KTP Kota Banjarmasin.

“Mulai tahun 2026 seluruh warga Kota Banjarmasin bisa membeli paket pasar murah hanya dengan menunjukkan KTP. Namun tidak berlaku bagi ASN, TNI, dan Polri. Satu orang hanya bisa membeli satu paket per hari dan tidak boleh diwakilkan,” tegasnya.

Ichrom menambahkan, keberhasilan pelaksanaan pasar murah tidak lepas dari dukungan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) yang memberikan subsidi harga paket sembako bagi masyarakat.

“Sebagaimana kesepakatan bersama Forum BCSR, satu paket sembako mendapatkan subsidi sekitar Rp15.000. Jika harga normal di pasaran untuk 2 kilogram gula dan 2 liter minyak sekitar Rp73.000, maka di pasar murah masyarakat cukup membayar sekitar Rp58.000. Ini merupakan bentuk dukungan luar biasa dari kawan-kawan BCSR,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap masyarakat dapat memanfaatkan pasar murah secara optimal guna memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/EPS)

2026, Kalsel Usulkan 2.700 Rumah Program BSP

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 2.700 unit rumah, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa program perumahan melalui Kementerian PKP ini telah memasuki tahap pengusulan. Aplikasi resmi pengajuan program tersebut sudah dibuka sejak Februari 2026.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan (kanan) bersama Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (kiri)

Menurut Miftahul, usulan 2.700 unit rumah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujar Miftahul, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, program BSPS bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan bantuan dana yang digunakan masyarakat, untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.

Pelaksanaan program ini tetap mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Dengan pola tersebut, diharapkan tidak hanya kualitas fisik rumah yang meningkat, tetapi juga tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat.

Program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material di sekitar lokasi pembangunan.

Di sisi lain, capaian sektor perumahan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 besar nasional capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Isma Agrianti mengatakan, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.

“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau. Tingginya realisasi di Kalimantan Selatan juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma.

FLPP sendiri, merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan bunga tetap dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Isma menambahkan, capaian 10 besar nasional ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pembangunan perumahan yang sesuai standar kelayakan.

“Sinergi antara program BSPS dan FLPP menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jika BSPS menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pola swadaya, maka FLPP membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah baru bersubsidi,” lanjut Isma.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalsel optimis, sektor perumahan akan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Perkuat Sinergi Perencanaan dan Pengawasan, Banggar DPRD Kalsel Dalami Mekanisme Pokir DPRD DKI Jakarta

Jakarta – Dalam rangka memperdalam tata kelola anggaran kedewanan serta mekanisme pokok – pokok pikiran (pokir) dewan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua Kartoyo.

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel, untuk terus melakukan benchmarking dan pembelajaran lintas daerah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pengawasan anggaran daerah.

Pada pertemuan ini, Banggar DPRD Kalsel menggali informasi terkait mekanisme penganggaran dan pengelolaan aspirasi di DKI Jakarta.

“DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah,” ucapnya.

Alpiya Rachman mengatakan, seluruh kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran di DKI Jakarta disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sehingga tidak ada nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.

“Model ini menekankan integrasi kuat antara fungsi legislasi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan daerah, agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, selama ini di DKI Jakarta, eksekutif dan legislatif bersama-sama mendorong terwujudnya visi misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, pola tersebut menjadi pembelajaran strategis bagi DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan.

“Itulah yang kita pelajari. Ke depan, kita juga akan memperketat segi pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan anggota dewan yang sering turun ke lapangan,” tegas Kartoyo.

Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta, yang menyambut baik rombongan Banggar DPRD Kalsel, menerima positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi, dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.

Elva menilai, pertemuan ini menjadi forum sharing dua arah yang konstruktif, sekaligus memperkaya perspektif dalam pengelolaan fungsi anggaran dan pengawasan. Pertemuan ini menegaskan komitmen DPRD Kalsel sebagai “Rumah Banjar”.

“Dengan terus berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sinergi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)