Tahun: 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai prioritas strategis daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahul Chair, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Kamis (28/8).

Mengusung tema Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kegiatan ini dirangkai pula dengan seminar internasional dan pameran bertema “Inclusive and Resilient Design and Planning for Future Housing Settlements on the Water”.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Bappeda dan Disperkim kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan akademisi, asosiasi profesi, pengembang, perbankan, BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menilai, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025–2029, menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung visi daerah Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan sektor ini menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Kalsel,” katanya.

Berdasarkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), masih terdapat 237.973 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 310.634 unit di seluruh kabupaten/kota Kalsel.

“Selain itu, kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, Pemprov Kalsel melalui APBD berhasil meningkatkan penanganan RTLH signifikan, dari 126 unit pada 2022, menjadi sekitar 1.000 unit pada 2025.

“Capaian ini merupakan kontribusi nyata Kalsel terhadap program nasional 3 juta rumah,” jelasnya.

Sejumlah inovasi juga dikembangkan, SI IMAH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) untuk monitoring penanganan RTLH dan SI NIKMAH (Sistem Informasi Klinik Perumahan) berupa platform digital yang memudahkan masyarakat melakukan konsultasi perumahan, akses informasi developer, pembiayaan perbankan, hingga harga bahan bangunan.

“Selain itu, Pemprov Kalsel telah menjalin kerja sama dengan BP Tapera, Bank Kalsel, dan DPD REI untuk penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya .

Muhidin memaparkan, Pemprov Kalsel juga mengusulkan sejumlah program strategis berbasis kolaborasi, seperti pembangunan rumah khusus ASN di Cempaka, pembangunan rumah untuk petugas kebersihan di Hulu Sungai Selatan, revitalisasi kawasan santri di Barabai, serta penanganan kawasan permukiman di Mantuil, Banjarmasin.

“Pembangunan sektor perumahan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu gotong royong semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, asosiasi profesi, maupun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kalimantan Selatan, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian serentak tingkat kematangan keamanan informasi di 13 kabupaten/kota.

Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola informasi yang aman dan terpercaya. Penilaian berlangsung selama 2 hari, pada 27–28 Agustus 2025, dengan melibatkan seluruh Diskominfo kabupaten/kota di Kalsel. Proses asesmen didampingi tim asesor resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa langkah ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.

“Saat ini tingkat keamanan informasi di Kalsel mengalami peningkatan sebesar 71 persen, di atas rata-rata nasional, setelah dilakukan penilaian sebelumnya oleh BSSN RI,” ucapnya.

Suci mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen tim dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Menurutnya, prestasi ini dapat memotivasi seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan standar keamanan data dan sistem informasi.

“Kita harus bekerja bersama, karena tantangan dunia siber tidak mengenal batas wilayah dan dapat berdampak luas apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, menjelaskan bahwa penilaian serentak kali ini berfokus pada enam indikator. Yakni tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, dan perlindungan data pribadi.

“Selama dua hari, kami akan memverifikasi hasil soft assessment yang telah dilaksanakan sebelumnya, bukti data dukung, serta melakukan tes wawancara,” jelasnya.

Melita menambahkan, berdasarkan hasil soft assessment, beberapa aspek seperti pengelolaan aset dan teknologi sudah cukup baik. Namun, aspek tata kelola dan pengelolaan risiko masih perlu dibenahi karena sangat bergantung pada dokumen kebijakan yang sebagian besar belum dimiliki.

“Melalui penilaian ini kebijakan-kebijakan yang diperlukan dapat segera disahkan,” harapnya.

Melita juga mengapresiasi Kalsel yang telah membentuk Computer Security Incident Response Team (Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer) di seluruh tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan adanya tim tersebut, penanganan insiden siber di Kalsel semakin baik, termasuk peningkatan kompetensi SDM,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, resmi menjadi Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), bersama Pengurus Periode 2025 – 2029, usai pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/8).

Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus baru ini, FPTI Kalsel siap berkomitmen menyusun program kerja jangka panjang, yang tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga pembinaan atlet usia dini dan pengembangan fasilitas panjat tebing di berbagai kabupaten dan kota.

“Kami akan melakukan pembinaan kepada atlet atlet usia dini,” ungkap Hasnuryadi, kepada sejumlah wartawan.

Dengan dukungan semua pihak, lanjutnya, FPTI Kalsel berharap, dapat mencetak atlet atlet berprestasi, sekaligus menjadikan panjat tebing sebagai olahraga yang digemari dan membudaya di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap kepengurusan FPTI Kalsel yang baru dilantik. Dukungan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalsel Periode 2025 sampai 2029,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai prestasi cabang olahraga panjat tebing mengalami peningkatan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, dengan kepengurusan baru ini, prestasi atlet panjat tebing dapat lebih meningkat lagi kedepannya,” ucap Fitri. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan panen padi di lahan pertanian Gapoktan Maju Makmur, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Kamis (28/8/2025). Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan panen ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga bagian penting dari program besar pemerintah untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dengan kondisi lahan pertanian yang cukup potensial, Kota Banjarbaru menjadi salah satu wilayah penyangga produksi padi di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada para petani. Menurutnya, semangat kelompok tani untuk terus menjaga lahan tetap produktif meskipun menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu serta biaya produksi yang meningkat, layak diapresiasi.

“Panen bersama ini bukan hanya seremoni, tetapi bukti nyata kerja keras petani kita. Mereka tetap konsisten menjaga lahan pertanian agar produktif, meski menghadapi berbagai tantangan. Ini menjadi motivasi bagi petani lainnya untuk terus mengembangkan pertanian di Banua,” ujar Syamsir.

Syamsir juga menegaskan, sektor pertanian masih menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama para petani harus terus berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan produksi padi.

Lebih jauh, Ia menambahkan bahwa hasil panen di Banjarbaru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan beras di Kalimantan Selatan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Dengan adanya panen ini, kita berharap produksi padi semakin meningkat, ketersediaan beras tetap terjaga, dan tentu saja kesejahteraan petani Banua ikut terdongkrak,” tambahnya.

Panen padi di Gapoktan Maju Makmur juga menjadi simbol penting bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di bidang pertanian. Dengan dukungan penuh pemerintah, diharapkan provinsi ini mampu terus berkontribusi pada pencapaian target swasembada pangan nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, kembali menggelar pameran temporer ke-2 tahun 2025 dengan judul “Duit Kertas: Lembaran Usang Penuh Arti dan Harapan”. Pameran ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal sejarah sekaligus budaya perekonomian masyarakat di masa lalu.

Tidak hanya menampilkan puluhan lembar uang kuno, pameran juga memberikan pengetahuan tambahan mengenai jenis kode seri, ciri-ciri khusus uang, hingga sejarah pelukis uang.

Pembukaan pameran berlangsung di halaman depan Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Rabu (27/8). Acara dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati.

Dalam sambutannya, Raudati Hildayati menilai, pemilihan tema pameran sangat tepat sebagai bahan edukasi di tengah era digitalisasi sistem pembayaran.

“Duit kertas juga menjadi saksi perjalanan ekonomi Indonesia. Tentu banyak makna dalam setiap seri dan edisi duit kertas yang beredar,” ujar Hilda sapaan akrabnya.

Hilda menilai dari lembaran-lembaran uang tersebut masyarakat dapat belajar tentang kebudayaan dan semangat nasionalisme.

“Mulai dari Oeang Republik Indonesia (ORI) hingga Rupiah saat ini, desain-desain uang menghadirkan pemandangan alam, kearifan lokal, kebudayaan, hingga tokoh-tokoh pahlawan nasional. Semuanya memberikan pesan kuat bagi generasi muda,” ungkapnya.

Hilda juga mengingatkan pentingnya kebanggaan masyarakat Banua karena dua tokoh asal Kalimantan Selatan diabadikan dalam desain Rupiah.

“Kita patut bangga karena Pangeran Antasari dan Dr. KH. Idham Chalid ada dalam pecahan Rp 2.000 dan Rp 5.000. Ini wujud penghargaan bangsa terhadap tokoh Banua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar menegaskan, bahwa pameran ini terlaksana berkat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya Kementerian Kebudayaan RI.

Menurutnya, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap museum, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan.

“Melalui pameran ini, kami ingin masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mengenal perjalanan sejarah ekonomi bangsa lewat duit kertas. Uang bukan hanya alat transaksi, tetapi juga cerminan perjalanan budaya, perjuangan, dan identitas bangsa,” jelasnya.

Akbar menambahkan, Pameran Temporer ke-2 ini akan berlangsung hingga 26 September 2025. Karena itu, Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berkunjung.

“Selain uang kertas, museum ini juga memiliki puluhan ribu koleksi benda bersejarah lainnya yang bisa menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi. Jadi jangan lewatkan untuk datang,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

JAWA TIMUR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor strategis sebagai salah satu upaya memajukan daerah.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dalam kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Selasa, (26/8/).

Yani Helmi mengatakan, kunjungan ini menjadi sarana penting untuk menggali strategi dan pengalaman daerah lain dalam menarik investor. Menurutnya, Jatim memiliki pola yang baik dalam penanganan investasi sehingga dapat menjadi referensi bagi Kalsel.

“Alhamdulillah, kami bersama kawan-kawan anggota komisi bisa mengetahui lebih banyak tentang investasi dan bagaimana strategi menarik investor seperti yang dilakukan di Jatim. Hal ini tentu bisa kita terapkan juga di Kalsel,” ujarnya.

Disampaikan Yani Helmi, Kalsel memiliki potensi besar yang layak dikembangkan. Namun, perlu upaya bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meyakinkan para penanam modal bahwa daerah ini siap dan sangat potensial untuk berinvestasi.

“Kami pastikan Kalsel punya potensi besar. Tinggal bagaimana pihak eksekutif juga melakukan penetrasi dan meyakinkan investor bahwa daerah kita sangat layak untuk dijadikan tempat berinvestasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, sejumlah sektor yang menjadi fokus investasi Kalsel antara lain kelautan dan perikanan, perkebunan, hingga mineral. Selain itu, DPRD Kalsel juga mendorong adanya hilirisasi sebagai bagian dari visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tambah perekonomian.

“Investasi hilirisasi sudah ada yang berjalan di Kalsel, tapi kita ingin sektor lain juga masuk. Ini agar nilai tambah bisa dirasakan langsung daerah dan masyarakat,” jelasnya

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengembangan DPMPTSP Jatim, Muhammad Arif, yang menerima langsung rombongan Komisi II DPRD Kalsel, merasa tersanjung atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka cakrawala baru melalui diskusi yang produktif.

“Kami sangat berterima kasih dan merasa tersanjung atas kunjungan ini. Banyak hal yang bisa didiskusikan dan tentunya menambah wawasan bersama. Harapannya, silaturahmi yang baik ini bisa terus berlanjut dan semakin memperkuat kerja sama antar daerah,” pungkasnya. (DPRD.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan memastikan, bahwa seluruh operasional pelabuhan di wilayah kerjanya khususnya di Pelabuhan Basirih Kalimantan Selatan, mengedepankan pendekatan lingkungan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekitar.

Hal tersebut tercermin dalam sejumlah program tanggung jawab social lingkungan (TJSL) Pelindo yang disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Mantuil dan Basirih.

Hal tersebut disampaikan Ari Sudarsono General Manager Pelabuhan Trisakti, disela kegiatan menerima aksi damai masyarakat Kampung Mantuil di Pelabuhan Basirih. Menurutnya, Pelindo sejauh ini telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat melalui program TJS. Diantaranya bantuan pendidikan, renovasi fasilitas umum hingga sembako kepada masyarakat sekitar.

Meski begitu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memberikan apresiasi atas sikap masyarakat yang memilih jalur damai dalam menyampaikan aspirasi. Pelindo menegaskan komitmennya untuk selalu menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan hukum, serta membuka ruang dialog yang konstruktif untuk menampung masukan.

“Pelindo senantiasa berkomitmen mendengar aspirasi masyarakat. Kami percaya melalui komunikasi yang baik akan lahir solusi bersama yang mendukung keberlanjutan pelabuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ungkap Ari Sudarsono Branch Manager Pelabuhan Trisakti.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, Pelindo secara konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Program ini berfokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta dukungan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar pelabuhan.

Sebelumnya warga Antasan Bondan RT 17 Kelurahan Mantuil Banjarmasin menggelar aksi damai di sekitar Pelabuhan Basirih, untuk menyuarakan aspirasi terkait kepedulian lingkungan dan sosial.

Aksi tersebut berlangsung tertib, aman, dan kondusif, mencerminkan semangat masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara terbuka. Selama aksi berlangsung, Pelindo memastikan operasional Pelabuhan Basirih tetap berjalan normal tanpa hambatan.

Aktivitas bongkar muat serta layanan kepelabuhanan tetap terjaga sehingga iklim usaha di kawasan pelabuhan berlangsung aman, nyaman, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, fokus melibatkan kader Posyandu, untuk mensosialisasikan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), menjelang Pelaksanaan Perhitungan Baru Konsumsi Ikan di tanah air.

Hal ini dikatakan Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono diwakili Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti, Rabu (27/8).

Martiah menjelaskan, keterlibatan kader posyandu ini, adalah untuk peningkatan konsumsi ikan.

“Karena pada tahun 2026 mendatang, terjadi perubahan cara perhitungan angka konsumsi ikan,” ungkapnya.

Dikatakan Martyah, mendatang akan dihitung melalui konsumsi ikan dalam rumah tangga.

Sedangkan, lanjutnya, selama ini konsumsi makan ikan dihitung secara total keseluruhan, termasuk dari sektor rumah makan, restoran, hotel, perusahaan, serta rumah sakit, yang menggunakan bahan ikam dan terdapat konsumsi ikan.

“Kami menilai, di dalam rumah tangga, ibu rumah tangga lah, yang memiliki peran penting, dalam peningkatan konsumsi ikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dislutkan Kalsel juga mengajak rumah tangga di Banua, untuk meningkatkan konsumsi atau makan ikan.

“Kami terus melakukan upaya peningkatan Gemarikan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel, lanjut Martyah, terus mempersiapkan, capaian perhitungan angka konsumsi ikan agar tetap tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya peningkatan konsumsi ikan dalam rumah tangga, yang mereka lakukan hingga saat ini, salah satunya dengan memberikan sosialisasi, serta imbauan.

“Dislutkan Kalsel berharap, konsumsi ikan dalam rumah tangga di Banua semangkin meningkat kedepannya,” ucap Martyah. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, hingga saat ini terus meningkatkan produk olahan ikan di Banua.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, pihaknya memiliki binaan pelaku UMKM sektor perikanan.

“Produk olahan ikan dari UMKM Binaan Dislutkan Kalsel ini, terus ditingkatkan,” ungkap Rusdi, belum lama tadi.

Dikatakan Rusdi, pelaku UMKM sektor perikanan, yang menjadi binaan Dislutkan Kalsel saat ini, sudah cukup banyak.

“Dislutkan Kalsel juga turut memasarkan produk olahan ikan tersebut, ketika mengikuti pameran, serta expo,” ucap Rusdi.

Ia berharap, produk olahan ikan yang diproduksi UMKM Binaan Dislutkan Kalsel, seperti Abon Ikan Haruan, disukai masyarakat Banua.

Selain itu, lanjut Rusdi, Dislutkan Kalsel melalui Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Dislutkan Kalsel, terus mengembangkan, produk albumin ikan haruan.

“Produk albumin ikan haruan saat ini terus dikembangkan, mengingat manfaat yang cukup tinggi untuk kesehatan,” jelas Rusdi.

Untuk produk albumin ini, sudah dikonsumsi oleh Gubernur Kalsel Muhidin. (SRI/RIW/RH)