Tahun: 2025

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Senin (4/8), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Rakor ini juga dihadiri perwakilan kepala daerah di 13 Kabupaten Kota, yang dengan seksama berkoordinasi dalam menangani bencana di musim kemarau seperti sekarang ini.

Usai rakor, Gubernur Kalsel Muhidin, bersama seluruh Forkopimda Kalsel, BMKG Kalsel, Bupati Walikota, serta TNI – Polri, menyepakati bahwa Kalsel kini berstatus Siaga Darurat Karhutla.

Muhidin juga memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di Kalsel, menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk setiap desa.

“Dari rakor hari ini, kita menetapkan status Siaga Darurat Karhutla untuk Provinsi Kalsel, karena di Kalsel sudah ada dua Kabupaten/Kota yang menetapkan status tersebut,” ungkap Muhidin.

Muhidin juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada Agustus 2025, terutama di wilayah barat Kalimantan Selatan.

“Rakor ini menjadi momen strategis untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya seperti kabut asap, kekeringan, serta penurunan kualitas udara,” lanjut Muhidin.

Selain mengantisipasi karhutla, Muhidin juga menekankan perlunya pengelolaan sumber daya air selama musim kemarau. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber air alternatif seperti embung, sumur resapan, dan penampungan air hujan untuk mengurangi risiko krisis air bersih.

“Dampak lain yang diantisipasi adalah kabut asap yang berpotensi menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, meminta Sekretariat Dewan (Setwan) terus bersinergi dalam memperkuat DPRD untuk rakyat di Kalsel.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat, akhir pekan tadi.

Rais menjelaskan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan rancangan program kerja tahun anggaran 2026 bersama Sekretariat DPRD Provinsi, dihasilkan keputusan penting, bahwa perlu dilakukan peningkatan kualitas dukungan kelembagaan, agar aspirasi masyarakat dapat diserap secara lebih optimal.

Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kalsel yang menekankan pemerataan, partisipasi, dan akuntabilitas.

“RDP ini tentu memperkuat fungsi dukungan administratif, terhadap kerja-kerja kelembagaan DPRD yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ucapnya

Rais menyampaikan, momentum ini untuk menegaskan bahwa alokasi anggaran bukan semata-mata untuk kebutuhan internal dewan, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sangat apresiasi atas capaian kinerja Setwan selama ini,” ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, memaparkan berbagai program strategis Setwan yang dirancang tidak hanya untuk mendukung tugas dan fungsi pimpinan serta anggota dewan, tetapi juga selaras dengan visi Gubernur Kalsel periode 2024–2029. yakyni Kalsel Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logisitik Kalimantan dengan semangat “Bekerja Bersama Merangkul Semua.”

“Setwan Kalsel siap bertransformasi menjadi institusi yang lebih terbuka, adaptif, dan solutif,” jelasnya

Lebih lanjut Jaini menambahkan, pihaknya menyadari pentingnya dukungan yang efektif terhadap DPRD, karena kinerja legislatif yang kuat adalah cermin dari pelayanan publik berkualitas. Melalui koordinasi solid antara legislatif dan perangkat pendukung seperti Setwan, DPRD Kalsel dapat semakin maksimal menjalankan amanat rakyat.

“Semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua menjadi landasan kerja kolektif dalam merumuskan kebijakan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan, memulai lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) Tahun 2025 Tingkat Provinsi, di Kota Banjarmasin, Senin (4/8).

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Efendi menjelaskan, lomba Kreativesia dimulai serentak, dengan melombakan 8 kategori lomba. Yaitu, Kriya, Kuliner, Film/Fashion, Vocal, Desain Grafis, Hardware, serta Software.

“Digelarnya lomba Kreativesia ini dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 75 Provinsi Kalsel, serta Hari Kemerdekaan RI”, ungkap Rokhyatin, kepada sejumlah wartawan.

Peserta mengikuti lomba dengan antusias, sehingga, diharapkan akan lahir pemuda yang handal di bidang yang dilombakan tersebut.

“Tentu diharapkan peserta lomba dapat menampilkan kemampuan terbaiknya,” ucapnya.

Lomba Kreativesia Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan di SMK Negeri 3 Banjarmasin, untuk lomba Fashion, Kriya, serta Kuliner. Sedangkan Lomba Desain Grafis, Hardware, serta Software di laksanakan di Politeknik ULM, dan Vokal dilaksanakan di RRI Banjarmasin, serta Film dilaksanakan di kawasan pesisir Sungai Martapura.

Kreativesia Kategori Kuliner, menjadi salah satu lomba yang diikuti para pemuda dengan antusias. Apalagi lomba ini menampilkan makanan tradisional olahan hasil ikan sungai khas Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kategori kuliner ini, kami menghadirkan Tim Juri handal, yang diketuai Bebep Himawan Guru Tata Boga SMKN 3 Banjarmasin, M Willyansyah Alumni Kreativesia Indonesia 2023, dan berhasil meraih juara 2 tingkat nasional, serta Zairullah Azhari Alumni Kreativesia Indonesia 2024,” tutur Rokhyatin.

Diharapkan, lanjutnya, para juri ini dapat membagikan pengalamannya kepada para peserta. Sehingga, akan lahir pemuda yang mampu menciptakan masakan tradisional, yang modern.

“Pada kategori kuliner ini diharapkan para pemuda, dapat menghasilkan kreativitas dalam membuat makanan tradisional dengan tampilan kekinian, sesuai dengan perkembangan zaman dan disukai oleh generasi muda,” ucap Rokhyatin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Bank Kalsel merelokasi Kantor Cabang Pembantu Pemprov Banjarbaru, ke lokasi baru yang lebih strategis dan representatif. Efektif mulai Senin (4/8), seluruh operasional kantor resmi berpindah dari alamat lama Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 1, Kota Banjarbaru atau lantai dasar Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, ke alamat baru Jalan Dharma Praja, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau bersebelahan dengan Kantor Bappenda Provinsi Kalsel.

Relokasi ini merupakan bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan nasabah. Kantor baru yang ditempati memiliki area yang mudah dijangkau serta lebih representatif untuk mendukung kelancaran aktivitas perbankan.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah menyampaikan, bahwa relokasi ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun mitra pemerintah.

“Lokasi baru berada di pusat aktivitas pemerintahan provinsi dan berdampingan langsung dengan Kantor Bappenda. Dengan fasilitas yang lebih baik dan akses yang lebih mudah, kami berharap nasabah dapat merasakan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan efisien,” ujar Firmansyah.

Seluruh layanan perbankan termasuk transaksi keuangan, pembukaan rekening, layanan kredit dan pembiayaan, hingga akses terhadap produk digital Bank Kalsel telah sepenuhnya beroperasi di lokasi baru, tanpa perubahan pada jam layanan. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN — Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meminta semua pihak baik internal maupun eksternal, untuk lebih memperhatikan faktor keselamatan selama beraktivitas di area pelabuhan.

Hal ini disampaikan langsung Suprayogi Sumarkan, Junior Manager Umum dan Humas. Menurutnya, pasca kejadian kecelakaan kerja oleh pihak eksternal di CCC/CDC kontainer Pelabuhan Trisakti beberapa waktu lalu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Tim HSSE dan Operasional PT MTI, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Disisi lain, Meskipun korban merupakan pihak eksternal yang beraktivitas di wilayah CCC/CDC PT MTI, namun atas kecelakaan kerja tersebut, Pelindo melalui PT MTI memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kecelakaan kerja tersebut. Ini adalah duka bagi kami semua. Pelindo dalam kesempatan ini juga mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam bekerja khususnya di area Pelabuhan,” ujar Suprayogi, Junior Manager Umum dan Humas.

Pasca kejadian, pihak Manajemen Pelindo melalui PT MTI telah melakukan pelaporan ke stakeholder terkait guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Selain itu, akan diakukan upaya peningkatan keamanan terminal, yang difokuskan pada prosedur keamanan, titik rawan blind spot, dan sistem komunikasi antar kru agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Manajemen menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan operasional, khususnya pada area stuffing dan bongkar muat yang memiliki risiko tinggi”, tutup Suprayogi.

Meskipun insiden ini menjadi perhatian serius, kegiatan operasional di area CCC/CDC tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari Tim HSSE dan Operasional, untuk menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemblokiran 28 juta rekening bank warga negara Indonesia, ternyata juga berdampak pada 50.000 rekening nasabah Bank Kalsel. Kondisi ini memicu kepanikan dari para nasabah, yang langsung datang untuk meminta rekeningnya diaktifkan kembali.

Usai rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, pada Jumat (1/8), Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengakui, pihaknya sempat kewalahan karena kebijakan pemblokiran ini. Sebab Bank Kalsel harus mengkonfirmasi ke nasabah, dan petugas juga harus mengklarifikasi ke PPATK untuk membuka blokir, yang diajukan nasabah melalui form khusus.

“Sebenarnya tujuannya baik, bahwa tiga bulan tidak ada transaksi berarti ada sesuatu, apakah orangnya meninggal atau apa. Sehingga ditutup dulu sementara. Kalau dulu tidak masalah, karena duit dapat diambil langsung di kantor. Tapi sekarang karena transaksi dapat dilakukan dimana saja, pemblokiran menjadi merepotkan karena nasabah harus ke kantor dulu, untuk mengajukan keberatan pemblokiran”, urainya.

Dari 50.000 rekening yang sempat diblokir, Fachrudin mengakui, masih tersisa 3.000 yang hingga Kamis (31/7) masih diblokir PPATK.

“Tapi kalau melihat berita tadi malam, sudah ada kebijakan baru PPATK membuka kembali semua rekening nasabah yang terblokir. Insya Allah yang 3 ribu ini juga sudah aktif kembali”, tutupnya.

Perlu diketahui, dari 50.000 rekening nasabah Bank Kalsel yang sempat diblokir, Bank Kalsel memastikan seluruhnya tidak tersangkut kasus tindak pidana. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga Sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan, membuka pendaftaran seleksi untuk Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2025 di Palembang.

Panitia Pelaksana Seleksi Cabor Sepeda KORPRI Kalsel, Rokhyatin Efendi menyampaikan, pihaknya juga berlaku sebagai panitia seleksi Cabor sepeda untuk PORNAS KORPRI di Palembang mendatang.

“KORPRI Kalimantan Selatan membuka pendaftaran, untuk seleksi cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satunya sepeda,” ungkap Rokhyatin, kepada sejumlah wartawan, Jumat (1/8).

Pihaknya, menurut Rokhyatin telah mengirimkan undangan kepada kabupaten dan kota, agar dapat mengikuti seleksi Cabor Sepeda.

Dalam kesempatan tersebut, Panitia Cabang Olahraga Sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan meminta, agar para atlet serius saat mengikuti seleksi.

“Seleksi Cabor sepeda Korpri Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan, pada tanggal 23 sampai 24 Agustus 2025 di Banjarbaru,” ujarnya.

Dengan peserta dari kalangan ASN, PNS, CPNS, P3K di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Pada saat mengikuti seleksi tersebut, maka kami meminta kepada peserta dapat mengikuti dengan serius,” ujarnya.

Seperti melakukan latihan terdiri dahulu, agar benar benar siap pada saat mengikuti seleksi.

“Dengan keseriusan tersebut maka akan didapat hasil atlet yang handal di Cabor sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Pendaftaran seleksi dibuka 25 Juli hingga 16 Agustus 2025 melalui link yang tertera pada undangan, yang telah dikirimkan oleh panitia penyelenggara. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi, untuk membahas program kerja tahun 2026 yang difokuskan pada percepatan transformasi sosial.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai angka 75,19. Angka ini meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya (74,66).

“Peningkatan IPM terjadi pada seluruh dimensi, baik pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak,” ujar Galuh usai rapat pada Kamis (31/7) sore.

Secara regional, IPM Kalsel berada di posisi kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur dan lebih baik dibanding provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Terkait kondisi ketenagakerjaan, Galuh mengungkapkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMA/sederajat, sekitar 7 orang masih termasuk kategori pengangguran. Ia juga menyampaikan bahwa capaian indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan, meski masih terdapat kabupaten/kota yang baru mencapai kategori tuntas utama dan tuntas paripurna.

“Untuk arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan 2026, kami mengacu pada visi RPJMD Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan, dengan misi membangun manusia unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Galuh memaparkan program Quick Win Disdikbud Kalsel tahun 2026 yang meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas peserta didik, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan kebudayaan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono menyoroti masih terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan SMA/sederajat. Ia menilai perlu adanya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengingatkan agar program Disdikbud dapat memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

“Kami berharap tidak ada lagi pungutan kepada siswa, dan program insentif bagi anak-anak bisa diperluas. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” harapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi IV siap mendukung penuh program-program Disdikbud, yang dinilai mampu mendorong percepatan transformasi sosial di Kalsel.

“Ada harapan baru dari paparan tadi. Kami akan mendukung semua program yang sudah dirancang,” pungkasnya.

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, didampingi Anggota, berlangsung di ruang Komisi IV, lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Kamis (31/7) sore. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang sejumlah mitra kerjanya untuk melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Kamis (31/7) sore.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi memimpin langsung pelaksanaan rapat tersebut. Dirinya mengatakan bahwa agenda pokok dari rapat ini yakni untuk mendengarkan program kerja dari para mitranya untuk tahun anggaran 2026. Oleh karena itu,
penting diketahui oleh masyarakat, bahwa Komisi II, fokus dengan orientasi kesejahteraan ekonomi rakyat dan daerah.

“Kita membahas tidak hanya secara global, tapi juga hingga ke item – itemnya. Memastikan program-program yang dianggarkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi,” ujarnya

Helmi mengapresiasi, para mitra kerja, dapat menjelaskan secara baik sehingga tidak ada sanggahan berarti, hanya saran-saran dan kritik biasa saja. Ia berharap, hasil pembahasan dapat menjadi acuan kuat, dalam menyusun program anggaran yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting, agar target – target pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal,” ucapnya

Lebih lanjut Helmi menambahkan, Komisi II mendukung langkah – langkah strategis yang telah dirancang para mitra kerja, terutama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perencanaan yang matang dan terukur, karena merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua.

“Rapat ini menunjukkan komitmen untuk terus mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Kolaborasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah diyakini akan membawa dampak positif dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih sejahtera dan merata,” tutupnya

Adapun mitra kerja yang berhadir dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel, antara lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalsel, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel. Rapat digelar Kamis, (31/07) sore, bertempat di ruang Komisi II DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)