Perkuat Integrasi Layanan Digital, Diskominfo Kalsel Gelar Pendampingan Teknis SPLP 2025

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong integrasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti para pengelola serta admin aplikasi pelayanan publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa efisiensi pertukaran data menjadi kebutuhan utama di era SPBE. Kehadiran SPLP menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan aplikasi atau aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi data antar-unit kerja.

“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” tegas Muslim.

Ia berharap, melalui pendampingan teknis ini, para pengelola aplikasi dapat memahami cara kerja SPLP secara komprehensif, serta mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.

“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa aplikasi pelayanan publik yang berhasil terhubung dengan SPLP.

Menurutnya, integrasi ini akan terus ditingkatkan, sehingga ke depan hanya akan ada dua kelompok besar layanan, yaitu aplikasi yang berorientasi pada layanan publik dan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian.

“Integrasi akan terus kita perluas. Targetnya, layanan pemerintah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi berada dalam dua kamar besar yang lebih sederhana dan mudah diakses,” jelas Hasnan.

Ia menambahkan, SPLP saat ini masih berada pada tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola. Proses integrasi, menurutnya, bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga dinamika sumber daya manusia.

“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut SDM seperti mutasi pengelola hingga minimnya regenerasi,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)