Pastikan Penanganan Banjir Terkendali, Kalsel Tetapkan Enam Daerah Berstatus Siaga

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan penanganan banjir di Kabupaten Balangan dan sejumlah wilayah lainnya berjalan terkendali. Langkah cepat diambil sejak awal kejadian melalui koordinasi lintas sektor, kesiapan peralatan, serta penguatan respons di tingkat daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menegaskan, pemerintah daerah hadir dan sigap dalam setiap situasi darurat. Menurutnya, sejak laporan banjir diterima, pemerintah langsung mengaktifkan koordinasi dengan unsur keamanan dan instansi teknis, untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

“Begitu ada laporan, langsung kita koordinasikan. Penanganan di lapangan dilakukan BPBD bersama Polres setempat, didukung TNI dan unsur terkait lainnya,” ujarnya saat meninjau Posko 6 Momentum 5 Rajab di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Sabtu (27/12).

Ia menekankan, kesiapan daerah menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Seluruh peralatan kebencanaan telah tersedia di wilayah terdampak sehingga tidak perlu menunggu bantuan dari pusat pemerintahan provinsi.

“Peralatan sudah siap di daerah masing-masing, sehingga bisa langsung digunakan untuk membantu masyarakat,” katanya.

Muhidin mengungkapkan, laporan visual dari lapangan sempat membuatnya khawatir, terutama ketika melihat warga terjebak banjir akibat tingginya debit air.

“Ada laporan ibu dan anak yang sampai naik ke atap rumah. Ini yang menjadi perhatian serius kami, karena keselamatan warga adalah yang utama,” tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalsel menetapkan status siaga di enam kabupaten. Status tersebut akan terus dievaluasi seiring perkembangan kondisi cuaca dan laporan lapangan.

“Kesiapsiagaan harus terus dijaga. Setiap laporan masyarakat harus cepat direspons,” tegasnya.

Selain banjir, pemerintah provinsi juga sigap menangani kejadian tanah longsor di Desa Aranio, Kabupaten Banjar. Berkat laporan cepat dari masyarakat, proses pembersihan dapat segera dilakukan.

“Begitu ada laporan longsor, langsung kita tindaklanjuti. Saya minta peralatan PUPR siaga di wilayah Hulu Sungai supaya penanganan tidak terlambat,” jelasnya.

Gubernur memastikan, secara umum kesiapan personel dan peralatan telah disebar di wilayah-wilayah rawan bencana. Tantangan terbesar, menurutnya, hanya muncul apabila terjadi kerusakan infrastruktur berat seperti akses jalan terputus.

“Selama akses masih ada, penanganan bisa cepat. Kalau sudah putus total, tentu butuh penanganan jangka lebih panjang,” pungkasnya.(SYA/RIW/RH)