Tahun: 2025

BANJARMASIN – Enam atlet Sambo Kalimantan Selatan berhasil menjadi wakil Indonesia pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior 2025 mendatang.

Ketua Persambi Kalsel, Muhammad Yani Helmie, diwakili Ketua Harian Yayat Hidayat menjelaskan, Indonesia menjadi tuan rumah pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tahun ini.

“Pada seleksi atlet junior di Padang belum lama tadi, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan enam atlet, yang mendapatkan medali emas,” ungkap Yayat, kepada sejumlah wartawan, Jumat (1/8).

Sehingga, lanjut Yayat, mereka berhak mendapatkan tiket pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tersebut.

“Persambi Provinsi Kalimantan Selatan siap meraih medali, pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior 2025. Yakni melalui enam atlet asal Kalsel yang telah berhasil menjadi wakil Indonesia,” ucapnya.

Yayat menyampaikan, di bawah pembinaan Ketua Sambo Kalsel Muhammad Yani Helmi, prestasi atlet mengalami peningkatan.

“Kejuaraan Dunia Sambo 2025 mendatang, diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga Sambo di Indonesia termasuk di Kalsel,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, juga dapat menjadi ajang unjuk gigi bagi atlet atlet muda Kalsel di kancah internasional.

Pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tersebut, ditargetkan Indonesia mampu meraih medali sebanyak banyaknya. Target ini, didukung sepenuhnya oleh Persambi Kalsel.

Kejuaraan Dunia Sambo Junior, rencananya akan digelar pada 1 sampai 6 Oktober 2025 mendatang, di Bogor Jawa Barat. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih rapor hijau, dalam evaluasi kinerja operasional Semester I tahun 2025.

Penilaian ini merupakan hasil sinergi kuat antara Pelindo dan pemangku kepentingan pelabuhan, termasuk Kantor KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin, dan KSOP Kelas III Satui, yang secara bersama melakukan evaluasi kinerja operasional pelabuhan.

Rangkaian evaluasi dilakukan melalui forum koordinasi yang berlangsung di Surabaya, melibatkan para pemangku kebijakan, operator pelabuhan, dan penyedia jasa pelayaran.

Evaluasi ini mencakup indikator utama kinerja pelabuhan seperti produktivitas bongkar muat, waiting time, approach time dan indikator kinerja lainnya. Capaian kinerja bongkar muat Semester I 2025 pada komoditas curah kering, menunjukkan tren positif.

Pelabuhan Satui mencatat peningkatan produktivitas secara year-on-year (YoY) dari 245,12 Ton/Jam pada tahun 2024 menjadi 413,43 Ton/Jam. Sementara itu, Pelabuhan Kotabaru juga mencatatkan kenaikan produktivitas menjadi 270 Ton/Jam dibandingkan 268 Ton/Jam di periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak hanya dari sisi layanan barang, kinerja pelayanan kapal juga mendapatkan catatan baik. Di Pelabuhan Kotabaru, rata-rata Waiting Time tercatat 10 menit pada Semester I 2025, sementara di Pelabuhan Mekarputih sebesar 11 menit.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kapal telah jauh melampaui standar Ditjen Perhubungan Laut (DJPL), yang menetapkan batas maksimal Waiting Time sebesar 1 jam.

Capaian rapor hijau yang diraih Pelindo Sub Regional Kalimantan menjadi indikator bahwa kinerja operasional terus mengalami perbaikan yang signifikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang intens antara Pelindo dan KSOP dalam membangun ekosistem pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas koordinasi yang terjalin baik. Rapor hijau ini menjadi bukti komitmen Pelindo dalam menjaga performa operasional pelabuhan sekaligus patuh terhadap regulasi yang ditetapkan,” ujar Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Anggiat Douglas Silitonga menyampaikan, bahwa capaian ini adalah hasil dari komunikasi yang terbuka dan integrasi kerja lapangan yang solid.

“Kami terus mendorong operator pelabuhan, dalam hal ini Pelindo, untuk menjaga kualitas layanan agar tetap sesuai standar pelayanan publik dan keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Kelas III Satui, Capt. Oka Harry Putranto, yang menilai bahwa perbaikan operasional yang dilakukan oleh Pelindo telah memberikan dampak positif bagi kelancaran arus logistik.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pelindo dalam menjaga kecepatan layanan kapal dan barang, khususnya di wilayah kerja Pelabuhan Satui,” ungkapnya.

Sugiono juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan agenda transformasi layanan pelabuhan dengan mengedepankan prinsip continuous improvement.

“Fokus kami tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga pada kualitas pelayanan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan operasional,” ujarnya.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meyakini bahwa kekompakan, sinergi dengan regulator, serta kepemimpinan yang adaptif akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian rapor hijau di masa mendatang. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARBARU – Perusahaan tambang Alamtri Resources Indonesia (ATRI) berhasil menjadi Juara Umum dalam ajang bergengsi 4th Kalimantan Fire & Rescue Challenge (KFRC) 2025 yang digelar sejak 27 Juli – 1 Agustus 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kompetisi ini mempertemukan tim-tim tanggap darurat dari perusahaan pertambangan se-Kalimantan, dan menjadi ajang peningkatan kapasitas profesional di bidang penyelamatan dan kebencanaan industri.

Kegiatan resmi ditutup Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, di salah satu hotel berbintang Kota Banjarbaru, Kamis (31/7) malam.

Dalam sambutan tertulis, Gubernur menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan KFRC keempat, yang dinilai sarat manfaat dan semangat kolaboratif.

“Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah berbagi pengetahuan, keterampilan, serta mempererat koordinasi dan kerja sama antar tim tanggap darurat di wilayah Kalimantan,” katanya.

Gubernur juga memberikan ucapan selamat kepada para pemenang, khususnya Alamtri Resources Indonesia yang meraih prestasi tertinggi.

“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga profesionalisme, dan menginspirasi rekan – rekan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Profesi Tanggap Darurat Pertambangan Kalimantan (PPTDPK) sekaligus Ketua Penyelenggara KFRC, Dany Irawan menyampaikan, KFRC bukan sekadar lomba, tetapi forum penguatan kapasitas dan budaya keselamatan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu serta meningkatkan skill, pengetahuan dan pengalaman tim rescue perusahaan pertambangan di Kalimantan,” jelasnya

Ia menyebut KFRC menjadi sarana perusahaan dalam menunjukkan komitmen terhadap kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Dany menjelaskan bahwa KFRC 2025 juga menghadirkan uji kompetensi sertifikasi tanggap darurat secara gratis, melalui LSP Tanggap Darurat PERTAPINDO. Dimana setiap tim mendaftarkan dua personelnya.

Program ini akan berlanjut dalam bentuk pengembangan kompetensi secara regular dan berjenjang, sesuai peraturan pemerintah.

“Kami ingin memastikan peningkatan kompetensi ini tidak hanya berhenti di ajang ini, tetapi berkelanjutan dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Tercatat ada 14 tim dari berbagai perusahaan ambil bagian dalam KFRC tahun ini. Peserta datang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan satu tim tamu dari Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka mengikuti berbagai skenario penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan kondisi yang menyerupai kejadian nyata di lapangan.

“Melalui serangkaian tantangan yang realistis, peserta diuji mulai dari operasi di medan sulit hingga simulasi insiden kebakaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya untuk menuntaskan kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, dan yang telah bersertipikat.

Arahan tersebut Ia sampaikan, saat memberikan pengarahan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Kamis (31/7).

Menteri Nusron mengungkapkan, hingga saat ini jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat baru mencapai 59,59%. Sementara bidang tanah yang sudah terdaftar mencapai 66,4%. Dengan kata lain, terdapat selisih sekitar 7% yang belum tersertipikasi, meski telah terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Artinya ada orang yang sudah ikut program PTSL, tapi begitu mau disertipikatkan harus bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena tidak mampu, jadinya mandek,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama yang menyebabkan sertipikasi tidak berjalan tuntas adalah beban BPHTB yang harus dibayar masyarakat. Padahal, sertipikasi tanah menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam menciptakan kepastian hukum dan tata ruang.

Nusron menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan perlu diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah.

“Kita harus cerdas dalam membaca data. Bagaimana cara mengatasinya? Mau tidak mau, Bapak/Ibu harus berkolaborasi dengan bupati, wali kota setempat. Minta keringanan BPHTB,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara jajaran ATR/BPN di daerah dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mencegah program sertipikasi terhambat masalah fiskal di tingkat lokal.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengakui bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah dilakukan. Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai program pertanahan, termasuk PTSL dan legalisasi aset masyarakat.

“Kami terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar tidak ada hambatan berarti dalam proses sertipikasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga meresmikan Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dengan penandatanganan prasasti, didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Yakni Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan mutu layanan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.

Kepada wartawan, usai kegiatan, Kamis (31/7) Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, Teguh Hadianto, melalui Kepala Sub Bagian Umum Humas dan Kepegawaian, Citra Dewie Purnamasari menjelaskan, Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, menjadi sarana komunikasi dua arah antara rumah sakit dan masyarakat, agar tercipta pemahaman yang sama mengenai standar pelayanan.

FKP tahun ini mengangkat tema “Alur Pelayanan BPJS Kesehatan dan Perencanaan Persiapan Kelas Rawat Inap Standar, QRIS BPJS Kesehatan”.

“Kami menerima surat edaran Menteri Kesehatan RI, agar memberikan layanan QRIS, dan mulai mempersiapkan rencana layanan mulai Desember 2025 mendatang,” ucapnya

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar menyampaikan, materi diberikan kepada peserta tentang sosialisasi Mobile JKN sebagai upaya BPJS Kesehatan, untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi tentang aplikasi Mobile JKN kepada masyarakat. Khususnya peserta JKN-KIS, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam mengakses layanan kesehatan, salah satunya pendaftaran online.

“Pelayanan JKN meliputi pengecekan status kepesertaan, informasi fasilitas kesehatan, dan jadwal tindakan operasi,” jelasnya

Salah satu peserta dari Kelurahan Pekapuran Raya, Ahmad Syahril menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah efektif menerima masukan langsung dari masyarakat, terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan. Apalagi RSGM merupakan satu-satunya Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Kalimantan Selatan, yang melayani seluruh kabupaten dan kota.

“Saya rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di RSGM Kalsel, masukan kami diantaranya tempat parkir ke depan lebih di perluas lagi,” tutupnya

Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
menghadirkan narasumber Dinas Kesehatan Provinsi, Biro Organisasi Kalsel, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, bertempat di Aula Lantai V Gedung Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, Jalan Simpang Ulin Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)

BANJAR – Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, resmi ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi, dalam acara pencanangan yang digelar pada Kamis (31/7).

Selain Awang Bangkal Barat, sebanyak 20 desa lainnya di wilayah Kabupaten Banjar turut diumumkan sebagai desa anti maladministrasi.

Penetapan ini ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman menyampaikan, bahwa pencanangan desa anti maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

“Hari ini kita tetapkan desa anti maladministrasi sebagai bentuk penguatan pelayanan publik. Masih banyak laporan masyarakat terkait layanan desa, mulai dari keterlambatan, kurangnya transparansi, hingga tidak adanya standar pelayanan yang jelas,” katanya.

Hadi mengungkapkan, sepanjang awal 2024, Ombudsman RI menerima lebih dari 10.000 pengaduan masyarakat secara nasional, dengan substansi laporan desa masuk dalam 10 besar tertinggi.

Selain itu, Hadi menyoroti tiga isu utama yang kerap memicu praktik maladministrasi di desa. Yaitu belum optimalnya standar pelayanan, lemahnya penerapan prinsip good governance, serta kurangnya konektivitas antara pemerintah desa dan instansi di tingkat kabupaten maupun pusat.

“Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov Kalsel ini. Berdasarkan penelusuran kami, inisiatif penetapan desa anti maladministrasi oleh pemerintah provinsi seperti ini adalah yang pertama di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi, terhadap desa-desa yang berkomitmen menjadi pelopor pelayanan publik yang bersih dan bebas diskriminasi.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat kepada Desa Awang Bangkal Barat dan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar. Semoga penetapan ini mendorong peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan prima,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, praktik maladministrasi masih menjadi tantangan nyata di berbagai lapisan birokrasi, termasuk di tingkat desa, seperti layanan lambat, pungutan liar, dan minimnya kejelasan informasi.

“Hari ini kita tidak hanya menetapkan desa sebagai simbol, tapi membangun gerakan kolektif untuk mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan melayani. Desa adalah ujung tombak pelayanan publik,” katanya.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, berkomitmen melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap desa-desa tersebut, melalui pelatihan aparatur, pengawasan dana desa, serta memperkuat kerja sama dengan Ombudsman dan aparat penegak hukum.

“Jangan diam. Jangan takut. Perbaikan hanya bisa terjadi dengan partisipasi rakyat,” tegasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini mengalami penurunan atau krisis wirausaha muda.

Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Muhammad Anugrah menyampaikan, krisis wirausaha muda ini, dapat diketahui dari berkurangnya jumlah pemuda yang mau berwirausaha.

“Dari sejuta pemuda di Kalsel, hanya 140 ribu diantaranya yang terdata memiliki kemauan berwirausaha,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Sementara, lanjut Anugrah, Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan mampu menumbuhkan sebanyak
25 persen wirausaha muda, dari total 1 juta pemuda.

“Karena adanya target 25 persen tersebut, maka Dispora Kalsel terus berusaha meningkatkan minat pemuda di Banua dalam sektor wirausaha,” ucapnya.

Dikatakan Anugrah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, meminta dukungan 13 pemerintah, untuk meningkatkan minat pemuda untuk berwirausaha.

“Peningkatan minat wirausaha muda ini merupakan agenda nasional, sehingga Dispora Kalsel berupaya melaksanakan agenda tersebut,” ujarnya.

Dimana dalam melaksanakan kegiatan ini, diperlukan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga perlu mendapat dukungan dari seluruh daerah di Banua.

“Wirausaha sangat penting saat ini, karena sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga peningkatan minat wirausaha muda perlu dilakukan, agar para pemuda di Banua dapat membuka peluang usaha sendiri,” ucap Anugrah. (SRI/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Demi memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pada Rabu (30/7).

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah melakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, karena tidak lepas dari peran masyarakat.

Oleh karena itu, kapasitas SDM Kelompok Sadar Wisata perlu diperkuat melalui Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata.

“Pokdarwis ini merupakan garda terdepan dari setiap destinasi unggulan yang telah dimiliki,” ucapnya.

Mugeni menjelaskan, Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ini dilaksanakan sejalan dengan majunya perkembangan dunia pariwisata. Sehingga, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) harus memiliki kemampuan untuk bercerita (story telling). Mereka Menjadi narator alami di destinasi mereka sendiri, menyediakan informasi
budaya dan kearifan lokal yang tidak tertulis dalam brosur.

“Peran mereka menghadirkan pengalaman otentik bagi wisatawan, dan menjadi jembatan antara wisatawan dan kearifan lokal,” papar Mugeni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten HSU, Syaifullah mengungkapkan, saat ini telah terbentuk dan aktif beberapa Pokdarwis yang tersebar di berbagai desa wisata.

Diantaranya Pokdarwis ltik Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, yang memperkenalkan peternakan itik lokal dan kuliner khas. Pokdarwis Kerbau Rawa di Kecamatan Danau Panggang, yang fokus pada pelestarian budaya kerbau rawa dan wisata rawa, Pokdarwis Pasar Terapung di Amuntai Selatan, mengelola aktivitas wisata berbasis pasar air dan budaya sungai, dan beberapa Pokdarwis lainnya berbasis alam, religi, serta edukasi pertanian

“Kelompok Sadar Wisata HSU ini, bukan hanya menjaga tempat wisata, juga menjadi pelaku langsung dalam pembangunan narasi lokal,” ungkapnya

Lebih lanjut Syaifullah menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Pihaknya akan selalu siap untuk berkolaborasi untuk peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis tersebut

“Mari angkat cerita-cerita kecil dari kampung, sungai, rawa, ladang, agar dunia mengenal Kalimantan. Tidak hanya karena hutannya, tetapi juga kemampuan yang mampu bercerita dengan hati dan jujur tentang keindahan daerahnya,” tutup Syaifullah. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, resmi menetapkan pemenang lomba desain logo dan tema, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada sejumlah wartawan, ditemui di ruang kerjanya Rabu (30/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengatakan, respons positif dari masyarakat sudah terlihat, sejak lomba dibuka pada Maret hingga Juni 2025. Sehingga total peserta mencapai 80 orang untuk lomba tema hari jadi, dan 110 peserta untuk lomba logo.

“Peserta yang ikut ini tersebar dari kabupaten/kota mengirimkan karya kreatifnya,” ungkap Yanti.

Disampaikan Suharyanti, setelah semua karya masuk, pertengahan Juni lalu, tim dewan juri mulai melakukan proses penilaian. Dimana, tim juri terdiri dari budayawan, seniman dan akademisi.

Selanjutnya dari proses penilaian tim juri, didapat 10 besar peserta, dan akhirnya terpilih 3 karya terbaik dari masing – masing kategori.

“Tiga karya terbaik diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, untuk dipilih secara langsung, sebagai tema dan logo resmi HUT ke-75,” jelasnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, hasil pemenang lomba tema adalah Ela dari Kabupaten Balangan dengan tema “Begawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung.

Sedangkan lomba logo dimenangkan Kevyn Hidayat dari Kota Banjarmasin, dengan desain visual yang memadukan kain sasirangan warna biru dan kuning keemasan, serta ornamen Jamang Rumah Bubungan Tinggi, yang mencerminkan semangat bekerja tuntas, kemajuan daerah dan kebahagiaan rakyat.

“Juara 1 lomba tema dan logo, akan menerima tropi dan penghargaan dari Gubernur Kalsel Muhidin, pada puncak Hari Jadi Kalsel Kamis 14 Agustus 2025 di kota Banjarbaru. Sedangkan Juara 2 dan 3, mendapatkan tropi dan penghargaan, saat pembukaan Karasminan Banua Seribu Sungai di Taman Budaya Kalsel, Sabtu 16 Agustus malam di Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)