Tahun: 2025

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menegaskan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada tahun 2025 ini, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menyalurkan bantuan TJSL sebesar Rp. 3.330.210.000 dan khusus di wilayah Kota Banjarmasin dengan nilai mencapai Rp 1.653.240.000,-.

Dana tersebut difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. Pelindo berharap kehadiran program ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas pelabuhan.

“Sebagai bagian dari BUMN, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membangun pelabuhan, tetapi juga membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui program TJSL ini, kami ingin mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kualitas lingkungan hidup,” ujar Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan PT Pelindo.

Sugiono menambahkan, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar program TJSL tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, yang turut hadir dalam kegiatan penyerahan TJSLP pada Selasa (2/9), menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pelindo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerahnya.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ucapnya.

Menurut Wali Kota, program TJSL yang dilaksanakan Pelindo memiliki makna yang sangat penting karena sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bantuan tersebut dinilainya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

“Melalui bantuan ini, kita berharap akan lahir manfaat positif yang berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh penerima manfaat agar menggunakan dan menjaga bantuan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang,” tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Banjarmasin sebagai kota yang maju dan sejahtera dengan semangat kebersamaan serta gotong royong antar lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilainya sebagai kunci tercapainya pembangunan yang inklusif.

Sinergi antara Pelindo dan Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan harmonis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga sinergi ini dapat terus terjalin demi kemajuan Kota Banjarmasin tercinta,” tutup Wali Kota Muhammad Yamin dengan penuh optimisme. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Untaian shalawat menutup aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di depan “Rumah Banjar” dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Senin, (1/9)

Dalam aksi yang berlangsung aman dan damai di bawah pengamanan humanis pihak kepolisian itu, sebanyak tujuh tuntutan yang dibawa Aliansi Rakyat Kalsel diterima dan ditandatangani politisi senior tersebut.

Setelah kurang lebih empat jam, DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama kelompok aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat. Hasil dialog ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.

Adapun tujuh tuntutan yang disepakati, pertama, menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
Kedua, menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Keempat, menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
Kelima, massa juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.

Keenam, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Menanggapi aksi tersebut, Supian HK menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai tanpa anarkis maupun terprovokasi seperti terjadi di beberapa daerah lain.

“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan penuh kedewasaan. Ini menunjukkan mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menjaga kondusivitas Banua,” ujar Supian HK.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran Polri dan TNI, yang telah memfasilitasi jalannya aksi dengan pengamanan humanis sehingga situasi tetap aman dan kondusif. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sesuai komitmennya, Aliansi Rakyat Kalsel, akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel, kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Senin (1/9) siang. Aksi yang dimotori para mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online ini, dimulai tepat setelah sholat Zuhur, dengan pengawalan dari aparat kepolisian serta TNI.

Para pengunjuk rasa ini, diterima langsung Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Ilham Yunus dan sejumlah anggota DPRD Provinsi. Di hadapan para pejabat dan aparat negara ini, Aliansi Rakyat Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan, yang juga menjadi agenda seluruh aksi demo serentak mahasiswa seluruh Indonesia, di hari yang sama.

Diantaranya adalah mengusut tuntas kasus kematian pengemudi ojek online pada aksi demo di Jakarta, serta evaluasi menyeluruh seluruh program pemerintah berbiaya besar, dan dinilai tidak tepat sasaran, sementara disisi lain rakyat dibebani kenaikan pajak.

Aliansi Rakyat Kalsel, juga menyoroti isu lokal terkait monopoli batubara, konflik agraria sawit, serta rencana pengajuan Meratus sebagai Taman Nasional. Termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Dayak.

Setelah menyampaikan orasi dan aspirasinya, para peserta unjuk rasa membubarkan diri pasca hujan. Bahkan sebelum membubarkan diri masing – masing peserta aksi memunguti sampah disekitar lokasi. Aksi unjuk rasa ini, berakhir dengan tertib dan aman.

“Bravo untuk seluruh mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online, yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan aman. Ini menjadi bukti kedewasaan bersikap seluruh pihak, yang terlibat pada aksi hari ini. Sehingga berhasil menjaga keamanan dan kondusivitas Kalimantan Selatan,” ujar Ketua Umum DPD KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM, Shinta juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua DPRD Provinsi, Supian HK dan jajaran pimpinan dewan yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan bijak, serta membuka ruang untuk bertemu dan berdialog dengan pengunjuk rasa..

“Hal ini membuktikan DPRD betul – betul bisa menempatkan fungsi sebagai perwakilan rakyat, dan menumbuhkan ikatan serta kepercayaan dari masyarakat,” tegasnya.

Apresiasi yang sama, menurut Shinta, juga diberikan kepada Kapolda dan Danrem beserta para personil gabungan, yang telah mengawal kegiatan unjuk rasa ini hingga tertib dan aman.

“Saya salut, Kapolda dan Danrem langsung turun ke jalan menemui para pengunjuk rasa, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bravo untuk semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta Laksmi Dewi juga turut berbelasungkawa atas wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dan mendukung penguatan tuntas kematian pemuda berusia 21 tahun tersebut.

“Affan pantas disebut sebagai pahlawan, karena pengorbanannya menyatukan dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk melawan ketidakadilan, dan menjadi aspirasi bagi generasi muda,” jelasnya.

Shinta Laksmi Dewi berharap, kondisi keamanan Banua akan tetap terjaga pada aksi – aksi berikutnya, dengan kesadaran seluruh pihak bersama – sama saling menjaga sikap.

“Kita tidak ingin kejadian di daerah lainnya di Indonesia terjadi di Banua kita, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnisnya,.dan roda perekonomian Kalsel tetap berjalan baik”, tutupnya.

Perlu diketahui, sejumlah tempat usaha disekitar kawasan Jalan Lambung Mangkurat, memilih untuk tidak beroperasi sejak pagi, sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Termasuk dua toko peralatan kosmetik, perbankan, dan mini market. Sejumlah sekolah di Banjarmasin, juga meliburkan siswanya, dan perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawannya. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Gelaran Pamor Borneo 2025 yang berlangsung pada 21–24 Agustus 2025 di Duta Mal Banjarmasin, kembali menorehkan capaian membanggakan. Acara tahunan yang diprakarsai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, membuktikan diri sebagai ajang strategis yang mampu menghubungkan pelaku UMKM, investor, dan sektor pariwisata dalam satu ekosistem penggerak ekonomi Kalimantan.

Puncak perhatian tertuju pada Borneo Business and Investment Forum (BBIF) 2025, yang berhasil melahirkan 15 Letter of Interest (LoI) dengan total nilai Rp55,37 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya mencatat Rp3,02 triliun.

Penandatanganan LoI dilakukan langsung para delegasi investor dari 10 negara sahabat, meliputi Jepang, Luxemburg, Korea Selatan, Malaysia, Spanyol, Denmark, Rusia, Georgia, Bulgaria, dan Belarus. Tercatat 14 orang delegasi dari 11 perusahaan dan lembaga internasional hadir secara langsung, mewakili duta besar, lembaga keuangan internasional, asosiasi perdagangan, hingga perusahaan multinasional.

Minat investor pada BBIF 2025 terbagi ke berbagai proyek strategis. Optimalisasi Fasilitas Cold Storage dan Rumah Potong Unggas Modern di Kalimantan Selatan, mendapat perhatian terbesar dengan empat LoI senilai Rp54 miliar. Menyusul kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kusan mencatat dua LoI dengan nilai Rp2,6 triliun, diikuti Sistem Pengolahan Limbah Balikpapan yang juga memperoleh dua LoI senilai Rp526,4 miliar.

Sementara itu, sejumlah proyek besar lainnya masing-masing berhasil menarik satu LoI, seperti Kawasan Industri Ketapang untuk Hilirisasi Bauksit senilai Rp37,18 triliun, Komoditas Turunan Kelapa Sawit di KEK Maloy senilai Rp8,6 triliun, Industri Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit Fatty Acid senilai Rp3,74 triliun, Pembangunan Pelabuhan Margasari Baru di Tapin senilai Rp1,69 triliun, Pusat Budidaya Udang Vannamei di Kalimantan Tengah senilai Rp141,6 miliar, Pengelolaan Limbah B3 Medis Banjarbaru senilai Rp30 miliar, serta Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor dengan nilai Rp810 miliar.

Selain menekankan aspek investasi, Pamor Borneo 2025 juga memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Produk-produk unggulan lokal kembali mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Pada tahun ini, nilai transaksi UMKM mencapai Rp1,35 miliar, meningkat 16,47% dibanding capaian tahun 2024 sebesar Rp1,16 miliar.

Dukungan dari sektor perbankan turut memperkuat kinerja UMKM melalui komitmen pembiayaan senilai Rp10,83 miliar, sehingga mendorong peningkatan daya saing dan membuka peluang UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Dari sisi pariwisata, Pamor Borneo 2025 menghadirkan pengalaman berkesan bagi para delegasi internasional. Mereka diajak langsung menyaksikan keindahan Geopark Meratus, yang pada April 2025 resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Status bergengsi ini menempatkan Kalimantan Selatan dalam peta pariwisata dunia.

Panorama pegunungan yang megah, hutan tropis yang asri, serta keragaman hayati khas Kalimantan memberikan kesan mendalam bagi para tamu. Kunjungan tersebut membuka percakapan baru mengenai peluang investasi di sektor ekowisata dan infrastruktur pariwisata berkelanjutan.

Dengan capaian luar biasa di sektor investasi, UMKM, dan pariwisata, Pamor Borneo 2025 membuktikan dirinya sebagai lebih dari sekadar pameran: ia menjadi katalisator nyata transformasi ekonomi Kalimantan. Lonjakan nilai investasi hingga puluhan triliun rupiah, meningkatnya kinerja UMKM, serta promosi pariwisata yang melibatkan langsung delegasi internasional, menjadi bukti nyata kepercayaan dunia terhadap Kalimantan.

Capaian ini sekaligus sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi, penguatan hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, dan mitra global, Kalimantan siap mengambil peran strategis sebagai motor pertumbuhan baru Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi serentak untuk 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (29/8).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim. Turut hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan pentingnya penilaian ini dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah.

“Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan manfaat besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar berupa ancaman keamanan siber yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, kegiatan penilaian ini tidak hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang berbasis data dan risiko.

“Dengan begitu, kesiapan infrastruktur, kebijakan internal, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Lanjut Muslim, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menjadi pilot project penilaian serentak indeks keamanan informasi di Indonesia.

“Dengan ini, mari seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan publik,” ajaknya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel, atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung penuh pelaksanaan penilaian ini dan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya secara serentak,” ujar Melita.

Melita menambahkan, hasil penilaian yang diumumkan masih bersifat sementara. Kabupaten/kota masih memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen penilaian hingga batas waktu 4 September 2025.

“Dengan adanya penilaian indeks keamanan informasi ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, juga diumumkan hasil peringkat sementara penilaian kematangan informasi yang telah berlangsung selama dua hari, diantaranya Kota Banjarmasin meraih 351 poin, Kabupaten Tanah Bumbu 413 poin, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh nilai tertinggi dengan 598 poin. (BDR/RIW/RH)

BALANGAN – Demi mengangkat pesona destinasi lokal, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Balangan, Jumat (29/8)

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Seksi Pembedayaan Masyarakat Wisata Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, menyampaikan, saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Namun, di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal, tetapi mencari pengalaman, makna, dan cerita.

“Kegiatan ini supaya wisatawan yang berkunjung, dapat semakin mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan
masyarakat setempat,” ucapnya

Disampaikan Lediya, peran storytelling menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan bercerita yang baik, maka tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga pengalaman yang mengesankan. Cerita disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan.

“Kita ingin pokdarwis dapat belajar mengenai bagaimana merangkai
cerita yang menarik, menggali potensi dari setiap destinasi, hingga menyampaikan secara efektif kepada wisatawan, baik langsung maupun melalui media digital,” pintanya

Lebih lanjut Lediya menambahkan, seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan
sebagai wadah untuk berdiskusi, saling
berbagi ide, belajar dari para narasumber yang sudah berpengalaman, dan tentu saja, menjalin jejaring bermanfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing.

“Pertemuan ini hendaklah sebagai ajang berbagi cerita inspiratif, memperkenalkan potensi destinasi lokal kepada masyarakat luas,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Sigit Kondang Wibowo menambahkan, materi story telling di destinasi wisata yang ada di Balangan. Salah satunya, yaitu gunung Hauk, yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan. Karena memiliki keunikan tersendiri menjadikan wisata tersebut, ramai dikunjungi setiap akhir pekan.

Kegiatan Bimtek Story Telling ini sangat cocok bagi para Pokdarwis. Dimana, sangat diperlukan pelatihan untuk SDM terkait.

“Kami berharap, para Pokdarwis dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan,” tutupnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kabupaten Tabalong, merupakan daerah tertinggi konsumsi atau makan ikan, di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono diwakili Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianty menjelaskan, selain Tabalong, Kota Banjarbaru juga tercatat sebagai daerah tertinggi kedua konsumsi ikan di Banua, serta Kota Banjarmasin.

“Untuk konsumsi ikan tertinggi di Kalsel berada di Tabalong, kemudian Banjarbaru, serta Banjarmasin,” ungkap Martiah, belum lama tadi.

Sementara lanjutnya, untuk daerah lainnya di kawasan Hulu Sungai, saat ini juga mengalami peningkatan untuk makan ikan.

“Kami bersyukur daerah Hulu Sungai konsumsi ikan semakin meningkat,” ucapnya.

Namun untuk daerah yang masih rendah konsumsi ikan berada di Kabupaten Balangan.

“Namun Provinsi Kalimantan Selatan masih aman dalam nilai rata rata Nasional konsumsi ikan,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Dislutkan Provinsi Kalimantan Selatan mengajurkan, agar ikan selalu ada dalam menu sehari hari setiap keluarga di Banua.

“Masing masing rumah tangga atau keluarga, dapat menyesuaikan menu ikan yang disukai untuk dikonsumsi. Baik jenis ikan sungai ataupun ikan laut,” tuturnya.

Dengan konsumsi ikan, kecukupan gizi dalam keluarga akan terpenuhi.

“Dislutkan Kalsel mengajak seluruh keluarga di Banua, mendukung program pemerintah, gerakan gemar makan ikan, dan mengajak masyarakat untuk mencoba makan ikan,” ucap Martiah. (SRI/RIW/RH)

TANAH LAUT – Museum Lambung Mangkurat kembali menghadirkan program Museum Keliling, yang kali ini digelar di SMAN 1 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Kamis (28/8). Kegiatan ini disambut antusias siswa dan guru, sebagai upaya mengenalkan sejarah dan budaya bangsa secara lebih dekat.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, dalam sambutannya yang dibacakan Pamong Budaya Museum, Rusmiadi, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kegiatan Museum Keliling merupakan salah satu bentuk layanan publik dari museum untuk mendekatkan koleksi, pengetahuan, dan nilai sejarah kepada masyarakat, khususnya para generasi muda,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, pihak museum menghadirkan perwakilan koleksi dari sepuluh kategori yang tersimpan di Museum Lambung Mangkurat. Kehadiran koleksi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan siswa mengenai sejarah dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa bangga serta tanggung jawab untuk melestarikan warisan bangsa.

Rusmiady menambahkan, program Museum Keliling hanya dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan wilayah kunjungan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut. Oleh karena itu, Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Jadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan, menambah wawasan, dan memperkuat jati diri sebagai generasi penerus bangsa,” pesannya.

Kepala SMAN 1 Pelaihari, Ihsanul Imani, menyambut positif kegiatan ini. Ia menilai Museum Keliling menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi siswa.

“Kegiatan ini membuka cakrawala baru bagi siswa kami, karena mereka bisa melihat langsung koleksi museum sekaligus mendapatkan penjelasan tentang sejarah dan budaya yang mungkin belum pernah mereka ketahui sebelumnya,” ujarnya.

Ihsanul Imani juga berharap kerja sama antara Museum Lambung Mangkurat dan sekolah dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kehadiran Museum Keliling memberikan pengalaman berbeda bagi siswa dalam mengenal sejarah dan kebudayaan tanpa harus berkunjung langsung ke museum. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana, sehingga semakin memperkaya pengetahuan siswa-siswi kami tentang sejarah dan kebudayaan Banua,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam rangka Akselerasi Pembangunan serta Penerapan Manajemen Talenta se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Kamis (28/8).

Penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Pembinaan Pegawai Manajemen ASN, Herman, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Soni Sultana, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penerapan manajemen talenta menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kalsel Bekerja.

“Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi momentum menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kita sudah memulainya dengan regulasi internal, penguatan organisasi, serta pemetaan jabatan kunci. Semua ini menjadi landasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan berkesinambungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menargetkan penerapan manajemen talenta, dapat berjalan serentak di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dua bulan ke depan.

“Dengan penerapan sistem ini, kita ingin melahirkan aparatur yang profesional, adaptif, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa manajemen talenta akan menghadirkan percepatan sekaligus efektivitas dalam pengelolaan ASN. Menurutnya, jika sebelumnya promosi maupun mutasi pegawai membutuhkan waktu lama, kini proses dapat diselesaikan dalam hitungan hari.

“Dengan manajemen talenta, di BKN maksimal lima hari sudah selesai. Ini bukan hanya soal percepatan administrasi, tetapi juga tentang pengembangan kompetensi pegawai yang lebih terarah,” jelas Zudan.

Ia menekankan, penerapan manajemen talenta menjadi kunci mencetak ASN yang profesional, berintegritas, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan birokrasi yang efektif sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan visi kepala daerah,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyerahkan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025, kepada puluhan seniman dan budayawan se Kalsel, pada Rabu (27/8) malam, di Banjarmasin.

Kepada wartawan, usai penyerahan penghargaan, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025 ini, merupakan bentuk penghargaan pemerintah provinsi, atas jasa dan kontribusi nyata para seniman dan budayawan, dalam melestarikan seni dan budaya khas daerah.

“Budaya bukan hanya sebagai identitas daerah, tetapi menjadi media pemersatu masyarakat Kalsel, agar lebih dikenal,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, Anugerah Kebudayaan ini, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, bertujuan mengangkat kekayaan budaya lokal ke panggung Nasional dan Internasional.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengusulkan Tari Kuda Gipang sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia ke UNESCO. Hal ini dimaksudkan kesenian khas Kalsel, tidak diklaim negara lain.

“Disdikbud Kalsel juga berencana mengusulkan kesenian berpantun ke UNESCO,” ungkap Tantri.

Menanggapi pemberian anugerah ini, salah seorang budayawan Kalimantan Selatan, Helman Gellyrian mengaku sangat bersyukur, atas anugerah yang diterima. Anugerah ini juga menjadi penyemangat bagi seniman dan budayawan di Kalsel untuk terus melestarikan warisan budaya leluhur dan terus berkarya mengharumkan nama Banua.

“Kita berharap, Tarian Kuda Gipang segera mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya Geopark Meratus,” tutupnya

Kehadiran Wagub Hasnuryadi Sulaiman didampingi isteri drg. Ellyana Trisya, disambut dengan pergelaran Tarian Kuda Gipang. Turut hadir pada malam Anugerah Kebudayaan ini, sejumlah pejabat tinggi pratama, tenaga ahli Gubernur dan jajaran perwakilan Forkopimda Kalsel. Kegiatan dipusatkan di area Tugu Nol Kilometer, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)