Buka Rakor Pendidikan se Kalsel, Pemerataan Pendidikan Hingga Pelosok Jadi Sorotan Gubenur Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kembali fokus kebijakan pendidikan tahun 2025 pada pengentasan anak tidak sekolah, peningkatan sarana prasarana, serta percepatan digitalisasi sekolah di seluruh daerah, termasuk wilayah pelosok.

Gubernur Kalsel Muhidin menekankan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi teknologi, perubahan kurikulum, hingga kondisi sosial ekonomi yang mendorong guru dan satuan pendidikan beradaptasi lebih cepat.

“Semangat dan komitmen para guru untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi kunci agar pendidikan kita tetap relevan dan mampu menjawab kemajuan zaman,” ujar Gubernur, dalam kegiatan Rakor Pendidikan Kalsel Tahun 2025, di Banjarmasin, Selasa (25/11) malam.

Muhidin menambahkan, koordinasi lintas kabupaten/kota dibutuhkan agar seluruh program pendidikan berjalan konsisten dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pemerintah provinsi.

Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui percepatan realisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK. Langkah ini disebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat tata kelola SDM pendidikan.

Gubernur Muhidin menyebut, beberapa pekerjaan rumah utama pemerintah daerah antara lain menurunkan angka putus sekolah, memperkuat digitalisasi pendidikan, serta eningkatkan sarana prasarana sekolah, terutama di pelosok.

“Saya minta Disdikbud Kalsel mendata seluruh kondisi sekolah agar kita mengetahui apa yang sangat diperlukan. Pendidikan ini penting, terutama di daerah yang jauh dari kota. Sarpras sekolah di pelosok harus jadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan tambahan tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.

“Jika jumlah tunjangannya sama dengan guru di perkotaan, saya rasa tidak adil,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)